Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji PNS Naik, Apa Timbal Baliknya?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp241 triliun untuk belanja pegawai. Lebih dari 46 persen di antaranya, sekitar Rp112 triliun, digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya.

 Jumlah tersebut naik sepuluh persen dari alokasi gaji tahun lalu sebesar Rp109 triliun, karena tahun depan gaji PNS akan naik sekitar tujuh persen dari tahun ini.

Sisanya, sekitar Rp51 triliun dari belanja pegawai digunakan untuk honorarium, vakasi, lembur, dan sebagainya. Jumlah ini juga meningkat hampir sembilan persen bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu.

Sementara belanja pensiun dan tunjangan kesehatan pensiunan juga meningkat menjadi Rp77 triliun per tahun. Ini artinya meningkat Rp8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, beban untuk belanja pegawai tahun ini meningkat dari 11 persen menjadi 13 persen dari total belanja negara.

Dalam enam tahun terakhir, pemerintah memang terus meningkatkan gaji PNS. Pada 2007, gaji terendah PNS belum menikah adalah Rp1,2 juta per bulan atau setara dengan 214 kilogram beras.

Tahun ini gaji terendah PNS belum menikah telah meningkat menjadi Rp2,25 juta atau setara dengan 455 kilogram beras. Kenaikan terbesar dirasakan PNS guru, yang meningkat dari gaji terendah Rp1,7 juta pada 2007 menjadi Rp2,9 juta per bulan.

Di satu sisi, kita tentu prihatin karena meski akan naik gaji, kenaikan tersebut tidak akan mampu mengejar kenaikan harga-harga akibat inflasi rata-rata lima persen per tahun.

Hal ini belum mempertimbangkan tahun depan kemungkinan diterapkan kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Intinya, kenaikan gaji PNS belum akan memperbaiki daya belinya.

Namun, di sisi lain, kita tentu menuntut perbaikan kinerja dan pelayanan masyarakat meningkat. Meski gaji telah mengalami kenaikan secara gradual, kita masih melihat banyak aparatur negara tidak mempergunakan sebagian besar waktu kerjanya secara maksimal untuk melayani masyarakat.

Entah dengan korupsi waktu kerja, pungutan liar dalam pelayanan umum, hingga pemborosan dan penyalahgunaan uang negara.

Kita juga melihat, renumerasi puluhan triliun yang diberikan masyarakat melalui kutipan pajak untuk memperbaiki taraf hidup aparatur negara tidak mampu meningkatkan kinerja maupun memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat. Kita masih melihat aparat menempatkan rakyat sebagai ”kawula”, bukan ”majikan”.

Tahun ini, seluruh lembaga negara sudah akan menerima remunerasi sebagai bagian dari  ”program reformasi birokrasi”. Ini artinya tahun ini adalah tahun pertaruhan bagi PNS untuk membuktikan bahwa statistik dan premis masyarakat tidak benar.

Bahwa mereka menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi, menempatkan diri sebagai abdi masyarakat dan bukan penguasa yang tengah bertakhta.

Bila tahun ini PNS gagal membuktikan diri, kita harus mendorong revisi undang-undang kepegawaian negara yang mampu mewujudkan harapan masyarakat tanpa iming-iming remunerasi.

Revisi yang akan menjadikan kua­litas pelayanan sebagai tolok ukur reward and punishment. Pangkat dan penghasilan yang lebih baik adalah hak untuk PNS yang bekerja dengan baik, bukan taken for granted karena sudah mengantongi nomor induk pegawai.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer