Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Swakelola Air Bersih: Belajar dari Jogjakarta

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pada 12 Juli 2012 saya mengikuti  Seminar Ilmiah Nasional Ke-8, Penelitian Masalah Lingkungan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia (IATPI).

Dalam seminar tersebut dipaparkan sebanyak 99 makalah  dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penilitian, dan beberapa perusahaan  di Indonesia  dengan tujuh topik utama seminar, yaitu (1) manajemen sumber daya berkelanjutan, (2) teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, (3) penyehatan lingkungan, (4) green infrastructure, (5) industri, pembangunan dan lingkungan, (6) gerakan masyarakat dan kebijakan peduli lingkungan, dan (7) komputasi, perangkat lunak dan permodelan lingkungan.

Salah satu yang menarik  adalah ditampilkannya paparan makalah  oleh Pammaskarta (Paguyuban Air Minum Masyarakat Jogjakarta)  pada awal acara oleh panitia.

Penyampaian makalah oleh  Pammaskarta mendapatkan apresisasi dan sambutan yang hangat dari para peserta seminar, karena langsung disampaikan oleh para pengurus atau Direktur Pammaskarta dari empat kabupaten di Jokjakarta, yaitu: Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.

Latar belakang sejarah berdirinya Pammaskarta adalah; (1) terinspirasi dari permasalahan air minum di Daerah Istimewa Jogjakarta  (DIJ) yang kompleks, membutuhkan penanganan bersama antar PAMDes (Pengelola Air Minum Desa), (2) keyakinan bahwa keberadaan air bersih menjadi “penggerak utama” pembangunan  desa di DIJ, (3) diharapkan menjadi model gerakan publik dan sinergi pendekatan “dari atas” dan “dari bawah” dalam pembangunan daerah khususnya di DIJ, dan (4) terbentuk dari kepedulian IATPI setempat bersama Waterplant Community sebagai fasilitator sekaligus promotornya.

Sejauh ini, Pammaskarta yang dideklarasikan   pada 20 Desember 2008 dengan susunan organisasi yang cukup profesional, merupakan model   yang dapat ditiru oleh daerah-daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi  Riau yang juga mengalami masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba.

Kegagalan PDAM
Model ini  berawal   dari kepedulian dan kesadaran dari tingkat bawah  (grassroot) di dalam pengelolaan air bersih. Suatu model dengan filosofi dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Cara yang dilakukan oleh Pammaskarta ini merupakan kritikan dan gaya Jogja  kepada pemerintah  daerah (Pemda)  yang gagal untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Berdasarkan penjelasan Ketua IATPI Pusat, dari sekitar 400 PDAM di Indonesia,  hanya 25 persen saja yang  dapat menerapkan tarif  harga yang benar, yaitu penetapan harga air yang rasional menurut kaedah modern.

Hal ini dapat terjadi karena  manajemen yang tidak profesional, akibat besarnya intervensi  dari  pemerintah daerah, sehingga kinerja  Direktur PDAM lebih berorientasi kepada selera dan keinginan penguasa, bukan kinerja profesional laiknya sebuah perusahaan. PDAM bukan melayani tetapi justeru memonopoli.

Sejatinya,  pelayanan air bersih  merupakan  wilayah domain  kewajiban pemerintah sebagai salah satu bagian  pokok dari pelayanan publik. Mengacu kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), air bersih  merupakan hak asasi manusia  yang semakin terabaikan.

Berapa persen  penyediaan air bersih yang bisa dipenuhi  pemerintah? Untuk Kota Pekanbaru misalnya, apakah sampai  50 persen penduduk yang dapat dilayani oleh PDAM? Padahal, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium  atau  Millennium Development Goals (MDGs)  pada 2015, pemerintah menargetkan  jumlah penduduk yang  dapat mengakses  aman pelayanan air bersih   sebesar 68,9 persen. Rasanya dengan berbagai permasalahan yang melilit  bangsa dan negara,  target tersebut   sukar untuk diwujudkan.

Swakelola Gaya Jogja
Memperhatikan dan menyimak gejala menggembirakan dari gerakan Pammarkarsa di Jokjakarta, dapat dijadikan pelajaran dan  renungan bagi masyarakat di daerah Riau untuk  kiranya dapat mengadopsi  swakelola air bersih gaya Jogjakarta.  Jika  masyarakat Jogjakarta  sukses menjalankannya, kenapa kita tidak dapat  untuk mengikutinya?

Dari penuturan para Direktur Pammakarsa  empat kabupaten di Jogjakarta, mereka sangat  senang dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kelompok masyarakat lain yang ingin mencari tahu dan bertukar infromasi dan pengalaman (sharing knowledge) di dalam  swakelola air bersih.

Mengharap dan menanti  PDAM  dalam pelayanan air bersih, ibarat pungguk merindukan bulan.

Padahal, air bersih bukanlah suatu  persoalan yang  memerlukan suatu teknologi  tinggi (high technology) dan modal besar  seperti  di bidang petroleoum (perminyakan).

Persoalan pokoknya adalah bobroknya manajemen PDAM akibat kentalnya intervensi dari pemerintah kabupaten/kota. Lihatlah carut-marut  manajemen PDAM Tirta Siak di Pekanbaru sebagai contoh yang selalu memunculkan berita yang tidak menggembirakan.

Dengan semakin meningkatnya permintaan dan keperluan  air,  seirama dengan penambahan  jumlah penduduk, dan dalam masa yang sama terjadi “krisis air bersih” akibat semakin berkurangnya  daerah tangkapan air dan pencemaran lingkungan,  maka dirasa semakin  mendesak untuk memikirkan bagaimana sepatutnya  air untuk diurus  di masa yang  akan datang. Swakelola air bersih  seperti gaya Jogjakarta mungkin adalah jawabannya.

Semoga akses  aman konsumsi air bersih   di masa depan adalah suatu realitas, khususnya di Bumi Lancang Kuning tercinta.  Sampai kapan? Kita tunggu. Wallahu a’lam.***

Apriyan D  Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer