Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa waktu yang lalu di berbagai media massa ramai diberitakan tentang ulah Malaysia yang mengklaim tari Tor-Tor.
Banyak berita yang menyentil betapa lembeknya pemerintah Indonesia dalam menyikapi “ulah” Malaysia atas beberapa folklor.
Ini tidak mengagetkan, karena sebelumnya Malaysia pernah melakukan klaim atas tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu daerah “Rasa Sayange”, alat musik Angklung dengan sebutan Bamboo Malay, dan lainya.
Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang mempunyai banyak kesamaan. Kesamaan inilah yang menguatkan hubungan antara keduanya.
Dan kesamaan ini juga yang seringkali tidak menghalangi warga negara Indonesia berimigrasi ke Malaysia atau sebaliknya.
Ketika terjadi naturalisasi, warga Indonesia yang kemudian menjadi warga Malaysia, hal ini tidak berarti membuat mereka meninggalkan budaya asalnya. Mereka tetap meneruskan budaya asalnya dan kemudian hari menjadi persoalan rumit, apakah budaya itu menjadi milik Indonesia atau Malaysia.
Terbukti ketika lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo atau tarian Tor-Tor ditampilkan, masyarakat Indonesia menjadi terperangah kenapa Malaysia begitu berani menampilkan kebudayaan yang akarnya milik Indonesia itu.
Tari tor-Tor adalah salah satu bagian dari hasil ekspresi budaya tadisional (folklor) yang dimiliki Indonesia yang berasal dari Sumatra Utara. Karena Tor-Tor memenuhi kreteria sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni pasal 10 (1), yang mana folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh sekelompok maupun perseorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti turun-temurun. Dalam hal ini Tor-Tor termasuk pada lingkup tari-tarian rakyat dan permainan tradisional.
Karena pendaftaran ciptaan bukan merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka tidak heran sering terjadi permasalahan hukum di ranah Hak Kekayaan Intelektual dalam hal folklor.
Seharusnya memang, jika usianya sudah ratusan tahun dan tidak diketahui lagi siapa penciptanya, maka negaralah yang berkepentingan untuk bertindak sebagai pencipta dengan melakukan inventarisasi terhadap folklor kemudian melakukan pendaftaran secara resmi.
Hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi “ulah nakal” negara lain yang melakukan klaim secara sepihak walaupun sebenarnya telah menjadi milik umum (public domain).
Apabila ternyata terbukti Malaysia benar-benar melakukan klaim secara resmi terhadap tari Tor-Tor, sudah waktunya pemerintah mempunyai keberanian menyelesaikan klaim Malaysia dengan memanfaatkan jalur diplomasi internasional, hal ini akan lebih memberi efek jera terhadap Malaysia.
Yang dilakukan adalah menempuh langkah penyampaian nota diplomatik maupun pembicaraan tingkat menteri berkenaan dengan keberatan atas klaim-klaim folklor asli Indonesia oleh Malaysia.
Jika ini dilakukan, dampaknya akan membawa kerugian terhadap Malaysia jika isu ini digulirkan dalam forum TRIPs-WTO maupun melalui badan PBB yang berwenang di sektor Hak Kekayaan Intelektual, yaitu WIPO.
Keberadaan forum-forum tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan hukum di bidang HAKI.
Namun di dalam negri sendiri perlindungan folklor ini juga banyak mengalami hambatan kultural. Maka perlu sosialisasi hak cipta kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui, bersikap positif, dan melestarikan folklor dengan upaya nyata dan menghormati hak cipta.
Jadi bukan hanya melakukan kritikan-kritikan semata-mata terhadap pemerintah apabila telah terjadi permasalahan yang menyakitkan seperti yang beberapa kali dilakukan Malaysia.
Semua kritikan bisa jadi benar apabila dasar pembenarnya berangkat dari pandangan masing-masing pengkritik. Ketika pertikaian memperebutkan Sipadan-Ligitan, Malaysia dan Indonesia sepakat membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional.
Meski yakin menang dengan dasar bahwa di pulau yang menjadi obyek pertikaian banyak ditemukan kuburan orang Belanda, yang berarti secara penelusuran sejarah Indonesia di atas angin mengingat Belanda hanya menjajah Indonesia dan bukan Malaysia, namun akhirnya Indonesia harus gigit jari ketika putusan Mahkamah Internasional menyatakan Malaysia sebagai pemenangnya dan tidak dapat diganggu gugat lagi mengingat sifat putusan Mahkamah Internasional final and binding.
Sekali lagi, kritikanpun berdatangan dari para pengamat ini-itu, artinya semua kesalahan selalu saja dilemparkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan Indonesia terlalu mengalah, kalah lobi, atau Indonesia mau-maunya dipecundangi.
Mengkritik itu satu hal yang menyenangkan, karena sibuk mencari kekurangan orang lain. Sekali lagi saya hanya termotivasi merenungi sikap pemerintah dalam setiap isu pelanggaran hak cipta atas folklor dari sudut yang berbeda.
Tapi tidak berarti saya sedang membela. Sebab jika alasan diamnya karena asumsi masih banyak permasalahan intern di dalam negeri yang masih jauh lebih penting, saya juga tidak setuju. Sebab masalah folklor ini menyangkut identitas diri dari suatu bangsa yang sama pentingnya dengan masalah korupsi atau yang lainnya.
Pada zaman Presiden Soekarno, dia pernah membuat ketegasan politik untuk menyatakan keluar dari perjanjian Hukum Internasional Konvensi Wina 1961 tentang Diplomatic Relation dengan melakukan reservasi atasnya karena hukum yang ada memperbolehkannya.
Artinya Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan momentum “Ganyang Malaysia” di era 60-an tersebut. Bisa jadi keputusan itu sebagai dampak kejengkelan dan ketersinggungan atas tingkah-polah jiran kita yang tidak mengindahkan prinsip menghargai souvereignty negara lain.
Tiga tahun yang lalu saya pernah melakukan kunjungan di sebuah universitas, tepatnya di Selangor, seorang petinggi di sana menyambut kami dengan pidato sambutan yang mengatakan bahwa aksi demo yang banyak terjadi di Indonesia yang memprotes Malaysia atas beberapa kasus hak cipta lebih banyak disebabkan karena bangsa Indonesia pendidikannya lebih rendah dari Malaysia.
Indonesia di matanya seperti seorang giant, sangat kuat dan besar, tapi si raksasa itu sedang asyik tertidur dan sesekali membuka matanya sedikit melihat dunia yang ternyata telah berubah cepat.
Saya saat itu berguman dalam hati: ”Please don’t ever ever ever ever say such a word again…”. Alasan saya adalah perjalanan saya ke manapun termasuk ke Selangor itu sebisa mungkin meski sebentar dapat menjadi ajang belajar dan berguru. Kalau guru saya merendahkan saya, maka saya akan batalkan pembelajaran saya, sebab ekspresi superioritas orang lain sudah lebih dari cukup bagi saya untuk merogoh, menyerap, mencuri, dan menelanjanginya sampai ia kopong, kosong dan hampa.
Mulut saya terdiam tapi saya memandangnya dan mengatainya dengan pikiran saya bahwa dalam pencapaian intelektual, kebudayaan dan karya seni, Malaysia bukan tandingan kita. Secara keseluruhan bahkan Indonesia adalah gurunya Malaysia.
Dalam tulisan ini, masih dibarengi dengan perenungan “ulah” Malaysia, pola pikir saya menjadi berbeda. Harusnya teman-teman saya di Ponorogo bangga bahwa reog Malaysia tidak mungkin ada kalau orang Ponorogo tidak mengelana ke Malaysia, beranak-pinak, kemudian mau tidak mau menjadi warga negara Malaysia. Kalau dikatakan itu reog Malaysia , pada kenyataannya tetaplah reog orang Ponorogo yang menjadi warga negara Malaysia.
Demikian juga dengan saudara-saudara saya dari Sumatra Utara yang paling berhak memiliki tarian Tor-Tor. Banyak cerita sejarah yang bisa membuktikan bagaimana peran manusia Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan lain-lainnya dalam kehidupan Malaysia.
Secara politik legal, Malaysia adalah negara berdaulat, mandiri, dan bagus manajemen ekonomi dan kenegaraannya. Tetapi sebenarnya, jika bicara tentang kekayaan budaya, kita jauh lebih kaya dari mereka.
Yang menjadi masalah sebenarnya adalah Indonesia secara sejarah yang lebih memiliki hak kultural atas karya-karya tersebut selalu santai dan berendah hati menganggap semua itu milik kita bersama.
Sementara Malaysia yang secara antropologis cuma sepupu dekat Indonesia memanfaatkan kelemahan hukum hak cipta nasional terkait public domain untuk mengklaim karya-karya itu sebagai milik mereka sendiri. Atau jangan-jangan Malaysia merasa lebih terhormat karena menganggap menjadi induk dari seluruh peradaban Melayu. Acuannya adalah Kerajaan Melaka. Dan memandang Majapahit (kita) hanya bagian saja dari Melaka.
Ah....kalau kata Malaysia kita adalah giant, artinya kita sangat besar dan kuat. Kagetkan saja mereka bahwa perkiraan mereka si giant itu sedang tertidur adalah salah. Sehingga karena kita adalah raksasa perkasa, kita bisa menggendongnya. Setelah digendong terserah kita, mau didudukkan lagi baik-baik atau dilempar saja.***
Fithriatus Shalihah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).
Banyak berita yang menyentil betapa lembeknya pemerintah Indonesia dalam menyikapi “ulah” Malaysia atas beberapa folklor.
Ini tidak mengagetkan, karena sebelumnya Malaysia pernah melakukan klaim atas tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu daerah “Rasa Sayange”, alat musik Angklung dengan sebutan Bamboo Malay, dan lainya.
Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang mempunyai banyak kesamaan. Kesamaan inilah yang menguatkan hubungan antara keduanya.
Dan kesamaan ini juga yang seringkali tidak menghalangi warga negara Indonesia berimigrasi ke Malaysia atau sebaliknya.
Ketika terjadi naturalisasi, warga Indonesia yang kemudian menjadi warga Malaysia, hal ini tidak berarti membuat mereka meninggalkan budaya asalnya. Mereka tetap meneruskan budaya asalnya dan kemudian hari menjadi persoalan rumit, apakah budaya itu menjadi milik Indonesia atau Malaysia.
Terbukti ketika lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo atau tarian Tor-Tor ditampilkan, masyarakat Indonesia menjadi terperangah kenapa Malaysia begitu berani menampilkan kebudayaan yang akarnya milik Indonesia itu.
Tari tor-Tor adalah salah satu bagian dari hasil ekspresi budaya tadisional (folklor) yang dimiliki Indonesia yang berasal dari Sumatra Utara. Karena Tor-Tor memenuhi kreteria sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni pasal 10 (1), yang mana folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh sekelompok maupun perseorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti turun-temurun. Dalam hal ini Tor-Tor termasuk pada lingkup tari-tarian rakyat dan permainan tradisional.
Karena pendaftaran ciptaan bukan merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka tidak heran sering terjadi permasalahan hukum di ranah Hak Kekayaan Intelektual dalam hal folklor.
Seharusnya memang, jika usianya sudah ratusan tahun dan tidak diketahui lagi siapa penciptanya, maka negaralah yang berkepentingan untuk bertindak sebagai pencipta dengan melakukan inventarisasi terhadap folklor kemudian melakukan pendaftaran secara resmi.
Hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi “ulah nakal” negara lain yang melakukan klaim secara sepihak walaupun sebenarnya telah menjadi milik umum (public domain).
Apabila ternyata terbukti Malaysia benar-benar melakukan klaim secara resmi terhadap tari Tor-Tor, sudah waktunya pemerintah mempunyai keberanian menyelesaikan klaim Malaysia dengan memanfaatkan jalur diplomasi internasional, hal ini akan lebih memberi efek jera terhadap Malaysia.
Yang dilakukan adalah menempuh langkah penyampaian nota diplomatik maupun pembicaraan tingkat menteri berkenaan dengan keberatan atas klaim-klaim folklor asli Indonesia oleh Malaysia.
Jika ini dilakukan, dampaknya akan membawa kerugian terhadap Malaysia jika isu ini digulirkan dalam forum TRIPs-WTO maupun melalui badan PBB yang berwenang di sektor Hak Kekayaan Intelektual, yaitu WIPO.
Keberadaan forum-forum tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan hukum di bidang HAKI.
Namun di dalam negri sendiri perlindungan folklor ini juga banyak mengalami hambatan kultural. Maka perlu sosialisasi hak cipta kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui, bersikap positif, dan melestarikan folklor dengan upaya nyata dan menghormati hak cipta.
Jadi bukan hanya melakukan kritikan-kritikan semata-mata terhadap pemerintah apabila telah terjadi permasalahan yang menyakitkan seperti yang beberapa kali dilakukan Malaysia.
Semua kritikan bisa jadi benar apabila dasar pembenarnya berangkat dari pandangan masing-masing pengkritik. Ketika pertikaian memperebutkan Sipadan-Ligitan, Malaysia dan Indonesia sepakat membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional.
Meski yakin menang dengan dasar bahwa di pulau yang menjadi obyek pertikaian banyak ditemukan kuburan orang Belanda, yang berarti secara penelusuran sejarah Indonesia di atas angin mengingat Belanda hanya menjajah Indonesia dan bukan Malaysia, namun akhirnya Indonesia harus gigit jari ketika putusan Mahkamah Internasional menyatakan Malaysia sebagai pemenangnya dan tidak dapat diganggu gugat lagi mengingat sifat putusan Mahkamah Internasional final and binding.
Sekali lagi, kritikanpun berdatangan dari para pengamat ini-itu, artinya semua kesalahan selalu saja dilemparkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan Indonesia terlalu mengalah, kalah lobi, atau Indonesia mau-maunya dipecundangi.
Mengkritik itu satu hal yang menyenangkan, karena sibuk mencari kekurangan orang lain. Sekali lagi saya hanya termotivasi merenungi sikap pemerintah dalam setiap isu pelanggaran hak cipta atas folklor dari sudut yang berbeda.
Tapi tidak berarti saya sedang membela. Sebab jika alasan diamnya karena asumsi masih banyak permasalahan intern di dalam negeri yang masih jauh lebih penting, saya juga tidak setuju. Sebab masalah folklor ini menyangkut identitas diri dari suatu bangsa yang sama pentingnya dengan masalah korupsi atau yang lainnya.
Pada zaman Presiden Soekarno, dia pernah membuat ketegasan politik untuk menyatakan keluar dari perjanjian Hukum Internasional Konvensi Wina 1961 tentang Diplomatic Relation dengan melakukan reservasi atasnya karena hukum yang ada memperbolehkannya.
Artinya Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan momentum “Ganyang Malaysia” di era 60-an tersebut. Bisa jadi keputusan itu sebagai dampak kejengkelan dan ketersinggungan atas tingkah-polah jiran kita yang tidak mengindahkan prinsip menghargai souvereignty negara lain.
Tiga tahun yang lalu saya pernah melakukan kunjungan di sebuah universitas, tepatnya di Selangor, seorang petinggi di sana menyambut kami dengan pidato sambutan yang mengatakan bahwa aksi demo yang banyak terjadi di Indonesia yang memprotes Malaysia atas beberapa kasus hak cipta lebih banyak disebabkan karena bangsa Indonesia pendidikannya lebih rendah dari Malaysia.
Indonesia di matanya seperti seorang giant, sangat kuat dan besar, tapi si raksasa itu sedang asyik tertidur dan sesekali membuka matanya sedikit melihat dunia yang ternyata telah berubah cepat.
Saya saat itu berguman dalam hati: ”Please don’t ever ever ever ever say such a word again…”. Alasan saya adalah perjalanan saya ke manapun termasuk ke Selangor itu sebisa mungkin meski sebentar dapat menjadi ajang belajar dan berguru. Kalau guru saya merendahkan saya, maka saya akan batalkan pembelajaran saya, sebab ekspresi superioritas orang lain sudah lebih dari cukup bagi saya untuk merogoh, menyerap, mencuri, dan menelanjanginya sampai ia kopong, kosong dan hampa.
Mulut saya terdiam tapi saya memandangnya dan mengatainya dengan pikiran saya bahwa dalam pencapaian intelektual, kebudayaan dan karya seni, Malaysia bukan tandingan kita. Secara keseluruhan bahkan Indonesia adalah gurunya Malaysia.
Dalam tulisan ini, masih dibarengi dengan perenungan “ulah” Malaysia, pola pikir saya menjadi berbeda. Harusnya teman-teman saya di Ponorogo bangga bahwa reog Malaysia tidak mungkin ada kalau orang Ponorogo tidak mengelana ke Malaysia, beranak-pinak, kemudian mau tidak mau menjadi warga negara Malaysia. Kalau dikatakan itu reog Malaysia , pada kenyataannya tetaplah reog orang Ponorogo yang menjadi warga negara Malaysia.
Demikian juga dengan saudara-saudara saya dari Sumatra Utara yang paling berhak memiliki tarian Tor-Tor. Banyak cerita sejarah yang bisa membuktikan bagaimana peran manusia Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan lain-lainnya dalam kehidupan Malaysia.
Secara politik legal, Malaysia adalah negara berdaulat, mandiri, dan bagus manajemen ekonomi dan kenegaraannya. Tetapi sebenarnya, jika bicara tentang kekayaan budaya, kita jauh lebih kaya dari mereka.
Yang menjadi masalah sebenarnya adalah Indonesia secara sejarah yang lebih memiliki hak kultural atas karya-karya tersebut selalu santai dan berendah hati menganggap semua itu milik kita bersama.
Sementara Malaysia yang secara antropologis cuma sepupu dekat Indonesia memanfaatkan kelemahan hukum hak cipta nasional terkait public domain untuk mengklaim karya-karya itu sebagai milik mereka sendiri. Atau jangan-jangan Malaysia merasa lebih terhormat karena menganggap menjadi induk dari seluruh peradaban Melayu. Acuannya adalah Kerajaan Melaka. Dan memandang Majapahit (kita) hanya bagian saja dari Melaka.
Ah....kalau kata Malaysia kita adalah giant, artinya kita sangat besar dan kuat. Kagetkan saja mereka bahwa perkiraan mereka si giant itu sedang tertidur adalah salah. Sehingga karena kita adalah raksasa perkasa, kita bisa menggendongnya. Setelah digendong terserah kita, mau didudukkan lagi baik-baik atau dilempar saja.***
Fithriatus Shalihah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

