Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlunya Etika dalam Berpolitik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Theresia Ebenna Ezeria Pardede atau yang akrab disapa Tere mundur dari dunia politik, baik dari jabatan anggota Komisi X DPR maupun sebagai politikus Partai Demokrat.

Keputusan politik Tere yang juga pernah mengurusi proyek Hambalang,  menarik untuk dicermati.

Dalam satu kesempatan ketika ditanya wartwan ia mengatakan bahwa pengunduran dirinya ini karena ada yang tidak lazim dalam politik di negeri ini.

Menurut hemat saya, ketidaklaziman dalam politik sebagaimana yang dikemukakan Tere mengindikasikan adanya kekosongan etika para politikus yang mengakibatkan tatanan politik berjalan secara  tak wajar.

Memang benar adanya. Ketika kita membaca berita di media massa, baik cetak maupun elektronik,  hampir setiap hari kita disuguhi tontonan politik yang tidak lagi menghiraukan etika politik. Usaha menggapai kebaikan bersama sebagai tujuan utama berpolitik diringkus oleh lumuran politik yang penuh intrik.  

Benar/salah, boleh/tidak boleh, pantas/tidak pantas di dalam berpolitik sudah tidak bisa dibedakan secara tegas.

Munculnya sebagian politikus, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tersandung kasus korupsi memantapkan kita betapa politikus sudah mulai bergerak liar dan melabrak keluhuran politik.

Akibatnya,  rakyat yang seharusnya mendapat pendidikan politik luhur,  jatuh, terpental ke dalam ruang-ruang kebodohan dan ketidakpercayaan politik.  

Para politikus di negeri ini tanpa rasa berdosa menghiananti hati nurani rakyat. Janj-janji manis saat kampanye dilumpuhkan oleh jeratan uang dan kekuasaan. Tak heran, korupsi politik pun semakin merajalela.

Anggapan Plato dan Aristoteles bahwa politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik pun dikikis habis  oleh banalitas politik.

Partai politik seakan hanya menjadi kendaraan orang-orang partai untuk menumpuk kekayaan meskipun dengan menghalalkan segala cara, misalnya korupsi, suap atau pencucian uang. Ideologi yang menjadi ruh partai politik kini penuh dengan kepalsuan.

Cita-cita luhur partai dihancurkan oleh ulah para kadernya yang merampok uang negara (baca:korupsi) lewat APBN dan APBD.

Lihatlah praktik-praktik korupsi yang dilakukan para politikus. Munculnya nama-nama seperti Nunun Nurbaeti, Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin dan nama-nama politikus korup lainnya adalah realitas tak terbantahkan tentang kerapuhan etika berpolitik itu.

Ini sekaligus merupakan fakta bahwa sebagian politikus telah mengalami kehampaan makna dalam berpolitik. Nafsu rendah berpolitik semakin mendapatkan tempatnya di dalam jiwa-jiwa para politikus.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan negara ini juga tergantung pada para politikusnya sebagai penyelenggara politik (negara). Kalau mereka hanya memiliki nafsu rendah, miskin nilai-nilai etika, maka kemunduran, bahkan kehancuran bangsa inilah yang akan terjadi.

Kenihilan etika inilah yang juga menghasilkan kualitas politik yang tidak bermutu  yang pada akhirnya menyebabkan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut (korupsi, suap, pencucian uang dan seterusnya). Ketundukan pada nafsu rendah akan membinasakan dirinya sendiri (politikus) dan bangsa secara keseluruhan.

Membumikan Etika
Oleh karena itu, demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran politik akibat dari ketiadaan etika, maka internalisasi nilai-nilai luhur dalam berpolitik tidak bisa ditawar-tawat lagi. Politik hasrat rendah yang hanya melahirkan tatanan politik compang-camping harus ditekan sampai ke titik nol.

Dalam konteks kenegaraan, para politikus yang mengisi lembaga-lembaga negara (kementeriaan, DPR, MPR, gubernur, bupati dan seterusnya) seharusnya membumikan etika yang bermuara pada kejujuran, keterbukaan dan integritas dalam medan pejuangan untuk kehidupan berbangsa.

Artinya keputusan, strategi, dan pilihan politiknya tidak boleh keluar dari tujuan utama, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Politik idealnya dijalankan dengan etika yang tinggi. Politik akan menjadi luhur dan mendapat citra baik dari masyarakat apabila politikusnya memiliki landasan etika yang kuat.

Dalam konteks inilah politik memerlukan orang-orang baik, orang-orang yang beretika tinggi. Negara bisa menjadi baik apabila penyelenggaranya (politkusnya) baik dan memiliki dedikasi yang tinggi.

Sebenarnya, kalau kita mau jujur, jumlah politikus baik yang mengisi struktur-struktur pemerintahan masih ada. Namun yang menjadi masalah adalah mereka seringkali terbius uang dan kekuasaan. Atau kalau tidak, mereka terjebak ke dalam sistem politik yang dapat menjerusmuskan politikus menjadi tidak baik.

Akibatnya, wajah idealis mereka berubah menjadi pragmatis. Bahkan, politikus yang baik, sengaja disingkirkan lawan politiknya, sehingga terjebaklah mereka ke dalam kubangan keremeh-temehan politik  (hanya mencari uang dan kekuasaan).

Maka, di sini seorang politikus tidak harus menciptakan ketegangan antara etika  dan politik. Anggapan sebagian besar masyarakat bahwa politikus memiliki integritas yang rendah, suka berbohong, suka menjelek-jelekkan lawan politiknya dan tindakan tidak baik lainnya harus dihancurkan melalui internalisasi nilai-nilai etika ini. politikus harus mau dan mampu melesapkan etika dalam menjalankan setiap aktivitas politiknya.

Akhirnya, kita berharap para politikus di negeri tercinta ini memiliki landasan etika yang tinggi dalam berpolitik. Politikus yang masih berbuat tidak baik harus segera bertobat.

Ingat, Politik harus benar-benar dijadikan sarana untuk mensejahterakan rakyat, bukan kepentingan diri dan kelompok partai. Jangan sampai politik mendapat citra buruk dari masyarakat hanya karena perilaku politikus yang tidak beradab, remeh-temeh dan korup.***


Ahmad Ubaidillah Mahasiswa Program Magister Studi Islam UII Jogjakarta.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer