Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUR Bukanlah Dana Hibah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Banyak pakar mengatakan bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) amat signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia.

Kontribusi ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang telah melewati angka 55 juta pengusaha dengan serapan tenaga kerja lebih dari 101 juta tenaga kerja.

Selain itu  kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 57,83 persen.

Karena itu, untuk meningkatkan keunggulan dan kontribusi UMKM tersebut menurut Rajasa (2011) merupakan suatu keharusan dan bagian dari perjalanan Indonesia menuju terwujudnya pembangunan yang inklusif.

Pembangunan inklusif ini dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan dan diperuntukkan oleh dan bagi seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali.

Pemerintah sepertinya menyadari bahwa hanya dengan mengemukakan pembangunan yang mendayagunakan UMKM inilah ke depan Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga merupakan hasil dari program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat yang di antaranya  dilakukan dengan meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable.

Sejak diluncurkan pada bulan November 2007, penyaluran KUR telah berkembang dengan pesat, dan secara akumulatif sampai dengan akhir Maret 2012 telah mencapai Rp69,9 triliun.

Jumlah debitur KUR telah mencapai 6,1 juta selama lima tahun penyalurannya.  Sejak diluncurkan sampai dengan sekarang Provinsi Riau-Kepri termasuk 7 (tujuh) besar provinsi penyalur KUR terbesar.

Kehadiran program KUR ini sepertinya memang ditunggu oleh UMKM mengingat hasil survei dari Bank Dunia yang memperlihatkan bahwa hanya sekitar 17 persen dari penduduk Indonesia yang memperoleh pinjaman dari bank, atau sekitar 20 persen yang menggunakan akses dari lembaga pembiayaan formal, dan 40 persen penduduk menggunakan jasa keuangan informal.

Dengan demikian, dari sisi akses terhadap kredit ada sekitar 40 persen yang termasuk  dalam  kelompok financially excluded.

Hambatan utama dari terbatasnya  akses atas kredit dari lembaga pembiayaan  formal adalah ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman. Ketiadaan agunan hanya menjadi hambatan kedua.

Productive Poor dan Unproductive Poor
Muliaman Hadad dalam pidatonya disebuah seminar “Financial Inclusion: Peran Perbankan untuk Memperluas Akses Masyarakat terhadap Jasa Keuangan” akhir bulan Mei 2012 yang lalu melontarkan sebuah pernyataan yang menarik bahwa Financial Inclusion (FI) itu bukanlah suatu kegiatan amal.

Untuk itu agar FI ini dapat berlangsung secara sustainable dalam jangka panjang maka harus ada business rationale yang mendasarinya. Untuk itu Hadad membagi masyarakat miskin dalam 2  kelompok yaitu productive poor dan unproductive poor.

Program FI yang melibatkan sektor keuangan formal ditujukan untuk kelompok yang pertama.

Salah satu masalah yang dihadapi kelompok productive poor ini adalah keterbatasan akses terhadap jasa lembaga keuangan formal. Kebanyakan dari mereka, apabila membutuhkan dana, baik untuk konsumsi ataupun modal usaha terpaksa melakukannya dengan pihak rentenir yang akan membebani mereka dengan suku bunga yang tinggi.

Kenyataan bahwa mereka mau menerima tingkat bunga tersebut mengindikasikan bahwa masalah ketersediaan pembiayaan menjadi lebih penting dari faktor beban suku bunga. Hambatan lainnya adalah agunan.

KUR Bukan Dana Hibah
Untuk mengatasi keterbatasan productive poor inilah dalam hal aksessibilitas terhadap jasa lembaga keuangan dan hambatan kurangnya agunan kehadiran KUR menjadi amat relevan.

Untuk itu senada dengan pemikiran Muliaman Hadad  di atas, maka mengingat KUR ini pada hakikatnya ditujukan bagi productive poor tentu saja  KUR ini bukan dana hibah atau sumbangan.

Sumber dana  KUR 100 persen berasal  dari dana bank pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito). Adapun bank pelaksana KUR yang telah ditunjuk oleh Kementrian Perekonomian dan beroperasi di Provinsi Riau di antaranya adalah Bank Riau Kepri, BRI, BNI, dll.

Oleh karena dananya bersumber dari dana masyarakat maka KUR ini tentu saja tidak boleh macet karena bila kredit ini macet akan mengakibatkan terjadinya risiko yang lain baik risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

Yang diharapkan oleh kita semua adalah bahwa KUR ini tidak saja sukses dalam penyaluran namun yang paling penting adalah sukses dalam pengembalian agar keberadaan KUR ini semakin bergulir, bermanfaat bagi kita semua.

Suatu hal yang menjadi mimpi kita bersama adalah --dan ini biasanya yang paling sulit-- yaitu bagaimana mengubah cara pandang masyarakat kita ini dari masyarakat yang selama ini belum terlayani jasa perbankan dan lebih suka meminjam kepada rentenir dan sekadar bertahan hidup menjadi merencanakan hidup.

Bukan hanya terbiasa kredit tapi juga terbiasa menabung agar terhindar dari penyakit boros dan mampu mengubahnya  ke arah akumulasi kekayaan karena debitur yang baik biasanya berasal dari kreditur yang baik.***


Bambang Rianto Rustam Praktisi Perbankan, Tinggal di Pekanbaru.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer