Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Konser Lady Gaga memang batal, tapi “Lady” Corby tetap dapat grasi. Nama Schapelle Leigh Corby (34) kembali heboh. Sebelumnya Corby juga pernah menghebohkan negeri ini karena kedapatan membawa mariyuana atau ganja dari negeri asalnya, Australia, sebanyak 4 kg.
Ia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 8 Oktober 2004 lalu. Pengadilan Negeri Denpasar memvonis 20 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan grasi berupa pengurangan hukuman selama lima tahun untuk ratu mariyuana ini. Usut punya usut, usulan grasi ini muncul dari Kementrian Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.
Pertimbangannya, ada perlakuan timbal balik terhadap warga negara Indonesia yang sedang ditahan di Australia (DetikNews, 24/04/2012).
Namun, pengurangan hukuman ini terasa istimewa. Apalagi lamanya mencapai lima tahun, grasi terbanyak yang belum pernah diberikan kepada warga negara Indonesia sekalipun. “Ini malah diberikan kepada ratu mariyuana dari negeri asing,” kata Pramono Anung, wakil ketua DPR RI (Metrotvnews.com, 23/05/2012). Lantas ada apa di balik grasi ini?
Intervensi Australia?
Ada beberapa pertimbangan kenapa grasi diberikan kepada Corby. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan, grasi merupakan sistem hukum yang sah di Indonesia. Kedua, Corby “hanya” membawa ganja, bukan jenis narkoba lain seperti heroin dan ekstasi.
Jumlahnya pun tidak sampai puluhan kilo atau ratusan kilo seperti yang biasa ditangkap polisi yang bisa sampai ton-tonan.
“Jadi, beberapa kilo ganja diganjar puluhan tahun, sementara di negara tertentu tidak terjadi kriminalisasi terhadap ganja,” terangnya (DetikNews, 22/05/2012).
Berbagai kalangan mengkritik keras pemberian grasi kepada Corby. Direktur Setara Institute, Hendardi, menilai kendati grasi merupakan wewenang presiden, pemberian kepada terpidana narkotik itu bisa menjadi preseden buruk.
Menurutnya, terpidana narkotik yang lain akan meminta hal yang sama. Dalam pandangan Hendardi, pemberian grasi kepada Corby juga menunjukkan bahwa Yudhoyono tunduk terhadap pemerintah negara asing yang kuat.
Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, menengarai, ada tekanan dari pemerintah Australia terhadap Presiden SBY. Opini dia, Presiden SBY mestinya tidak boleh terlihat lemah di mata publik Indonesia setelah mengabulkan grasi 5 tahun kepada Corby.
Ini mengingat publik Indonesia tahu bahwa Australia sudah menekan Pemerintah Indonesia sejak lama untuk mengupayakan perlindungan bagi Corby. Pemerintah seharusnya bersikap lebih hati-hati dalam memberikan grasi kepada para penjahat narkoba.
Grasi untuk Corby akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Perlu Hukuman Tegas
Pesatnya kejahatan narkoba sebenarnya buah dari sistem sekulerisme-kapitalisme yang dengan standar manfaatnya melahirkan gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang memuja kenikmatan jasmani.
Doktrin liberalismenya mengajarkan, setiap orang harus diberi kebebasan mendapatkan kenikmatan setinggi-tingginya.
Tempat-tempat hiburan malam yang sering erat dengan peredaran narkoba makin marak dan tidak bisa dilarang. Dan dengan dibingkai oleh akidah sekulerisme yang meminggirkan agama, maka sempurnalah kerusakan itu. Maka jelaslah bahwa akar masalah narkoba itu adalah pandangan hidup sekulerisme kapitalisme
Memberantas narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar; yang sesuai fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati, yaitu akidah Islam.
Dari sisi akidah, Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran di akhirat. Dan sebaliknya setiap perbuatan dosa, termasuk penyalahgunaan narkoba, akan dijatuhi hukuman tegas di dunia. Jika tidak bertaubat akan mendapat siksa yang pedih di akhirat, meskipun pelakunya bisa meloloskan diri dari sanksi di dunia.
Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya Allah harus memenuhi janji bagi siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum thînatal khabâl”. Mereka bertanya, ‘ya Rasulullah apakah thînatal khabâl itu?’, Rasulullah SAW bersabda: “keringat penduduk neraka atau ampas (sisa perasan) penduduk neraka.” (HR Muslim no 2003, dari Ibnu Umar)
Lalu Islam mewajibkan negara untuk senantiasa memupuk keimanan rakyatnya. Maka jika sistem Islam diterapkan hanya orang yang pengaruh imannya lemah atau terpedaya oleh setan yang akan melakukan kemaksiatan.
Di dalam Islam hukuman bagi pelaku jarimah (kejahatan) sangat jelas. Seseorang yang meminum minuman keras atau khamr dan yang berkaitan dengannya termasuk ke dalam kategori jarimah juga.
Hukuman di dunia adalah hukuman yang bisa membuat mereka jera. Untuk peminum khamar syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali.
Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin al Khatab memberikan tambahan hukuman sehingga genap menjadi 80 kali cambukan.
Syeikh Ibn Jibrin bahkan mengatakan bahwa para ulama ahli sunah mengeluarkan fatwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka Bumi.
Menurut UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni pasal 80-82 dan UU No5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni pasal 59 ayat (2), seseorang yang memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya dikenakan pidana mati. Lalu bagaimana hukuman untuk pengguna atau pengedar narkoba saat ini?
Dalam kasus Corby, jangankan dihukum cambuk 80 kali atau hukuman mati, dikenakan hukuman penjara saja masih dikurangi pula. Inilah akibat hukum yang berbasis ideologi kapitalisme.
Hukum dan penyelenggarannya lebih berdasar kepentingan pragmatis. Hukuman yang seharusnya membuat pelaku kejahatan insyaf, malah dibuat ringan dan enak. Akhirnya, “Lady” Corby pun dapat grasi.***
Muhammadun, Ketua DPD Hizbut Tahrir Riau dan pengurus MUI Riau.
Ia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 8 Oktober 2004 lalu. Pengadilan Negeri Denpasar memvonis 20 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan grasi berupa pengurangan hukuman selama lima tahun untuk ratu mariyuana ini. Usut punya usut, usulan grasi ini muncul dari Kementrian Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.
Pertimbangannya, ada perlakuan timbal balik terhadap warga negara Indonesia yang sedang ditahan di Australia (DetikNews, 24/04/2012).
Namun, pengurangan hukuman ini terasa istimewa. Apalagi lamanya mencapai lima tahun, grasi terbanyak yang belum pernah diberikan kepada warga negara Indonesia sekalipun. “Ini malah diberikan kepada ratu mariyuana dari negeri asing,” kata Pramono Anung, wakil ketua DPR RI (Metrotvnews.com, 23/05/2012). Lantas ada apa di balik grasi ini?
Intervensi Australia?
Ada beberapa pertimbangan kenapa grasi diberikan kepada Corby. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan, grasi merupakan sistem hukum yang sah di Indonesia. Kedua, Corby “hanya” membawa ganja, bukan jenis narkoba lain seperti heroin dan ekstasi.
Jumlahnya pun tidak sampai puluhan kilo atau ratusan kilo seperti yang biasa ditangkap polisi yang bisa sampai ton-tonan.
“Jadi, beberapa kilo ganja diganjar puluhan tahun, sementara di negara tertentu tidak terjadi kriminalisasi terhadap ganja,” terangnya (DetikNews, 22/05/2012).
Berbagai kalangan mengkritik keras pemberian grasi kepada Corby. Direktur Setara Institute, Hendardi, menilai kendati grasi merupakan wewenang presiden, pemberian kepada terpidana narkotik itu bisa menjadi preseden buruk.
Menurutnya, terpidana narkotik yang lain akan meminta hal yang sama. Dalam pandangan Hendardi, pemberian grasi kepada Corby juga menunjukkan bahwa Yudhoyono tunduk terhadap pemerintah negara asing yang kuat.
Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, menengarai, ada tekanan dari pemerintah Australia terhadap Presiden SBY. Opini dia, Presiden SBY mestinya tidak boleh terlihat lemah di mata publik Indonesia setelah mengabulkan grasi 5 tahun kepada Corby.
Ini mengingat publik Indonesia tahu bahwa Australia sudah menekan Pemerintah Indonesia sejak lama untuk mengupayakan perlindungan bagi Corby. Pemerintah seharusnya bersikap lebih hati-hati dalam memberikan grasi kepada para penjahat narkoba.
Grasi untuk Corby akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Perlu Hukuman Tegas
Pesatnya kejahatan narkoba sebenarnya buah dari sistem sekulerisme-kapitalisme yang dengan standar manfaatnya melahirkan gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang memuja kenikmatan jasmani.
Doktrin liberalismenya mengajarkan, setiap orang harus diberi kebebasan mendapatkan kenikmatan setinggi-tingginya.
Tempat-tempat hiburan malam yang sering erat dengan peredaran narkoba makin marak dan tidak bisa dilarang. Dan dengan dibingkai oleh akidah sekulerisme yang meminggirkan agama, maka sempurnalah kerusakan itu. Maka jelaslah bahwa akar masalah narkoba itu adalah pandangan hidup sekulerisme kapitalisme
Memberantas narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar; yang sesuai fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati, yaitu akidah Islam.
Dari sisi akidah, Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran di akhirat. Dan sebaliknya setiap perbuatan dosa, termasuk penyalahgunaan narkoba, akan dijatuhi hukuman tegas di dunia. Jika tidak bertaubat akan mendapat siksa yang pedih di akhirat, meskipun pelakunya bisa meloloskan diri dari sanksi di dunia.
Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya Allah harus memenuhi janji bagi siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum thînatal khabâl”. Mereka bertanya, ‘ya Rasulullah apakah thînatal khabâl itu?’, Rasulullah SAW bersabda: “keringat penduduk neraka atau ampas (sisa perasan) penduduk neraka.” (HR Muslim no 2003, dari Ibnu Umar)
Lalu Islam mewajibkan negara untuk senantiasa memupuk keimanan rakyatnya. Maka jika sistem Islam diterapkan hanya orang yang pengaruh imannya lemah atau terpedaya oleh setan yang akan melakukan kemaksiatan.
Di dalam Islam hukuman bagi pelaku jarimah (kejahatan) sangat jelas. Seseorang yang meminum minuman keras atau khamr dan yang berkaitan dengannya termasuk ke dalam kategori jarimah juga.
Hukuman di dunia adalah hukuman yang bisa membuat mereka jera. Untuk peminum khamar syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali.
Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin al Khatab memberikan tambahan hukuman sehingga genap menjadi 80 kali cambukan.
Syeikh Ibn Jibrin bahkan mengatakan bahwa para ulama ahli sunah mengeluarkan fatwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka Bumi.
Menurut UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni pasal 80-82 dan UU No5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni pasal 59 ayat (2), seseorang yang memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya dikenakan pidana mati. Lalu bagaimana hukuman untuk pengguna atau pengedar narkoba saat ini?
Dalam kasus Corby, jangankan dihukum cambuk 80 kali atau hukuman mati, dikenakan hukuman penjara saja masih dikurangi pula. Inilah akibat hukum yang berbasis ideologi kapitalisme.
Hukum dan penyelenggarannya lebih berdasar kepentingan pragmatis. Hukuman yang seharusnya membuat pelaku kejahatan insyaf, malah dibuat ringan dan enak. Akhirnya, “Lady” Corby pun dapat grasi.***
Muhammadun, Ketua DPD Hizbut Tahrir Riau dan pengurus MUI Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

