Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hari-hari bangsa kita, khusus rakyat miskin, selain bergulat memperjuangkan periuk nasi, adalah meyaksikan di media massa, drama kolosal kehidupan di bidang penggerusan uang negara oleh para pejabat.
Baik di eksekutif, legislatif, juga di yudikatif. Menteri, gubernur, dan bupati di eksekutif. Wakil rakyat yang disebut DPR di legislatif, serta polisi dan hakim di yudikatif.
Semua sudah lengkap sebagai tersangka dan pesakitan di dunia hukum. Bagi mereka yang sudah berstatus tersangka, mereka bisa dilabel dengan cap yang sudah dieufemistis: koruptor. Coba jika disebut maling, mungkin situasi akan lain.
Rakyat diimbau agar ikut berpartisipasi memberantas korupsi. Dalam kapasitas sebagai dan seperti apa rakyat biasa bisa ikut serta memberantas korupsi alias maling. Sedang negosiasi mereka, pelaku korupsi tersebut dilakukan melalui perangkat cangggih.
Maksudnya, uang/harta benda sebagai imbal dari pengusaha mereka terima dalam bentuk cek atau transfer melalui bank. Jangankan ikut serta memberantas korupsi, malah rakyat biasa pun dipalak oleh aparat negara secara langsung. Misalnya dalam membayar pajak, mengurus KTP, SIM, mengurus izin usaha dan lain. Meskipun kecil-kecilan, tetapi ini adalah wujud lain dari bentuk korupsi yang dilakukan oleh aparat negara.
Jika di sebuah RT/RW ada indikasi pencurian, para maling bergentayangan, cara mengatasinya, biasanya, meningkatkan Siskamling, mengaktifkan ronda malam, atau menggaji Satpam.
Apabila malingnya tertangkap, dihakimi beramai-ramai, lalu diserahkan kepada yang berwajib. Saking emosinya, masyarakat setempat menyiramnya dengan bensin dan membakarnya.
Sungguh tragis! Bagaimana dengan koruptor? Kalau koruptor yang tertangkap atau jadi tersangka, bisa bak selebritas. Wajah dan sepak terjangnya ditampilkan di media cetak dan media elektronik. Jadilah dia tayangan yang menggemaskan sekaligus membuat hati jadi geram.
Walaupun KPK pernah memergoki beberapa pejabat sedang berserah terima tanda terima kasih dengan bukti segepok uang, itu belum bisa dikatakan bahwa KPK telah menganut program kerja preventif. Sebagian besar hasil kerja KPK sampai saat ini adalah menangkap atau memproses peristiwa-peristiwa korupsi yang sudah terjadi.
Jadi , kalau begitu, seharusnya KPK memelajari teknik-teknik pejabat melakukan korupsi. Kemungkinan potensi korupsi itu bisa terjadi adalah; Pertama, mark-up (penggelembungan dana pembangunan).
Sebuah jembatan seharga Rp5 M, digelembungkan menjadi Rp10 M. Harga sebuah helikopter Rp6 M, di-mark up mejadi Rp12 M. Begitu juga dengan pembelian Damkar, Mobnas dan seterusnya.
Akibatnya apa? Ya, negara tentu mengalami defisit anggran. Jika dalam membangun jembatan, seorang pejabat meminta fee, kepada pemborong/kontraktor, dananya akan diambilkan oleh kontraktor tersebut dari biaya pembangunan yang telah disepakati dalam tender.
Nanti akan berbeda dalam pelaksanaannya di lapangan. Adonan semen yang seharusnya satu berbanding dua, akan dibuat satu berbanding 5, 6, jika perlu satu berbanding 7.
Jadi, jangan heran jika kita melihat sebuah gorong-gorong atau drainase yang dibuat oleh pemerintah warnanya kekuning-kuningan, karena adonannya terlalu banyak pasir daripada semen.
Kedua, praktik korupsi bisa terjadi dalam hal pembukuan ganda. Umpamanya dalam hal pengeksporan hasil Bumi. Misalnya minyak mentah. Yang diekspor 2 juta barel, tetapi yang dilaporkan kepada negara hanya satu juta barel.
Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh seorang pejabat. Mungkin satu atau beberapa orang yang bermain cantik dengan melibatkan bawahan secara professional. Ya, jadi berjamaah.
Di mana korupsi ini bisa dilakukan? Di semua badan atau lembaga-lembaga pemerintahan korupsi ini bisa terjadi, utamanya yang berhubungan dengan geliat pembangunan. Yang bersentuhan dengan uang.
Di dunia pendidikan pun, yang kita kenal sebagai lembaga yang menumbuhkan kecerdasan, kejujuran, dan keluhuran budi pekerti, korupsi bisa saja terjadi. Umpamanya, dalam hal pengadaan pakaian seragam. Atau tender kantin sekolah.
Pengusaha kantin mana yang bisa memberi fee lebih banyak kepada kepala sekolah/guru, itulah yang bisa berjualan di kantin sekolah.
Tetapi memang aneh juga, dalam sebuah pembangunan, apakah itu gedung atau jembatan, bila hal ini dikatakan sebuah pesta. Sebuah pesta identik dengan makan-makan. Lucu juga seorang pejabat menyelenggarakan sebuah pesta tetapi dia tidak kebagian makanan.
Mungkin begitu pikiran seseorang yang korupsi. Merasa rugi dan bodoh jika seorang pejabat tidak mendapatkan apa-apa dalam sebuah mega proyek yang bernilai milyaran atau triliyunan. Hitung 1% saja, sudah spektakuler angka-angka rupiahnya.
Masalah ini tentu kembali kepada hukum agama. Kejujuran. Seperti pernah didengar dari Rasulullah oleh Umar bin Khatab; Barang siapa menerima sesuatu di luar gaji yang telah disepakati, itu adalah penipuan.
Jadi, kalau begitu, jika seorang pejabat menerima fee, sebagai ucapan terima kasih dari seorang pengusaha yang telah melaksanakan tugasnya, mungkin membangun jembatan, pelabuhan, atau gedung kantor bertingkat, pejabat tersebut bolehlah menerimanya, tetapi fee tersebut harus dikembalikan kepada negara.
Biarlah negara yang akan memberi penghargaan kepada para pejabat yang telah menjalankan program kerjanya dengan baik.
Mungkin dengan bonus resmi atau kenaikan pangkat otomatis. Jika tidak begitu, korupsi akan terus terjadi. Atau kita kembalikan saja istilah korupsi kepada makna sebenarnya: maling.***
Pandu Syaiful, Pensiunan guru di Cendana.
Baik di eksekutif, legislatif, juga di yudikatif. Menteri, gubernur, dan bupati di eksekutif. Wakil rakyat yang disebut DPR di legislatif, serta polisi dan hakim di yudikatif.
Semua sudah lengkap sebagai tersangka dan pesakitan di dunia hukum. Bagi mereka yang sudah berstatus tersangka, mereka bisa dilabel dengan cap yang sudah dieufemistis: koruptor. Coba jika disebut maling, mungkin situasi akan lain.
Rakyat diimbau agar ikut berpartisipasi memberantas korupsi. Dalam kapasitas sebagai dan seperti apa rakyat biasa bisa ikut serta memberantas korupsi alias maling. Sedang negosiasi mereka, pelaku korupsi tersebut dilakukan melalui perangkat cangggih.
Maksudnya, uang/harta benda sebagai imbal dari pengusaha mereka terima dalam bentuk cek atau transfer melalui bank. Jangankan ikut serta memberantas korupsi, malah rakyat biasa pun dipalak oleh aparat negara secara langsung. Misalnya dalam membayar pajak, mengurus KTP, SIM, mengurus izin usaha dan lain. Meskipun kecil-kecilan, tetapi ini adalah wujud lain dari bentuk korupsi yang dilakukan oleh aparat negara.
Jika di sebuah RT/RW ada indikasi pencurian, para maling bergentayangan, cara mengatasinya, biasanya, meningkatkan Siskamling, mengaktifkan ronda malam, atau menggaji Satpam.
Apabila malingnya tertangkap, dihakimi beramai-ramai, lalu diserahkan kepada yang berwajib. Saking emosinya, masyarakat setempat menyiramnya dengan bensin dan membakarnya.
Sungguh tragis! Bagaimana dengan koruptor? Kalau koruptor yang tertangkap atau jadi tersangka, bisa bak selebritas. Wajah dan sepak terjangnya ditampilkan di media cetak dan media elektronik. Jadilah dia tayangan yang menggemaskan sekaligus membuat hati jadi geram.
Walaupun KPK pernah memergoki beberapa pejabat sedang berserah terima tanda terima kasih dengan bukti segepok uang, itu belum bisa dikatakan bahwa KPK telah menganut program kerja preventif. Sebagian besar hasil kerja KPK sampai saat ini adalah menangkap atau memproses peristiwa-peristiwa korupsi yang sudah terjadi.
Jadi , kalau begitu, seharusnya KPK memelajari teknik-teknik pejabat melakukan korupsi. Kemungkinan potensi korupsi itu bisa terjadi adalah; Pertama, mark-up (penggelembungan dana pembangunan).
Sebuah jembatan seharga Rp5 M, digelembungkan menjadi Rp10 M. Harga sebuah helikopter Rp6 M, di-mark up mejadi Rp12 M. Begitu juga dengan pembelian Damkar, Mobnas dan seterusnya.
Akibatnya apa? Ya, negara tentu mengalami defisit anggran. Jika dalam membangun jembatan, seorang pejabat meminta fee, kepada pemborong/kontraktor, dananya akan diambilkan oleh kontraktor tersebut dari biaya pembangunan yang telah disepakati dalam tender.
Nanti akan berbeda dalam pelaksanaannya di lapangan. Adonan semen yang seharusnya satu berbanding dua, akan dibuat satu berbanding 5, 6, jika perlu satu berbanding 7.
Jadi, jangan heran jika kita melihat sebuah gorong-gorong atau drainase yang dibuat oleh pemerintah warnanya kekuning-kuningan, karena adonannya terlalu banyak pasir daripada semen.
Kedua, praktik korupsi bisa terjadi dalam hal pembukuan ganda. Umpamanya dalam hal pengeksporan hasil Bumi. Misalnya minyak mentah. Yang diekspor 2 juta barel, tetapi yang dilaporkan kepada negara hanya satu juta barel.
Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh seorang pejabat. Mungkin satu atau beberapa orang yang bermain cantik dengan melibatkan bawahan secara professional. Ya, jadi berjamaah.
Di mana korupsi ini bisa dilakukan? Di semua badan atau lembaga-lembaga pemerintahan korupsi ini bisa terjadi, utamanya yang berhubungan dengan geliat pembangunan. Yang bersentuhan dengan uang.
Di dunia pendidikan pun, yang kita kenal sebagai lembaga yang menumbuhkan kecerdasan, kejujuran, dan keluhuran budi pekerti, korupsi bisa saja terjadi. Umpamanya, dalam hal pengadaan pakaian seragam. Atau tender kantin sekolah.
Pengusaha kantin mana yang bisa memberi fee lebih banyak kepada kepala sekolah/guru, itulah yang bisa berjualan di kantin sekolah.
Tetapi memang aneh juga, dalam sebuah pembangunan, apakah itu gedung atau jembatan, bila hal ini dikatakan sebuah pesta. Sebuah pesta identik dengan makan-makan. Lucu juga seorang pejabat menyelenggarakan sebuah pesta tetapi dia tidak kebagian makanan.
Mungkin begitu pikiran seseorang yang korupsi. Merasa rugi dan bodoh jika seorang pejabat tidak mendapatkan apa-apa dalam sebuah mega proyek yang bernilai milyaran atau triliyunan. Hitung 1% saja, sudah spektakuler angka-angka rupiahnya.
Masalah ini tentu kembali kepada hukum agama. Kejujuran. Seperti pernah didengar dari Rasulullah oleh Umar bin Khatab; Barang siapa menerima sesuatu di luar gaji yang telah disepakati, itu adalah penipuan.
Jadi, kalau begitu, jika seorang pejabat menerima fee, sebagai ucapan terima kasih dari seorang pengusaha yang telah melaksanakan tugasnya, mungkin membangun jembatan, pelabuhan, atau gedung kantor bertingkat, pejabat tersebut bolehlah menerimanya, tetapi fee tersebut harus dikembalikan kepada negara.
Biarlah negara yang akan memberi penghargaan kepada para pejabat yang telah menjalankan program kerjanya dengan baik.
Mungkin dengan bonus resmi atau kenaikan pangkat otomatis. Jika tidak begitu, korupsi akan terus terjadi. Atau kita kembalikan saja istilah korupsi kepada makna sebenarnya: maling.***
Pandu Syaiful, Pensiunan guru di Cendana.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

