Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Politik itu politik. Politik bukan teori, tetapi praktik. Karena itu seluhur apa pun teori politik, di lapangan pelaksanaannya sering menjadi lain.
Praktik politik acapkali berbeda jauh, bahkan bertentangan, dengan teori politik.
Di lapangan, politik mengajarkan dan membentuk sikap serta perilaku berorientasi kekuasaan. Ini bisa dimengerti, karena pragmatisme politik, umunnya berada dalam bingkai kekuasaan. Baik untuk mempertahankan kekuasaan, atau guna merebut kekuasaan.
Demikian pula dengan komunikasi politik. Berbagai temuan, sebagaimana diuraikan Dan Nimmo, George N Gordon, James Carey, Marshall McLuhan, Jalaluddin Rakhmat, dan pakar komunikasi politik lain dalam berbagai karya ilmiah mereka, terlalu lancang atau tergesa-gesa untuk meyakini bahwa komunikasi politik adalah bentuk praktis dari komunikasi strategis, persuasif dan efektif, guna memengaruhi pemilih (konstituen), terutama dalam konteks pilkada.
Strategis, persuasif, dan efektif atau tidak komunikasi politik, bergantung bukan hanya pada “siapa, mengatakan apa, kepada siapa dan lewat media mana”, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana saluran komunikasi politik itu dapat memposisikan diri sebagai media interpersonal, di samping berposisi selaku media publik.
Komunikasi politik pernah diungkapkan oleh Johnstone dan kawan-kawan dalam The Newspeople. Johnstone mengatakan, strategi komunikasi yang digunakan untuk mencegah informasi atau mencegah dirinya (sumber informasi) diketahui oleh orang lain, adalah kekhasan komunikasi politik interpersonal, yang terbiasa dimanfaatkan komunikasi politik.
Komunikasi interpersonal sebagai bagian realistis komunikasi politik, membuka peluang ketidaksamaan antara sumber dan destinasi, selain (sebaliknya) empati antara penyampai dan penerima pesan.
Ciri-ciri itu sangat memengaruhi komunikasi interpersonal, selain juga dipengaruhi oleh situasi di sekitar wacana, serta kebutuhan psikologis dan kedekatan batin di antara mereka.
Ini berarti, di tingkat kepercayaan publik (sasaran), komunikasi politik kognitif (bermuatan informasi yang berada dalam ranah pengetahuan semata), tidak akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kandidat (misalnya: calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tertentu). Komunikasi kognitif hanya berkemampuan membentuk kesadaran publik, terutama tentang kondisi yang diciptakan sejumlah kandidat.
Hak Demokrasi
Dalam jangka pendek, memang, orang belajar tentang politik lewat komunikasi politik. Melalui komunikasi politik pula, orang mencoba mengenali kandidat yang akan maju dalam perebutan kekuasaan melalui Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan kepala derah. Tetapi, semua itu sebatas pengenalan pribadi dan program yang ditawarkan kandidat.
Dalam jangka yang lebih panjang, kandidat yang berhasil merebut simpati sasaran (konstituen) akan berpeluang “menguasai” komunikasi politik.
Kandidat yang kurang mampu merebut simpati dan dukungan publik, menghadapi lebih banyak kendala penguasaan magnitude (keluasan) komunikasi politik, dibanding rivalnya yang sangat dikenal, apalagi dekat di hati publik.
Itulah salah satu risiko komunikasi politik. Risiko komunikasi politik dimaksud, mengakibatkan terbuka luasnya perbedaan pandangan antara pemerintah (selain anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih) dan masyarakat, antara negarawan dan politisi, maupun antara sesama elite, dan antar sesama massa pendukung parpol, ketika mereka menjatuhkan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden.
Arus balik komunikasi politik menjelang Pilkada, mengakses politik tidak bersama (tidak bersamaan pandangan, atau ketidakbersamaan kepentingan) antara sejumlah partai politik pendukung kandidat yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Itu berarti, koalisi antarparpol yang akan mendukung calon gubernur tertentu merupakan perwujudan hak demokrasi warga negara yang diimplementasikan lewat mekanisme partai politik.
Karena alasan itu, maka jalinan dan jaringan komunikasi politik Pilkada, idealnya dilandasi oleh 5 (lima) prinsip utama komunikasi politik.
Pertama, fairness dalam arti kejujuran, keadilan, kesetaraan kedudukan, dan tanpa diskriminasi. Kedua, transparancy (keterbukaan) semua kandidat dalam menyampaikan visi dan misi, serta dalam menjanjikan program kerjanya, bila kelak terpilih sebagai gubernur/wakil gubernur. Ketiga, accountablity dalam bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, independensi dalam arti setiap kemasan simbol komunikasi politik sang kandidat seharusnya terbebas dari segala ketergantungannya kepentingan pihak mana pun, seperti kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang pada hari kemudian dapat mengakibatkan politik balas budi sang presiden dan wakil Presiden terpilih.
Kelima, impartiality, dalam arti kandidat benar-benar memberi jaminan ketidakberpihakan mereka kepada kepada apa, siapa dan pihak mana pun kecuali, atau selain, keberpihakan kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepentingan nasional, melebihi kepentingan kelompok pendukung.
Demokrasi Komunikasi
Praksis komunikasi politik jelang Pilkada Riau dapat dijamin bersifat demokratis, jika proses komunikasi politik itu sendiri tidak diawali dengan kultur buruk sangka antara sejumlah kandidat yang akan maju selaku cagub/cawagub.
Kalau kebiasaan berburuk sangka itu tidak dapat dihilangkan, jangan heran manakala arus balik komunikasi politik tersebut akan berupa rangsangan sikap serta perilaku keras/memaksa di antara pendukung para kandidat itu sendiri.
Padahal, seharusnya, arus komunikasi politik adalah keterwujudan kebersamaan, bukan hanya antara pasangan capres/cawapres yang akan maju, tetapi juga di antara seluruh kelompok pendukung mereka.
Konsisten dengannya, maka komunikasi politik yang semestinya digalang oleh tim sukses semua pasangan cagub/cawagub dalam Pikada Riau 2013, harus benar-benar dilandasi serta diarahkan kepada persamaan atau kebersamaan, di samping perbedaan atau ketidakbersamaan, lewat proses atau mekanisme komunikasi politik yang demokratis.
Keduanya dimungkinkan, jika proses dan mekanisme komunikasi politik yang mereka rancang, betul-betul diposisikan dalam disain berbasis hak asasi manusia, sekaligus berlandaskan hak politik warga negara.
Karena itu, negara wajib memberikan jaminan terealisirnya komunikasi politik yang demokratis. Di samping perlunya negara memprediksi kemungkinan arus balik komunikasi politik, yang dapat merusak tatanan persatuan dan kesatuan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***
Elfa Yenti, Aktif di Lembaga Indonesia Sejahtera, Aman, dan Damai (IS’AD) Riau.
Praktik politik acapkali berbeda jauh, bahkan bertentangan, dengan teori politik.
Di lapangan, politik mengajarkan dan membentuk sikap serta perilaku berorientasi kekuasaan. Ini bisa dimengerti, karena pragmatisme politik, umunnya berada dalam bingkai kekuasaan. Baik untuk mempertahankan kekuasaan, atau guna merebut kekuasaan.
Demikian pula dengan komunikasi politik. Berbagai temuan, sebagaimana diuraikan Dan Nimmo, George N Gordon, James Carey, Marshall McLuhan, Jalaluddin Rakhmat, dan pakar komunikasi politik lain dalam berbagai karya ilmiah mereka, terlalu lancang atau tergesa-gesa untuk meyakini bahwa komunikasi politik adalah bentuk praktis dari komunikasi strategis, persuasif dan efektif, guna memengaruhi pemilih (konstituen), terutama dalam konteks pilkada.
Strategis, persuasif, dan efektif atau tidak komunikasi politik, bergantung bukan hanya pada “siapa, mengatakan apa, kepada siapa dan lewat media mana”, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana saluran komunikasi politik itu dapat memposisikan diri sebagai media interpersonal, di samping berposisi selaku media publik.
Komunikasi politik pernah diungkapkan oleh Johnstone dan kawan-kawan dalam The Newspeople. Johnstone mengatakan, strategi komunikasi yang digunakan untuk mencegah informasi atau mencegah dirinya (sumber informasi) diketahui oleh orang lain, adalah kekhasan komunikasi politik interpersonal, yang terbiasa dimanfaatkan komunikasi politik.
Komunikasi interpersonal sebagai bagian realistis komunikasi politik, membuka peluang ketidaksamaan antara sumber dan destinasi, selain (sebaliknya) empati antara penyampai dan penerima pesan.
Ciri-ciri itu sangat memengaruhi komunikasi interpersonal, selain juga dipengaruhi oleh situasi di sekitar wacana, serta kebutuhan psikologis dan kedekatan batin di antara mereka.
Ini berarti, di tingkat kepercayaan publik (sasaran), komunikasi politik kognitif (bermuatan informasi yang berada dalam ranah pengetahuan semata), tidak akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kandidat (misalnya: calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tertentu). Komunikasi kognitif hanya berkemampuan membentuk kesadaran publik, terutama tentang kondisi yang diciptakan sejumlah kandidat.
Hak Demokrasi
Dalam jangka pendek, memang, orang belajar tentang politik lewat komunikasi politik. Melalui komunikasi politik pula, orang mencoba mengenali kandidat yang akan maju dalam perebutan kekuasaan melalui Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan kepala derah. Tetapi, semua itu sebatas pengenalan pribadi dan program yang ditawarkan kandidat.
Dalam jangka yang lebih panjang, kandidat yang berhasil merebut simpati sasaran (konstituen) akan berpeluang “menguasai” komunikasi politik.
Kandidat yang kurang mampu merebut simpati dan dukungan publik, menghadapi lebih banyak kendala penguasaan magnitude (keluasan) komunikasi politik, dibanding rivalnya yang sangat dikenal, apalagi dekat di hati publik.
Itulah salah satu risiko komunikasi politik. Risiko komunikasi politik dimaksud, mengakibatkan terbuka luasnya perbedaan pandangan antara pemerintah (selain anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih) dan masyarakat, antara negarawan dan politisi, maupun antara sesama elite, dan antar sesama massa pendukung parpol, ketika mereka menjatuhkan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden.
Arus balik komunikasi politik menjelang Pilkada, mengakses politik tidak bersama (tidak bersamaan pandangan, atau ketidakbersamaan kepentingan) antara sejumlah partai politik pendukung kandidat yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Itu berarti, koalisi antarparpol yang akan mendukung calon gubernur tertentu merupakan perwujudan hak demokrasi warga negara yang diimplementasikan lewat mekanisme partai politik.
Karena alasan itu, maka jalinan dan jaringan komunikasi politik Pilkada, idealnya dilandasi oleh 5 (lima) prinsip utama komunikasi politik.
Pertama, fairness dalam arti kejujuran, keadilan, kesetaraan kedudukan, dan tanpa diskriminasi. Kedua, transparancy (keterbukaan) semua kandidat dalam menyampaikan visi dan misi, serta dalam menjanjikan program kerjanya, bila kelak terpilih sebagai gubernur/wakil gubernur. Ketiga, accountablity dalam bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, independensi dalam arti setiap kemasan simbol komunikasi politik sang kandidat seharusnya terbebas dari segala ketergantungannya kepentingan pihak mana pun, seperti kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang pada hari kemudian dapat mengakibatkan politik balas budi sang presiden dan wakil Presiden terpilih.
Kelima, impartiality, dalam arti kandidat benar-benar memberi jaminan ketidakberpihakan mereka kepada kepada apa, siapa dan pihak mana pun kecuali, atau selain, keberpihakan kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepentingan nasional, melebihi kepentingan kelompok pendukung.
Demokrasi Komunikasi
Praksis komunikasi politik jelang Pilkada Riau dapat dijamin bersifat demokratis, jika proses komunikasi politik itu sendiri tidak diawali dengan kultur buruk sangka antara sejumlah kandidat yang akan maju selaku cagub/cawagub.
Kalau kebiasaan berburuk sangka itu tidak dapat dihilangkan, jangan heran manakala arus balik komunikasi politik tersebut akan berupa rangsangan sikap serta perilaku keras/memaksa di antara pendukung para kandidat itu sendiri.
Padahal, seharusnya, arus komunikasi politik adalah keterwujudan kebersamaan, bukan hanya antara pasangan capres/cawapres yang akan maju, tetapi juga di antara seluruh kelompok pendukung mereka.
Konsisten dengannya, maka komunikasi politik yang semestinya digalang oleh tim sukses semua pasangan cagub/cawagub dalam Pikada Riau 2013, harus benar-benar dilandasi serta diarahkan kepada persamaan atau kebersamaan, di samping perbedaan atau ketidakbersamaan, lewat proses atau mekanisme komunikasi politik yang demokratis.
Keduanya dimungkinkan, jika proses dan mekanisme komunikasi politik yang mereka rancang, betul-betul diposisikan dalam disain berbasis hak asasi manusia, sekaligus berlandaskan hak politik warga negara.
Karena itu, negara wajib memberikan jaminan terealisirnya komunikasi politik yang demokratis. Di samping perlunya negara memprediksi kemungkinan arus balik komunikasi politik, yang dapat merusak tatanan persatuan dan kesatuan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***
Elfa Yenti, Aktif di Lembaga Indonesia Sejahtera, Aman, dan Damai (IS’AD) Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

