Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Rebutan penanganan kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator pembuatan SIM 2011 di Korlantas (Korps Lalu Lintas) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri seharusnya tidak perlu terjadi.
Sebab, sesuai dengan perundang undangan maupun MoU antara dua lembaga penegak hukum itu, sudah jelas bahwa KPK lebih berwenang menangani kasus korupsi dengan nilai di atas Rp1 miliar.
Bahkan, sesuai pasal 50 ayat 3 dan 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga pimpinan Abraham Samad itu berhak mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian.
Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa Polri terkesan begitu ngotot ingin menangani kasus dengan tersangka utama mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo dan dua anak buahnya tersebut.
Penggeledahan Markas Korlantas oleh KPK beberapa hari lalu menjadi pukulan telak bagi Mabes Polri. Saat jajaran kepolisian giat melakukan pencitraan untuk mereformasi diri, internal korps Bhayangkara justru diobok-obok.
KPK mengungkap borok kepolisian di bidang kasus korupsi.
Yang memprihatinkan lagi, kepolisian terkesan menghalang-halangi penggeledahan oleh KPK. Kini, publik pun mempertanyakan keseriusan kepolisian dalam mereformasi diri tersebut.
Reformasi di tubuh kepolisian sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Temanya, reformasi menuju Polri yang profesional, bermoral, dan modern.
Objek reformasi mencakup aspek struktural (organisasi), instrumental (perlengkapan tugas), dan kultural (budaya kepolisian). Target reformasi kepolisian sejalan dengan reformasi birokrasi.
Yakni, penerapan secara utuh konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ini karena polisi merupakan bagian dari aparatur negara.
Dalam konteks good governance, sudah sewajarnya kepolisian mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Caranya, menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, tata hukum, dan demokratik.
Reformasi struktural dan instrumental sudah berjalan on the track. Organisasi di tubuh kepolisian makin hari makin efektif. Demikian juga reformasi instrumental.
Namun, meledaknya kasus Korlantas, membuat kepolisian masih dihantui praktik korupsi. Entah itu bermodus penggelembungan anggaran, pungli, penyalahgunaan wewenang, hingga nepotisme.
Kita tidak mau kasus Korlantas menjadi fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus besar selain kasus Korlantas di kepolisian. Kita berharap, cukup kasus rekening gendut jenderal polisi (temuan PPATK) yang mengendap. Jangan lagi ada kasus korupsi lain yang memperpuruk citra kepolisian.
Kasus Korlantas adalah indikasi bahwa kepolisian gagal melaksanakan reformasi kultur. Sikap menutup diri, enggan bekerja sama, dan ingin menangani sendiri kasus, merupakan sinyalemen bahwa kepolisian belum kaffah mempraktikkan budaya kepolisian modern.
Kasus Korlantas harus menjadi momentum perubahan besar di tubuh kepolisian. Presiden dan DPR juga bisa mendorong sekaligus mengkaji ulang status kelembagaan, membersihkan personel Polri dari polisi nakal, memperkuat Kompolnas, dan mendorong pembentukan hakim komisaris.
Dan, bagi publik, jangan bosan mengkritik polisi! Semoga. ***
Sebab, sesuai dengan perundang undangan maupun MoU antara dua lembaga penegak hukum itu, sudah jelas bahwa KPK lebih berwenang menangani kasus korupsi dengan nilai di atas Rp1 miliar.
Bahkan, sesuai pasal 50 ayat 3 dan 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga pimpinan Abraham Samad itu berhak mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian.
Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa Polri terkesan begitu ngotot ingin menangani kasus dengan tersangka utama mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo dan dua anak buahnya tersebut.
Penggeledahan Markas Korlantas oleh KPK beberapa hari lalu menjadi pukulan telak bagi Mabes Polri. Saat jajaran kepolisian giat melakukan pencitraan untuk mereformasi diri, internal korps Bhayangkara justru diobok-obok.
KPK mengungkap borok kepolisian di bidang kasus korupsi.
Yang memprihatinkan lagi, kepolisian terkesan menghalang-halangi penggeledahan oleh KPK. Kini, publik pun mempertanyakan keseriusan kepolisian dalam mereformasi diri tersebut.
Reformasi di tubuh kepolisian sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Temanya, reformasi menuju Polri yang profesional, bermoral, dan modern.
Objek reformasi mencakup aspek struktural (organisasi), instrumental (perlengkapan tugas), dan kultural (budaya kepolisian). Target reformasi kepolisian sejalan dengan reformasi birokrasi.
Yakni, penerapan secara utuh konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ini karena polisi merupakan bagian dari aparatur negara.
Dalam konteks good governance, sudah sewajarnya kepolisian mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Caranya, menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, tata hukum, dan demokratik.
Reformasi struktural dan instrumental sudah berjalan on the track. Organisasi di tubuh kepolisian makin hari makin efektif. Demikian juga reformasi instrumental.
Namun, meledaknya kasus Korlantas, membuat kepolisian masih dihantui praktik korupsi. Entah itu bermodus penggelembungan anggaran, pungli, penyalahgunaan wewenang, hingga nepotisme.
Kita tidak mau kasus Korlantas menjadi fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus besar selain kasus Korlantas di kepolisian. Kita berharap, cukup kasus rekening gendut jenderal polisi (temuan PPATK) yang mengendap. Jangan lagi ada kasus korupsi lain yang memperpuruk citra kepolisian.
Kasus Korlantas adalah indikasi bahwa kepolisian gagal melaksanakan reformasi kultur. Sikap menutup diri, enggan bekerja sama, dan ingin menangani sendiri kasus, merupakan sinyalemen bahwa kepolisian belum kaffah mempraktikkan budaya kepolisian modern.
Kasus Korlantas harus menjadi momentum perubahan besar di tubuh kepolisian. Presiden dan DPR juga bisa mendorong sekaligus mengkaji ulang status kelembagaan, membersihkan personel Polri dari polisi nakal, memperkuat Kompolnas, dan mendorong pembentukan hakim komisaris.
Dan, bagi publik, jangan bosan mengkritik polisi! Semoga. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

