Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Komisi Informasi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pasca berlakunya Undang Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hingga saat ini belum semua daerah memiliki Komisi Informasi.

Padahal keterbukaan informasi sudah dikenal di hampir seluruh negara dan pemerintah Indonesia sendiri sudah membuka diri terhadap “hak untuk tahu” tersebut.

Sebab transparansi atas informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara atau lembaga publik lainnya yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik ini merupakan ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan elit atas hingga akar rumput membuka mata kita betapa pentingnya keterbukaan informasi bagi pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Komisi Informasi sangat urgen segera dibentuk di tingkat provinsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik yang ada di daerah.

Karena Pasal 60 UU KIP sendiri mengamanahkan agar Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lama dua tahun sejak diundangkannya UU tersebut.

Dengan adanya Komisi Informasi di provinsi diharapkan sengketa informasi dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Dari situs Komisi Informasi Pusat (http://komisiinformasi.go.id) diketahui saat ini baru 16 provinsi yang memiliki Komisi Informasi. Artinya lebih dari separuh provinsi belum memiliki komisi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi maupun ajudikasi non-litigasi ini.

Padahal dengan adanya Komisi Informasi di tingkat provinsi bahkan kabupaten/kota, masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Sehingga penyelewengan dalam pembangunan dan penggunaan anggaran dapat diminimalisir.

Hal ini  dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun dalam salah satu tulisannya menyebutkan, di tingkat kabupaten/kota penerapan keterbukaan informasi publik sebenarnya jauh lebih marak.

Contoh yang menonjol adalah Perda Nomor 6/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak, Banten.

Perda tersebut telah memberi kontribusi kentara terhadap kemajuan daerah yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal, dan dengan APBD terendah se-Provinsi Banten. Pendapatan Asli Daerah (PAD) awal tahun 2004, saat Perda Transparansi disahkan, hanya Rp 11 miliar. Dalam jangka 9 bulan menjadi Rp20 miliar. Bahkan di tahun 2006 PAD Kabupaten Lebak menjadi Rp32 miliar.

Informasi Publik
Dalam UU Nomor 14/2008 tentang KIP disebutkan, bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau  penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan badan publik menurut UU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non-pemerintah yang menggunakan dana bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.

UU KIP mengelompokkan informasi menjadi empat bagian. Pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala, seperti profil, kegiatan, kinerja dan laporan keuangan.

Kedua,  informasi yang wajib disampaikan secara serta- merta, yaitu informasi  yang  dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti kebijakan dan rencana kerja proyek, termasuk masalah keuangan.

Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia, misalnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, membahayakan pertahanan negara atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Kurang Sosialisasi
Meski beberapa daerah sudah memiliki Komisi Informasi, tetapi kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak warga negara belum mengetahui UU KIP.

Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi publik atas UU tersebut. Sehingga regulasi yang memihak hak warga negara atas informasi itu belum banyak diakses dan dimanfaatkan masyarakat.

Untuk itu penting sekali membangun kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi publik sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penyelenggaraan negara.

Lemahnya implementasi UU KIP bisa terlihat dari data Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011. Data itu menunjukkan baru 29 persen badan publik tingkat pusat yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hasil pemantauan terhadap kepatuhan penyediaan informasi berkala memperlihatkan sebagian besar kementerian/ lembaga belum melakukan penyesuaian isi situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala seperti yang diatur dalam UU KIP (Kompas.com, 15 April 2012).

Hasil survei Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2012 juga menyimpulkan bahwa kesiapan badan publik di daerah dalam merespon UU KIP mengalami banyak problematika. Pertama,  banyak petugas yang bertanggung jawab memberikan informasi jabatannya tidak berkaitan dengan PPID.

Kedua, pengetahuan PPID yang masih terbatas mengenai peraturan-peraturan terkait informasi  publik. Ketiga, komitmen badan publik untuk menunjuk PPID masih rendah.

Keempat,  badan publik di daerah belum memberikan respons positif terhadap informasi yang harus tersedia setiap saat dan juga informasi serta merta, Kelima, pengetahuan responden di badan publik tentang komisi informasi masih sangat rendah.

Melihat kondisi tersebut, seharusnya sosialisasi UU KIP lebih gencar dilakukan mengingat sejak mulai diberlakukan pada medio 2010, hingga kini respons pemerintah daerah dan badan publik terhadap regulasi tersebut masih rendah.

Selain itu juga perlu peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk mendesak pembentukan komisi informasi di daerah. Sehingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan dan badan publik yang ada di daerah dapat ditekan.***

M Badri, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FDIK UIN Suska


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer