Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Outsourcing dalam Hukum Indonesia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Masa reformasi yang telah melahirkan empat pemimpin yang berbeda-beda di negri ini, dari masa pemerintahan BJ Habibie, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang, seharusnya kondisi ketenagakerjaan menjadi lebih baik.

Namun sangat disayangkan kenyataannya pemerintah kurang berpihak kepada pekerja, terutama pekerja yang unskilllabor. Kebijakan ekonomi nasional lebih mementingkan sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan investasi, yang menekan pekerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dituntut oleh berbagai pihak untuk dilakukan perubahan. Pihak pekerja/buruh dan pengusaha menilai bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan belum memihak mereka.

Karena itu kedua belah pihak memandang perlu dilakukan revisi, namun secara substantif belum ada konsensus di antara keduanya tentang hal-hal apa saja yang perlu direvisi.

Persoalan yang mengemuka antara lain masalah outsourcing, sistem kerja kontrak, pengupahan, pesangon, kriminalisasi mogok kerja, tenaga kerja anak, tenaga kerja asing, jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan dan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya selalu diwarnai aksi demonstrasi turun ke jalan oleh jutaan buruh di dunia dengan tema utama yang beragam di hampir semua negara. Di Indonesia juga demikian.

Masalah outsourcing menjadi tema pokok yang dipermasalahkan dalam aksi 1 Mei lalu. Namun tindak lanjut dari aksi itu belum bisa dilihat hingga bulan Mei telah usai, barangkali akan tetap menjadi masalah utama untuk aksi di 1 Mei tahun depan.

Terkesan untuk memenuhi ritual May day saja. Toh, harapan untuk pengkajian ulang mengenai sistem outsourcing, khususnya di bidang hubungan kerja, juga masih banyak kendala.

Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing), atau memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang sebelumnya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan. Akibatnya adalah terjadi proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk.

Perusahaan di luar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi atau instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu. Kegiatan outsorcing pada hakikatnya adalah kegiatan pembelian jasa, di mana dalam regulasi ketenagakerjaan mencakup tenaga kerja pada proses pendukung (non core business unit,) ataupun secara praktik semua lini kerja bisa dialihkan sebagai unit outsourcing seperti yang banyak terjadi di Indonesia.

Yang terjadi adalah inkonsistensi secara yuridis antar pasal pada ketentuan outsourcing  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan pasal 66 ayat (2) huruf (a) mengatakan, ”Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan jasa pekerja/buruh.

” Sehingga di sini hubungan kerja yang diatur dalam pasal 66 ayat (2) tidak singkron dengan pengertian hubungan kerja yang diatur dalam pasal 1 angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun yang memberikan pekerjaan, upah dan perintah adalah pemberi kerja sehingga seharusnya terjalin hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja. Namun dalam sistem outsourcing hubungan kerja justru terjalin antara pekerja dengan penyedia jasa pekerja, sehingga segala hak pekerja atau buruh berada di atas tanggung jawab penyedia jasa tenaga kerja, misalnya hak atas pesangon, hak atas THR, hak atas uang lembur, dan lain-lain.

Dalam realitasnya, banyak terjadi pelanggaran ketentuan pasal 65 ayat (2) yang mengatur syarat-syarat outsourcing terutama terhadap diterapkannya outsourcing pada pekerjaan utama (core business) bukan pekerjaan penunjang sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan.

Ini diakibatkan klasifikasi terhadap pekerjaan utama  dan pekerjaan penunjang (non core business), dalam praktik di lapangan jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan utama atau penunjang sangat dinamis dan belum ada patokan baku untuk menentukan jenis pekerjaan apa saja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai pekerjaan penunjang atau pekerjaan inti.

Pasal tersebut melegalkan praktik penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya baik melalui perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja atau buruh.

Pekerja/buruh yang berada dalam sistem outsourcing juga dibenturkan dengan masalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di mana PKWT dalam pasal 56 sampai dengan 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara normatif menimbulkan inkonsistensi.

Pasal 56 menyatakan bahwa PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Pasal ini tidak konsisten dengan pasal-pasal lain yang terkait.

PKWT yang didasarkan pada jangka waktu tidak melihat sifat dari suatu pekerjaan, sehingga menimbulkan persoalan bahwa PKWT dapat diterapkan pada pekerjaan yang bersifat tetap. Bagi pengusaha, sistem PKWT adalah untuk membatasi upah agar berkisar pada skala minimum dan menghindari pesangon yang dianggap sangat membebani perusahaan.

Sehingga dalam praktik banyak pengusaha yang menerapkan PKWT melalui mekanisme kontrak kerja atau outsourcing. Akibat dari hal itu dalam faktanya banyak pengusaha yang melakukan PHK massal pekerja/buruhnya kemudian dialihkan statusnya menjadi PKWT, atau merekrut pekerja/buruh baru yang semuanya menggunakan sistem PKWT.

Pengawasan pemerintah terhadap kenyataan ini hampir tidak dilaksanakan. Secara bertahap terjadi perubahan status dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap. Kenyataan itu dilakukan oleh pengusaha semata-mata untuk menghindarkan diri dari kewajiban tertentu jika melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja tetap. Hal ini harus dihentikan.

Reformasi pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja harus disertai pula dengan reformasi regulasi tentang kontrak kerja dan outsourcing.

Semua ketentuan yang ada harus sinkron, selaras dan tidak saling bertentangan. Pekerja/buruh yang turun ke jalan barangkali tidak semuanya memahami sinkron atau tidak sinkronnya antar pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan kita.

Tapi yang pasti adalah mereka tahu bahwa pekerja/buruh adalah bagian dari warga negara yang segala hak hukumnya harus terlindungi. Sehingga mereka juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adalah salah jika hukum yang telah lahir justeru memberi peluang kepada mereka jauh dari cita-cita itu!***


Fithriatus Shalihah Dosen Fakultas Hukum UIR.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer