Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menghakimi Orang Pajak Lagi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Pribahasa itu, tampaknya, memang tepat untuk menggambarkan penilaian masyarakat terhadap pegawai Ditjen Pajak.

Saat Menkeu Agus Martowardoyo dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany giat-giatnya mengembalikan citra instansinya pasca-kasus Gayus Tambunan, Bahasjim Assifie, dan Dhana Widiyatmika, kali ini seorang lagi pegawai pajak ditangkap gara-gara suap.

Dia adalah Tomy Hendratno, Kasi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPPP) Sidoarjo Selatan, Jawa Timur.

Menimpakan kesalahan Tommy kepada  Menkeu dan Dirjen Pajak memang sangat naif. Sebab, peluang untuk berbuat korupsi bisa terjadi pada semua orang, tak terkecuali pihak swasta sekalipun.  

Namun dua pejabat itu tentu tak bisa mengabaikan harapan publik  terhadap perbaikan kinerja pegawai pajak. Apalagi, sektor tersebut selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara (pada 2011, penerimaan sektor pajak mencapai Rp872,6 triliun).

Berapapun nilai penghematan dalam subsidi BBM tidak akan ada artinya jika masih ada kebocoran di sana-sini dalam penerimaan pajak. Kita tentu masih ingat permohonan maaf Menkeu Agus Martowardoyo kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia atas banyaknya kasus mafia pajak, khususnya Gayus,  di Istana Negara pada 21 Juli 2010.

Saat itu,  dia berjanji akan menindak anak buahnya  yang menyalahgunakan wewenang. Janji tersebut diikuti optimalisasi perbaikan dengan menjalankan reformasi perbaikan Jilid II.

Program itu berupa reformasi dan administrasi perpajakan, pembaruan undang-undang,  serta pengelolaan wajib pajak.

Sayangnya, reformasi perpajakan tersebut seolah-olah tidak berjalan. Selang setahun kemudian Kejaksaan mengungkap kasus Dhana dengan jerat pencucian uang puluhan miliar rupiah.

Setidaknya, ada tiga penyebab mandulnya reformasi perpajakan.  Pertama, sistem pemidanaannya yang tidak menimbulkan efek jera. Kedua,  lemahnya sistem pengawasan internal.

Ketiga, praktik suap-menyuap sudah menjadi gaya hidup yang permisif. Masyarakat sudah jamak sangat memahami bahwa pegawai pajak pasti tajir.

Dalam kasus Tommy,  yang patut diperketat Ditjen Pajak  adalah peluang pegawai untuk menjadi konsultan pajak. Sebab, praktik suap sangat mungkin terjadi saat pegawai pajak “menjual” kepintarannya  menyiasati setoran wajib pajak.

Selain itu, sistem   pemungutan pajak yang masih menggunakan mekanisme self assessment membuka adanya ruang gelap negosiasi untuk suap-menyuap.

Dalam sistem yang berlaku sejak 1984 itu, sistem self assessment didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Namun secara konseptual, sistem itu berpotensi menimbulkan masalah, yakni terjadinya perbedaan antara pengakuan pendapatan serta beban menurut standar akutansi yang berlaku umum dan pengakuan pendapatan serta beban menurut peraturan perpajakan (unifomity).

Juga, perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Nah, celah itulah yang sering dimanfaatkan pegawai pajak untuk suap-menyuap.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer