Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Catatan atas Kasus Polri-KPK)
Sudah banyak yang menulis dan menganalisis tentang siapa yang berwenang atau lebih berwenang dalam menangani kasus Korlantas yang saat ini ditangani oleh Kepolisian dan KPK.
Oleh karena itu tulisan ini tidak lagi relevan jika harus melakukan analisis yang sama dari sisi yuridis, tetapi harus lebih diarahkan untuk memaknai secara filosofis, transendental atau membaca yang tersirat, tak lagi yang tersurat tentang mengapa perebutan kasus selalu terjadi dan berulang kali terjadi. Ada apa di balik semua ini?
Lucu dan sangat menggelikan, lembaga-lembaga besar yang dipimpin orang-orang besar di negeri ini berebut kasus seperti anak-anak kecil yang berebut mainan, dan seolah-olah tidak ada lagi kasus lain yang lebih penting untuk diperiksa.
Padahal ada kasus maha besar yang hingga kini tidak tuntas, Century misalnya. Mengapa justru kasus maha besar ini tak diperebutkan? Bukankah bobot populisnya jauh lebih besar?
Benang Kusut Sistem Penyidikan
Kondisi dan realita penyidikan tindak pidana saat ini berhulu dari satu masalah yang sudah lama dikeluhkan kalangan akademis yaitu banyaknya lembaga penyidikan di Indonesia yang dibentuk oleh sistem hukum acara pidana Indonesia baik yang ada dalam KUHAP maupun di luar KUHAP.
Di dalam KUHAP ada tiga plus satu penyidik yang diiperkenalkan yaitu polisi, PPNS dan Kejaksaan untuk tindak pidana khusus walapun sebenarnya bersifat temporer, tapi kemudian seolah dipermanenkan dengan undang-undang lain di luar KUHAP.
Di luar KUHAP masih terdapat pula lembaga lain seperti TNI AL, BNN dan KPK yang juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
Akibatnya adalah dua kemungkinan yaitu adanya satu kasus yang sama-sama ingin diperiksa oleh banyak lembaga penyidik, dan kemungkinan kedua semua lembaga penyidik beranggapan pihak lain akan memeriksa dan memilih tinggal diam.
Karena semua lembaga penyidik berangggapan serupa maka kemungkinan yang terjadi adalah tidak satupun lembaga yang akan memeriksa suatu kasus tertentu.
Sinyalemen itu jauh hari telah disampaikan oleh Minoru Shikita sejak tahun 1982 yang menyatakan bahwa setidaknya akan timbul tiga kerugian dengan banyaknya lembaga penyidik.
Yakni kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing- masing instansi; kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
Makna tersurat yang terbaca dengan jelas oleh publik setidaknya ada dua.
Yang pertama, sangat terkesan institusi kepolisian menonjolkan solidaritas korp yang berlebihan dengan cara mengambil alih sendiri kasus yang melibatkan para perwira tingginya.
Sangat dapat dibaca dengan jelas bahwa ada kekhawatiran jika penyidikan kasus ini dilakukan oleh pihak lain.
Yang kedua, dari sisi KPK, kesan yang muncul di hadapan publik, KPK tengah melakukan serangan balik atas tragedi “Cicak vs Buaya” periode lalu.
Kalaulah benar ini yang ada di dalam hati para pimpinan KPK, apa bedanya KPK dengan Polri yang sama-sama memasukkan unsur solidaritas dalam penegakan hukum?
Kalaulah ini yang terjadi alangkah mengerikannya penegakan hukum di negeri ini. Semangat penegakan hukum tidak lagi dilandasi oleh objektivitas melainkan oleh spirit subjektivitas yang terang-benderang.
Betapa bahaya para penegak hukum kita karena di satu sisi mereka seolah sengaja membidik orang atau institusi tertentu demi menaikkan pamor dan popularitasnya yang bisa juga sangat mungkin sebagai bagian dari strategi menutupi kelemahan kinerjanya.
Di sisi lain ada pula lembaga penegak hukum yang berusaha mati-matian membela korpnya, tidak peduli salah atau benar.
Keliru Menafsirkan
Di balik itu semua, apa yang terjadi antara KPK dengan Polri saat ini memberikan gambaran tersirat kepada publik bahwa hari ini tengah terjadi krisis kepemimpinan nasional, krisis kenegarawanan.
Jika dua anak terus-menerus berkelahi maka sudahlah tentu masalahnya bukan terletak pada wilayah anak-anak lagi tetapi lebih terletak kepada orang tua atau guru si anak.
Kejadian ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru di mana jarang sekali petinggi negara “berkelahi” secara frontal.
Apakah itu berarti semuanya baik-baik saja? Sejarah kemudian menggambarkan bahwa di dalam rezim Orde Baru cukup banyak friksi yang tajam misalnya antara Sudharmono vs Benny Murdani, Wiranto vs Prabowo dan masih banyak lagi yang lainnya.
Di hadapan publik mereka terlihat akur-akur saja. Ini disebabkan kewibawaan seorang Soeharto yang mampu mendudukkan “anak-anaknya” satu meja.
Kini zaman memang sudah berubah. Kekuasaan tidak bertumpu pada presiden seorang karena kita tengah menerapkan prinsip trias politica yang benar. Presiden adalah pimpinan eksekutif yang tidak boleh mencampuri urusan judikatif dan legislatif.
Itulah alasan yang selalu dikemukakan Presiden SBY baik secara langsung maupun melalui stafnya, untuk tidak ikut “mengintervensi” penegakan hukum.
Semua orang tahu bahwa benar presiden tidak boleh mencampuri apalagi sampai mengitervensi penegakan hukum, khususnya dalam sidang pengadilan.
Itulah sebabnya di ruang pengadilan tidak ada gambar presiden dan wakil presiden, yang ada hanya lambang negara burung Garuda Pancasila.
Dan meskipun Kejaksaan dan Kepolisian merupakan bagian dari eksekutif, itu juga tidak berarti bahwa presiden boleh memasuki wilayah teknis penyidikan dan penuntutan.
Namun semua orang juga tahu bahwa Kapolri dan Jaksa Agung sebagaimana yang terjadi di negara manapun di Bumi ini adalah bawahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bahkan termasuk pimpinan KPK yang pengangkatannya atas usul presiden.
Mengitervensi tentu tidak sama dengan menata atau mengatur. Presiden tidak perlu masuk ke wilayah teknis penyidikan, tetapi tentu saja presiden sangat berwenang memanggil para petinggi penegak hukum yang sedang bersilang pendapat.
Namun, hal ini lah sebagaimana kebiasaan presiden kita selama ini tidak lakukan. Presiden lebih memilih wait and see demi menjaga citranya sebagai orang yang baik dan bersih.
Padahal, membiarkan penyakit atau menunda pergi berobat berarti sama saja dengan memelihara penyakit.***
Erdianto Effendi, Kandidat Doktor Hukum Pidana di Unpad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
Sudah banyak yang menulis dan menganalisis tentang siapa yang berwenang atau lebih berwenang dalam menangani kasus Korlantas yang saat ini ditangani oleh Kepolisian dan KPK.
Oleh karena itu tulisan ini tidak lagi relevan jika harus melakukan analisis yang sama dari sisi yuridis, tetapi harus lebih diarahkan untuk memaknai secara filosofis, transendental atau membaca yang tersirat, tak lagi yang tersurat tentang mengapa perebutan kasus selalu terjadi dan berulang kali terjadi. Ada apa di balik semua ini?
Lucu dan sangat menggelikan, lembaga-lembaga besar yang dipimpin orang-orang besar di negeri ini berebut kasus seperti anak-anak kecil yang berebut mainan, dan seolah-olah tidak ada lagi kasus lain yang lebih penting untuk diperiksa.
Padahal ada kasus maha besar yang hingga kini tidak tuntas, Century misalnya. Mengapa justru kasus maha besar ini tak diperebutkan? Bukankah bobot populisnya jauh lebih besar?
Benang Kusut Sistem Penyidikan
Kondisi dan realita penyidikan tindak pidana saat ini berhulu dari satu masalah yang sudah lama dikeluhkan kalangan akademis yaitu banyaknya lembaga penyidikan di Indonesia yang dibentuk oleh sistem hukum acara pidana Indonesia baik yang ada dalam KUHAP maupun di luar KUHAP.
Di dalam KUHAP ada tiga plus satu penyidik yang diiperkenalkan yaitu polisi, PPNS dan Kejaksaan untuk tindak pidana khusus walapun sebenarnya bersifat temporer, tapi kemudian seolah dipermanenkan dengan undang-undang lain di luar KUHAP.
Di luar KUHAP masih terdapat pula lembaga lain seperti TNI AL, BNN dan KPK yang juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
Akibatnya adalah dua kemungkinan yaitu adanya satu kasus yang sama-sama ingin diperiksa oleh banyak lembaga penyidik, dan kemungkinan kedua semua lembaga penyidik beranggapan pihak lain akan memeriksa dan memilih tinggal diam.
Karena semua lembaga penyidik berangggapan serupa maka kemungkinan yang terjadi adalah tidak satupun lembaga yang akan memeriksa suatu kasus tertentu.
Sinyalemen itu jauh hari telah disampaikan oleh Minoru Shikita sejak tahun 1982 yang menyatakan bahwa setidaknya akan timbul tiga kerugian dengan banyaknya lembaga penyidik.
Yakni kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing- masing instansi; kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
Makna tersurat yang terbaca dengan jelas oleh publik setidaknya ada dua.
Yang pertama, sangat terkesan institusi kepolisian menonjolkan solidaritas korp yang berlebihan dengan cara mengambil alih sendiri kasus yang melibatkan para perwira tingginya.
Sangat dapat dibaca dengan jelas bahwa ada kekhawatiran jika penyidikan kasus ini dilakukan oleh pihak lain.
Yang kedua, dari sisi KPK, kesan yang muncul di hadapan publik, KPK tengah melakukan serangan balik atas tragedi “Cicak vs Buaya” periode lalu.
Kalaulah benar ini yang ada di dalam hati para pimpinan KPK, apa bedanya KPK dengan Polri yang sama-sama memasukkan unsur solidaritas dalam penegakan hukum?
Kalaulah ini yang terjadi alangkah mengerikannya penegakan hukum di negeri ini. Semangat penegakan hukum tidak lagi dilandasi oleh objektivitas melainkan oleh spirit subjektivitas yang terang-benderang.
Betapa bahaya para penegak hukum kita karena di satu sisi mereka seolah sengaja membidik orang atau institusi tertentu demi menaikkan pamor dan popularitasnya yang bisa juga sangat mungkin sebagai bagian dari strategi menutupi kelemahan kinerjanya.
Di sisi lain ada pula lembaga penegak hukum yang berusaha mati-matian membela korpnya, tidak peduli salah atau benar.
Keliru Menafsirkan
Di balik itu semua, apa yang terjadi antara KPK dengan Polri saat ini memberikan gambaran tersirat kepada publik bahwa hari ini tengah terjadi krisis kepemimpinan nasional, krisis kenegarawanan.
Jika dua anak terus-menerus berkelahi maka sudahlah tentu masalahnya bukan terletak pada wilayah anak-anak lagi tetapi lebih terletak kepada orang tua atau guru si anak.
Kejadian ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru di mana jarang sekali petinggi negara “berkelahi” secara frontal.
Apakah itu berarti semuanya baik-baik saja? Sejarah kemudian menggambarkan bahwa di dalam rezim Orde Baru cukup banyak friksi yang tajam misalnya antara Sudharmono vs Benny Murdani, Wiranto vs Prabowo dan masih banyak lagi yang lainnya.
Di hadapan publik mereka terlihat akur-akur saja. Ini disebabkan kewibawaan seorang Soeharto yang mampu mendudukkan “anak-anaknya” satu meja.
Kini zaman memang sudah berubah. Kekuasaan tidak bertumpu pada presiden seorang karena kita tengah menerapkan prinsip trias politica yang benar. Presiden adalah pimpinan eksekutif yang tidak boleh mencampuri urusan judikatif dan legislatif.
Itulah alasan yang selalu dikemukakan Presiden SBY baik secara langsung maupun melalui stafnya, untuk tidak ikut “mengintervensi” penegakan hukum.
Semua orang tahu bahwa benar presiden tidak boleh mencampuri apalagi sampai mengitervensi penegakan hukum, khususnya dalam sidang pengadilan.
Itulah sebabnya di ruang pengadilan tidak ada gambar presiden dan wakil presiden, yang ada hanya lambang negara burung Garuda Pancasila.
Dan meskipun Kejaksaan dan Kepolisian merupakan bagian dari eksekutif, itu juga tidak berarti bahwa presiden boleh memasuki wilayah teknis penyidikan dan penuntutan.
Namun semua orang juga tahu bahwa Kapolri dan Jaksa Agung sebagaimana yang terjadi di negara manapun di Bumi ini adalah bawahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bahkan termasuk pimpinan KPK yang pengangkatannya atas usul presiden.
Mengitervensi tentu tidak sama dengan menata atau mengatur. Presiden tidak perlu masuk ke wilayah teknis penyidikan, tetapi tentu saja presiden sangat berwenang memanggil para petinggi penegak hukum yang sedang bersilang pendapat.
Namun, hal ini lah sebagaimana kebiasaan presiden kita selama ini tidak lakukan. Presiden lebih memilih wait and see demi menjaga citranya sebagai orang yang baik dan bersih.
Padahal, membiarkan penyakit atau menunda pergi berobat berarti sama saja dengan memelihara penyakit.***
Erdianto Effendi, Kandidat Doktor Hukum Pidana di Unpad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

