Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dilema Keharusan Mundur

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Dalam opini Riau Pos  tanggal 15 Mei 2012 saya telah menulis opini dengan judul “Syahwat Politik Petahana” dalam beberapa paragraf tulisan tersebut, saya mengkritisi keinginan sejumlah kepala daerah petahana (incumbent) di Provinsi Riau yang memasang niat untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

Ternyata, fenomena kepala daerah petahana yang ingin maju kembali sebagai calon kepala daerah sebelum berakhir masa jabatannya juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, mulai gusar dengan perangai sejumlah kepala daerah petahana yang ingin naik tahta politik.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2012 pemerintah mengeluarkan regulasi yang isinya melarang kepala daerah petahana maju sebagai calon kepala daerah baik pada tingkatan yang sederajat maupun strata yang berbeda.

Seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 huruf m RUU Pilkada disebutkan, “Warga negara Indonesia dapat ditetapkan sebagai calon gubernur dengan syarat tidak berstatus sebagai bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 70 huruf m.

 “Jika ingin mencalonkan diri di kabupaten/kota lain, seorang kepala daerah harus mundur dari jabatannya” (Kompas, 19 Juni 2012).

Kegusaran pemerintah tersebut bukan tanpa sebab. Lihat saja fenomena pemilukada DKI Jakarta yang memunculkan calon eksodus yang masih berstatus petahana yakni Alex Noerdin yang masih tercatat sebagai Gubernur Sumetera Selatan dan Joko Widodo yang masih tercatat sebagai Wali Kota Solo.

Aneh bin ajaib sikap Alex Noerdin dan Joko Widodo yang memutuskan maju pada Pemilukada DKI tidak mendapat reaksi penolakan dari publik Sumsel dan Solo, padahal secara hakiki amanah mereka sedang dikhianati.

Kenapa dikhianati? Betapa tidak, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 110 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (tahun) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Kalau dimaknai lebih jauh, semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 110 (3) tersebut di samping dimaksudkan untuk  membatasi kekuasaan kepala daerah, sebetulnya pembuat undang-undang bermaksud bahwa waktu lima tahun merupakan waktu yang ideal untuk merealisasikan janji-janji politik di masa kampanye dan dalam waktu lima tahun itu pulalah, kepala daerah harus fokus untuk mengurus rakyatnya,  dan daulat rakyat yang diberikan dalam Pemilukada dimaksudkan untuk waktu lima tahun.

Oleh karena itu, sikap politik calon petahana yang aji mumpung dengan memperagakan siasat adu nasib dengan slogan “kalau terpilih ya syukur, kalau tidak kan masih menjabat”, secara tidak langsung “menabrak” amanat  Pasal 110 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tersebut.

Dibunuh MK
Kalau dilacak lebih jauh  ke belakang, keinginan pemerintah untuk membatasi “nafsu buas petahana” untuk lompat pagar atau meminjam istilahnya Hamid Awaluddin kepala daerah “spesialis peserta” bukanlah merupakan hal baru, karena melalui ketentuan Pasal 58 huruf  q UU No 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 pemerintah telah berupaya untuk membatasi konsentrasi petahana untuk mengurus rakyatnya dalam waktu lima tahun.

Dalam ketentuan Pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya”.

Namun, ketentuan ini dibunuh (baca: dibatalkan) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review yang diajukan oleh calon Gubernur Lampung ketika itu, Zahrudin ZP. Itu artinya tidak ada keharusan mengundurkan diri bagi calon kepala daerah petahana.

Oleh karena itu, kalau putusan MK tersebut diletakkan dalam konteks kekinian dengan maraknya kepala daerah spesialis peserta dapat dikatakan putusan MK tersebut terlalu fositivistis  dan legalistik namun,  miskin visi.

Betapa tidak, ternyata putusan MK tersebut telah membuka ruang dan memunculkan kepercayaan diri calon petahana untuk berbondong-bondong  melakukan manuver politik aji mumpung, padahal kalau ketentuan Pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008 tersebut tidak dibunuh oleh MK, tentunya para calon kepala daerah spesialis peserta akan berpikir seribu kali untuk melakukan politik adu nasib, karena hadangan terberat calon petahana yakni kehilangan jabatan yang sedang diemban, dengan meminjam  istilah  dalam lagu Minang “sikua tabang sikua lapeh” (satu terbang-satu lepas/dua-duanya tidak didapatkan).

Kekhawatiran lain dengan tidak adanya keharusan mengundurkan diri  bagi kepala daerah petahana,  yakni menjadi pintu masuk  untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatigeoverheids daad/a buse of power).

Contoh kasus dapat dilihat dalam case Syamsul Arifin (penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat), yang diduga digunakan untuk dana kampanye pada saat maju sebagai calon Gubernur Sumut.  

Namun, nasi sudah menjadi bubur, putusan MK tersebut tetaplah mengikat karena berlaku asas res judicata proveri tate habetur (semua putusan hakim dianggap benar).

Dilema
Kembali ke persoalan keinginan pemerintah untuk mengharuskan calon petahana  mengundurkan diri. Apabila dikaitkan dengan putusan MK yang telah membatalkan ketentuan Pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008.

Pertanyaan mendasarnya adalah,  tidakkah dengan mengeluarkan kembali aturan yang mengharuskan kepala daerah petahana harus mengundurkan diri, jika mau maju sebagai calon gubernur atau bupati/wali kota di tempat lain menabrak semangat putusan MK dalam putusan judicial review terkait Pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008 tersebut?

Kalaupun  ternyata pada akhirnya pemerintah bersama dengan DPR meloloskan ketentuan tersebut dan diundangkan dalam lembaran negara, pertanyaannya: bagaimana harus menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan?

Karena secara materiil masuk dalam kategori nebis in idem karena sudah pernah dinyatakan batal oleh MK. Kalaupun tidak dilakukan uji materiil bagaimana dengan status ketentuan tersebut, sementara secara hakiki ketentuan tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK?***

Maxsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer