Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BUMD (Bukan) Perusahaan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
JIka kita amati perjalanan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terkesan sangat lamban bahkan semakin hari semakin menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengarah pada kebangkrutan.

Ada apa sebenarnya dengan pengelolaan BUMD? Haruskah BUMD yang tidak sehat di bubarkan atau di merjer dengan BUMD lain yang sehat.

Ironisnya lagi, meskipun sudah banyak kasus tentang gagalnya pengelolaan BUMD, namun pemerintah  terus menggesa mendirikan BUMD.  

Ada dua kemungkinan mengapa pemerintah  begitu antusias mendirikan BUMD. Pertama, Pemerintah masih menjadikan BUMD sebagai  tumpuan dan harapan dalam mempercepat proses pembangunan didaerahnya.  

Kedua, BUMD sebagai alat politik praktis bagi pemerintah atas janji politik yang telah diikrarkan pada saat pencalonan sebagai kepala daerah. Jika alternatif kedua yang menjadi alasan pemerintah mendirikan BUMD, maka sampai kapanpun BUMD tetap akan dirundung banyak masalah.

Bidang Usaha yang Layak
Mengutip pendapat Riant Nugroho, alasan didirikannya BUMD adalah: karena  alasan ekonomis, alasan strategis, alasan politis dan alasan budget.  

Alasan ekonomis didirikannya BUMD adalah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan  sumberdaya daerah, memberikan pelayanan masyarakat, dan mencari keuntungan atau profit motive.

Sedangkan alasan strategis didirikannya BUMD adalah melayani kepentingan publik,  di mana  masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun karena ekternalitasnya sangat besar dan luas.  

Alasan politik, adalah mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politik bagi pemerintah daerah. Alasan  ini biasanya jarang dikemukakan secara formal. Selanjutnya, alasan budget, bahwa pemerintah daerah perlu mempunyai sumber pendapatan lain di luar pajak dan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mendukung anggaran belanja dan pembangunan daerah.

Berdasar alasan tersebut, maka idealnya  bidang usaha yang dikelola BUMD diarahkan pada upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja.

Bidang usaha yang bisa digarap BUMD seharusnya  dikelompokkan atas : BUMD yang berfokus pada profit,( BUMD perbankan, property, air minum dan lainnya). BUMD yang berfokus pada pelayanan public,( seperti rumah sakit dan transportasi umum), dan BUMD perintisan yang fokus pada investasi baru yang tidak mungkin dikerjakan swasta.

Misalnya pengelolaan sampah , proyek untuk penanggulangan banjir dan lainnya. Pertanyaannya sudahkan pemerintah melakukan strategi pemilahan dalam rangka pendirian dan sekaligus penyehatan BUMD ? semoga sudah, dan jika belum tentunya tidak ada kata terlambat. Jangan mengambil bidang usaha yang mematikan bidang usaha kecil yang sudah di kelola masyarakat.

Praktik Perusahaan Alibaba
Maksud dan tujuan didirikannya BUMD sangatlah mulia, namun mengapa  banyak  BUMD yang bermasalah,  padahal proses dan prosedur pembentukannya sudah melalui pengkajian  yang mendalam, bahkan melibatkan tenaga profesional dan praktisi bisnis yang handal.

Modal dan fasilitas usahapun sudah disediakan pemerintah, pengelolanya juga direkrut melalui proses fit and proper test  yang sangat ketat. Namun mengapa BUMD tetap bermasalah? Ada indikasi BUMD melakukan praktek sebagai perusahaan Alibaba (semoga tidak).

 Perusahaan Alibaba dapat digambarkan sebagai sebuah perusahaan milik Ali  (pribumi) dan Baba (etnis Cina).

Sebagai warga negara pribumi tulen, Ali  memiliki banyak jaringan yang bisa merambah ke mana-mana mencari proyek, tetapi Ali tidak  memiliki keahlian untuk berbisnis, sehingga kerja Ali  sebagai makelar proyek.  

Praktik perusahaan Alibaba ini sebagai penyebab lemahnya iklim usaha di negeri kita, di mana kita diperalat, diperdaya, oleh pihak lain yang lebih kuat.

Yang lebih fatal lagi mereka tidak memiliki perusahaan yang sesungguhnya, melainkan membeli lisensi sumber dana dan jaringan bisnis yang intensif. Fenomena kolaborasi itulah yang disebut dengan istilah perusahaan Alibaba.

Ali  sebagai pribumi bertugas memperoleh lisensi sedangkan Baba (Cina), selaku penyedia modal dan keahlian usahanya. Kalaulah ada BUMD yang menjalankan usahanya seperti perusahaan Alibaba, maka hal inilah yang merusak tatanan perekonimian di negeri kita. Sudah saatnya BUMD harus dikelola oleh orang-orang profesional yang mengerti bisnis dan mengerti maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Selain praktik perusahaan Alibaba, gagalnya pengelolaan BUMD  bisa disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut:

 Pertama, dalam menetapkan core bisnis/bisnis inti mengabaikan visi dan misi dari pendirian BUMD. Alasan pendirian BUMD adalah untuk memberikan pelayanan publik yang tidak dapat diberikan oleh lembaga usaha yang dimiliki masyarakat.

Artinya dari aspek  ekonomi,  Alasan didirikannya BUMD adalah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan  sumber daya daerah.

Dalam kenyataannya banyak BUMD yang didirikan tidak mempertimbangkan aspek kelayakan  ekonomi, sehingga BUMD sulit untuk berkembang dan bertahan hidup. Bisnis inti yang layak untuk  dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerah.

Kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia pengelola. Banyak BUMD dikelola oleh  orang-orang yang pintar teori  tetapi lemah dalam implementasi bisnis.

Syaraf takutnya lebih dominan dibanding dengan keberanian untuk menanggung risiko dalam bisnis. Akibatnya mereka yang memegang  tampuk kepemimpinan BUMD tak ubahnya seperti mengelola toko yang sehari-hari hanya menunggu orang datang untuk membeli.

Kapan BUMD ini akan maju jika dikelola oleh orang-orang yang tidak paham dengan misi pendirian BUMD.   

Ketiga, struktur organisasi terlalu gemuk. Hal tersebut bisa terlihat dari jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan kinerja usaha. Ditambah lagi dengan perilaku  pegawai BUMD yang menempatkan posisi dirinya sebagaimana layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemahaman mereka bahwa BUMD merupakan anak kandung pemerintah, sehingga model kerjanya seperti pegawai pemerintah. Belum lagi  tuntutan gaji dan fasilitas untuk  direktur relatif sangat besar.

Keempat, adanya campur tangan politis dalam aktivitas perusahaan. Hampir semua jajaran direksi BUMD  tidak memiliki wewenang penuh dalam mengelola bisnisnya, karena adanya hambatan politis dan birokrasi dari stake holder yaitu pemerintah  sebagai pemegang saham. Direktur sering mengalami hambatan dalam menuangkan gagasan inovasi bisnis dari BUMD yang dikelolanya.

Sementara itu ia dituntut untuk mampu menjalankan usahanya secara efisien, efektif, selektif, produktif serta antisipatif  terhadap berbagai perubahan lingkungan yang sering kali terjadi secara tidak terduga.

Kelima, tidak jelasnya payung hukum sebagai sandaran melakukan kegiatan bisnis. Bisnis yang dikelola BUMD sangat banyak,  terlebih lagi pada era globalisasi  sekarang ini peluang bisnis semakin terbuka lebar.

Namun sayangnya BUMD  tidak mempunyai payung hukum yang memadai, sehingga  pengelolaan bisnisnya sering bersifat birokratif administratif  yang berlebihan.

Hal ini justru  pada  tingkat tertentu akan menurunkan kinerja bisnis BUMD. Para pengelola BUMD mengalami kebingungan untuk mengembangkan usahanya terkait  dengan bentuk hukum BUMD.***

Machasin, Dosen Program Pascasarjana Manajemen Fekon Unri.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer