Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontroversi Pemilihan Gubernur

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pilihan Gubernur Riau akan digelar tahun 2013. Meski masih dalam hitungan tahunan, toh gemuruh napas politik menjelang tahap pelaksanaan sudah mulai membara.

Bagi Riau hal ini sangat menarik karena bersamaan pemerintah mewacanakan  “menghapus” pilihan langsung gubernur dan dikembalikan ke format lama dipilih oleh DPRD.

Sejauh ini KPUD Riau masih berasumsi Pilgub  tetap langsung dipilih rakyat. Langkah ini sangat tepat karena belum ada aturan baru yang menggugurkan.

Maka mekanisme dan tahapan yang dipersiapkan masih seperti Pilgub lama.  Sejumlah bakal calon gubernur terus tebar pesona dan promosi diri tak peduli apapun sistem pilihan yang akan diberlakukan pada Pilgub 2013 nanti.

Kontroversi gubernur dipilih DPRD tak urung menjadi ajang adu argumentasi atas nama demokrasi serta pertimbangan untung rugi bagi bangsa.  Fakta mengatakan  Otonomi Daerah telah melahirkan “turunannya”  adalah pemilihan dipilih langsung rakyat.

Rakyat langsung milih sendiri presiden, begitu juga rakyat berhak coblos wakilnya untuk jadi DPRD. Tak terkecuali memilih gubernur dan bupati hingga ketua RW dan RT. Jika tak karena ketentuan pastilah camat dan curah juga  dipilih langsung.

Sepuluh tahun berjalan atau dua kali periode berlalu, pemerintah dan rakyatnya berpestapora merayakan pemilihan langsung atas nama demokrasi. Sepuluh tahun sudah dilalui, kejadian plus-minus, baik-buruk tak terelakkan.

Menimbang berat manfaat dan mudharat, untung dan rugi bagi bangsa. Bersorak tim pemenang, dendam bagi yang tak siap kalah. Coreng-moreng demokrasi kini diuji dan dievaluasi.

Pemerintah menyodorkan draf RUU, alasanya duit negara terlalu boros untuk membayar pilihan langsung, di samping alasan kewenangan gubernur dan maraknya faktor money politic yang tak mencerdaskan rakyat.

Pengalaman mengatakan; pilih siapa dapat apa. Pola pikir pragmatis meracuni si pemilih (rakyat) dan yang mau dipilih. Maka terjadilah jor-joran antara para calon dan pendukungnya. Konsep dan program menjadi calon gubernur tak dilihat lagi, melainkan berapa calon dan tim suksesnya memberi.

Jika Pilgub dikembalikan ke DPRD  tentu akan memunculkan tanda tanya yang sebetulnya juga sudah tahu jawabannya. Tidakkah langkah  mundur kembali dari sistem demokrasi yang sudah terlanjur dicoba.

Bahwa Pilgub dipilih secara langsung ataupun tidak merupakan pilihan politik. Sebab kedua-duanya konstitusional. Dalam UUD dikatakan, gubernur, DPR, DPRD dipilih secara demokratis dan tidak dikatakan dipilih DPRD atau dipilih rakyat langsung.

Sekarang semuanya berhak menimbang atas pengalaman dan kasus yang terjadi setelah mencoba memakai sistem demokrasi pilihan langsung.

Mengkaji plus-minus Pilgub akan didapat jika didukung data-data terkait. Jika bicara anggaran akan tergambar berapa biaya yang ditanggung dengan uang rakyat melalui APBD.

Belum lagi ongkos politik bakal calon . Dari sudut tingkat partisipasi pemilih akan terlihat seberapa besar gairah rakyat untuk datang ke TPS.

Data menunjukkan rakyat mulai malas untuk datang ke TPS karena sudah jenuh dengan kondisi politik yang dinilai tak membawa perubahan berarti  apalagi jika dikaitkan dengan perolehan pendapatan. Di Riau tingkat partisipasi pemilih terendah di Pekanbaru (50 persen) tertinggi di Rokan Hilir mencapai 69 persen.

Jawabnya di Relung Hati
Hampir semua elemen bangsa ini  akan berkata  jujur, betapa ongkos atas nama demokrasi begitu mahal harganya.  Karena semangat demokrasi tidak hanya mau jadi gubernur atau DPRD saja yang perlu ongkos.

Jangan berharap jadi bupati/wali kota jika tak didukung segepok duit ditambah emas berlian. Sampai-sampai untuk menjadi ketua RW atau RT harus rela jual kebun dan sapi untuk buat spanduk dan kalender.

Sebagian rakyat bicara tanpa tedeng aling-aling (secara spontan) agar pemerintah mempertahankan sistem Pilgub secara langsung. Harapannya sangat mengejutkan, yakni setidak-tidaknya mendapatkan beras dan duit dari para calon.

Di samping itu juga karena alasan kurang percayanya terhadap wakil rakyat akibat dari pengalaman masa lalu. Yang tak habis pikir, sebagian rakyat juga tak sungkan lagi bicara jika terjadi money politic  lumayan bisa langsung masuk kocek.

Beda profesi dan dari mana sudut pandangan lain pula pendapat, sebagian rakyat terutama yang menyandang status PNS merasa gerah dengan pilihan langsung. Ini terjadi karena banyak kasus yang menimpa jabatan dan karirnya tak menentu.

Sebab mutasi dan rotasi jabatan kental dengan nuansa balas budi bukan karena prestasi.

Sebagian PNS larut menjadi tim sukses, sebab PNS netral juga ikut terancam jabatannya. Fakta yang terjadi mereka yang terlibat tim sukses yang diutamakan.

Tidak dipungkiri pilihan langsung dapat memicu ekonomi rakyat meski temporer. Sebagian masyarakat mendapatkan hasil tambahan untuk usaha-usaha yang ada kaitannya dengan pemilihan langsung.

Spanduk, baliho, kalender, banner,  atau stiker sebagai salah satu alat yang lazim dugunakan calon untuk mengenalkan diri. Belum lagi cindera mata atau oleh-oleh yang diharap-harap oleh pemilih: ada jam tangan, alat musik rebana, sarung sampai mukena dan tudung kepala.

Meski juga diakui betapa pilihan langsung sangatlah tidak efisien jika dilihat dari sisi ongkos.   Bagi sang calon gubernur siap bertarung berbanding lurus sudah siap segala-galanya.

Taruhannya harga diri dan harta benda. Hitung-hitungan oleh lembaga survei rata-rata untuk menjadi gubernur setiap calon bisa menghabiskan duit rata-rata minimal Rp50-100 miliar.

Hitungannya masuk akal jika Provinsi Riau memiliki jumlah DPT 3.223.967, data KPU berdasarkan tingkat partisipasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2008.

Jika sang calon ingin memberi cendera mata sebuah kaos dengan harga termurah Rp10 ribu saja duit yang tersedia sudah mencapai Rp3 miliar lebih. Itu baru kaos, belum dana lainnya, duit untuk saksi, tim sukses, akomodasi, dan tuntutan pemilih yang semakin tak karu-karuan.

Dana masih bertambah lagi dari beban APBD, KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan dari proses persiapan awal hingga terpilih rata-rata Rp10 miliar. Itupun jika langsung terpilih satu putaran.

Kalau ternyata dua putaran maka bengkak anggaran dana APBD demi pesta demokrasi. Contoh biaya untuk memilih Gubernur Riau tahun 2008, KPUD menghabiskan dana Rp140 miliar,  sedangkan untuk pilihan Wali Kota Pekanbaru menguras Rp11 miliar.

Dari sisi ongkos politik dan anggaran APBD rawan terjadi praktik money politic dan penyelewengan dana.

Atas nama demokrasi, model, dan sistem yang mana akan disepakati memang itulah pilihan politik yang harus ditaati untuk dilaksanakan.

Sebab tak akan ada metode yang sempurna untuk memilih pemimpin tetapi tak akan mungkin negeri ini tanpa ada aturan yang dijadikan pedoman. Apapun sistem yang akan diterapkan juga tidak menjamin sebagai alat untuk menemukan pemimpin yang berkualitas.

Berapa banyak hasil pilihan rakyat secara langsung berakhir dengan kekecewaan karena setelah terpilih,  ternyata gubernur, bupati/ wali kota berurusan dengan proses hukum dan tidak sedikit pemimpin terpilih setelah dilantik berlanjut mendekam di penjara.

Jika demikian siapa yang patut kita salahkan?   Pemimpin  terpilih atau kita sendiri yang keliru memilih? Jawabnya seperti nyanyian Ebiet  G Ade; “Ada di relung hati…”. ***


Bagus Santoso Ketua Fraksi PAN DPRD Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer