Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pada 12 Juli 2012 saya mengikuti Seminar Ilmiah Nasional Ke-8, Penelitian Masalah Lingkungan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia (IATPI).
Dalam seminar tersebut dipaparkan sebanyak 99 makalah dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penilitian, dan beberapa perusahaan di Indonesia dengan tujuh topik utama seminar, yaitu (1) manajemen sumber daya berkelanjutan, (2) teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, (3) penyehatan lingkungan, (4) green infrastructure, (5) industri, pembangunan dan lingkungan, (6) gerakan masyarakat dan kebijakan peduli lingkungan, dan (7) komputasi, perangkat lunak dan permodelan lingkungan.
Salah satu yang menarik adalah ditampilkannya paparan makalah oleh Pammaskarta (Paguyuban Air Minum Masyarakat Jogjakarta) pada awal acara oleh panitia.
Penyampaian makalah oleh Pammaskarta mendapatkan apresisasi dan sambutan yang hangat dari para peserta seminar, karena langsung disampaikan oleh para pengurus atau Direktur Pammaskarta dari empat kabupaten di Jokjakarta, yaitu: Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.
Latar belakang sejarah berdirinya Pammaskarta adalah; (1) terinspirasi dari permasalahan air minum di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) yang kompleks, membutuhkan penanganan bersama antar PAMDes (Pengelola Air Minum Desa), (2) keyakinan bahwa keberadaan air bersih menjadi “penggerak utama” pembangunan desa di DIJ, (3) diharapkan menjadi model gerakan publik dan sinergi pendekatan “dari atas” dan “dari bawah” dalam pembangunan daerah khususnya di DIJ, dan (4) terbentuk dari kepedulian IATPI setempat bersama Waterplant Community sebagai fasilitator sekaligus promotornya.
Sejauh ini, Pammaskarta yang dideklarasikan pada 20 Desember 2008 dengan susunan organisasi yang cukup profesional, merupakan model yang dapat ditiru oleh daerah-daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Riau yang juga mengalami masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba.
Kegagalan PDAM
Model ini berawal dari kepedulian dan kesadaran dari tingkat bawah (grassroot) di dalam pengelolaan air bersih. Suatu model dengan filosofi dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Cara yang dilakukan oleh Pammaskarta ini merupakan kritikan dan gaya Jogja kepada pemerintah daerah (Pemda) yang gagal untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Berdasarkan penjelasan Ketua IATPI Pusat, dari sekitar 400 PDAM di Indonesia, hanya 25 persen saja yang dapat menerapkan tarif harga yang benar, yaitu penetapan harga air yang rasional menurut kaedah modern.
Hal ini dapat terjadi karena manajemen yang tidak profesional, akibat besarnya intervensi dari pemerintah daerah, sehingga kinerja Direktur PDAM lebih berorientasi kepada selera dan keinginan penguasa, bukan kinerja profesional laiknya sebuah perusahaan. PDAM bukan melayani tetapi justeru memonopoli.
Sejatinya, pelayanan air bersih merupakan wilayah domain kewajiban pemerintah sebagai salah satu bagian pokok dari pelayanan publik. Mengacu kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), air bersih merupakan hak asasi manusia yang semakin terabaikan.
Berapa persen penyediaan air bersih yang bisa dipenuhi pemerintah? Untuk Kota Pekanbaru misalnya, apakah sampai 50 persen penduduk yang dapat dilayani oleh PDAM? Padahal, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015, pemerintah menargetkan jumlah penduduk yang dapat mengakses aman pelayanan air bersih sebesar 68,9 persen. Rasanya dengan berbagai permasalahan yang melilit bangsa dan negara, target tersebut sukar untuk diwujudkan.
Swakelola Gaya Jogja
Memperhatikan dan menyimak gejala menggembirakan dari gerakan Pammarkarsa di Jokjakarta, dapat dijadikan pelajaran dan renungan bagi masyarakat di daerah Riau untuk kiranya dapat mengadopsi swakelola air bersih gaya Jogjakarta. Jika masyarakat Jogjakarta sukses menjalankannya, kenapa kita tidak dapat untuk mengikutinya?
Dari penuturan para Direktur Pammakarsa empat kabupaten di Jogjakarta, mereka sangat senang dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kelompok masyarakat lain yang ingin mencari tahu dan bertukar infromasi dan pengalaman (sharing knowledge) di dalam swakelola air bersih.
Mengharap dan menanti PDAM dalam pelayanan air bersih, ibarat pungguk merindukan bulan.
Padahal, air bersih bukanlah suatu persoalan yang memerlukan suatu teknologi tinggi (high technology) dan modal besar seperti di bidang petroleoum (perminyakan).
Persoalan pokoknya adalah bobroknya manajemen PDAM akibat kentalnya intervensi dari pemerintah kabupaten/kota. Lihatlah carut-marut manajemen PDAM Tirta Siak di Pekanbaru sebagai contoh yang selalu memunculkan berita yang tidak menggembirakan.
Dengan semakin meningkatnya permintaan dan keperluan air, seirama dengan penambahan jumlah penduduk, dan dalam masa yang sama terjadi “krisis air bersih” akibat semakin berkurangnya daerah tangkapan air dan pencemaran lingkungan, maka dirasa semakin mendesak untuk memikirkan bagaimana sepatutnya air untuk diurus di masa yang akan datang. Swakelola air bersih seperti gaya Jogjakarta mungkin adalah jawabannya.
Semoga akses aman konsumsi air bersih di masa depan adalah suatu realitas, khususnya di Bumi Lancang Kuning tercinta. Sampai kapan? Kita tunggu. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Dalam seminar tersebut dipaparkan sebanyak 99 makalah dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penilitian, dan beberapa perusahaan di Indonesia dengan tujuh topik utama seminar, yaitu (1) manajemen sumber daya berkelanjutan, (2) teknologi pengendalian pencemaran lingkungan, (3) penyehatan lingkungan, (4) green infrastructure, (5) industri, pembangunan dan lingkungan, (6) gerakan masyarakat dan kebijakan peduli lingkungan, dan (7) komputasi, perangkat lunak dan permodelan lingkungan.
Salah satu yang menarik adalah ditampilkannya paparan makalah oleh Pammaskarta (Paguyuban Air Minum Masyarakat Jogjakarta) pada awal acara oleh panitia.
Penyampaian makalah oleh Pammaskarta mendapatkan apresisasi dan sambutan yang hangat dari para peserta seminar, karena langsung disampaikan oleh para pengurus atau Direktur Pammaskarta dari empat kabupaten di Jokjakarta, yaitu: Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.
Latar belakang sejarah berdirinya Pammaskarta adalah; (1) terinspirasi dari permasalahan air minum di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) yang kompleks, membutuhkan penanganan bersama antar PAMDes (Pengelola Air Minum Desa), (2) keyakinan bahwa keberadaan air bersih menjadi “penggerak utama” pembangunan desa di DIJ, (3) diharapkan menjadi model gerakan publik dan sinergi pendekatan “dari atas” dan “dari bawah” dalam pembangunan daerah khususnya di DIJ, dan (4) terbentuk dari kepedulian IATPI setempat bersama Waterplant Community sebagai fasilitator sekaligus promotornya.
Sejauh ini, Pammaskarta yang dideklarasikan pada 20 Desember 2008 dengan susunan organisasi yang cukup profesional, merupakan model yang dapat ditiru oleh daerah-daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Riau yang juga mengalami masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba.
Kegagalan PDAM
Model ini berawal dari kepedulian dan kesadaran dari tingkat bawah (grassroot) di dalam pengelolaan air bersih. Suatu model dengan filosofi dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Cara yang dilakukan oleh Pammaskarta ini merupakan kritikan dan gaya Jogja kepada pemerintah daerah (Pemda) yang gagal untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Berdasarkan penjelasan Ketua IATPI Pusat, dari sekitar 400 PDAM di Indonesia, hanya 25 persen saja yang dapat menerapkan tarif harga yang benar, yaitu penetapan harga air yang rasional menurut kaedah modern.
Hal ini dapat terjadi karena manajemen yang tidak profesional, akibat besarnya intervensi dari pemerintah daerah, sehingga kinerja Direktur PDAM lebih berorientasi kepada selera dan keinginan penguasa, bukan kinerja profesional laiknya sebuah perusahaan. PDAM bukan melayani tetapi justeru memonopoli.
Sejatinya, pelayanan air bersih merupakan wilayah domain kewajiban pemerintah sebagai salah satu bagian pokok dari pelayanan publik. Mengacu kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), air bersih merupakan hak asasi manusia yang semakin terabaikan.
Berapa persen penyediaan air bersih yang bisa dipenuhi pemerintah? Untuk Kota Pekanbaru misalnya, apakah sampai 50 persen penduduk yang dapat dilayani oleh PDAM? Padahal, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015, pemerintah menargetkan jumlah penduduk yang dapat mengakses aman pelayanan air bersih sebesar 68,9 persen. Rasanya dengan berbagai permasalahan yang melilit bangsa dan negara, target tersebut sukar untuk diwujudkan.
Swakelola Gaya Jogja
Memperhatikan dan menyimak gejala menggembirakan dari gerakan Pammarkarsa di Jokjakarta, dapat dijadikan pelajaran dan renungan bagi masyarakat di daerah Riau untuk kiranya dapat mengadopsi swakelola air bersih gaya Jogjakarta. Jika masyarakat Jogjakarta sukses menjalankannya, kenapa kita tidak dapat untuk mengikutinya?
Dari penuturan para Direktur Pammakarsa empat kabupaten di Jogjakarta, mereka sangat senang dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kelompok masyarakat lain yang ingin mencari tahu dan bertukar infromasi dan pengalaman (sharing knowledge) di dalam swakelola air bersih.
Mengharap dan menanti PDAM dalam pelayanan air bersih, ibarat pungguk merindukan bulan.
Padahal, air bersih bukanlah suatu persoalan yang memerlukan suatu teknologi tinggi (high technology) dan modal besar seperti di bidang petroleoum (perminyakan).
Persoalan pokoknya adalah bobroknya manajemen PDAM akibat kentalnya intervensi dari pemerintah kabupaten/kota. Lihatlah carut-marut manajemen PDAM Tirta Siak di Pekanbaru sebagai contoh yang selalu memunculkan berita yang tidak menggembirakan.
Dengan semakin meningkatnya permintaan dan keperluan air, seirama dengan penambahan jumlah penduduk, dan dalam masa yang sama terjadi “krisis air bersih” akibat semakin berkurangnya daerah tangkapan air dan pencemaran lingkungan, maka dirasa semakin mendesak untuk memikirkan bagaimana sepatutnya air untuk diurus di masa yang akan datang. Swakelola air bersih seperti gaya Jogjakarta mungkin adalah jawabannya.
Semoga akses aman konsumsi air bersih di masa depan adalah suatu realitas, khususnya di Bumi Lancang Kuning tercinta. Sampai kapan? Kita tunggu. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

