Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kasus korupsi di negeri ini sudah merambah kemana-mana, bahkan yang sedang trend saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka pada Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Irjen Pol Djoko Susilo.
Kasus yang melilit mantan Kakorlantas itu adalah pengadaan simulator SIM tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri.
Aneh tapi nyata, begitulah yang mungkin dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan perkara korupsi yang ditangani KPK.
Anehnya, jika saja seorang Jenderal di lingkungan institusi Polri yang memiliki kesetiaan pada negara, mengetahui persoalan hukum dan bahagian dari penegak hukum di negeri ini, nekat mengambil keputusan salah, bagaimana lagi dengan para pihak yang tidak menggeluti hukum.
Tapi sikap itu menjadi sebuah kenyataan, karena lembaga superbody KPK, nyata-nyata sudah menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka.
Fakta ini, tentu saja menjadi menarik, karena KPK sudah dengan tegas mengambil sikap hukum dengan cara menyita dokumen yang diperlukan.
Melalui sita dokumen ini, diharapkan proses hukum bisa lebih cepat sehingga diketahui, kondisi obyektif dalam penegakan hukum yang diyakini oleh KPK, dilakukan oleh seorang Irjen Pol, berikut unsur terkait dalam proyek tersebut.
Semakin cepat pengungkapan perkara ini, maka akan semakin menarik. Sebab, kerja keras lembaga superbody di bawah kepemimpinan Abraham Samad, akan semakin dicintai mayoritas masyarakat Indonesia.
Akankah kerja nyata dari lembaga hukum seperti KPK akan terus bertahan dan semakin memberikan angin segar bagi pelaku korupsi. Ataukah sikap dan tindakan tegas lembaga ini, hanya berjalan sepotong-sepotong, karena kurangnya dukungan moral atau dukungan dalam bentuk lain dari parlemen.
Terlepas dari kekhawatiran itu, yang jelas KPK terus mengibarkan sayapnya dan bahkan hampir di seluruh lini kehidupan institusi di Indonesia, seolah sudah merasa terusik dengan kerja keras KPK yang begitu bersemangat memberangus setiap kegiatan korupsi.
Apabila sikap dan tindakan tegas KPK ini terus berjalan, maka akan sangat baik untuk membangun semangat patriotik mental anak bangsa.
Begitu mental anak bangsa terbenahi, diharapkan berbagai potensi untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini akan mampu dilaksanakan secara utuh.
Dengan kondisi ril yang sudah dikerjakan KPK, bagaimana dengan institusi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Polri. Apakah sentuhan dan tarian KPK tetap menjadi tontonan bagi kedua institusi hukum ini, ataukah akan menjadi pemicu dalam rangka melaksanakan supremasi hukum di negeri ini.
Semoga saja, apa yang menjadi komitmen bangsa menuju kearah yang lebih baik dapat terwujud sejalan dengan semangat memberantas korupsi yang lagi gencar-gencarnya diterapkan di Bumi Indonesia tercinta ini.***
Kasus yang melilit mantan Kakorlantas itu adalah pengadaan simulator SIM tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri.
Aneh tapi nyata, begitulah yang mungkin dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan perkara korupsi yang ditangani KPK.
Anehnya, jika saja seorang Jenderal di lingkungan institusi Polri yang memiliki kesetiaan pada negara, mengetahui persoalan hukum dan bahagian dari penegak hukum di negeri ini, nekat mengambil keputusan salah, bagaimana lagi dengan para pihak yang tidak menggeluti hukum.
Tapi sikap itu menjadi sebuah kenyataan, karena lembaga superbody KPK, nyata-nyata sudah menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka.
Fakta ini, tentu saja menjadi menarik, karena KPK sudah dengan tegas mengambil sikap hukum dengan cara menyita dokumen yang diperlukan.
Melalui sita dokumen ini, diharapkan proses hukum bisa lebih cepat sehingga diketahui, kondisi obyektif dalam penegakan hukum yang diyakini oleh KPK, dilakukan oleh seorang Irjen Pol, berikut unsur terkait dalam proyek tersebut.
Semakin cepat pengungkapan perkara ini, maka akan semakin menarik. Sebab, kerja keras lembaga superbody di bawah kepemimpinan Abraham Samad, akan semakin dicintai mayoritas masyarakat Indonesia.
Akankah kerja nyata dari lembaga hukum seperti KPK akan terus bertahan dan semakin memberikan angin segar bagi pelaku korupsi. Ataukah sikap dan tindakan tegas lembaga ini, hanya berjalan sepotong-sepotong, karena kurangnya dukungan moral atau dukungan dalam bentuk lain dari parlemen.
Terlepas dari kekhawatiran itu, yang jelas KPK terus mengibarkan sayapnya dan bahkan hampir di seluruh lini kehidupan institusi di Indonesia, seolah sudah merasa terusik dengan kerja keras KPK yang begitu bersemangat memberangus setiap kegiatan korupsi.
Apabila sikap dan tindakan tegas KPK ini terus berjalan, maka akan sangat baik untuk membangun semangat patriotik mental anak bangsa.
Begitu mental anak bangsa terbenahi, diharapkan berbagai potensi untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini akan mampu dilaksanakan secara utuh.
Dengan kondisi ril yang sudah dikerjakan KPK, bagaimana dengan institusi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Polri. Apakah sentuhan dan tarian KPK tetap menjadi tontonan bagi kedua institusi hukum ini, ataukah akan menjadi pemicu dalam rangka melaksanakan supremasi hukum di negeri ini.
Semoga saja, apa yang menjadi komitmen bangsa menuju kearah yang lebih baik dapat terwujud sejalan dengan semangat memberantas korupsi yang lagi gencar-gencarnya diterapkan di Bumi Indonesia tercinta ini.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

