Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Negara ini memiliki kasus hukum yang cukup memberikan warna kelam. Tertangkapnya Sherny Kojongian, terpidana 20 tahun dalam korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS), mengingatkan kembali soal sebagian kecil proses penegakan hukum di negeri ini.
Seperti diberitakan koran ini kemarin, bahwa Sherny bersama terpidana Hendra Rahardja (Komisaris Utama PT BHS, pemegang saham) dan terpidana Eko Edi Putranto (komisaris/pemegang saham) pada 1992 hingga 1996 menyetujui untuk memberi kredit pada enam perusahaan grup.
Para terpidana juga menyetujui pemberian kredit pada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa.
Sebab, kredit itu oleh lembaga pembiayaan disalurkan ke perusahaan grup dengan menerbitkan giro ke perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit serta tak dibukukan.
Bank Indonesia lantas mengeluarkan surat yang ditujukan ke direksi PT BHS. Intinya, direksi PT BHS diminta menghentikan penyaluran kredit pada direktur terkait.
Namun, larangan ini tak ditaati Sherny yang menyetujui penarikan dana dan valas oleh pihak terkait.
Sherny kemudian menjalani sidang secara in absensia karena melarikan diri. Dia divonis hukuman 20 tahun penjara tapi tak bisa dieksekusi badan sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/PID/2002/PT DKI tanggal 8 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal ini memberikan isyarat bahwa pemenuhan rasa keadilan memerlukan waktu sekian lama. Padahal, tuntutan dan dorongan dari berbagai pihak, agar kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini bisa dituntaskan dengan segera.
Patut sebagian masyarakat merasa pesimis soal penegakan hukum di negeri ini. Sebab, cukup banyak kasus-kasus hukum yang mencuat ke permukaan, namun presentasi penyelesaiannya sangat kecil.
Belum lagi satu kasus hukum tuntas, sudah muncul lagi kasus-kasus yang lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan, karena menyangkut rasa keadilan masyarakat. Namun, iramanya sama, lambat.
Wajar jika ada sebagian masyarakat ‘’memvonis’’ bahwa kasus hukum selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan politik. Namun bagi penegak hukum sendiri, kekuatan tim dan kasus yang ditangani tidak seimbang. Terkesan bahwa penyelesaian yang lamban menjadi alasan yang bisa dimaklumi.
Jika dibandingkan dengan kasus hukum BLBI itu, sudah tergambar bahwa penyelesaian kasus hukum di negeri ini memang memerlukan waktu bertahun-tahun.
Apakah para penegak hukum membiarkan pandangan —kasus hukum yang sekarang, seperti Hambalang dan lainnya, tidak akan selesai dalam waktu cepat— menjadi kenyataan?
Jika memang demikian, kepada siapa lagi kita percaya? Jangan sampai makna negara hukum, hanya simbol, yang tidak punya ruh dan nyali.***
Seperti diberitakan koran ini kemarin, bahwa Sherny bersama terpidana Hendra Rahardja (Komisaris Utama PT BHS, pemegang saham) dan terpidana Eko Edi Putranto (komisaris/pemegang saham) pada 1992 hingga 1996 menyetujui untuk memberi kredit pada enam perusahaan grup.
Para terpidana juga menyetujui pemberian kredit pada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa.
Sebab, kredit itu oleh lembaga pembiayaan disalurkan ke perusahaan grup dengan menerbitkan giro ke perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit serta tak dibukukan.
Bank Indonesia lantas mengeluarkan surat yang ditujukan ke direksi PT BHS. Intinya, direksi PT BHS diminta menghentikan penyaluran kredit pada direktur terkait.
Namun, larangan ini tak ditaati Sherny yang menyetujui penarikan dana dan valas oleh pihak terkait.
Sherny kemudian menjalani sidang secara in absensia karena melarikan diri. Dia divonis hukuman 20 tahun penjara tapi tak bisa dieksekusi badan sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/PID/2002/PT DKI tanggal 8 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal ini memberikan isyarat bahwa pemenuhan rasa keadilan memerlukan waktu sekian lama. Padahal, tuntutan dan dorongan dari berbagai pihak, agar kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini bisa dituntaskan dengan segera.
Patut sebagian masyarakat merasa pesimis soal penegakan hukum di negeri ini. Sebab, cukup banyak kasus-kasus hukum yang mencuat ke permukaan, namun presentasi penyelesaiannya sangat kecil.
Belum lagi satu kasus hukum tuntas, sudah muncul lagi kasus-kasus yang lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan, karena menyangkut rasa keadilan masyarakat. Namun, iramanya sama, lambat.
Wajar jika ada sebagian masyarakat ‘’memvonis’’ bahwa kasus hukum selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan politik. Namun bagi penegak hukum sendiri, kekuatan tim dan kasus yang ditangani tidak seimbang. Terkesan bahwa penyelesaian yang lamban menjadi alasan yang bisa dimaklumi.
Jika dibandingkan dengan kasus hukum BLBI itu, sudah tergambar bahwa penyelesaian kasus hukum di negeri ini memang memerlukan waktu bertahun-tahun.
Apakah para penegak hukum membiarkan pandangan —kasus hukum yang sekarang, seperti Hambalang dan lainnya, tidak akan selesai dalam waktu cepat— menjadi kenyataan?
Jika memang demikian, kepada siapa lagi kita percaya? Jangan sampai makna negara hukum, hanya simbol, yang tidak punya ruh dan nyali.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

