Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Kamis (23/8) lalu membatalkan 824 Perda di antara total 13.520 Perda yang dikeluarkan sejumlah pemda. Perda tersebut rawan permasalahan.
Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, Perda itu dianggap menghambat iklim investasi.
Alasan terakhir dilatari sejumlah keluhan dari kalangan pengusaha. Mereka mengeluhkan adanya berbagai pungutan, bahkan duplikasi pungutan dengan pajak pemerintah pusat, saat berinvestasi di daerah.
Pemda berdalih bahwa pungutan diperlukan sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada anggaran daerah alias APBD. Upaya tersebut merupakan solusi ketika kondisi APBD seolah “besar pasak daripada tiang” karena dihabiskan untuk pos pengeluaran rutin menggaji pegawai.
Rencana Mendagri itu bukan sekali ini saja. Sebelumnya, Kemendagri pernah membatalkan ratusan Perda untuk diperbaiki oleh pemda yang bersangkutan.
Pembatalan Perda itu tidak disebabkan kewenangan dan isi keseluruhan Perda. Melainkan, ada beberapa pasal, ayat, dan juga konstruksi hukumnya yang salah.
Perda bermasalah selalu muncul setiap tahun. Pemda tak pernah kapok mengeluarkan Perda yang dianggap bermasalah oleh pusat. Sebaliknya, Kemendagri, yang mewakili pemerintah pusat, selalu mengevaluasi dan membatalkan Perda tersebut.
Setiap tahun permasalahan itu selalu berulang. Seolah tidak ada standardisasi penyelesaian agar kasus perda bermasalah tidak terjadi lagi.
Munculnya Perda bermasalah memang tak terlepas dari ekses pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian daerah terlalu euforia saat menerima pendelegasian sebuah kewenangan. Anehnya, permasalahan itu masih terjadi meski otonomi digulirkan sejak 2001. Selama sebelas tahun rasa-rasanya pemerintah pusat belum optimal melaksanakan sosialisasi otonomi daerah.
Atau jangan-jangan memang daerah sengaja menabrak rambu-rambu dalam peraturan perundang-undangan otonomi daerah untuk kepentingan pemasukan keuangan daerah.
Meski demikian, adanya ekses otonomi itu –kalaupun memang ada– ternyata diikuti oleh gagasan pusat untuk memperkuat posisi di daerah melalui peran provinsi.
Gubernur bakal dioptimalkan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tujuannya, mempermudah pengawasan jalannya otonomi daerah di setiap kabupaten dan kota. Jika gagasan tersebut berada dalam bingkai semangat otonomi daerah, harus kita dukung.
Sebaliknya, jika langkah itu dijadikan pijakan awal untuk mengembalikan pemerintah sentralistis sebagaimana era Orde Baru, tentu akan muncul permasalahan baru.
Terlepas dari kecurigaan-kecurigaan itu, ada baiknya kita kembali merenungi makna otonomi daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan pusat ke daerah sebenarnya bertujuan meringkas jalur birokrasi untuk memaksimalkan tugas pelayanan masyarakat.
Tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Kini kita berharap, semoga revisi Perda bermasalah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan yang lain.***
Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, Perda itu dianggap menghambat iklim investasi.
Alasan terakhir dilatari sejumlah keluhan dari kalangan pengusaha. Mereka mengeluhkan adanya berbagai pungutan, bahkan duplikasi pungutan dengan pajak pemerintah pusat, saat berinvestasi di daerah.
Pemda berdalih bahwa pungutan diperlukan sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada anggaran daerah alias APBD. Upaya tersebut merupakan solusi ketika kondisi APBD seolah “besar pasak daripada tiang” karena dihabiskan untuk pos pengeluaran rutin menggaji pegawai.
Rencana Mendagri itu bukan sekali ini saja. Sebelumnya, Kemendagri pernah membatalkan ratusan Perda untuk diperbaiki oleh pemda yang bersangkutan.
Pembatalan Perda itu tidak disebabkan kewenangan dan isi keseluruhan Perda. Melainkan, ada beberapa pasal, ayat, dan juga konstruksi hukumnya yang salah.
Perda bermasalah selalu muncul setiap tahun. Pemda tak pernah kapok mengeluarkan Perda yang dianggap bermasalah oleh pusat. Sebaliknya, Kemendagri, yang mewakili pemerintah pusat, selalu mengevaluasi dan membatalkan Perda tersebut.
Setiap tahun permasalahan itu selalu berulang. Seolah tidak ada standardisasi penyelesaian agar kasus perda bermasalah tidak terjadi lagi.
Munculnya Perda bermasalah memang tak terlepas dari ekses pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian daerah terlalu euforia saat menerima pendelegasian sebuah kewenangan. Anehnya, permasalahan itu masih terjadi meski otonomi digulirkan sejak 2001. Selama sebelas tahun rasa-rasanya pemerintah pusat belum optimal melaksanakan sosialisasi otonomi daerah.
Atau jangan-jangan memang daerah sengaja menabrak rambu-rambu dalam peraturan perundang-undangan otonomi daerah untuk kepentingan pemasukan keuangan daerah.
Meski demikian, adanya ekses otonomi itu –kalaupun memang ada– ternyata diikuti oleh gagasan pusat untuk memperkuat posisi di daerah melalui peran provinsi.
Gubernur bakal dioptimalkan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tujuannya, mempermudah pengawasan jalannya otonomi daerah di setiap kabupaten dan kota. Jika gagasan tersebut berada dalam bingkai semangat otonomi daerah, harus kita dukung.
Sebaliknya, jika langkah itu dijadikan pijakan awal untuk mengembalikan pemerintah sentralistis sebagaimana era Orde Baru, tentu akan muncul permasalahan baru.
Terlepas dari kecurigaan-kecurigaan itu, ada baiknya kita kembali merenungi makna otonomi daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan pusat ke daerah sebenarnya bertujuan meringkas jalur birokrasi untuk memaksimalkan tugas pelayanan masyarakat.
Tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Kini kita berharap, semoga revisi Perda bermasalah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan yang lain.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

