Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Penahanan
Hakim, jaksa dan polisi berhak melakukan penahanan terhadap diri tersangka/terdakwa apabila itu diperlukan dan itupun harus dengan alasan hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Bagi seorang tersangka/terdakwa, penahanan merupakan momok yang menakutkan dan harus dihindari karena mengekang dirinya untuk melakukan kegiatan dengan leluasa seperti biasanya dan terpisah dari kehidupan keluarga.
Mereka akan berusaha agar tidak ditahan dan untuk keperluan itu dapat memanfaatkan jasa baik para advokat/pengacara.
Seorang advokat berhak untuk mendampingi tersangka/terdakwa di hadapan penyidik dan JPU malahan berhadapan dengan majelis hakim untuk beracara di depan sidang pengadilan tingkat manapun untuk memperjuangkan hak dan kepentingan termasuk hal ihwal yang berkaitan dengan penahanan dengan membuat surat kuasa khusus dari tersangka/terdakwa kepada seorang atau lebih advokat yang kemudian di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan di atas, seorang/lebih Advokat dapat mengajukan permohonan kepada penyidik, JPU atau majelis hakim (instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa ) agar tidak ditahan atau dialihkan jenis tahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah dengan alasan tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan pidana dan kalau perlu disertai dengan jaminan orang ataupun uang serta tersangka/terdakwa akan kooperatif dan membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dirinya.
Apabila majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka hukuman yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sah yang sudah dijalani oleh terdakwa.
Dalam setiap tahap dan di semua tingkat pemeriksaan suatu perkara pidana tersangka/terdakwa harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya dan dijaga keselamatan dirinya dan aparat penegak hukum harus bersikap profesional dan mampu menciptakan rasa nyaman serta perlu menerapkan suatu asas yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan sebutan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocent) yang maknanya, tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan dirinya terbukti bersalah menurut hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Asas Presumption of Innocent harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan bila dilanggar akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan dalam sebuah negara hukum dan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan untuk itu seorang advokat harus berperan aktif untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa agar terwujud rasa nyaman, memelihara kesehatan dirinya serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Tata cara dan prosedur pemeriksaan perkara dan perlakuan terhadap tersangka/terdakwa dalam tindak pidana umum sebagaimana dikemukakan di atas berlaku pula untuk tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus antara lain untuk pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).
Untuk penyelesaian dalam perkara korupsi, kecepatan dan ketepatan waktu sangat diperlukan karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta aset negara yang perlu diselamatkan.
Oleh karena itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.
Putusan majelis hakim dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), eksekusinya dilakukan oleh jaksa.
Apabila terdakwa dan penasehat hukumnya serta jaksa tidak menerima putusan hakim dapat menempuh upaya hukum, yaitu dengan mengajukan banding dan selanjutnya kasasi hingga peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.
Pameo Mata Pisau
Ada ejekan masyarakat terhadap kinerja (kemampuan kerja) aparat penegak hukum yang mengibaratkannya dengan pameo “mata pisau” yang hanya tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas yang berarti hukum berlaku dan ditegakkan kepada rakyat jelata.
Peristiwa yang menimpa rakyat kecil diselesaikan dengan cepat seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan pencurian beberapa tandan pisang yang pelakunya bercacat mental, tetapi hukum tidak mampu diberlakukan dan ditegakkan kepada pejabat dan penyelenggara negara, dan peristiwa yang menerpa mereka penyelesaiannya tidak mulus dan malahan terkatung-katung seperti antara lain kasus Bank Century dan banyak lagi yang lainnya.
Pameo “mata pisau” tidak sepenuhnya benar namun demikian dapat menjadi cemeti bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal ini polisi selaku penyidik diuji kemampuan kerjanya dan jeli memilah-milah dan JPU harus cermat untuk menentukan perkara yang mana yang patut dan yang tidak perlu untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri karena pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dan harus memutus setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
Letak dan luasnya wilayah Indonesia dengan penduduknya sebanyak dua ratus tiga puluh juta orang menimbulkan berbagai permasalahan hukum di pusat maupun di daerah, dan Bumi Lancang Kuning Riau tidak luput dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tanah air, baik pidana maupun perdata dan kesemuanya itu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum yang harus bekerja keras untuk menyelesaikannya.
Kalau dahulu Riau hanya menjadi tempat transit dari daerah lain menuju Jakarta tetapi kini sudah menjadi daerah tujuan peredaran dan pemakaian serta pengguna narkoba yang sudah mengganggu kenyamanan, malahan meresahkan masyarakat.
Belum lama berselang masyarakat dikejutkan dengan ditangkapnya empat tersangka, dua di antaranya adalah anggota DPRD Riau yang diduga oleh penyidik KPK telah melakukan perbuatan gratifikasi (menerima uang suap) dalam proyek pembangunan venue menembak PON XVIII di Pekanbaru.
Perkara Perdata
Proses dan penyelesaian dalam perkara perdata lebih simpel dan sederhana serta itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri sengketa (berdamai).
Perkara perdata tidak ada sangkut-paut dan kaitannya dengan kepentingan negara, oleh karena itulah dalam proses dan penyelesaiannya polisi dan jaksa tidak ikut berperan dan yang berperanan serta menjadi penentu adalah hakim dan advokat.
Penggugat dan tergugat tidak perlu hadir dan berhadapan langsung dengan majelis hakim untuk beracara dipersidangan PN dan untuk keperluan itu penggugat maupun tergugat dapat memanfaatkan jasa baik advokat untuk mewakili dan menjadi kuasa para pihak yang berperkara hadir di persidangan dengan membuat surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat yang masing-masingnya selaku pemberi kuasa.
Seorang atau beberapa orang advokat selaku penerima kuasa di atas kertas bermeterai tempel enam ribu rupiah dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa memperjuangkan apa yang menjadi hak pemberi kuasa, mengajukan alat-alat bukti dan segala sesuatu yang dirasa perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sampai dengan majelis hakim menjatuhkan putusannya.
Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah inkracht van gewisjde dalam perkara perdata tidaklah mudah dan menghadapi berbagai kendala serta selalu menjadi masalah yang krusial (rumit) untuk dilaksanakan oleh Panitera di bawah pimpinan Ketua PN karena berhadapan dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan pihak yang menang berperkara melalui kuasanya memohon kepada Ketua PN agar eksekusi segera dilaksanakan, dan yang kalah berperkara melalui kuasanya berusaha pula dengan berbagai cara dan alasan untuk menunda atau menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi.
Menghadapi situasi dan suasana yang demikian Ketua PN atau hakim yang ditunjuknya dan panitera untuk melaksanakan eksekusi maupun kuasa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara harus ekstra hati-hati dengan sikap tegas tetapi berkepala dingin dan hindari tindak kekerasan.
Kalau perlu mintakan bantuan polisi dan aparat negara lainnya agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.***
Arzam Yahya SH
Praktisi Hukum, mantan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Hakim, jaksa dan polisi berhak melakukan penahanan terhadap diri tersangka/terdakwa apabila itu diperlukan dan itupun harus dengan alasan hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Bagi seorang tersangka/terdakwa, penahanan merupakan momok yang menakutkan dan harus dihindari karena mengekang dirinya untuk melakukan kegiatan dengan leluasa seperti biasanya dan terpisah dari kehidupan keluarga.
Mereka akan berusaha agar tidak ditahan dan untuk keperluan itu dapat memanfaatkan jasa baik para advokat/pengacara.
Seorang advokat berhak untuk mendampingi tersangka/terdakwa di hadapan penyidik dan JPU malahan berhadapan dengan majelis hakim untuk beracara di depan sidang pengadilan tingkat manapun untuk memperjuangkan hak dan kepentingan termasuk hal ihwal yang berkaitan dengan penahanan dengan membuat surat kuasa khusus dari tersangka/terdakwa kepada seorang atau lebih advokat yang kemudian di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan di atas, seorang/lebih Advokat dapat mengajukan permohonan kepada penyidik, JPU atau majelis hakim (instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa ) agar tidak ditahan atau dialihkan jenis tahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah dengan alasan tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan pidana dan kalau perlu disertai dengan jaminan orang ataupun uang serta tersangka/terdakwa akan kooperatif dan membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dirinya.
Apabila majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka hukuman yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sah yang sudah dijalani oleh terdakwa.
Dalam setiap tahap dan di semua tingkat pemeriksaan suatu perkara pidana tersangka/terdakwa harus diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya dan dijaga keselamatan dirinya dan aparat penegak hukum harus bersikap profesional dan mampu menciptakan rasa nyaman serta perlu menerapkan suatu asas yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan sebutan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocent) yang maknanya, tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan dirinya terbukti bersalah menurut hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Asas Presumption of Innocent harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan bila dilanggar akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan dalam sebuah negara hukum dan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan untuk itu seorang advokat harus berperan aktif untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa agar terwujud rasa nyaman, memelihara kesehatan dirinya serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Tata cara dan prosedur pemeriksaan perkara dan perlakuan terhadap tersangka/terdakwa dalam tindak pidana umum sebagaimana dikemukakan di atas berlaku pula untuk tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus antara lain untuk pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).
Untuk penyelesaian dalam perkara korupsi, kecepatan dan ketepatan waktu sangat diperlukan karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta aset negara yang perlu diselamatkan.
Oleh karena itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.
Putusan majelis hakim dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), eksekusinya dilakukan oleh jaksa.
Apabila terdakwa dan penasehat hukumnya serta jaksa tidak menerima putusan hakim dapat menempuh upaya hukum, yaitu dengan mengajukan banding dan selanjutnya kasasi hingga peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.
Pameo Mata Pisau
Ada ejekan masyarakat terhadap kinerja (kemampuan kerja) aparat penegak hukum yang mengibaratkannya dengan pameo “mata pisau” yang hanya tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas yang berarti hukum berlaku dan ditegakkan kepada rakyat jelata.
Peristiwa yang menimpa rakyat kecil diselesaikan dengan cepat seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan pencurian beberapa tandan pisang yang pelakunya bercacat mental, tetapi hukum tidak mampu diberlakukan dan ditegakkan kepada pejabat dan penyelenggara negara, dan peristiwa yang menerpa mereka penyelesaiannya tidak mulus dan malahan terkatung-katung seperti antara lain kasus Bank Century dan banyak lagi yang lainnya.
Pameo “mata pisau” tidak sepenuhnya benar namun demikian dapat menjadi cemeti bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal ini polisi selaku penyidik diuji kemampuan kerjanya dan jeli memilah-milah dan JPU harus cermat untuk menentukan perkara yang mana yang patut dan yang tidak perlu untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri karena pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dan harus memutus setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
Letak dan luasnya wilayah Indonesia dengan penduduknya sebanyak dua ratus tiga puluh juta orang menimbulkan berbagai permasalahan hukum di pusat maupun di daerah, dan Bumi Lancang Kuning Riau tidak luput dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tanah air, baik pidana maupun perdata dan kesemuanya itu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum yang harus bekerja keras untuk menyelesaikannya.
Kalau dahulu Riau hanya menjadi tempat transit dari daerah lain menuju Jakarta tetapi kini sudah menjadi daerah tujuan peredaran dan pemakaian serta pengguna narkoba yang sudah mengganggu kenyamanan, malahan meresahkan masyarakat.
Belum lama berselang masyarakat dikejutkan dengan ditangkapnya empat tersangka, dua di antaranya adalah anggota DPRD Riau yang diduga oleh penyidik KPK telah melakukan perbuatan gratifikasi (menerima uang suap) dalam proyek pembangunan venue menembak PON XVIII di Pekanbaru.
Perkara Perdata
Proses dan penyelesaian dalam perkara perdata lebih simpel dan sederhana serta itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri sengketa (berdamai).
Perkara perdata tidak ada sangkut-paut dan kaitannya dengan kepentingan negara, oleh karena itulah dalam proses dan penyelesaiannya polisi dan jaksa tidak ikut berperan dan yang berperanan serta menjadi penentu adalah hakim dan advokat.
Penggugat dan tergugat tidak perlu hadir dan berhadapan langsung dengan majelis hakim untuk beracara dipersidangan PN dan untuk keperluan itu penggugat maupun tergugat dapat memanfaatkan jasa baik advokat untuk mewakili dan menjadi kuasa para pihak yang berperkara hadir di persidangan dengan membuat surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat yang masing-masingnya selaku pemberi kuasa.
Seorang atau beberapa orang advokat selaku penerima kuasa di atas kertas bermeterai tempel enam ribu rupiah dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa memperjuangkan apa yang menjadi hak pemberi kuasa, mengajukan alat-alat bukti dan segala sesuatu yang dirasa perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sampai dengan majelis hakim menjatuhkan putusannya.
Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah inkracht van gewisjde dalam perkara perdata tidaklah mudah dan menghadapi berbagai kendala serta selalu menjadi masalah yang krusial (rumit) untuk dilaksanakan oleh Panitera di bawah pimpinan Ketua PN karena berhadapan dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan pihak yang menang berperkara melalui kuasanya memohon kepada Ketua PN agar eksekusi segera dilaksanakan, dan yang kalah berperkara melalui kuasanya berusaha pula dengan berbagai cara dan alasan untuk menunda atau menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi.
Menghadapi situasi dan suasana yang demikian Ketua PN atau hakim yang ditunjuknya dan panitera untuk melaksanakan eksekusi maupun kuasa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara harus ekstra hati-hati dengan sikap tegas tetapi berkepala dingin dan hindari tindak kekerasan.
Kalau perlu mintakan bantuan polisi dan aparat negara lainnya agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.***
Arzam Yahya SH
Praktisi Hukum, mantan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

