Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Seumpama di sepakbola di mana Lionel Messi menjadi bintang, maka begitu pulalah publik hari ini memandang sosok Yusril Ihza Mahendra di dunia hukum.
Ia memang benar-benar telah tampil menjadi bintang di tengah gelapnya malam dan kelam sistem penegakan hukum di negeri ini.
Kemenangan demi kemenangan Yusril sebagai pihak yang berperkara menunjukkan kelasnya bukan sekadar sebagai seorang bintang atau diva, tetapi mungkin lebih tepat lagi disebut sebagai begawan.
Setelah malang-melintang di dunia akademik dengan prestasi cemerlang sebagai salah satu profesor termuda di masanya, Yusril berkiprah di birokrasi dengan menjadi staf ahli Menteri Sekretaris Negara yang meskipun menjadi bawahan dan konseptor pidato Presiden Soeharto, ia justru berperan penting dalam turut menjatuhkan Soeharto.
Pidato yang ia konsepkan untuk Soeharto merupakan pidato terakhir Soeharto sebagai presiden sekaligus merupakan naskah resmi pemberhentiannya sebagai presiden.
Sayangnya kiprah Yusril dengan mendirikan Partai Bulan Bintang tidak cemerlang, di mana partainya tidak berhasil mendapatkan suara signifikan di parlemen.
Namun kiprahnya sebagai menteri di era tiga presiden menunjukkan kualitasnya sebagai seorang ahli di bidangnya. Diberhentikan sebagai menteri, Yusril menggeluti dunia praktisi hukum dan kini ia membuktikan kemampuan dan kapabilitasnya.
Puja-puji ini bukannya tanpa menyadari sisi lemah seorang Yusril. Bagaimanapun ia hanya manusia biasa yang tidak sempurna.
Tetapi seumpama Ahmad Dhani yang kontroversi dalam kehidupan pribadinya, sama sekali tak mengurangi apresiasi publik atas karya-karyanya, begitu pulalah penghormatan dan kekaguman atas sepak-terjang Laksamana Cheng Ho kita ini.
Superiotas MK
Di balik perdebatan bagaimana sistem hukum kita dibangun, apakah mengandalkan perundang-undangan sebagai ciri sistem hukum Eropa Kontinental, ataukah menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama sebagaimana ciri sistem hukum Anglo Saxon, praktik ketatanegaraan kita selama ini lebih condong pada sistem perundang-undangan sebagai sumber hukum utama.
Ini tidaklah salah karena jika dikaitkan dengan prinsip trias politika, maka seharusnya lembaga legislatiflah yang memang memiliki otoritas untuk membuat undang-undang.
Namun undang-undang bukanlah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Ia hanya buatan manusia, yang bukan saja mungkin salah tetapi sangat mungkin pula dimasuki atau disusupi kepentingan pribadi atau golongan.
Untuk menjaga kemurnian sebuah undang-undang agar senantiasa tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan Konstitusi itulah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggotakan 9 orang ahli hukum.
Dengan skema seperti ini, almarhum Prof Satjipto Rahardjo, sang begawan hukum dari Universitas Diponegoro melalui artikelnya yang berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi” pernah menyentil superioritas MK yang hanya terdiri dari 9 orang dapat menganulir sebuah produk hukum bernama undang-undang yang merupakan output dari 560 anggota DPR yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang menelan biaya yang sangat mahal.
Apakah ada jaminan bahwa 9 orang hakim MK benar-benar mampu memahami makna tersurat dan tersirat dari konstitusi? Wallahualam.
Super Yusril
Jika 9 orang di MK dianggap oleh Satjipto Rahardjo sebagai manusia super, maka Yusril dapat dianggap lebih super lagi, karena seorang Yusril terbukti mampu mematahkan berbagai argumentasi dari pihak pemerintah, bahkan seakan-akan MK yang dianggap super seolah sulit untuk tidak membenarkan dalil-dalil dan argumentasi Yusril.
Dengan demikian, jika MK adalah superior, maka Yusril tentu saja lebih layak lagi untuk disebut manusia super yuridis.
Jika MK dianggap sebagai kumpulan ahli hukum terbaik di negeri ini yang diberikan otoritas menilai konstitusioalitas sebuah undang-undang, maka pemerintah dan DPR seharusnya merupakan kumpulan orang-orang terbaik di negeri ini menurut bidangnya masing-masing.
Kekalahan pemerintah dan tentu juga DPR dalam persidangan baik di MK dan pengadilan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR belum lah menggunakan orang-orang terbaik dalam organisasinya.
Pemerintah atau DPR seharusnya menjadi seperti tim nasional cabang olahraga yang merupakan kumpulan terbaik dari yang terbaik.
Dalam bidang hukum, seharusnyalah pemerintah memilih para ali hukum terbaik dari yang terbaik dari seluruh negeri tanpa memandang apa afiliasi politiknya.
Tapi apa yang terjadi kini tak lebih dari timnas pincang, tak ubahnya seperti timnas sepakbola kita yang nyaris dipermalukan kesebelasan pendatang baru Asia Tenggara yaitu Filipina dalam laga persahabatan, 5 Juni 2012.
Gejala ini telah saya amati sejak diberhentikannya Yusril dan Hamid Awaludin dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dengan alasan tersangkut kasus korupsi.
Sebaliknya, dalam hal yang lebih kurang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru terkesan mendiamkan saja nama-nama menteri KIB jilid II yang disebut-sebut juga tersangkut korupsi dalam kasus SEA Games, Hambalang, Century, dan lain sebagainya.
Pasca keluarnya Hamid dan Yusril, praktis pemerintahan SBY hanya menyisakan seorang akademisi hukum yakni Denny Indrayana di posisi penting dalam pemerintahannya, dan terbukti gagal dalam membangun argumentasi hukum ketika berhadapan dengan pihak di luar pemerintahan.
Pelajaran pembatalan jabatan Jaksa Agung atas gugatan Yusril seharusnya telah cukup menjadikan pelajaran bagi SBY, tapi nyatanya SBY lebih suka memilih orang dekatnya duduk di jabatan Menkumham dan Menseneg, dua jabatan yang seharusnya diduduki seorang akademisi hukum yang benar-benar teruji kapabilitasnya.
Sejak awal pun saya sudah mengkritisi komposisisi tim hukum SBY di KIB II sebagaimana tertuang dalam tulisan yang dimuat di Harian Jambi Ekspres dengan judul “Orang Jambi di Kabinet” tidak lama setelah reshufle kabinet KIB II yang mengganti Patrialis Akbar dengan Amir Syamsudin.
Dengan menguatnya peran hukum dalam sistem ketatanegaraan kita dewasa ini, sesungguhnyalah pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang terbaik di bidang hukum yang mampu menjawab dan berargumen menghadapi perlawanan hukum pihak-pihak di luar pemerintahan.
Yusril atau Hamid boleh pergi dari kabinet, tetapi SBY dapat menggantinya dengan ahli-ahli hukum lain yang setara atau jika perlu melebihi kapabilitas seorang Yusril.***
Erdianto Effendi Kandidat Doktor Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Unri.
Ia memang benar-benar telah tampil menjadi bintang di tengah gelapnya malam dan kelam sistem penegakan hukum di negeri ini.
Kemenangan demi kemenangan Yusril sebagai pihak yang berperkara menunjukkan kelasnya bukan sekadar sebagai seorang bintang atau diva, tetapi mungkin lebih tepat lagi disebut sebagai begawan.
Setelah malang-melintang di dunia akademik dengan prestasi cemerlang sebagai salah satu profesor termuda di masanya, Yusril berkiprah di birokrasi dengan menjadi staf ahli Menteri Sekretaris Negara yang meskipun menjadi bawahan dan konseptor pidato Presiden Soeharto, ia justru berperan penting dalam turut menjatuhkan Soeharto.
Pidato yang ia konsepkan untuk Soeharto merupakan pidato terakhir Soeharto sebagai presiden sekaligus merupakan naskah resmi pemberhentiannya sebagai presiden.
Sayangnya kiprah Yusril dengan mendirikan Partai Bulan Bintang tidak cemerlang, di mana partainya tidak berhasil mendapatkan suara signifikan di parlemen.
Namun kiprahnya sebagai menteri di era tiga presiden menunjukkan kualitasnya sebagai seorang ahli di bidangnya. Diberhentikan sebagai menteri, Yusril menggeluti dunia praktisi hukum dan kini ia membuktikan kemampuan dan kapabilitasnya.
Puja-puji ini bukannya tanpa menyadari sisi lemah seorang Yusril. Bagaimanapun ia hanya manusia biasa yang tidak sempurna.
Tetapi seumpama Ahmad Dhani yang kontroversi dalam kehidupan pribadinya, sama sekali tak mengurangi apresiasi publik atas karya-karyanya, begitu pulalah penghormatan dan kekaguman atas sepak-terjang Laksamana Cheng Ho kita ini.
Superiotas MK
Di balik perdebatan bagaimana sistem hukum kita dibangun, apakah mengandalkan perundang-undangan sebagai ciri sistem hukum Eropa Kontinental, ataukah menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama sebagaimana ciri sistem hukum Anglo Saxon, praktik ketatanegaraan kita selama ini lebih condong pada sistem perundang-undangan sebagai sumber hukum utama.
Ini tidaklah salah karena jika dikaitkan dengan prinsip trias politika, maka seharusnya lembaga legislatiflah yang memang memiliki otoritas untuk membuat undang-undang.
Namun undang-undang bukanlah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Ia hanya buatan manusia, yang bukan saja mungkin salah tetapi sangat mungkin pula dimasuki atau disusupi kepentingan pribadi atau golongan.
Untuk menjaga kemurnian sebuah undang-undang agar senantiasa tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan Konstitusi itulah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggotakan 9 orang ahli hukum.
Dengan skema seperti ini, almarhum Prof Satjipto Rahardjo, sang begawan hukum dari Universitas Diponegoro melalui artikelnya yang berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi” pernah menyentil superioritas MK yang hanya terdiri dari 9 orang dapat menganulir sebuah produk hukum bernama undang-undang yang merupakan output dari 560 anggota DPR yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang menelan biaya yang sangat mahal.
Apakah ada jaminan bahwa 9 orang hakim MK benar-benar mampu memahami makna tersurat dan tersirat dari konstitusi? Wallahualam.
Super Yusril
Jika 9 orang di MK dianggap oleh Satjipto Rahardjo sebagai manusia super, maka Yusril dapat dianggap lebih super lagi, karena seorang Yusril terbukti mampu mematahkan berbagai argumentasi dari pihak pemerintah, bahkan seakan-akan MK yang dianggap super seolah sulit untuk tidak membenarkan dalil-dalil dan argumentasi Yusril.
Dengan demikian, jika MK adalah superior, maka Yusril tentu saja lebih layak lagi untuk disebut manusia super yuridis.
Jika MK dianggap sebagai kumpulan ahli hukum terbaik di negeri ini yang diberikan otoritas menilai konstitusioalitas sebuah undang-undang, maka pemerintah dan DPR seharusnya merupakan kumpulan orang-orang terbaik di negeri ini menurut bidangnya masing-masing.
Kekalahan pemerintah dan tentu juga DPR dalam persidangan baik di MK dan pengadilan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR belum lah menggunakan orang-orang terbaik dalam organisasinya.
Pemerintah atau DPR seharusnya menjadi seperti tim nasional cabang olahraga yang merupakan kumpulan terbaik dari yang terbaik.
Dalam bidang hukum, seharusnyalah pemerintah memilih para ali hukum terbaik dari yang terbaik dari seluruh negeri tanpa memandang apa afiliasi politiknya.
Tapi apa yang terjadi kini tak lebih dari timnas pincang, tak ubahnya seperti timnas sepakbola kita yang nyaris dipermalukan kesebelasan pendatang baru Asia Tenggara yaitu Filipina dalam laga persahabatan, 5 Juni 2012.
Gejala ini telah saya amati sejak diberhentikannya Yusril dan Hamid Awaludin dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dengan alasan tersangkut kasus korupsi.
Sebaliknya, dalam hal yang lebih kurang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru terkesan mendiamkan saja nama-nama menteri KIB jilid II yang disebut-sebut juga tersangkut korupsi dalam kasus SEA Games, Hambalang, Century, dan lain sebagainya.
Pasca keluarnya Hamid dan Yusril, praktis pemerintahan SBY hanya menyisakan seorang akademisi hukum yakni Denny Indrayana di posisi penting dalam pemerintahannya, dan terbukti gagal dalam membangun argumentasi hukum ketika berhadapan dengan pihak di luar pemerintahan.
Pelajaran pembatalan jabatan Jaksa Agung atas gugatan Yusril seharusnya telah cukup menjadikan pelajaran bagi SBY, tapi nyatanya SBY lebih suka memilih orang dekatnya duduk di jabatan Menkumham dan Menseneg, dua jabatan yang seharusnya diduduki seorang akademisi hukum yang benar-benar teruji kapabilitasnya.
Sejak awal pun saya sudah mengkritisi komposisisi tim hukum SBY di KIB II sebagaimana tertuang dalam tulisan yang dimuat di Harian Jambi Ekspres dengan judul “Orang Jambi di Kabinet” tidak lama setelah reshufle kabinet KIB II yang mengganti Patrialis Akbar dengan Amir Syamsudin.
Dengan menguatnya peran hukum dalam sistem ketatanegaraan kita dewasa ini, sesungguhnyalah pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang terbaik di bidang hukum yang mampu menjawab dan berargumen menghadapi perlawanan hukum pihak-pihak di luar pemerintahan.
Yusril atau Hamid boleh pergi dari kabinet, tetapi SBY dapat menggantinya dengan ahli-ahli hukum lain yang setara atau jika perlu melebihi kapabilitas seorang Yusril.***
Erdianto Effendi Kandidat Doktor Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Unri.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

