Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat Aset yang Bekerja

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Besar harapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif pengelolaan aset daerah yang diajukan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau jadi jawaban atas persoalan keadministrasian di provinsi ini.

Karena Ranperda ini nantinya mengatur segala aturan aset daerah, termasuk sanksi. Singkatnya, Ranperda ini berangkat dari perspektif aturan dan perspektif gejala yang ada.

Dari perspektif aturan, segala bentuk pengelolaan, penggunaan, pemindahtanganan aset daerah harus melalui prosedur yang berlaku. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006.

Secara praktis, maka menjadi sesuatu yang wajib dalam proses adminstrasinya bersifat jelas, dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Perspektif aturan tidak sebatas menghendaki penatausahaan aset secara ideal untuk tujuan keadministrasian. Tetapi juga relevan dengan semangat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai manifestasi dan komitmen bersama untuk melaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel.

Menyangkut gejala, Ranperda ini jadi panduan dalam menatausahakan aset yang jadi milik Pemerintah Provinsi Riau dan mengembalikan ke posisinya. Seiring waktu semakin bertambahnya aset, tantangan pengelolaannya pun makin besar.

Tak usah jauh melihat ke depan soal aset utama dan penunjang PON, yang sudah ada saja Pemprov dituntut kerja ekstra. Seperti Pasar Cik Puan, wilayah pariwisata Mayang Sari yang kondisi terkini belum terkelola secara baik. Begitu pula aset di kabupaten/kota bahkan di provinsi lain.

Menyangkut persoalan yang masih hangat, soal lokasi Purna MTQ, aset Pemprov Riau yang direncanakan akan dibangun Riau Town Square (Ritos). Dalam kasus ini tak hanya pengalihan, namun juga ada penghapusan aset.

Memang betul tanah Purna MTQ seluas 14,5 hektare tetap milik Pemprov Riau, tapi bangunan yang dihancurkan bukankah harus dikeluarkan dari neraca? Nah, untuk ke sana pijakannya harus jelas.

Bicara penghapusan aset, mengacu kepada aturan yang berlaku,  jika aset tersebut di atas 5 miliar maka harus atas persetujuan dewan. Langkah ini sebenarnya bertujuan agar penghapusan tersebut dapat berlansung sesuai mekanisme yang ada dan utama sekali tidak merugikan negara.

Namun bisa saja ada oknum mengakali dengan memecah nilainya supaya tidak di atas 5 miliar. Agar tidak terjadi maka dibutuhkan pendekatan aturan.

Purna MTQ pun sebenarnya bukan satu-satunya concern. Ada banyak persoalan sejenis yang telah terjadi disadari atau tanpa disadari. Namun karena belum adanya kejelasan dalam upaya penatausahaan dan pengelolaan, tak sedikit aset milik Pemprov baik bergerak atau tidak bergerak, kemudian berpindah tangan. Semisal rumah dinas, mobil dinas, gedung instansi dan lain-lainnya.

Serius
Oleh karenanya, Ranperda pengelolaan aset sangat layak dipertimbangkan, bahkan urgen untuk disegerakan.  Mengacu pada UU nomor 6, aset daerah sebagai barang milik daerah bersumber dari APBD atau bantuan atau hibah dari pihak lain atau masyarakat dengan potensi ekonomi dan manfaat finansial serta dan menunjang peran serta fungsi pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka pertanggungjawabannya harus punya mekanisme.

Tidak semata soal mekanisme pendataan dan penatausahaan saja yang menjadi dasar Ranperda ini. Namun juga dikarenakan implikasi yang muncul dari keberadaan aset tersebut. Salah satu sudah disinggung sebelumnya: pertama, penghapusan aset. Ada lagi implikasi berikutnya yakni pemeliharaan dan pengalihan aset serta nilai tambah.

Yang kedua, pemeliharaan. Keberadaan sebuah aset berimplikasi pada alokasi biaya pemeliharaan. Bahkan pada APBD Provinsi Riau, belanja untuk pemeliharaan –dalam anggaran istilahnya bisa beragam: pengamanan, pemugaran, pengecatan, pemagaran dan sebagainya- ada yang mencapai 7,8 miliar. Jumlah ini cukup besar.

Namun dapat diterima asal aset tersebut terinventarisir secara jelas dan dapat dibuktikan kondisi terkininya.

Dalam konteks pemeliharaan, pentingnya penatausahaan aset akan sangat membantu Pemprov khususnya mencegah didapatinya ghost expenditures pada APBD.

Dimana alokasi pemeliharaan kerap dianggarkan secara incremental namun tidak disertai kejelasan soal aset yang dimaksud, apakah masih berfungsi atau tidak atau malah sudah tidak lagi menjadi aset Pemprov?

Kemudian ketiga, dengan Ranperda pengelolaan aset ini, diharapkan dapat membantu jika kemudian terjadi pengalihan aset. Sehingga dapat berlansung sesuai mekanisme terukur dan tidak menimbulkan kerugian semisal: ada aset yang telah dialihkan namun biaya pemeliharaan belum dihilangkan. Atau yang paling dikhawatirkan, Pemprov tak bisa klaim atas kepemilikan aset. Setakad ini, permasalahan ini sudah banyak terjadi.

Kasus paling banyak seputar sarana penunjang dinas. Ambil contoh keberadaan rumah di Jalan Gajah Mada Pekanbaru, yang seingat saya diperuntukkan untuk dinas.

Saat ini bahkan di sana ada yang sudah menjadi rumah pribadi. Nah ini perlu diperjelas. Jika aset tersebut telah beralih, maka harus ada aturan yang jelas, seperti batasan waktu dan lain-lain yang mendukung peralihan tersebut.

Kemudian yang paling penting lagi, keempat, dengan terkelolanya aset milik Pemprov Riau secara baik maka diharapkan dapat membawa manfaat lain jika ingin diproyeksikan untuk mendapatkan nilai tambah.

Terus terang, tidak sedikit aset Pemprov yang bisa dibilang tak produktif alias nganggur. Padahal kembali bicara aset maka tak bisa dilepaskan dari biaya pemeliharaan dan sejenisnya yang secara rutin dianggarkan.

Nilai
Pengelolaan aset sudah seharusnya dimaknai progresif. Inilah yang diinginkan lewat Ranperda ini. Sehingga pekerjaan ini tak lagi dipandang sebagai pencatatan semata.

Perangkat atau unit khusus dan sistem pengamanan aset di struktur Pemprov mesti lebih baik lagi. Terutama sekali sistem, dengan mengupayakan penatausahaan terintegrasi dengan aplikasi teknologi. Sehingga memudahkan penatausahaan.

Kemudian, setelah secara basic sudah baik, maka upaya tersebut dapat memudahkan langkah selanjutnya yakni bagaimana membuat aset itu lebih bermakna.

Karena bicara aset tidak produktif dan malah jadi beban anggaran, saat sekarang sangat tidak logis dan sudah tidak era-nya. Selain membuat anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih vital tersita.

Salah satu solusinya tentu dengan “mempekerjakan” aset tersebut. Saya yakin aset yang tidak produktif, jika dialihkelolakan secara mutualisme ke pihak swasta atau kelompok masyarakat sangat bermanfaat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pilihannya sudah tersaji dengan jelas: aset sibuk bekerja untuk kita, atau kita yang disibukkan oleh aset.***


Mansyur HS, Anggota Komisi B dan FPKS DPRD Provinsi Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer