Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Syukurlah , keinginan banyak orang untuk memperlakukan kasus korupsi seperti terorisme kesampaian. Amran Batalipu ditangkap dengan operasi mirip penangkapan buron terorisme.
Melibatkan Densus 88 Polri yang biasanya spesialis antiteroris, pasukan penangkap menerobos tiga lapis penjagaan Bupati Buol itu.
Diwarnai pendobrakan pintu dan penodongan senjata, Amran diringkus. Tak sempat ganti dari busana tidur. Amran dijemput secara paksa layaknya teroris, begitu keluh keluarga Amran.
Amran langsung diterbangkan ke Jakarta dari Sulteng dan dijebloskan ke sel KPK. Dia sangat layak diperlakukan keras karena meloloskan diri dengan menyerang petugas KPK saat akan tertangkap tangan.
Saat itu bupati yang akan mengikuti pilbup tersebut terendus sedang akan menerima tas berisi uang Rp2 miliar dari pimpinan PT Hardaya Inti Plantations. Kasus itu juga menjebloskan pemilik PT Hardaya, Siti Hartati Murdaya Poo, dalam daftar cekal.
Ada dugaan bahwa tokoh Demokrat yang juga dikenal sebagai pemuka Buddha itu terlibat.
Pelibatan Densus 88 tersebut terhitung baru dalam penindakan korupsi. Setidaknya yang terungkap ke publik. Itu pertanda bagus. Layak diapresiasi kerja sama Polri. Tentu tak hanya kali ini Polri mendukung KPK. Banyak penyidik andal KPK dari Polri, juga dari Kejaksaan.
Kekompakan seperti itu sangat membesarkan hati dalam penumpasan korupsi. Kolaborasi KPK bersama Polri/Densus 88 tersebut layak diteruskan.
Tak hanya dalam penangkapan koruptor yang membutuhkan keahlian pasukan komando, tetapi juga dalam hal teknik penyelidikan yang lebih luas.
Densus juga dikenal sangat pandai dalam memecahkan sandi teroris dan pelacakan arus uang yang digunakan dalam tindak teror. Seperti kasus pengungkapan jaringan terorisme yang dibiayai dengan kejahatan teknologi informasi di Medan bulan lalu.
Kehadiran Densus 88 bersama KPK itu diharapkan akan memberikan isyarat tegas: Koruptor jangan main-main! Kalau pasukan komando Polri tersebut sudah dilibatkan dalam penangkapan, rasanya, tak ada yang akan berani melawan.
Dengan begitu, KPK tak akan segan kepada kekuatan apa pun yang menghalangi pemberantasan korupsi.
Kerja sama KPK dan Polri itu juga perlu diperkuat di bidang lain. Polri perlu menunjukkan antusiasme ketika KPK mengungkap dugaan kejahatan, tapi ternyata tak termasuk wilayah kewenangan KPK.
Misalnya, kasus tangkap tangan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. KPK menyimpulkan, meski diduga kuat terjadi kejahatan, kasus itu tidak termasuk yang bisa ditanganinya.
Sebaiknya, ketika Polri dilimpahi kasus yang melibatkan empat orang itu, segera periksa dan tentukan posisi kasusnya. Kesan tak kompak dan sikap tak antusias bisa membuat koruptor bersorak dan publik nelangsa.
Apalagi, para tersangka tetap bebas merdeka. Hal seperti itu akan mengganggu semangat dalam mendukung pemberantasan pemalingan uang negara via penyalahgunaan jabatan.
Apalagi, Polri juga tetap dituntut punya peran besar dalam pemberantasan korupsi, meski telah ada KPK. Triumvirat Polri, Kejaksaan, dan KPK harus makin kompak ”berlomba-lomba dalam kebaikan” untuk memberantas korupsi.
Juga, jangan lupa membenahi dan waspada terhadap korupsi dalam tubuh sendiri. Itu pekerjaan surgawi. ***
Melibatkan Densus 88 Polri yang biasanya spesialis antiteroris, pasukan penangkap menerobos tiga lapis penjagaan Bupati Buol itu.
Diwarnai pendobrakan pintu dan penodongan senjata, Amran diringkus. Tak sempat ganti dari busana tidur. Amran dijemput secara paksa layaknya teroris, begitu keluh keluarga Amran.
Amran langsung diterbangkan ke Jakarta dari Sulteng dan dijebloskan ke sel KPK. Dia sangat layak diperlakukan keras karena meloloskan diri dengan menyerang petugas KPK saat akan tertangkap tangan.
Saat itu bupati yang akan mengikuti pilbup tersebut terendus sedang akan menerima tas berisi uang Rp2 miliar dari pimpinan PT Hardaya Inti Plantations. Kasus itu juga menjebloskan pemilik PT Hardaya, Siti Hartati Murdaya Poo, dalam daftar cekal.
Ada dugaan bahwa tokoh Demokrat yang juga dikenal sebagai pemuka Buddha itu terlibat.
Pelibatan Densus 88 tersebut terhitung baru dalam penindakan korupsi. Setidaknya yang terungkap ke publik. Itu pertanda bagus. Layak diapresiasi kerja sama Polri. Tentu tak hanya kali ini Polri mendukung KPK. Banyak penyidik andal KPK dari Polri, juga dari Kejaksaan.
Kekompakan seperti itu sangat membesarkan hati dalam penumpasan korupsi. Kolaborasi KPK bersama Polri/Densus 88 tersebut layak diteruskan.
Tak hanya dalam penangkapan koruptor yang membutuhkan keahlian pasukan komando, tetapi juga dalam hal teknik penyelidikan yang lebih luas.
Densus juga dikenal sangat pandai dalam memecahkan sandi teroris dan pelacakan arus uang yang digunakan dalam tindak teror. Seperti kasus pengungkapan jaringan terorisme yang dibiayai dengan kejahatan teknologi informasi di Medan bulan lalu.
Kehadiran Densus 88 bersama KPK itu diharapkan akan memberikan isyarat tegas: Koruptor jangan main-main! Kalau pasukan komando Polri tersebut sudah dilibatkan dalam penangkapan, rasanya, tak ada yang akan berani melawan.
Dengan begitu, KPK tak akan segan kepada kekuatan apa pun yang menghalangi pemberantasan korupsi.
Kerja sama KPK dan Polri itu juga perlu diperkuat di bidang lain. Polri perlu menunjukkan antusiasme ketika KPK mengungkap dugaan kejahatan, tapi ternyata tak termasuk wilayah kewenangan KPK.
Misalnya, kasus tangkap tangan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. KPK menyimpulkan, meski diduga kuat terjadi kejahatan, kasus itu tidak termasuk yang bisa ditanganinya.
Sebaiknya, ketika Polri dilimpahi kasus yang melibatkan empat orang itu, segera periksa dan tentukan posisi kasusnya. Kesan tak kompak dan sikap tak antusias bisa membuat koruptor bersorak dan publik nelangsa.
Apalagi, para tersangka tetap bebas merdeka. Hal seperti itu akan mengganggu semangat dalam mendukung pemberantasan pemalingan uang negara via penyalahgunaan jabatan.
Apalagi, Polri juga tetap dituntut punya peran besar dalam pemberantasan korupsi, meski telah ada KPK. Triumvirat Polri, Kejaksaan, dan KPK harus makin kompak ”berlomba-lomba dalam kebaikan” untuk memberantas korupsi.
Juga, jangan lupa membenahi dan waspada terhadap korupsi dalam tubuh sendiri. Itu pekerjaan surgawi. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

