Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Peserta Kunjungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap 23-24 Mei 2012 lalu antara lain memandang serius pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) beserta rencana kerjanya sebagai mitra BPBD.
BPBD Kabupaten Cilacap memang telah memfasilitasi berdirinya FPRB sebagai mitra pemerintah dalam konteks pengelolaan bencana secara komprehensif.
Untuk pertama kalinya, FPRB menggelar Kongres I 21 April 2012 yang lalu dengan agenda membahas dan memutuskan statuta forum, menetapkan program kerja dan memilih pengurus forum masa kerja 2012-2015.
Urgensi pembentukan Forum PRB bisa dilihat dari beberapa aspek; pertama, forum PRB merupakan penjabaran praksis dari amanat Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; kedua, menyinergiskan 3 (tiga) pilar stakeholder/pemangku kepentingan —masing-masing pemerintah, dunia usaha dan masyarakat— dalam konteks pengelolaan bencana;
Ketiga, kehendak untuk turut serta mengutamakan program pengurangan risiko bencana secara terus-menerus; keempat, mewadahi pemangku kepentingan dan anggota masyarakat termasuk LSM Kebencanaan agar arah dan pelaksanaan program bisa tepat lebih sasaran.
Salah satu kerangka acuan tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang bersifat internasional pernah dicetuskan melalui World Conference on Disaster Reduction tahun 2005 di Kobe, Jepang, yang melahirkan apa yang disebut dengan Hyogo Framework, Kerangka Kerja Hyogo.
Kerangka kerja ini membawa misi utama dan substansi dasar PRB yang harus menjadi komitmen pemerintah, organisasi regional dan internasional, masyarakat, swasta, akademisi dan para pemangku kepentingan terkait.
Strategi pelaksanaan dari substansi dasar PRB ini meliputi; pertama, memasukkan risiko bencana dalam kebijakan perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan bencana;
kedua, pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya masyarakat guna meningkatkan ketahanan terhadap secara sistemik; ketiga, kerja sama yang sinergis dalam pengurangan risiko bencana: pelaksanaan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terkena dampak bencana.
Pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerangka kerja tersebut melalui pengesahan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten.
Melalui Bappenas, pemerintah kemudian menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2007-2009 dilanjutkan dengan RAN-PRB 2010-2012. Penyusunan RAN-PRB di Indonesia dimulai dari keharusan adanya perubahan paradigma pengelolaan bencana.
Setidaknya ada 3 hal penting terkait dengan perubahan paradigma tersebut. Pertama, Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.
Kedua, perlindungan masyarakat —oleh pemerintah— dari ancaman bencana merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
Ketiga, penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi urusan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Di sini FPRB menemukan urgensinya.
RAN-PRB kemudian dikembangkan ke dalam lima prioritas; pertama, meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat; kedua, mengidentifikasi, mengkaji dan memantau Risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini; ketiga, memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; keempat, mengurangi cakupan risiko bencana; dan kelima, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar tanggapan yang dilakukan berjalan lebih efektif.
Bagaimana dengan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)? PP No 21 tahun 2008 (Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bencana) pasal 8 ayat 5 menyebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Sebagai mitra BPBD, FPRB harus mencoba meletakkan paradigma pengelolaan bencana dan menjemen pengurangan risiko bencana sebagai kerangka acuan program kerjanya, termasuk berperan aktif memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks RAD; mendorong terciptanya regulasi daerah tentang penanggulangan bencana agar memprioritaskan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan program-program pembangunan yang ditetapkan.
Forum PRB dengan sendirinya akan menjadi bagian dari masyarakat, terutama masyarakat rentan bencana. Oleh karenanya, forum harus taat pada statuta hasil Kongres-I, yang antara lain berisi: antar-anggota harus kuat bersinergi; jeli dalam mengambil dan menetapkan pendekatan; akomodatif dalam mengambil peran-peran pendampingan; danpengurus dan anggotanya memiliki kapasitas yang cakap dan cukup. Ini penting didahulukan terutama di lingkungan pengurus, civitas forum dan relawan yang nantinya akan menjadi pelaku di lapangan.
Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan meng-upgrade pengetahuan tentang pengelolaan bencana merupakan prioritas bagi forum, karena civitas forum sudah seharusnya merupakan pribadi yang terdidik (well educated) yang secara kolektif nantinya akan menginternalisasi menjadi komunitas yang terkuatkan kapasitasnya.***
Munawar AM, Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Cilacap.
BPBD Kabupaten Cilacap memang telah memfasilitasi berdirinya FPRB sebagai mitra pemerintah dalam konteks pengelolaan bencana secara komprehensif.
Untuk pertama kalinya, FPRB menggelar Kongres I 21 April 2012 yang lalu dengan agenda membahas dan memutuskan statuta forum, menetapkan program kerja dan memilih pengurus forum masa kerja 2012-2015.
Urgensi pembentukan Forum PRB bisa dilihat dari beberapa aspek; pertama, forum PRB merupakan penjabaran praksis dari amanat Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; kedua, menyinergiskan 3 (tiga) pilar stakeholder/pemangku kepentingan —masing-masing pemerintah, dunia usaha dan masyarakat— dalam konteks pengelolaan bencana;
Ketiga, kehendak untuk turut serta mengutamakan program pengurangan risiko bencana secara terus-menerus; keempat, mewadahi pemangku kepentingan dan anggota masyarakat termasuk LSM Kebencanaan agar arah dan pelaksanaan program bisa tepat lebih sasaran.
Salah satu kerangka acuan tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang bersifat internasional pernah dicetuskan melalui World Conference on Disaster Reduction tahun 2005 di Kobe, Jepang, yang melahirkan apa yang disebut dengan Hyogo Framework, Kerangka Kerja Hyogo.
Kerangka kerja ini membawa misi utama dan substansi dasar PRB yang harus menjadi komitmen pemerintah, organisasi regional dan internasional, masyarakat, swasta, akademisi dan para pemangku kepentingan terkait.
Strategi pelaksanaan dari substansi dasar PRB ini meliputi; pertama, memasukkan risiko bencana dalam kebijakan perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan bencana;
kedua, pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya masyarakat guna meningkatkan ketahanan terhadap secara sistemik; ketiga, kerja sama yang sinergis dalam pengurangan risiko bencana: pelaksanaan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terkena dampak bencana.
Pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerangka kerja tersebut melalui pengesahan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten.
Melalui Bappenas, pemerintah kemudian menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2007-2009 dilanjutkan dengan RAN-PRB 2010-2012. Penyusunan RAN-PRB di Indonesia dimulai dari keharusan adanya perubahan paradigma pengelolaan bencana.
Setidaknya ada 3 hal penting terkait dengan perubahan paradigma tersebut. Pertama, Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.
Kedua, perlindungan masyarakat —oleh pemerintah— dari ancaman bencana merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
Ketiga, penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi urusan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Di sini FPRB menemukan urgensinya.
RAN-PRB kemudian dikembangkan ke dalam lima prioritas; pertama, meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat; kedua, mengidentifikasi, mengkaji dan memantau Risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini; ketiga, memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan; keempat, mengurangi cakupan risiko bencana; dan kelima, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar tanggapan yang dilakukan berjalan lebih efektif.
Bagaimana dengan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)? PP No 21 tahun 2008 (Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bencana) pasal 8 ayat 5 menyebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Sebagai mitra BPBD, FPRB harus mencoba meletakkan paradigma pengelolaan bencana dan menjemen pengurangan risiko bencana sebagai kerangka acuan program kerjanya, termasuk berperan aktif memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks RAD; mendorong terciptanya regulasi daerah tentang penanggulangan bencana agar memprioritaskan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan program-program pembangunan yang ditetapkan.
Forum PRB dengan sendirinya akan menjadi bagian dari masyarakat, terutama masyarakat rentan bencana. Oleh karenanya, forum harus taat pada statuta hasil Kongres-I, yang antara lain berisi: antar-anggota harus kuat bersinergi; jeli dalam mengambil dan menetapkan pendekatan; akomodatif dalam mengambil peran-peran pendampingan; danpengurus dan anggotanya memiliki kapasitas yang cakap dan cukup. Ini penting didahulukan terutama di lingkungan pengurus, civitas forum dan relawan yang nantinya akan menjadi pelaku di lapangan.
Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan meng-upgrade pengetahuan tentang pengelolaan bencana merupakan prioritas bagi forum, karena civitas forum sudah seharusnya merupakan pribadi yang terdidik (well educated) yang secara kolektif nantinya akan menginternalisasi menjadi komunitas yang terkuatkan kapasitasnya.***
Munawar AM, Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Cilacap.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

