Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Inisiatif masyarakat mengikuti saweran alias pengumpulan dana untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh luar biasa.
Hingga akhir pekan lalu, total terkumpul hampir Rp200 juta. Ini belum termasuk yang digalang pegiat antikorupsi di daerah-daerah. Mayoritas sumbangan berupa uang cash.
Meski demikian, posko pengumpulan dana juga menerima sumbangan berupa pintu terali besi dan payung hitam dari simpatisan aktivis HAM Munir.
Selain masyarakat, tak terhitung berapa banyak yang menyumbang untuk gedung baru KPK. Sebelumnya, ada Menteri BUMN Dahlan Iskan, cagub DKI Faisal Basri dan anaknya, mantan Jaksa Agung Abdulrachman Saleh, serta karyawan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.
Dukungan moral juga datang dari komisioner KPK Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC).
Seperti yang banyak tahu, saweran itu berawal dari penolakan DPR menyetujui anggaran pembangunan Gedung KPK. Usul sudah diajukan sekitar dua tahun lalu, tetapi Komisi III (membidangi hukum) DPR belum mengegolkan.
DPR menganggap KPK belum memerlukan gedung baru karena kondisi penghematan pada anggaran negara. KPK diminta untuk mencari gedung bekas yang merupakan aset negara.
Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto sudah menyerahkan sejumlah gedung aset negara kepada pimpinan KPK.
Namun, gedung bekas yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi dan kebutuhan KPK. Tentu saja, saweran tersebut menjadi tamparan keras bagi DPR. Masyarakat mengekspresikan kekecewaan sikap DPR yang dianggap selalu menghambat kinerja KPK. Tak hanya kasus gedung baru, tetapi juga terkait rencana pembubaran KPK melalui revisi UU Pemberantasan Tipikor.
Bagi masyarakat, sikap DPR itu tak lebih perlawanan ketika KPK makin gencar menguak kasus korupsi di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membuat banyak anggota dewan menjadi tersangka dan mendekam di tahanan.
Meski demikian, saweran harus tetap melalui prosedur dana yang benar. Jangan sampai langkah mulia itu justru membuka peluang terjadinya gratifikasi yang ujung-ujungnya menjadi kasus korupsi baru.
Kita tentu masih ingat kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang terbukti korupsi karena menampung uang sumbangan masyarakat di rekening pribadi untuk pembelian helikopter.
Di kalangan ahli pidana, saweran masih mengundang kontroversi dari apsek legalitas.
Terlepas dari kontroversi tersebut, kita patut mengapresiasi saweran gedung baru tersebut. Masyarakat ternyata masih peduli dengan permasalahan negara.
Mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kekecewaan setelah merasa salah memilih wakil rakyat yang duduk di gedung Senayan. Nah, kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi.***
Hingga akhir pekan lalu, total terkumpul hampir Rp200 juta. Ini belum termasuk yang digalang pegiat antikorupsi di daerah-daerah. Mayoritas sumbangan berupa uang cash.
Meski demikian, posko pengumpulan dana juga menerima sumbangan berupa pintu terali besi dan payung hitam dari simpatisan aktivis HAM Munir.
Selain masyarakat, tak terhitung berapa banyak yang menyumbang untuk gedung baru KPK. Sebelumnya, ada Menteri BUMN Dahlan Iskan, cagub DKI Faisal Basri dan anaknya, mantan Jaksa Agung Abdulrachman Saleh, serta karyawan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.
Dukungan moral juga datang dari komisioner KPK Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC).
Seperti yang banyak tahu, saweran itu berawal dari penolakan DPR menyetujui anggaran pembangunan Gedung KPK. Usul sudah diajukan sekitar dua tahun lalu, tetapi Komisi III (membidangi hukum) DPR belum mengegolkan.
DPR menganggap KPK belum memerlukan gedung baru karena kondisi penghematan pada anggaran negara. KPK diminta untuk mencari gedung bekas yang merupakan aset negara.
Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto sudah menyerahkan sejumlah gedung aset negara kepada pimpinan KPK.
Namun, gedung bekas yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi dan kebutuhan KPK. Tentu saja, saweran tersebut menjadi tamparan keras bagi DPR. Masyarakat mengekspresikan kekecewaan sikap DPR yang dianggap selalu menghambat kinerja KPK. Tak hanya kasus gedung baru, tetapi juga terkait rencana pembubaran KPK melalui revisi UU Pemberantasan Tipikor.
Bagi masyarakat, sikap DPR itu tak lebih perlawanan ketika KPK makin gencar menguak kasus korupsi di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membuat banyak anggota dewan menjadi tersangka dan mendekam di tahanan.
Meski demikian, saweran harus tetap melalui prosedur dana yang benar. Jangan sampai langkah mulia itu justru membuka peluang terjadinya gratifikasi yang ujung-ujungnya menjadi kasus korupsi baru.
Kita tentu masih ingat kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang terbukti korupsi karena menampung uang sumbangan masyarakat di rekening pribadi untuk pembelian helikopter.
Di kalangan ahli pidana, saweran masih mengundang kontroversi dari apsek legalitas.
Terlepas dari kontroversi tersebut, kita patut mengapresiasi saweran gedung baru tersebut. Masyarakat ternyata masih peduli dengan permasalahan negara.
Mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kekecewaan setelah merasa salah memilih wakil rakyat yang duduk di gedung Senayan. Nah, kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

