Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lolosnya Misbakhun Menggugah Century

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Roda kehidupan Misbakhun mulai menggulir naik. Setelah dua tahun bergulat dalam persoalan hukum, dia dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA).

Mekanisme peninjauan kembali (PK) menjadi pemulih nama baiknya. Meski menang secara hukum, roda kehidupannya tak bisa lagi menggembalikan dirinya menjadi anggota DPR.

Begitulah hukum. Meski sudah menang, pada hakikatnya perjuangan melelahkan menuju kemenangan itu sudah menimbulkan kerusakan. Damaged has been done.

Betapa pun instrumen hukum seperti hukum prosedural dan KUHAP sudah berusaha melindungi hak asasi orang-orang yang disangka atau didakwa atau dipidana, tetap saja tak sempurna.

Waktu tak bisa bergulir ke belakang. Misbakhun mungkin akan terus berjuang untuk memulihkan hak-haknya, termasuk –siapa tahu ini serius– ke Komisi HAM PBB untuk individual complaint alias aduan perseorangan. Itu baik juga.

Siapa tahu nanti hasilnya menjadi pengayaan hukum kita agar lebih cermat dalam menyelenggarakan hukum.

Kita melihat, sebenarnya kasus Misbakhun ini terkait dengan silang sengkarut soal hukum dan politik kasus Bank Century. Akan halnya Misbakhun diproses duluan, itulah “politik”.

Yang melaporkan dia adalah staf khusus presiden bidang bencana, yakni Andi Arief. Polri dan Kejagung, yang berada di bawah presiden, langsung memproses kasus tersebut dengan cepat. Sigap.

Setelah pertempuran hukum, inilah hasilnya. Misbakhun yang dulu merupakan inisiator angket Century kini telah “terpulihkan nama baiknya”. Namun, posisinya di DPR telah digantikan Muhammad Firdaus karena Misbakhun sudah di-recall.

 Ada baiknya sekarang kita kembali berfokus ke kasus Century. Kasus Misbakhun adalah pinggiran kasus besar itu. Sebaiknya KPK bertindak cepat. Sidang paripurna DPR telah memutuskan kasus tersebut layak ditin­daklanjuti secara hukum.

 Untuk pengingat, dalam voting di DPR, 3 Maret 2010, DPR memutuskan: Merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK sesuai kewenangannya.

DPR juga menyebutkan, selain kesalahan manajemen Bank Century: Kasus Bank Century merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal, dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian FPJP dan PMS yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Itulah “kebenaran politik” yang ditemukan DPR. Tentu saja, KPK (sebenarnya juga Polri dan Kejagung) harus berupaya menemukan “kebenaran hukum” terkait dengan kasus tersebut.

Sebaiknya pengusutan kasus Century itu melangkah dari pinggiran ke inti. Tegaskanlah kebenaran hukum, Pak Abraham Samad dkk, sekalipun itu pahit adanya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer