Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterwakilan Petani Sawit dalam RTRW Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Belum jelasnya status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau berdampak langsung ke RTRW kabupaten. Banyak kalangan menanti atas ketidakpastian RTRW Riau.

Dipandang dari segi kepentingan sektor perkebunan yang katanya Riau merupakan ikon kelapa sawitnya Indonesia, maka ketidakpastian RTRW Riau ini sangat menyakitkan.

Lihatlah kenyataan di lapangan bahwa petani swadaya terombang-ambing, sementara pengambil kebijakan kurang peduli.

Suatu ketika saya bertanya kepada oknum Dinas Kehutanan Provinsi Riau, apa yang dimaksud dengan kawasan hutan?

Jawabnya adalah seluruh areal yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan, sekalipun tidak ada lagi tanaman hutannya, seperti misalnya kantor gubernur, Kantor Polda Riau, Pasar Bawah menurut TGHK (Forest Map Governance Agreement 1986) adalah kawasan Hutan.

Pertanyaannya, akankah draft RTRW Riau sudah mewakili kepentingan petani swadaya? Jawabannya cukup menyakitkan, tidak. Dari beberapa investigasi di lapangan diketahui bahwa ± 250.000 hektare (dari total 1,2 juta hektare perkebunan kelapa sawit rakyat) lahan perkebunan masyarakat dan koperasi berdasarkan Draf RTRW Riau masuk ke dalam kawasan hutan.

Hal ini menjadi kemaluan bagi dinas terkait khususnya Dinas Kehutan, Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota. Lantas apa saja kerja mereka?

Harusnya jauh sebelum wacana revisi RTRW, pihak terkait sudah menginventarisasi lahan perkebunan yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha tani kelapa sawit swadaya, sehingga dalam usulan revisi tersebut terwakili kepentingan masyarakat petani. Jangan nanti setelah pengesahan RTRW mereka yang sudah lama berusaha tani harus berbenturan dengan aparat kepolisian. Kalau begini polisi yang kena getahnya.

Oleh karena itu, saya menyarankan agar instansi terkait pro-aktif menginventarisir ulang keberadaan lahan masyarakat. Data hasil inventarisir ini juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan cluster perkebunan masyarakat, sehingga potensi pajak dapat digali dari sektor perkebunan rakyat. Jangan hanya memungut pajak, tetapi outcome yang diterima pelaku usaha tani perkebunan tidak terasa.

Coba kita lihat, dari berbagai sektor usaha pertanian bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang paling mudah diatur dan tidak begitu memberatkan APBD, karena petani kelapa sawit lebih mandiri.

Potensi konflik di sektor perkebunan kelapa sawit kelak pasca pengesahan RTRW akan meningkat secara signifikan.

Jika saat ini tiap kabupaten/kota memiliki 5-10 kasus permasalahan tumpang-tindih lahan (antar masyarakat dengan perusahaan), maka setelah disyahkannya RTRW Riau dipastikan akan meningkat menjadi 50-100 konflik/ kabupaten kota.

Mengapa demikian? Pascapengesahaan RTRW tentu instansi terkait akan menggunakan RTRW ini menjadi senjata untuk menggusur masyarakat petani swadaya atau koperasi, sementara mereka tidak tahu sama sekali dengan RTRW karena memang tidak pernah diberitahu atau tidak pernah diberi tanda tapal batas.

Ini harus jujur kita ketahui. Pengambil kebijakan harus berani mengatakan tidak kepada pusat, karena memang hakekat suatu pemerintahan adalah menyejahterakan masyarakatnya. Jadi kepentingan masyarakat harus dikedepankan, jangan hanya maju tak gentar membela yang bayar.

Apabila kepentingan masyarakat petani kelapa sawit sudah terwakili dalam RTRW, maka jika ada oknum masyarakat di kemudian hari yang masih merambah hutan untuk tujuan diluar sektor kehutanan maka oknum yang seperti inilah yang harus diberi sanksi hukum.

Jangan seperti yang terjadi di salah satu kecamatan di Kuansing, kebun kelapa sawit masyarakat sudah berumur 5-10 tahun, kebetulan berada dikawasan HPH yang sudah puluhan tahun terlantar.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tentang HPH tersebut jelas (SK dikeluarkan tahun 1996) bahwa pemegang HPH harus segera membuat tapal batas, meng-inclave lahan yang sudah dikuasai masyarakat dan membangun usaha ekonomi produktif 2,5% dari total luas yang di-SK-kan, paling lama 3 tahun setelah SK Menteri tersebut terbit. Sepuluh tahun berlalu tidak ada aktivitas pemegang HPH.

Maka akibat ketidaktahuan masyarakat dan kepentingan ekonomi keluarga, maka lahan tersebut mulailah digarap untuk menanam tanaman penghidupan seperti kelapa sawit, kelapa, karet, pisang dan saat ini tanaman kelapa sawitnya sudah berumur 5-10 tahun.

Kalau seperti ini siapa yang disalahkan? Dengan dalih berada di atas HPH dan status kawasan maka pontang pantinglah masyarakat yang sudah terlanjur, bahkan sampai ada yang dipenjara, meskipun putusan pengadilan hanya sebatas 1-3 bulan.

Untuk itu kepada pihak terkait supaya segera menginventarisir lahan perkebunan masyarakat yang sudah terlanjur berusaha tani di atas kawasan hutan/HPH dan membantu masyarakat tersebut melalui keterwakilan mereka dalam RTRW Riau.

Kalau tidak masuk keterwakilannya dipastikan RTRW Riau akan menjadi induk konflik pertanahan. Selamat memanenlah...***


Gulat ME Manurung, Dosen Pascasarjana Unri, Sekretaris Peragi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer