Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sejatinya, konsep mixed used sudah diperkenalkan di negara-negara maju sejak tahun 1920, dalam upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di perkotaan.
Konsep ini terbukti dapat untuk membantu mengatasi masalah kemacetan yang sudah bersifat kompleks di perkotaan. Kini, konsep mixed use telah banyak diadopsi dan diterapkan di berbagai kota yang ada di dunia, dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tahap pembangunan suatu kota.
Filosofi dari konsep ini adalah mengintegrasikan penggunaan suatu lahan, bangunan, kompleks perumahan, kawasan atau lingkungan sekitar yang multifungsi.
Intinya adalah mengonsentrasikan seluruh aktivitas dalam suatu unit kecil, di mana tempat tinggal didesain terletak dalam unit atau kawasan yang sama atau berhampiran dengan tempat kerja, sekolah, rekreasi dan aktivitas penting lainnya.
Konsep ini berupaya untuk meminimalkan individu keluar dari lingkungan internal, yang berarti mengurangi perjalanan ke luar lingkungan sekitar.
Untuk Pekanbaru misalnya, jika bekerja di Panam maka harus mengusahakan dan mendesain tempat tinggal di Panam, menyekolahkan anak-anak di Panam, termasuk berbelanja, berekreasi dan aktivitas penting lainnya juga di Panam.
Dalam konteks ini, warga Panam diusahakan untuk menghabiskaan mayoritas kegiatan di Panam, begitu juga dengan warga lainya didesain untuk semaksimal mungkin tidak keluar dari unit lingkungan tempat tinggal mereka, kecuali untuk urusan-urusan yang sangat penting dan bersifat darurat.
Rasanya, kemacetan di Kota Pekanbaru akan sukar diatasi jika, misalnya, tinggal di Panam tetapi bekerja di Sukajadi, atau tinggal di Tangkerang tapi bekerja di Rumbai dan seterusnya.
Begitu juga dengan sekolah anak-anak yang sebagiannya tidak bersekolah pada unit atau kawasan yang sama atau berhampiran.
Sebab, puncak kemacetan lalu lintas umumnya terjadi ketika jam masuk kantor dan sekolah dan sore hari ketika pulang dari kantor dan sekolah, terutama di pusat kota.
Coba perhatikan, berapa persen para pekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan perusahaan-perusahaan kontraktornya yang tinggal di Rumbai? Begitu juga berapa ramai warga Tangkerang yang bekerja di luar kawasan
Tangkerang? Saling-silang tempat tinggal dan tempat bekerja ini yang ikut memicu bertambah kompleksnya permasalahan kemacetan di perkotaan.
Memang untuk sementara pembangunan jalan layang (fly over) yang baru saja dioperasikan di Pekanbaru dapat untuk mengurangi kemacetan jalan raya, tapi untuk 5 hingga 10 tahu ke depan justru kemungkinan kemacetan akan mengular di pintu masuk dan keluar jalan layang seperti yang telah banyak terjadi di negara-negara lain.
Oleh karena itu, usaha untuk mengatasi permasalahan kemacetan jalan raya harus bersifat komprehensif dan terpadu, dan tidak bisa secara parsial yang bersifat tambal sulam.
Harus diatasi dari seluruh aspek dan sudut yang menjadi penyebab utama kemacetan jalan raya. Di antaranya adalah penerapan konsep mixed-use.
Dalam konsep mixed-used pemusatan kepadatan lalu lintas dipecah dan didistribusikan pada seluruh kawasan kota secara merata. Disadari bahwa untuk merealisasikan konsep ini bukanlah satu hal yang mudah, apalagi bagi kota-kota lama yang tidak dirancang untuk jangka panjang.
Permasalahannya tidak hanya bersifat teknis namun juga melibatkan faktor non-teknis. Perlu komitmen tinggi dari seluruh komponen masyrakat.
Faktor Teknis dan Non-Teknis
Dari faktor teknis, tentu pemerintah harus membangun infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk seluruh kawasan secara merata.
Tidak boleh ada suatu kawasan yang pembangunaannya jauh tertinggal dengan kawasan lainnya, yang kemudian memicu dan menarik orang untuk terkonsentrasi pada kawasan yang lebih maju.
Infrastruktur adalah wilayah domain wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai agen utama pembangunan. Suka ataupun tidak, pemerintah harus menunaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta, LSM, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
Di Pekanbaru contohnya, hingga kini disparitas (kesenjangan) antara bagian utara dan selatan masih terasa mencolok, dimana konsentrasi pembangunan masih terfokus di bagian selatan yang notabene sebagai pusat pemerintahan dan komersial, sementara di bagian utara (Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir) dengan kawasan yang cukup luas pembangunannya masih jauh tertinggal.
Keberadaan PT CPI, juga ternyata tidak mampu mendongkrak pembangunan di bagian utara Kota Pekanbaru.
Sementara faktor non-teknis adalah berkaitan dengan perubahan kultur budaya masyarakat untuk berusaha dan berupaya mencari tempat tinggal pada lokasi yang sama atau berhampiran dengan tempat kerja. Ini juga bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan, karena menyangkut budaya dan perilaku warga masyarakat.
Sementara budaya dan perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, yang berdinamika dan kompleks.
Pemilihan tempat tinggal misalnya, lebih dikalkulasikan dari aspek ekonomi, yakni lebih hemat dan irit.
Begitu juga pengaruh faktor sosial yang meliputi kebiasaan, adat-istiadat dan keyakinan suatu masyarakat dalam memilih tempat tinggal, selain alasan ekonomi.
Dalam hal ini, peran aktif pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan juga insentif kepada warga yang tinggal dalam unit kawasan yang sama akan dapat mempercepat usaha pengwujudan mixed-use dan sekaligus mengurai benang kusut kemacetan lalu lintas di perkotaan.
Bagaimana strategi dan program untuk merealisasikannya? Ini adalah pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kota untuk memikirkan dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan yang dapat untuk dioperasionalkan secara konkret di lapangan.
Lain kota, tentu lain pula cara penanganan dan strategi yang diterapkan. Pemerintah kota dapat memberdayakan secara efektif tenaga ahli dan konsultan kota yang telah digaji dan dibayar, di samping staf resmi yang ada. Bisa juga menjalin bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Konsep ini terbukti dapat untuk membantu mengatasi masalah kemacetan yang sudah bersifat kompleks di perkotaan. Kini, konsep mixed use telah banyak diadopsi dan diterapkan di berbagai kota yang ada di dunia, dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tahap pembangunan suatu kota.
Filosofi dari konsep ini adalah mengintegrasikan penggunaan suatu lahan, bangunan, kompleks perumahan, kawasan atau lingkungan sekitar yang multifungsi.
Intinya adalah mengonsentrasikan seluruh aktivitas dalam suatu unit kecil, di mana tempat tinggal didesain terletak dalam unit atau kawasan yang sama atau berhampiran dengan tempat kerja, sekolah, rekreasi dan aktivitas penting lainnya.
Konsep ini berupaya untuk meminimalkan individu keluar dari lingkungan internal, yang berarti mengurangi perjalanan ke luar lingkungan sekitar.
Untuk Pekanbaru misalnya, jika bekerja di Panam maka harus mengusahakan dan mendesain tempat tinggal di Panam, menyekolahkan anak-anak di Panam, termasuk berbelanja, berekreasi dan aktivitas penting lainnya juga di Panam.
Dalam konteks ini, warga Panam diusahakan untuk menghabiskaan mayoritas kegiatan di Panam, begitu juga dengan warga lainya didesain untuk semaksimal mungkin tidak keluar dari unit lingkungan tempat tinggal mereka, kecuali untuk urusan-urusan yang sangat penting dan bersifat darurat.
Rasanya, kemacetan di Kota Pekanbaru akan sukar diatasi jika, misalnya, tinggal di Panam tetapi bekerja di Sukajadi, atau tinggal di Tangkerang tapi bekerja di Rumbai dan seterusnya.
Begitu juga dengan sekolah anak-anak yang sebagiannya tidak bersekolah pada unit atau kawasan yang sama atau berhampiran.
Sebab, puncak kemacetan lalu lintas umumnya terjadi ketika jam masuk kantor dan sekolah dan sore hari ketika pulang dari kantor dan sekolah, terutama di pusat kota.
Coba perhatikan, berapa persen para pekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan perusahaan-perusahaan kontraktornya yang tinggal di Rumbai? Begitu juga berapa ramai warga Tangkerang yang bekerja di luar kawasan
Tangkerang? Saling-silang tempat tinggal dan tempat bekerja ini yang ikut memicu bertambah kompleksnya permasalahan kemacetan di perkotaan.
Memang untuk sementara pembangunan jalan layang (fly over) yang baru saja dioperasikan di Pekanbaru dapat untuk mengurangi kemacetan jalan raya, tapi untuk 5 hingga 10 tahu ke depan justru kemungkinan kemacetan akan mengular di pintu masuk dan keluar jalan layang seperti yang telah banyak terjadi di negara-negara lain.
Oleh karena itu, usaha untuk mengatasi permasalahan kemacetan jalan raya harus bersifat komprehensif dan terpadu, dan tidak bisa secara parsial yang bersifat tambal sulam.
Harus diatasi dari seluruh aspek dan sudut yang menjadi penyebab utama kemacetan jalan raya. Di antaranya adalah penerapan konsep mixed-use.
Dalam konsep mixed-used pemusatan kepadatan lalu lintas dipecah dan didistribusikan pada seluruh kawasan kota secara merata. Disadari bahwa untuk merealisasikan konsep ini bukanlah satu hal yang mudah, apalagi bagi kota-kota lama yang tidak dirancang untuk jangka panjang.
Permasalahannya tidak hanya bersifat teknis namun juga melibatkan faktor non-teknis. Perlu komitmen tinggi dari seluruh komponen masyrakat.
Faktor Teknis dan Non-Teknis
Dari faktor teknis, tentu pemerintah harus membangun infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk seluruh kawasan secara merata.
Tidak boleh ada suatu kawasan yang pembangunaannya jauh tertinggal dengan kawasan lainnya, yang kemudian memicu dan menarik orang untuk terkonsentrasi pada kawasan yang lebih maju.
Infrastruktur adalah wilayah domain wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai agen utama pembangunan. Suka ataupun tidak, pemerintah harus menunaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta, LSM, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
Di Pekanbaru contohnya, hingga kini disparitas (kesenjangan) antara bagian utara dan selatan masih terasa mencolok, dimana konsentrasi pembangunan masih terfokus di bagian selatan yang notabene sebagai pusat pemerintahan dan komersial, sementara di bagian utara (Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir) dengan kawasan yang cukup luas pembangunannya masih jauh tertinggal.
Keberadaan PT CPI, juga ternyata tidak mampu mendongkrak pembangunan di bagian utara Kota Pekanbaru.
Sementara faktor non-teknis adalah berkaitan dengan perubahan kultur budaya masyarakat untuk berusaha dan berupaya mencari tempat tinggal pada lokasi yang sama atau berhampiran dengan tempat kerja. Ini juga bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan, karena menyangkut budaya dan perilaku warga masyarakat.
Sementara budaya dan perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, yang berdinamika dan kompleks.
Pemilihan tempat tinggal misalnya, lebih dikalkulasikan dari aspek ekonomi, yakni lebih hemat dan irit.
Begitu juga pengaruh faktor sosial yang meliputi kebiasaan, adat-istiadat dan keyakinan suatu masyarakat dalam memilih tempat tinggal, selain alasan ekonomi.
Dalam hal ini, peran aktif pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan juga insentif kepada warga yang tinggal dalam unit kawasan yang sama akan dapat mempercepat usaha pengwujudan mixed-use dan sekaligus mengurai benang kusut kemacetan lalu lintas di perkotaan.
Bagaimana strategi dan program untuk merealisasikannya? Ini adalah pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kota untuk memikirkan dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan yang dapat untuk dioperasionalkan secara konkret di lapangan.
Lain kota, tentu lain pula cara penanganan dan strategi yang diterapkan. Pemerintah kota dapat memberdayakan secara efektif tenaga ahli dan konsultan kota yang telah digaji dan dibayar, di samping staf resmi yang ada. Bisa juga menjalin bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

