Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tingginya biaya pendidikan bukanlah persoalan baru lagi, tetapi merupakan persoalan usang yang dari dulu-dulu telah merisaukan, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang akan masuk sekolah atau sudah bersekolah, baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA.
Persoalan terkait penerimaan siswa baru mungkin sudah redup.
Namun, justru awal-awal mulai sekolah pada bulan Juli ini, persoalan-persoalan lain biasanya muncul.
Banyak anak yang umurnya belum mencapai 7 tahun, tidak bisa masuk ke SD yang diinginkannya, dan banyak juga siswa yang nilainya rendah, ditolak di SMP dan SMA yang ingin dimasukinya. Hal ini merupakan persoalan tahunan yang bisa kita saksikan.
Situasi ini tentu akan membuat panik para orang tua yang anaknya belum diterima sekolah. Akhirnya, segala cara pun ditempuh demi pendidikan anaknya. Mungkin ada yang hanya menggunakan relasi dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memasukkan anaknya sekolah.
Bukan rahasia umum lagi, banyak orang tua yang harus menyediakan uang sampai berjuta-juta untuk “membeli bangku” di sekolah yang diinginkannya tersebut. Simbiosis mutualisme, orang tua tidak rela anaknya akan putus sekolah, dan ada oknum yang bisa membantu dan membutuhkan uang orang tua tersebut.
Setelah diterima di suatu sekolah, bukan berarti persoalan selesai, masih banyak yang harus dibayar. Untuk tingkat SD dan SMP mungkin hanya sekadar uang baju, karena yang lain-lain sudah ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan si BOS memang difokuskan untuk wajib belajar 9 tahun.
Walaupun sekadar uang baju, jumlahnya juga lumayan, di samping banyaknya seragam yang harus dibeli, harga untuk satu seragam pun cukup mahal. Misalnya salah satu SMP Negeri di Pekanbaru menetapkan Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu).
Jumlah sebanyak itu adalah untuk 5 pasang seragam yang terdiri dari seragam nasional, pramuka, Melayu, khusus, dan seragam olahraga, serta sudah termasuk biaya kartu pelajar, kartu anggota perpustakaan, akses internet/komputer, buku peraturan sekolah, dan partisipasi drumband.
Kalau kita perhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012, poin ketiga menyatakan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
Kegiatan ekstra kurikuler tentu termasuk olah raga dan kesenian. Selanjutnya, pada poin enam dinyatakan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk langganan daya dan jasa, termasuk untuk internet yang disediakan maksimal Rp250.000 per bulan.
Pada poin yang harus dibayarkan oleh siswa di atas, masih kita lihat adanya pembiayaan untuk drumband dan akses internet. Untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar siswa ke sekolah, mungkin ada baiknya biaya drumband dan internet dihilangkan.
Ini mungkin hanya contoh kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban orang tua murid.
Pada tingkat SMA, tentu biayanya akan jauh lebih mahal karena tidak tersentuh oleh dana BOS. Selain biaya baju seragam, siswa tentu juga akan dibebani oleh biaya buku untuk setiap mata pelajaran.
Apalagi untuk kelas/sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Pada awal ajaran baru, biasanya siswa harus membeli buku yang menggunakan dua bahasa (bilingual).
Misalnya, salah satu SMA di Pekanbaru menetapkan biaya untuk lima seragam sekolah adalah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari seragam nasional, pramuka, batik khusus, Melayu, dan olahraga.
Di samping itu, ada biaya untuk peningkatan mutu dan komputer Rp1.000.000 (satu juta rupiah), ditambah biaya MOS Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), koperasi Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), kartu pelajar elektronik Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan uang komite Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
Jadi, total biaya di luar buku adalah Rp2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
Untuk kelas RSBI dan RBI, harus menggunakan buku yang menggunakan dua bahasa seperti di atas. Harga buku untuk 10 mata pelajaran (empat buku belum diketahui harganya) adalah Rp658.000 (enam ratus lima puluh lapan ribu rupiah).
Artinya, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa adalah Rp3.368.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh lapan ribu rupiah), masih ada empat buku yang harus dibeli. Biaya-biaya tersebut tentu saja di luar biaya sepatu, tas, buku tulis, dan lain-lainnya untuk keperluan siswa.
Mahal atau tidaknya biaya masuk SMP dan SMA seperti pada dua contoh di atas, tentulah sangat relatif. Biaya itu mungkin tidak akan terasa mahal oleh kaum berduit, tetapi sangat menyulitkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Biaya masuk sekolah tersebut dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit, bukan tidak mungkin angka anak yang putus sekolah pun akan ikut naik, sehingga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar akan sulit terlaksana.
Semoga melalui tulisan ini, para pengambil keputusan bidang pendidikan khususnya di Provinsi Riau ini, lebih memperhatikan tentang masih mahalnya biaya pendidikan.
Setidaknya, amanat UU No 20 tahun 2003 tersebut bisa terlaksana di Provinsi Riau yang kaya-raya.
Jangan sampai kekayaan yang kita miliki hanya bisa dinikmati oleh para wakil kita yang sedang berurusan dengan KPK itu. Mudah-mudahan tidak bertambah. Semoga...***
Raja Saleh, Peneliti Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Riau.
Persoalan terkait penerimaan siswa baru mungkin sudah redup.
Namun, justru awal-awal mulai sekolah pada bulan Juli ini, persoalan-persoalan lain biasanya muncul.
Banyak anak yang umurnya belum mencapai 7 tahun, tidak bisa masuk ke SD yang diinginkannya, dan banyak juga siswa yang nilainya rendah, ditolak di SMP dan SMA yang ingin dimasukinya. Hal ini merupakan persoalan tahunan yang bisa kita saksikan.
Situasi ini tentu akan membuat panik para orang tua yang anaknya belum diterima sekolah. Akhirnya, segala cara pun ditempuh demi pendidikan anaknya. Mungkin ada yang hanya menggunakan relasi dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memasukkan anaknya sekolah.
Bukan rahasia umum lagi, banyak orang tua yang harus menyediakan uang sampai berjuta-juta untuk “membeli bangku” di sekolah yang diinginkannya tersebut. Simbiosis mutualisme, orang tua tidak rela anaknya akan putus sekolah, dan ada oknum yang bisa membantu dan membutuhkan uang orang tua tersebut.
Setelah diterima di suatu sekolah, bukan berarti persoalan selesai, masih banyak yang harus dibayar. Untuk tingkat SD dan SMP mungkin hanya sekadar uang baju, karena yang lain-lain sudah ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan si BOS memang difokuskan untuk wajib belajar 9 tahun.
Walaupun sekadar uang baju, jumlahnya juga lumayan, di samping banyaknya seragam yang harus dibeli, harga untuk satu seragam pun cukup mahal. Misalnya salah satu SMP Negeri di Pekanbaru menetapkan Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu).
Jumlah sebanyak itu adalah untuk 5 pasang seragam yang terdiri dari seragam nasional, pramuka, Melayu, khusus, dan seragam olahraga, serta sudah termasuk biaya kartu pelajar, kartu anggota perpustakaan, akses internet/komputer, buku peraturan sekolah, dan partisipasi drumband.
Kalau kita perhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012, poin ketiga menyatakan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
Kegiatan ekstra kurikuler tentu termasuk olah raga dan kesenian. Selanjutnya, pada poin enam dinyatakan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk langganan daya dan jasa, termasuk untuk internet yang disediakan maksimal Rp250.000 per bulan.
Pada poin yang harus dibayarkan oleh siswa di atas, masih kita lihat adanya pembiayaan untuk drumband dan akses internet. Untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar siswa ke sekolah, mungkin ada baiknya biaya drumband dan internet dihilangkan.
Ini mungkin hanya contoh kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban orang tua murid.
Pada tingkat SMA, tentu biayanya akan jauh lebih mahal karena tidak tersentuh oleh dana BOS. Selain biaya baju seragam, siswa tentu juga akan dibebani oleh biaya buku untuk setiap mata pelajaran.
Apalagi untuk kelas/sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Pada awal ajaran baru, biasanya siswa harus membeli buku yang menggunakan dua bahasa (bilingual).
Misalnya, salah satu SMA di Pekanbaru menetapkan biaya untuk lima seragam sekolah adalah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari seragam nasional, pramuka, batik khusus, Melayu, dan olahraga.
Di samping itu, ada biaya untuk peningkatan mutu dan komputer Rp1.000.000 (satu juta rupiah), ditambah biaya MOS Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), koperasi Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), kartu pelajar elektronik Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan uang komite Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
Jadi, total biaya di luar buku adalah Rp2.710.000 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
Untuk kelas RSBI dan RBI, harus menggunakan buku yang menggunakan dua bahasa seperti di atas. Harga buku untuk 10 mata pelajaran (empat buku belum diketahui harganya) adalah Rp658.000 (enam ratus lima puluh lapan ribu rupiah).
Artinya, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa adalah Rp3.368.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh lapan ribu rupiah), masih ada empat buku yang harus dibeli. Biaya-biaya tersebut tentu saja di luar biaya sepatu, tas, buku tulis, dan lain-lainnya untuk keperluan siswa.
Mahal atau tidaknya biaya masuk SMP dan SMA seperti pada dua contoh di atas, tentulah sangat relatif. Biaya itu mungkin tidak akan terasa mahal oleh kaum berduit, tetapi sangat menyulitkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Biaya masuk sekolah tersebut dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit, bukan tidak mungkin angka anak yang putus sekolah pun akan ikut naik, sehingga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar akan sulit terlaksana.
Semoga melalui tulisan ini, para pengambil keputusan bidang pendidikan khususnya di Provinsi Riau ini, lebih memperhatikan tentang masih mahalnya biaya pendidikan.
Setidaknya, amanat UU No 20 tahun 2003 tersebut bisa terlaksana di Provinsi Riau yang kaya-raya.
Jangan sampai kekayaan yang kita miliki hanya bisa dinikmati oleh para wakil kita yang sedang berurusan dengan KPK itu. Mudah-mudahan tidak bertambah. Semoga...***
Raja Saleh, Peneliti Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

