Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG) hari Senin (19/06/2012).
Hadir pada rapat kali ini perwakilan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fatayat NU, Women Research Intitute (WRI), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Badan PP dan PA Pemerintah Aceh, Ummahatul Muslimin (UMI), dan Young Islamic Leaders.
Indonesia termasuk negara yang banyak memproduksi undang-undang atau aturan pemerintahan. Entah berapa undang-undang, pasal, dan ayat yang dimiliki Indonesia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Jika semuanya dihitung boleh jadi mencapai ribuan dan bahkan jutaan. Belum lagi ditambah dengan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), dan hukum adat serta kesepakatan (MoU) antarlembaga ini dan itu.
Namun, bagaimana efektivitas pelaksanaan dan pengaruh peraturan itu dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Sebagai gambaran, hasil survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 14-24 Mei 2012 dengan cara wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden, di 163 kabupaten dari 33 provinsi di Indonesia, dinyatakan bahwa 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia. Selanjutnya adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).
Setelah kepolisian, lembaga pemerintahan yang dianggap paling korup adalah Parpol (3,9 persen), Kejagung (3,6 persen), layanan birokrasi (3,1 persen) dan Kehakiman (2,6 persen).
Lembaga yang selama ini memakai jubah sebagai wakil rakyat, representasi rakyat, ternyata malah dianggap yang paling banyak melakukan rasuah justru oleh rakyatnya sendiri (Tajuk Rencana Riau Pos, 8/6/2012).
Ini menjadi bukti bahwa penegakan dan efektivitas hukum negara masih lemah.
Sebagai bentuk produk akal, maka undang-undang atau peraturan negara yang dibuat oleh sekumpulan manusia tentu jauh dari sempurna. Tidak akan lepas dari pro dan kontra.
Jangankan itu, karena kedegilan manusia, syariat agama yang sempurna saja digugat dan dipertanyakan. Dan tidak jarang manusia membuat hukum yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Dan terkini yang sedang hangat diperdebatkan adalah RUU KKG alias RUU Gender.
Motif dibalik RUU Gender ini dipertanyakan. Dibuatnya RUU Gender oleh DPR RI berarti menganggap negara selama ini tidak adil dalam persoalan gender (jenis kelamin).
Padahal Indonesia merupakan surga kebebasan dan toleransi gender yang tak patut diperdebatkan lagi. Di Indonesia wanita dan pria bebas memilih pakaian, pekerjaan, berekspresi, dan berkarya apa saja. Tidak seperti negara Prancis yang sibuk mengurus jilbab.
Tidak seperti negara Denmark, Swedia, Norwegia yang mengatur perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis (homo dan lesbian) merupakan kejahatan terbesar terhadap aturan agama dan keserasian gender.
Pendefenisian gender dalam draf RUU Gender yang beredar sangat antiagama dan meniadakan peranan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia.
Pasal 1 ayat 1 dalam draf RUU Gender disebutkan: Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya (bukan fitrah penciptaan manusia oleh Tuhan) yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.
Defenisi gender di atas tidak dapat diterima oleh akal sehat. Perhatikan, pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dikatakan sifatnya tidak tetap.
Oleh sebab itu dapat dipelajari dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Kalau begitu, apakah laki-laki akan mengambil peran untuk melahirkan dan menyusui anak yang selama ini menjadi fitrah kaum wanita?
Apakah hal ini dapat dipelajari dan dipertukarkan menurut tempat dan waktu? Lucu!
Dalam draf RUU Gender tersebut diskriminasi didefenisikan begini: Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu...(Pasal 1:4).
Diskriminasi gender dilarang dan tindakan tersebut akan dinyatakan melanggar undang-undang. Jika defenisi diskriminasi versi RUU Gender ini disahkan, maka akan sangat kontradiktif dengan nilai-nilai syariat Islam. Mengapa?
Karena Islam mengajarkan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga bukan perempuan (QS. An Nisa: 34). Bagian satu anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan dalam hal harta warisan (QS. An Nisa: 11).
Hanya perempuan yang diwajibkan untuk berhijab dengan jilbab bukan laki-laki (QS. Al Ahzab: 59). Khotbah dan imam salat Jumat hanya untuk laki-laki bukan perempuan.
Ini hanya sedikit contoh. Semua itu dalam Islam dibedakan berdasarkan gender (jenis kelamin) yang tentu memiliki hikmah. Jika RUU Gender ini berlaku, maka sama dengan melibas syariat Islam yang juga dilindungi oleh undang-undang negara (UUD 1945 pasal 29:2).
Tuhan yang menciptakan manusia tentu lebih mengetahui aturan yang tepat buat manusia. Karena itu dalam Alquran disebutkan bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT (lihat QS. Al An’am: 57).
Orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah karena kebenciannya terhadap hukum itu disebut sebagai kafir (QS.Al Maidah: 44); jika karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan dzalim (QS. Al Maidah: 45), dan karena kedurhakaan kepada Allah sebagai orang yang fasik (QS. Al Maidah: 47).
Namun, selama peraturan negara tidak bertentangan dengan syariat agama maka umat Islam harus mengikutinya sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) yang diamanatkan dalam QS. An Nisa: 59.
Namun apabila negara melakukan kemaksiatan dengan membuat peraturan yang bertentangan dengan Islam bahkan menentang hukum Allah, maka tidak ada ketaatan bagi umat Islam dalam kemaksiatan. Cukupkan diri hanya dengan Islam, itulah jalan keselamatan!
Wallahu A’lam ***
Lidus Yardi Guru Agama dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kuantan Singingi.
Hadir pada rapat kali ini perwakilan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fatayat NU, Women Research Intitute (WRI), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Badan PP dan PA Pemerintah Aceh, Ummahatul Muslimin (UMI), dan Young Islamic Leaders.
Indonesia termasuk negara yang banyak memproduksi undang-undang atau aturan pemerintahan. Entah berapa undang-undang, pasal, dan ayat yang dimiliki Indonesia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Jika semuanya dihitung boleh jadi mencapai ribuan dan bahkan jutaan. Belum lagi ditambah dengan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), dan hukum adat serta kesepakatan (MoU) antarlembaga ini dan itu.
Namun, bagaimana efektivitas pelaksanaan dan pengaruh peraturan itu dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Sebagai gambaran, hasil survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 14-24 Mei 2012 dengan cara wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden, di 163 kabupaten dari 33 provinsi di Indonesia, dinyatakan bahwa 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia. Selanjutnya adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).
Setelah kepolisian, lembaga pemerintahan yang dianggap paling korup adalah Parpol (3,9 persen), Kejagung (3,6 persen), layanan birokrasi (3,1 persen) dan Kehakiman (2,6 persen).
Lembaga yang selama ini memakai jubah sebagai wakil rakyat, representasi rakyat, ternyata malah dianggap yang paling banyak melakukan rasuah justru oleh rakyatnya sendiri (Tajuk Rencana Riau Pos, 8/6/2012).
Ini menjadi bukti bahwa penegakan dan efektivitas hukum negara masih lemah.
Sebagai bentuk produk akal, maka undang-undang atau peraturan negara yang dibuat oleh sekumpulan manusia tentu jauh dari sempurna. Tidak akan lepas dari pro dan kontra.
Jangankan itu, karena kedegilan manusia, syariat agama yang sempurna saja digugat dan dipertanyakan. Dan tidak jarang manusia membuat hukum yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Dan terkini yang sedang hangat diperdebatkan adalah RUU KKG alias RUU Gender.
Motif dibalik RUU Gender ini dipertanyakan. Dibuatnya RUU Gender oleh DPR RI berarti menganggap negara selama ini tidak adil dalam persoalan gender (jenis kelamin).
Padahal Indonesia merupakan surga kebebasan dan toleransi gender yang tak patut diperdebatkan lagi. Di Indonesia wanita dan pria bebas memilih pakaian, pekerjaan, berekspresi, dan berkarya apa saja. Tidak seperti negara Prancis yang sibuk mengurus jilbab.
Tidak seperti negara Denmark, Swedia, Norwegia yang mengatur perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis (homo dan lesbian) merupakan kejahatan terbesar terhadap aturan agama dan keserasian gender.
Pendefenisian gender dalam draf RUU Gender yang beredar sangat antiagama dan meniadakan peranan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia.
Pasal 1 ayat 1 dalam draf RUU Gender disebutkan: Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya (bukan fitrah penciptaan manusia oleh Tuhan) yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.
Defenisi gender di atas tidak dapat diterima oleh akal sehat. Perhatikan, pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dikatakan sifatnya tidak tetap.
Oleh sebab itu dapat dipelajari dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Kalau begitu, apakah laki-laki akan mengambil peran untuk melahirkan dan menyusui anak yang selama ini menjadi fitrah kaum wanita?
Apakah hal ini dapat dipelajari dan dipertukarkan menurut tempat dan waktu? Lucu!
Dalam draf RUU Gender tersebut diskriminasi didefenisikan begini: Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu...(Pasal 1:4).
Diskriminasi gender dilarang dan tindakan tersebut akan dinyatakan melanggar undang-undang. Jika defenisi diskriminasi versi RUU Gender ini disahkan, maka akan sangat kontradiktif dengan nilai-nilai syariat Islam. Mengapa?
Karena Islam mengajarkan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga bukan perempuan (QS. An Nisa: 34). Bagian satu anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan dalam hal harta warisan (QS. An Nisa: 11).
Hanya perempuan yang diwajibkan untuk berhijab dengan jilbab bukan laki-laki (QS. Al Ahzab: 59). Khotbah dan imam salat Jumat hanya untuk laki-laki bukan perempuan.
Ini hanya sedikit contoh. Semua itu dalam Islam dibedakan berdasarkan gender (jenis kelamin) yang tentu memiliki hikmah. Jika RUU Gender ini berlaku, maka sama dengan melibas syariat Islam yang juga dilindungi oleh undang-undang negara (UUD 1945 pasal 29:2).
Tuhan yang menciptakan manusia tentu lebih mengetahui aturan yang tepat buat manusia. Karena itu dalam Alquran disebutkan bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT (lihat QS. Al An’am: 57).
Orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah karena kebenciannya terhadap hukum itu disebut sebagai kafir (QS.Al Maidah: 44); jika karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan dzalim (QS. Al Maidah: 45), dan karena kedurhakaan kepada Allah sebagai orang yang fasik (QS. Al Maidah: 47).
Namun, selama peraturan negara tidak bertentangan dengan syariat agama maka umat Islam harus mengikutinya sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) yang diamanatkan dalam QS. An Nisa: 59.
Namun apabila negara melakukan kemaksiatan dengan membuat peraturan yang bertentangan dengan Islam bahkan menentang hukum Allah, maka tidak ada ketaatan bagi umat Islam dalam kemaksiatan. Cukupkan diri hanya dengan Islam, itulah jalan keselamatan!
Wallahu A’lam ***
Lidus Yardi Guru Agama dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kuantan Singingi.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

