Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bahasa ibu (mother tongue) adalah bahasa pertama yang diperoleh dan dikuasai seseorang. Menurut para ahli, bahasa ibu merupakan dasar cara berpikir seseorang.
Oleh karena itu, pada tahap-tahap awal perkembangan diri seseorang, peran bahasa ibu sangat menentukan.
Biasanya, seseorang yang penguasaan bahasa ibunya rendah akan mengalami kesulitan dalam pemerolehan pengetahuan, lebih-lebih jika pengetahuan itu disampaikan dengan bahasa lain.
Dalam hal ini hasil penelitian Freeman dan Freeman (1992) menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (dalam kasus ini bahasa Inggris) sering mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran lain, seperti matematika, IPA, IPS, dan sejenisnya.
Sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar (Cummins, 1989).
Selain itu, Steinhauer (2000) juga menceritakan hasil penelitian AM Hagen dan T Vallen tahun 1970-an mengenai sekolah dasar di Kota Kerkarde, Provinsi Limburg, di perbatasan Belanda-Jerman.
Setiap tahun rata-rata hasil ujian siswa-siswa di kota itu secara signifikan lebih buruk daripada rata-rata hasil ujian siswa di lain tempat di Belanda (bukan perbatasan).
Hal itu terjadi karena bahasa pengantar pada sekolah-sekolah di pinggiran tersebut adalah bahasa Belanda baku.
Padahal, dalam kehidupan sehari-hari siswa pada sekolah-sekolah di perbatasan itu menggunakan bahasa campuran: Belanda-Jerman yang secara signifikan berbeda dengan bahasa Belanda baku. Baru setelah bahasa daerah setempat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, prestasi belajar siswa membaik.
Amatan para ahli bahasa itu tentu sangat menggelisahkan karena sekolah-sekolah di Indonesia (tidak terkecuali sekolah dasar) justru sedang ngetren berlomba untuk menjadi sekolah (berstandar) internasional yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Kondisi seperti itu tidak hanya mengancam keberadaan bahasa daerah, tetapi juga bahasa Indonesia.
Padahal, kedua bahasa itu (daerah dan Indonesia) masih menjadi bahasa ibu sebagian besar bangsa Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, bahasa ibu identik dengan bahasa daerah. Masyarakat Indonesia (khususnya yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, kampung-kampung, kota-kota kecil, bahkan kota-kota besar yang terletak di daerah etnisitas tertentu) adalah bilingual.
Umumnya mereka menguasai dua bahasa, yaitu bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sosial antarpenutur bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kegiatan sosial maupun resmi antarwarga negara tanpa melihat asal usul etnisitasnya.
Meskipun demikian, kenyataan yang kita pahami di Indonesia, bahasa ibu selalu dikaitkan dengan bahasa daerah yang dituturkan oleh suatu kelompok (etnis) tertentu yang memilikinya.
Fungsi Bahasa Daerah (Ibu)
Salah satu keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik Bahasa tahun 2000 adalah ditentukannya fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, (e) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.
Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai: (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan
(c) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, serta (d) dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah (Alwi dan Dendy Soegono, 2000).
Rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, dengan demikian, mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu, misalnya daerah itu belum terjangkau sarana komunikasi, seperti radio dan televisi, sehingga sebagian besar penuturnya hanya mengenal bahasa daerah setempat.
Kebijakan seperti itu setidaknya akan memunculkan dua kemungkinan: Pertama, secara psikologis akan membentuk persepsi peserta didik bahwa bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka dianggap kurang/tidak penting; dan kedua, secara tidak langsung akan membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya.
Artinya, jika benar-benar dilaksanakan, kebijakan itu justru tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah seperti yang dirumuskan dalam kebijakan Politik Bahasa Nasional.
Atas dasar itu, menurut penulis, pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada taman kanak-kanak dan pada tingkat permulaan di sekolah dasar (kelas 1-3) serta pemberian mata pelajaran bahasa daerah sebagai salah satu materi pelajaran di semua jenjang pendidikan patut dipertimbangkan.
Berikut ini ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan usulan tersebut.
Pertama, mengantisipasi kekhawatiran akan terwujudnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Krauss (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori moribund dan endangered akan menjadi kenyataan.
Gejalanya sudah mulai tampak. Konon, di samping diperkuat oleh konsentrasi pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa yang cenderung lebih berat pada pembinaan bahasa Indonesia (periksa Sudaryanto, 1991), kemerosotan penggunaan bahasa daerah juga disebabkan oleh sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya.
Sikap itu, di samping disebabkan oleh sebagian besar penutur bahasa daerah yang relatif kecil jumlahnya (dan karena itu memandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise), juga semakin dominannya pemakaian bahasa nasional (BI) dalam berbagai aspek kehidupan (bandingkan dengan Mu’adz, 1998). Padahal, jika bahasa daerah menghilang dari rentangan perbendaharaan bahasa rakyat Indonesia, akan turut menghilang pula berbagai nilai-nilai/kearifan lokal yang terekam dalam bahasa-bahasa daerah itu (Soedarmo, 2003).
Kedua, pemberian pelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu pada tingkat permulaan dapat menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri pada peserta didik.
Mereka merasa dihargai karena bahasa yang mereka gunakan, yang sekaligus menjadi media sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka, digunakan sebagai alat dalam penyampaian pengetahuan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu.
Dengan demikian, secara psikologis mereka merasa aman berada di sekolah dan akan selalu siap untuk menerima pelajaran.(bersambung)
Agus Sri Danardana Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau.
Oleh karena itu, pada tahap-tahap awal perkembangan diri seseorang, peran bahasa ibu sangat menentukan.
Biasanya, seseorang yang penguasaan bahasa ibunya rendah akan mengalami kesulitan dalam pemerolehan pengetahuan, lebih-lebih jika pengetahuan itu disampaikan dengan bahasa lain.
Dalam hal ini hasil penelitian Freeman dan Freeman (1992) menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (dalam kasus ini bahasa Inggris) sering mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran lain, seperti matematika, IPA, IPS, dan sejenisnya.
Sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar (Cummins, 1989).
Selain itu, Steinhauer (2000) juga menceritakan hasil penelitian AM Hagen dan T Vallen tahun 1970-an mengenai sekolah dasar di Kota Kerkarde, Provinsi Limburg, di perbatasan Belanda-Jerman.
Setiap tahun rata-rata hasil ujian siswa-siswa di kota itu secara signifikan lebih buruk daripada rata-rata hasil ujian siswa di lain tempat di Belanda (bukan perbatasan).
Hal itu terjadi karena bahasa pengantar pada sekolah-sekolah di pinggiran tersebut adalah bahasa Belanda baku.
Padahal, dalam kehidupan sehari-hari siswa pada sekolah-sekolah di perbatasan itu menggunakan bahasa campuran: Belanda-Jerman yang secara signifikan berbeda dengan bahasa Belanda baku. Baru setelah bahasa daerah setempat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, prestasi belajar siswa membaik.
Amatan para ahli bahasa itu tentu sangat menggelisahkan karena sekolah-sekolah di Indonesia (tidak terkecuali sekolah dasar) justru sedang ngetren berlomba untuk menjadi sekolah (berstandar) internasional yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Kondisi seperti itu tidak hanya mengancam keberadaan bahasa daerah, tetapi juga bahasa Indonesia.
Padahal, kedua bahasa itu (daerah dan Indonesia) masih menjadi bahasa ibu sebagian besar bangsa Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, bahasa ibu identik dengan bahasa daerah. Masyarakat Indonesia (khususnya yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, kampung-kampung, kota-kota kecil, bahkan kota-kota besar yang terletak di daerah etnisitas tertentu) adalah bilingual.
Umumnya mereka menguasai dua bahasa, yaitu bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sosial antarpenutur bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kegiatan sosial maupun resmi antarwarga negara tanpa melihat asal usul etnisitasnya.
Meskipun demikian, kenyataan yang kita pahami di Indonesia, bahasa ibu selalu dikaitkan dengan bahasa daerah yang dituturkan oleh suatu kelompok (etnis) tertentu yang memilikinya.
Fungsi Bahasa Daerah (Ibu)
Salah satu keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik Bahasa tahun 2000 adalah ditentukannya fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, (e) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.
Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai: (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan
(c) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, serta (d) dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah (Alwi dan Dendy Soegono, 2000).
Rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, dengan demikian, mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu, misalnya daerah itu belum terjangkau sarana komunikasi, seperti radio dan televisi, sehingga sebagian besar penuturnya hanya mengenal bahasa daerah setempat.
Kebijakan seperti itu setidaknya akan memunculkan dua kemungkinan: Pertama, secara psikologis akan membentuk persepsi peserta didik bahwa bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka dianggap kurang/tidak penting; dan kedua, secara tidak langsung akan membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya.
Artinya, jika benar-benar dilaksanakan, kebijakan itu justru tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah seperti yang dirumuskan dalam kebijakan Politik Bahasa Nasional.
Atas dasar itu, menurut penulis, pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada taman kanak-kanak dan pada tingkat permulaan di sekolah dasar (kelas 1-3) serta pemberian mata pelajaran bahasa daerah sebagai salah satu materi pelajaran di semua jenjang pendidikan patut dipertimbangkan.
Berikut ini ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan usulan tersebut.
Pertama, mengantisipasi kekhawatiran akan terwujudnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Krauss (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori moribund dan endangered akan menjadi kenyataan.
Gejalanya sudah mulai tampak. Konon, di samping diperkuat oleh konsentrasi pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa yang cenderung lebih berat pada pembinaan bahasa Indonesia (periksa Sudaryanto, 1991), kemerosotan penggunaan bahasa daerah juga disebabkan oleh sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya.
Sikap itu, di samping disebabkan oleh sebagian besar penutur bahasa daerah yang relatif kecil jumlahnya (dan karena itu memandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise), juga semakin dominannya pemakaian bahasa nasional (BI) dalam berbagai aspek kehidupan (bandingkan dengan Mu’adz, 1998). Padahal, jika bahasa daerah menghilang dari rentangan perbendaharaan bahasa rakyat Indonesia, akan turut menghilang pula berbagai nilai-nilai/kearifan lokal yang terekam dalam bahasa-bahasa daerah itu (Soedarmo, 2003).
Kedua, pemberian pelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu pada tingkat permulaan dapat menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri pada peserta didik.
Mereka merasa dihargai karena bahasa yang mereka gunakan, yang sekaligus menjadi media sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka, digunakan sebagai alat dalam penyampaian pengetahuan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu.
Dengan demikian, secara psikologis mereka merasa aman berada di sekolah dan akan selalu siap untuk menerima pelajaran.(bersambung)
Agus Sri Danardana Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

