Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selesaikan Sengketa KPK-Polri di MK

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kasus rebutan kewenangan menyidik kasus korupsi pengadaan driving simulator Korlantas Polri belum menemukan titik terang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri belum sepakat atas kelanjutan penanganan kasus tersebut meski Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad sudah “didamaikan” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat buka puasa bersama di Mabes Polri, Rabu (8/8) lalu.

 Dalam beberapa kesempatan, SBY memang menolak bertindak lebih jauh, apalagi mengintervensi sengketa kewenangan penyidikan kasus Korlantas. Sejumlah kalangan juga telah memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Ada dua pilihan jalan keluar. Selain menyelesaikan berdasar kesepakatan, kasus rebutan itu bisa diajukan dalam sidang sengketa antarlembaga negara di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Mahfud MD pun menyatakan siap menyidangkan sengketa kewenangan antara KPK dan Polri tersebut.

Rebutan penanganan perkara itu perlu segera diselesaikan. Sebab, jika tetap saling menang sendiri, hal tersebut bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum.

Tidak hanya untuk Mabes Polri maupun KPK, tetapi untuk masa depan penegakan hukum. Polemik itu akan membuang-buang tenaga dan pikiran.

Dua institusi itu lebih baik bersepakat mencari jalan keluar, lalu melanjutkan kembali penyelesaian kasus-kasus korupsi lainnya.

Jika mengacu pada ilmu hukum dan hukum positif, sebenarnya mekanisme penyelesaian kasus tersebut sudah jelas.

Tinggal baca aturan perundang-undangan, persoalan beres. Namun, lebih jauh lagi, rebutan penanganan kasus itu sebenarnya tidak lagi menyangkut masalah hukum an sich, tetapi juga berkaitan dengan politik antarlembaga penegak hukum.

Nanti terungkap siapa paling superior dalam penanganan kasus korupsi, apakah KPK atau Mabes Polri.

Sebagai solusi, ada baiknya kita dengar pendapat para ahli hukum yang mengusulkan penyelesaian lewat jalur meja hijau. MK menjadi tumpuan terakhir. Setidaknya, kita harus belajar pada penyelesaian kasus “Cicak lawan Buaya I” melalui sidang putusan uji materi pasal 32 ayat 1 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Saat itu sidang MK menjadi solusi setelah terjadi kebuntuan. Bayangkan, konflik KPK versus Polri sampai mengharuskan dua pimpinan KPK,  Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, menjadi tahanan polisi terkait dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang penanganan kasus korupsi SKRT di Kemenhut. Kasus tersebut belakangan dihentikan karena tidak cukup bukti.

Kini kuncinya memang ada di tangan MK. Itu terjadi setelah sejumlah advokat mendaftarkan uji materi pasal 50 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Meski dianggap bentuk dukungan kepada KPK, uji materi tersebut setidaknya menjadi pintu bagi penyelesaian rebutan penanganan kasus Korlantas.

Hakim konstitusi wajib menyidangkan uji materi tersebut dengan seadil-adilnya. MK harus mampu menyelami keadilan masyarakat dalam memutus sengketa kewenangan penyidikan tersebut.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer