Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Menurut Zamakhsyari Dhofir, elemen pokok pesantren tidak bisa dilepaskan pada 5 komponen utama, yaitu: kyai (tokoh sentral yang tinggal di lingkungan pesantren dan menjadi acuan santri), santri (orang yang menuntut ilmu di pesantren), pondok (tempat menginap peantren), masjid (tempat melaksanakan ibadah), dan kitab kuning (kitab berbahasa Arab tanpa baris).
Kelima elemen tersebut merupakan karakteristik sebuah pesantren. Tatkala salah satu elemen utama tersebut tidak terpenuhi, maka lembaga pendidikan tersebut tidak dapat dikatakan intitusi pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia. Ia lahir dengan bangunan masyarakat yang mengedepankan kepatuhan.
Tidak semua masyarakat di negeri ini memiliki karakteristik yang cocok dengan warna pesantren.
Untuk itu, wajar tatkala tokoh pendidikan di negeri ini membuat berbagai jenis pendidikan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.
Misalkan di Jawa dengan pesantren atau di luar Jawa dengan madrasah, surau, atau sejenisnya.
Belajar dari dimensi ini, terlihat jelas bahwa untuk mendirikan sebuah jenis lembaga pendidikan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana pendidikan tersebut dilaksanakan.
Meskipun pada era awal eksistensi pesantren sebagai lembaga pencetak ulama, tafaquh fi al-din, dan pembentukan akhlaq al-karimah, namun pada dekade 80-an, pesantren telah mengalami pergeseran orientasi.
Di antara pergeseran yang dimaksud adalah: pertama, kyai tidak lagi menjadi tokoh sentral dan satu-satunya sumber belajar. Kondisi ini disebabkan karena semakin beragamnya sumber belajar yang telah dikenal di dunia pesantren.
Eksistensi kyai tidak tumbuh dari pengakuan kolektif masyarakat atas ke-wara’-an dan keluasan ilmunya di bidang agama, akan tetapi sebutan otomatis karena memimpin pesantren.
Apatahlagi –lebih parah—tatkala kyai tidak lagi memainkan fungsinya dan tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren.
Akibatnya, acuan santri bergeser pada acuan yang mereka asumsikan. Proses seseorang menjadi kyai mengalami proses pembentukan karanter yang berlangsung lama. Ianya bukan terjadi secara instan. Eksistensinya muncul dai pengakuan masyarakat, bukan memproklamirkan diri.
Kedua, sebagian pesantren menyelenggarakan jenis pendidikan formal yang secara perlahan telah “menyita” muatan pesantren.
Seyogyanya, langkah yang perlu dipikirkan dan diambil adalah dengan menambah waktu pembelajaran, sehingga proses pembelajaran modern yang diperkenalkan tidak menghilangkan nilai substansi pesantren.
Ketiga, pergeseran motivasi santri. Pada era awal, motivasi adalah pendalaman ajaran Islam menjadi orientasi ijazah yang mengantarkan pada pekerjaan (pegawai negeri).
Keempat, pergeseran pesantren sebagai lembaga yang menanamkan kesederhanaan menjadi lembaga simbol kemodernan dan prestisius.
Kelima, pergeseran kepeduliaan masyarakat terhadap pesantran dari kepedulian kolektif menjadi sebatas formalitas. Di Jawa, pada umumnya persoalan ini tidak mengalami pergeseran berarti.
Akan tetapi di luar Jawa, pergeseran ini sangat terlihat. Adapun indikasi yang terlihat adalah semakin rendahnya masyarakat yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan pesantren.
Akibatnya, pengembangan pesantren sepenuhnya menjadi milik dan tanggungjawab pengelola, bukan masyarakat. Padahal, pesantren lahir dari masyarakat dan perlu memperoleh kepedulian masyarakat.
Keenam, asumsi yang menempatkan dan menganggap pesantren sebagai alternatif tempat “pelarian” dan “bengkel” memperbaiki akhlak peserta didik. Dengan anggapan ini, pesantren tidak menjadi institusi pendidikan pilihan utama, akan tetapi sebatas pilihan sekunder.
Dalam upaya menjembatani dan menjawab pergeseran nilai tersebut, maka sudah saatnya institusi pesantren –khususnya di Riau— untuk melakukan revitalisasi –tanpa menghilangkan orisinalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan tafaqquh fi al-din— dan terobosan strategis.
Di antara tawaran yang perlu dilakukan adalah: pertama, memformat model pesantren yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Melayu.
Mungkin pesantren yang dibangun lebih cenderung pada pola madrasah, bukan pola pesantren yang dikembangkan di Jawa yang didukung oleh karakterisktik masyarakatnya.
Sebab, dalam lintas sejarah pendidikan yang dikembangkan masyarakat Melayu adalah madrasah.
Kedua, memfungsikan tugas dan sosok kyai sebagai tokoh sentral yang dapat dipedomani dalam setiap kata dan langkah, baik internal pesantren maupun eksternal kemasyarakatan.
Proses mempersiapkan tumbuhnya sosok kyai kharismatik merupakan proses panjang dan terbentuk secara alami. Ketiga, revitalisasi lembaga; menciptakan lembaga pendidikan Islam yang anggun dan modern dengan menekankan pada tujuan lembaga, bukan profit oriented.
Keempat, revitalisasi kurikulum; memformulasi kurikulum yang dinamis dengan mempertimbangkan kebutuhan stake holder dan perkembangan peradaban masa depan.
Dengan upaya ini, pesantren akan mampu menjadi lembaga pendidikan yang subyek yang menciptakan budaya, bukan sekadar obyek dan sekadar pemakai budaya.
Pesantren sudah saatnya tidak hanya sekadar membekali peserta didik dengan seperangkat ilmu, akan tetapi juga dengan seperangkat keterampilan yang berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikan.
Kelima, revitalisasi administrasi dan sarana pembelajaran secara profesional, dinamis, dan modern. Keenam, revitalisasi ruang lingkup garapan pesantren yang tidak hanya melaksanakan proses belajar mengajar keislaman secara formal, akan tetapi melakukan pembinaan keummatan –dalam berbagai aspek— secara non formal.
Di antara upaya yang perlu dilakukan adalah menjadi pusat ekonomi kerakyatan, kesehatan, penyuluhan keagamaan, dan sebagainya. Ketujuh, revitalisasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidik, baik melalui jalur formal maupun non-formal.
Revitaliasi tersebut harus mencakup sumber daya intelektual, kepribadian, dan moral.
Tatkala konsep di atas dapat dipenuhi, maka eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan akan memperoleh elan vital-nya.
Akan tetapi, bila tidak diformat secara profesional, maka eksistensinya akan jalan di tempat sekadar terlaksananya kegiatan rutinitas belaka.
Semoga ke depan, keberadaan pesntren sebagai lembaga pendidikan alternatif akan dapat memainkan perannya secara maksimal, terutama dalam menjawab tuntutan masayarakat yang sangat tinggi atas keberadaannya. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Syamsul Nizar Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI Al-Kautsar Bengkalis.
Kelima elemen tersebut merupakan karakteristik sebuah pesantren. Tatkala salah satu elemen utama tersebut tidak terpenuhi, maka lembaga pendidikan tersebut tidak dapat dikatakan intitusi pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia. Ia lahir dengan bangunan masyarakat yang mengedepankan kepatuhan.
Tidak semua masyarakat di negeri ini memiliki karakteristik yang cocok dengan warna pesantren.
Untuk itu, wajar tatkala tokoh pendidikan di negeri ini membuat berbagai jenis pendidikan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.
Misalkan di Jawa dengan pesantren atau di luar Jawa dengan madrasah, surau, atau sejenisnya.
Belajar dari dimensi ini, terlihat jelas bahwa untuk mendirikan sebuah jenis lembaga pendidikan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana pendidikan tersebut dilaksanakan.
Meskipun pada era awal eksistensi pesantren sebagai lembaga pencetak ulama, tafaquh fi al-din, dan pembentukan akhlaq al-karimah, namun pada dekade 80-an, pesantren telah mengalami pergeseran orientasi.
Di antara pergeseran yang dimaksud adalah: pertama, kyai tidak lagi menjadi tokoh sentral dan satu-satunya sumber belajar. Kondisi ini disebabkan karena semakin beragamnya sumber belajar yang telah dikenal di dunia pesantren.
Eksistensi kyai tidak tumbuh dari pengakuan kolektif masyarakat atas ke-wara’-an dan keluasan ilmunya di bidang agama, akan tetapi sebutan otomatis karena memimpin pesantren.
Apatahlagi –lebih parah—tatkala kyai tidak lagi memainkan fungsinya dan tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren.
Akibatnya, acuan santri bergeser pada acuan yang mereka asumsikan. Proses seseorang menjadi kyai mengalami proses pembentukan karanter yang berlangsung lama. Ianya bukan terjadi secara instan. Eksistensinya muncul dai pengakuan masyarakat, bukan memproklamirkan diri.
Kedua, sebagian pesantren menyelenggarakan jenis pendidikan formal yang secara perlahan telah “menyita” muatan pesantren.
Seyogyanya, langkah yang perlu dipikirkan dan diambil adalah dengan menambah waktu pembelajaran, sehingga proses pembelajaran modern yang diperkenalkan tidak menghilangkan nilai substansi pesantren.
Ketiga, pergeseran motivasi santri. Pada era awal, motivasi adalah pendalaman ajaran Islam menjadi orientasi ijazah yang mengantarkan pada pekerjaan (pegawai negeri).
Keempat, pergeseran pesantren sebagai lembaga yang menanamkan kesederhanaan menjadi lembaga simbol kemodernan dan prestisius.
Kelima, pergeseran kepeduliaan masyarakat terhadap pesantran dari kepedulian kolektif menjadi sebatas formalitas. Di Jawa, pada umumnya persoalan ini tidak mengalami pergeseran berarti.
Akan tetapi di luar Jawa, pergeseran ini sangat terlihat. Adapun indikasi yang terlihat adalah semakin rendahnya masyarakat yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan pesantren.
Akibatnya, pengembangan pesantren sepenuhnya menjadi milik dan tanggungjawab pengelola, bukan masyarakat. Padahal, pesantren lahir dari masyarakat dan perlu memperoleh kepedulian masyarakat.
Keenam, asumsi yang menempatkan dan menganggap pesantren sebagai alternatif tempat “pelarian” dan “bengkel” memperbaiki akhlak peserta didik. Dengan anggapan ini, pesantren tidak menjadi institusi pendidikan pilihan utama, akan tetapi sebatas pilihan sekunder.
Dalam upaya menjembatani dan menjawab pergeseran nilai tersebut, maka sudah saatnya institusi pesantren –khususnya di Riau— untuk melakukan revitalisasi –tanpa menghilangkan orisinalitas pesantren sebagai lembaga pendidikan tafaqquh fi al-din— dan terobosan strategis.
Di antara tawaran yang perlu dilakukan adalah: pertama, memformat model pesantren yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Melayu.
Mungkin pesantren yang dibangun lebih cenderung pada pola madrasah, bukan pola pesantren yang dikembangkan di Jawa yang didukung oleh karakterisktik masyarakatnya.
Sebab, dalam lintas sejarah pendidikan yang dikembangkan masyarakat Melayu adalah madrasah.
Kedua, memfungsikan tugas dan sosok kyai sebagai tokoh sentral yang dapat dipedomani dalam setiap kata dan langkah, baik internal pesantren maupun eksternal kemasyarakatan.
Proses mempersiapkan tumbuhnya sosok kyai kharismatik merupakan proses panjang dan terbentuk secara alami. Ketiga, revitalisasi lembaga; menciptakan lembaga pendidikan Islam yang anggun dan modern dengan menekankan pada tujuan lembaga, bukan profit oriented.
Keempat, revitalisasi kurikulum; memformulasi kurikulum yang dinamis dengan mempertimbangkan kebutuhan stake holder dan perkembangan peradaban masa depan.
Dengan upaya ini, pesantren akan mampu menjadi lembaga pendidikan yang subyek yang menciptakan budaya, bukan sekadar obyek dan sekadar pemakai budaya.
Pesantren sudah saatnya tidak hanya sekadar membekali peserta didik dengan seperangkat ilmu, akan tetapi juga dengan seperangkat keterampilan yang berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikan.
Kelima, revitalisasi administrasi dan sarana pembelajaran secara profesional, dinamis, dan modern. Keenam, revitalisasi ruang lingkup garapan pesantren yang tidak hanya melaksanakan proses belajar mengajar keislaman secara formal, akan tetapi melakukan pembinaan keummatan –dalam berbagai aspek— secara non formal.
Di antara upaya yang perlu dilakukan adalah menjadi pusat ekonomi kerakyatan, kesehatan, penyuluhan keagamaan, dan sebagainya. Ketujuh, revitalisasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidik, baik melalui jalur formal maupun non-formal.
Revitaliasi tersebut harus mencakup sumber daya intelektual, kepribadian, dan moral.
Tatkala konsep di atas dapat dipenuhi, maka eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan akan memperoleh elan vital-nya.
Akan tetapi, bila tidak diformat secara profesional, maka eksistensinya akan jalan di tempat sekadar terlaksananya kegiatan rutinitas belaka.
Semoga ke depan, keberadaan pesntren sebagai lembaga pendidikan alternatif akan dapat memainkan perannya secara maksimal, terutama dalam menjawab tuntutan masayarakat yang sangat tinggi atas keberadaannya. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Syamsul Nizar Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI Al-Kautsar Bengkalis.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

