Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dampak pemanasan global (global warming) sudah di depan mata. Bukan sekadar kabar pertakut dan materi kampanye pegiat lingkungan dunia.
Namun begitu, ”peringatan dini” itu belum mampu menggerakkan penghuni planet bumi ini mengambil terobosan radikal mengantisipasi laju kerusakan lapisan ozon itu.
Habis El Nino (kemarau panjang), terbitlah La Nina (curah hujan tinggi) melanda belahan dunia. Tamu tak diundang itu selalu hadir di kala umat manusia lengah. Tahun ini El Nino memang tak terlihat “ganas”, tetapi La Nina justru hampir terjadi sepanjang tahun di seantero Tanah Air.
Bencana banjir dan galodo, adalah satu di antara dampak pemanasan global itu.
Kedua fenomena alam ini, senantiasa berakhir pada tragedi kemanusiaan. Kondisi itu berimbas pada kerawananan pangan karena produktivitas terganggu. Bagi kita, itu berarti juga krisis energi karena sejumlah pembangkit listrik sudah pasti defisit air.
Di Sumatera Barat, setelah galodo melanda 10 kecamatan di Pesisir Selatan pada 3 November 2011, galodo tak kalah besar menerjang 19 kelurahan di Kota Padang di saat berbuka puasa, Selasa (24/7) pekan lalu.
Mau tak mau, kita mesti ”bersahabat” dengan ancaman bencana alam dan bencana buatan. Harus menjadi kesadaran kolektif, tidak lagi dianggap elitis, alias domain aktivis atau lembaga pemerintah di bidang lingkungan.
Mitigasi dan adaptasi, adalah kunci kesiapan itu. Bukan saja antisipasi sesaat (reaktif) layaknya pemadam kebakaran, yang bekerja saat musibah tiba.
Namun, sebuah perubahan ekstrem di segala sektor kehidupan. Mulai dari perubahan perilaku hemat energi, pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penggunaan teknologi, rekayasa genetik pertanian ramah lingkungan dan adaptif.
Ancaman krisis pangan dan energi bukan omong kosong. Hampir sebagian besar lokasi bencana alam selalu melanda sentra-sentra pertanian. Termasuk galodo di Padang, ratusan hektare lahan pertanian warga di Padang pinggiran kota itu, berubah menjadi aliran sungai baru. Kenapa bencana demi bencana tidak kunjung menyadarkan kita untuk mencintai alam?
Maraknya bencana galodo dan banjir sejak penerapan otonomi daerah sepuluh tahun silam terasa pendek bagi kita untuk belajar dari musibah itu. Alih-alih mengantisipasi, mitigasi dan adaptasi, yang terjadi malah sebaliknya.
Laju kerusakan alam berlangsung masif selama era otonomi daerah. Sangat beralasan, sejak berbagai konsesi pemanfaatan sumber daya alam diserahkan pada pemerintah daerah, eksploitasi alam semakin liar tak terkendali.
Kepala daerah dengan mudah memberikan izin tambang dan perkebunan sawit di kawasan hutan. Pembabatan hutan di hulu-hulu sungai tetap saja marak di mana-mana.
Perusakan daerah aliran sungai oleh penambang pasir dan batu sungai terus berlangsung hingga kini. Lahan pertanian produktif begitu mudah diizinkan pemda menjadi kawasan perumahan. Sejumlah daerah di Riau, misalnya, berlomba-lomba mengajukan alih fungsi hutan ke Menteri Kehutanan menjadi kawasan pembangunan.
Di Sumbar, baru-baru ini, 412 hektare hutan diperuntukkan untuk lahan tambang batu kapur PT Semen Padang. Di Riau, entah berapa ribu hektare diberikan kepada perusahaan sawit dan pulp.
Intinya, dampak pemanasan global perlu sinergisitas segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Jangan lagi pembangunan berkelanjutan berbasis wawasan lingkungan, dikalahkan nafsu serakah segelintir oknum mengejar keuntungan ekonomi.
Tentunya, ini demi masa depan anak cucu, dan Bumi kita. Benar kata Iwan Fals, pelestarian alam di negeri ini hanya celoteh belaka.***
Namun begitu, ”peringatan dini” itu belum mampu menggerakkan penghuni planet bumi ini mengambil terobosan radikal mengantisipasi laju kerusakan lapisan ozon itu.
Habis El Nino (kemarau panjang), terbitlah La Nina (curah hujan tinggi) melanda belahan dunia. Tamu tak diundang itu selalu hadir di kala umat manusia lengah. Tahun ini El Nino memang tak terlihat “ganas”, tetapi La Nina justru hampir terjadi sepanjang tahun di seantero Tanah Air.
Bencana banjir dan galodo, adalah satu di antara dampak pemanasan global itu.
Kedua fenomena alam ini, senantiasa berakhir pada tragedi kemanusiaan. Kondisi itu berimbas pada kerawananan pangan karena produktivitas terganggu. Bagi kita, itu berarti juga krisis energi karena sejumlah pembangkit listrik sudah pasti defisit air.
Di Sumatera Barat, setelah galodo melanda 10 kecamatan di Pesisir Selatan pada 3 November 2011, galodo tak kalah besar menerjang 19 kelurahan di Kota Padang di saat berbuka puasa, Selasa (24/7) pekan lalu.
Mau tak mau, kita mesti ”bersahabat” dengan ancaman bencana alam dan bencana buatan. Harus menjadi kesadaran kolektif, tidak lagi dianggap elitis, alias domain aktivis atau lembaga pemerintah di bidang lingkungan.
Mitigasi dan adaptasi, adalah kunci kesiapan itu. Bukan saja antisipasi sesaat (reaktif) layaknya pemadam kebakaran, yang bekerja saat musibah tiba.
Namun, sebuah perubahan ekstrem di segala sektor kehidupan. Mulai dari perubahan perilaku hemat energi, pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penggunaan teknologi, rekayasa genetik pertanian ramah lingkungan dan adaptif.
Ancaman krisis pangan dan energi bukan omong kosong. Hampir sebagian besar lokasi bencana alam selalu melanda sentra-sentra pertanian. Termasuk galodo di Padang, ratusan hektare lahan pertanian warga di Padang pinggiran kota itu, berubah menjadi aliran sungai baru. Kenapa bencana demi bencana tidak kunjung menyadarkan kita untuk mencintai alam?
Maraknya bencana galodo dan banjir sejak penerapan otonomi daerah sepuluh tahun silam terasa pendek bagi kita untuk belajar dari musibah itu. Alih-alih mengantisipasi, mitigasi dan adaptasi, yang terjadi malah sebaliknya.
Laju kerusakan alam berlangsung masif selama era otonomi daerah. Sangat beralasan, sejak berbagai konsesi pemanfaatan sumber daya alam diserahkan pada pemerintah daerah, eksploitasi alam semakin liar tak terkendali.
Kepala daerah dengan mudah memberikan izin tambang dan perkebunan sawit di kawasan hutan. Pembabatan hutan di hulu-hulu sungai tetap saja marak di mana-mana.
Perusakan daerah aliran sungai oleh penambang pasir dan batu sungai terus berlangsung hingga kini. Lahan pertanian produktif begitu mudah diizinkan pemda menjadi kawasan perumahan. Sejumlah daerah di Riau, misalnya, berlomba-lomba mengajukan alih fungsi hutan ke Menteri Kehutanan menjadi kawasan pembangunan.
Di Sumbar, baru-baru ini, 412 hektare hutan diperuntukkan untuk lahan tambang batu kapur PT Semen Padang. Di Riau, entah berapa ribu hektare diberikan kepada perusahaan sawit dan pulp.
Intinya, dampak pemanasan global perlu sinergisitas segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Jangan lagi pembangunan berkelanjutan berbasis wawasan lingkungan, dikalahkan nafsu serakah segelintir oknum mengejar keuntungan ekonomi.
Tentunya, ini demi masa depan anak cucu, dan Bumi kita. Benar kata Iwan Fals, pelestarian alam di negeri ini hanya celoteh belaka.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

