Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Membunuh Kedaulatan Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pada opini Riau Pos Kamis 14 Juni 2012 Bagus Santoso menulis opini dengan judul “Kontroversi Pemilihan Gubernur”.

Dalam tulisan tersebut secara substansi tidak ada persoalan, namun saya melihat masih ada sejumlah peroalan yang belum diuraikan oleh  Bagus Santoso dan sang penulis sebagai praktisi politik tidak menunjukkan posisi apakah berada pada kutub pro atau kontra terhadap pemilihan  gubernur oleh DPRD.

Tulisan ini akan mengulas dari sisi teoritis dan praktis yang masih tercecer dari  tulisan Bagus Santoso terkait dengan gagasan pengembalian pemilihan gubernur kembali melalui DPRD.

Berbicara pilihan pemilihan gubernur, dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD tidak bisa lepas dari konsepsi kedaulatan rakyat, karena secara hakiki pemilihan langsung merupakan manifestasi dari prinsip ajaran kedaulatan rakyat.

Konsepsi tentang kedaulatan rakyat dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, di dalam ketentuan  UUD 1945  pengaturannya diatur pada ketentuan  yang berbeda.

Konsepsi kedaulatan rakyat diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sedangkan mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD”.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan rakyat langsung dilaksanakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi hanya ditegaskan “berdasarkan UUD”.

Namun, hal tersebut dapat ditelusuri lebih jauh dalam ketentuan Pasal 6 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Dari ketentuan Pasal 6 A UUD 1945 tersebut dapat dimaknai bahwa spirit yang terkandung di dalam ketentuan UUD 1945 adalah pemilihan  langsung (direct election).

Dan semangat ketentuan Pasal 6A UUD 1945 inilah yang mengilhami keinginan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pula, dengan alas pikir agar selaras antara mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lantas pertanyaannya, konstitusionalkah jika pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam  ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Yang perlu digarisbawahi dari ketentuan tersebut yakni frasa “secara demokratis”.

Untuk mengukur apakah pemilihan dilakukan secara demokratis, tidaklah ditentukan oleh apakah prosesnya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan (baca: DPRD).

Oleh karena itu munculnya gagasan mengembalikan pemilihan gubernur melalui draft RUU tentang Pemilukada merupakan sesuatu yang konstitusional. Perdebatannya selesai pada tahap tersebut.   

Pemilihan Melalui DPRD   
Pelaksanaan pemilihan secara langsung dan melalui DPRD sama-sama sudah dipraktekkan dalam sistem pengisian jabatan gubernur di Indonesia.

Melalui UU No 22 Tahun 1999 gubernur dipilih melalui DPRD. Pengalaman pemilihan gubernur melalui DPRD juga bukan tanpa soal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan melalui DPRD syarat dengan nuansa money politics, hal ini jugalah yang melatarbelakangi pemilihan gubernur secara langsung.

Kemudian kelemahan lain dari mekanisme pemilihan melalui DPRD yakni akan terjadi deviasi (penyimpangan) antara kehendak rakyat dengan pilihan para wakil rakyat.

Sebagai contoh misalnya ketika pemilihan presiden pada tahun 1999 yang dilakukan oleh MPR, kalaulah kita asumsikan pilihan rakyat terhadap  partai politik dalam pemilu legislatif  sejalan dengan pilihan terhadap calon  presiden ketika itu, maka yang layak untuk jadi presiden pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri karena PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu meskipun tidak single majority.

Namun realitas politik di parlemen tidaklah demikian, justru di luar dugaan yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui kekuatan poros tengah.

Selanjutnya dalam kondisi saat ini, menurut Saldi Isra, mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD juga akan menyisakan persoalan terkait dengan tertutupnya peluang bagi calon perseorangan, yakni  bagaimana mengubah putusan Mahkamah Konstitusi yang telah meneguhkan pemilihan kepala daerah secara langsung ketika memutuskan dibukanya ruang bagi calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan? (Kompas, 16 Desember 2010).

Padahal kehadiran calon perseorangan dapat menjadi alternatif lain di tengah oligarki dan praktik transaksional partai politik. Itu artinya mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD sama saja dengan “membunuh kedaulatan rakyat” yang telah berlangsung di bawah rezim UU No 12 Tahun 2008.

Membunuh Kedaulatan
Salah satu alasan mendasar yang melatarbelakangi keinginan untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD yakni tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para pasangan calon gubernur dan penyelenggara pemilu.

Kalaulah alasan masalah biaya yang terlalu tinggi dalam pemilihan langsung serta  dikembalikan proses pemilihan melalui  DPRD lantas pertanyaannya,  apa urusannya sepanjang dana yang digunakan itu berasal dari kantong pribadi sang calon.

Lain hal kalau dana yang digunakan berasal dari uang korupsi atau kejahatan.

 Kalaupun uang yang digunakan dalam pertarungan Pemilukada berasal dari uang korupsi atau kejahatan, bukankah kita sudah memiliki UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP serta Kepolisian, Kejaksaan dan  KPK sebagai instrumen yang dapat melakukan tindakan hukum terhadap kejahatan tersebut?

Jadi, rasanya kurang tepat kalau basis argumentasi mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD hanya karena tingginya ongkos politik yang dikeluarkan para calon kepala daerah.

Kemudian kalaulah biaya tinggi juga dikaitkan dengan penyelenggara pemilu (baca; KPU Provinsi), mengapa kok hanya pemilihan gubernur yang dikembalikan melalui DPRD, padahal secara logika awam jumlah kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah provinsi.

Oleh karena itu gagasan mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD merupakan langkah mundur dan secara perlahan-lahan membunuh kedaulatan rakyat yang sudah mulai terbangun.

Oleh karena itu kelak, Rancangan  undang-undang  tentang Pemilihan Kepala Daerah diundangkan dalam lembaran negara, maka upaya perlawanan yang dapat dilakukan yakni meng-MK-kan Departemen Dalam Negeri dan DPR.***

Maxsasai Indra N Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer