Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hampir setiap pekan (periodik) dilakukan penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) yang dipublikasikan dalam salah satu harian ternama di Pekanbaru.
Hasil ini diputuskan melalui rapat tim penetapan harga TBS kelapa sawit (Harga Kesepakatan = Harga Beli TBS oleh Pabrik Kelapa Sawit) diikuti oleh representasi dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi terkait, utusan kelembagaan petani dan perusahaan mitra (perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit penginput data).
Rapat menetapkan indeks K dan harga CPO (Crude Palm Oil), rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman (3-10 tahun) sebagai acuan kegiatan transaksi pembelian TBS kelapa sawit di Provinsi Riau.
Dengan standarisasi harga tersebut diharapkan mekanisme pasar (jual/beli) terhindar dari aksi monopoli atau monopsoni.
Implementasi Harga Kesepakatan Versus Agen
Implementasi harga kesepakatan tersebut jauh dari harapan petani gurem/petani sawit mandiri (sebut saja luas lahan di bawah 10 hektare) sebab aktualnya menjual TBS melalui agen perantara (tengkulak/touke) berdasarkan tonase atau berat janjang estimasi (bunch weight) bukan kategori umur tanaman.
Selain itu, tim penetapan harga belum menetapkan standar harga untuk brondolan (loose fruit) pada hal dalam kondisi panen normal, rasio brondolan dapat mencapai 3 persen.
Permasalahan harga TBS (mekanisme pasar) di tingkat petani cukup sering menjadi topik namun kelembagaan terkaitpun tidak bisa berbuat banyak dan solusi yang ditawarkan umumnya tidak menyentuh substansi permasalahan (keterbatasan petani).
Akhirnya timbul pertanyaan, mata rantai pemasaran komoditi ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Sebab pada kenyataannya, dalam mekanisme pasar ini petani kehilangan bargaining (posisi tawar) karena yang berlaku adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Transaksi (jual/beli) TBS dilakukan berdasarkan berat janjang taksiran (visual) oleh agen (standar Berat Janjang Rata-rata (BJR) < 6 Kg) dengan alasan karena kriteria grading di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ketat.
Akibatnya, petani harus rela melakukan ketek (membrondolkan) dengan rendemen ± 45 persen saja, itupun dengan risiko sebagian busuk agar bisa memberondol.
Produksi TBS (crop performance) dari beberapa varietas unggulan (Topaz, Marihat, Socfindo dll) berbeda-beda sekalipun pada umur yang sama.
Dengan kondisi perawatan yang baik (good conditions) direkomendasikan sudah mulai dipanen pada umur 24-26 bulan namun secara umum BJR pada usia ini masih tergolong < 5 Kg. Artinya, petani perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk mencapai kriteria layak jual.
Harga kesepakatan cenderung antagonis dibandingkan tren produksi dan selisih harga jual ke agen bisa mencapai Rp500/Kg. Jika dibandingkan trend produksi tahunan tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau maka harga kesepakatan cenderung antagonis (berfluktuasi menurun).
Pada kondisi peak crop (panen puncak) kecenderungan harga selalu turun. Walaupun harga kesepakatan normal (stabil) namun selisih harga jual rata-rata di tingkat petani selalu berfluktuasi ± Rp500/Kg.
Tren produksi tahunan ini selalu dimanfaatkan untuk melakukan spekulasi harga. Sulit dibayangkan bagaimana petani bisa bertahan dengan tingginya biaya operasional dan beban potongan harga TBS.
Sebagai illustrasi, biaya (cost to maturity-gambut [peat soil])tahun ke 4 (Tanaman Menghasilkan = TM 1) tidak jauh meleset dari angka Rp4.000.000/ha/tahun atau Rp400-500/Kg TBS (rekomendasi produksi 8-10 ton/ha/tahun).
Bila komponen tersebut ditambah dengan biaya panen (aktual) Rp150-200 per Kg maka total biaya mencapai Rp650-750 per Kg TBS.
Walaupun cost to maturity untuk areal mineral lebih murah dibandingkan areal gambut, namun dengan harga jual hanya Rp830-1.000 per Kg maka margin petani bisa dikalkulasikan tidak rasional lagi.
Harapan fluktuasi produksi TBS berbanding lurus dengan harga kesepakatan, masih bisa direspon melalui manipulasi kultur teknis (agro management input) namun cara ini sulit dilakukan berkelanjutan dan berisiko karena beberapa variabel yang sulit diekspektasikan (harga saprodi, kondisi force majeure dll).
Jual/beli TBS secara cash and carry (timbang dan bayar di tempat) dengan perlakuan grading sepihak. Para agen membeli di lokasi kebun (center point) selalu menggunakan timbangan gantung 100 Kg (manual).
Dengan cara ini, diduga memperoleh keuntungan akibat selisih timbangan (tidak ada yang tahu kalibrasinya). Biasanya grading TBS dilakukan oleh sopir kendaraan dengan kriteria seenaknya (visual/perasaan).
Dalam hal ini petani kehilangan margin akibat ulah agen (baca : versi 1).
Dijual ke ramp (tempat pengumpulan TBS milik agen) akan mendapat potongan 2 kali. Jika TBS dijual ke ramp (diambil oleh agen ke center point) atau diantar sendiri akan mendapat potongan tonase dua (2) kali yakni atas jasa timbangan dan grading (walapun faktanya tidak dilakukan grading).
Dalam hal ini petani kehilangan margin akibat ulah agen (baca : versi 2). Walapun demikian, masih lebih menguntungkan dibandingkan bila menjual ke agen versi 1.
Buah Virescens, yaitu buahnya berwarna hijau waktu muda dan sesudah matang berwarna merah-kuning (orange) tidak laku dengan alasan tidak ada minyak sehingga ditolak oleh PKS.
Padahal berdasarkan referensi dan pembuktian, bahwa jenis kelapa sawit ini adalah unggul merupakan perbanyakan klonal bahan tanaman superior (superior clonal planting materials produced from selective breeding) dengan salah satu karakteristik (dari features tanaman) adalah Oil Extraction Ratio (OER) tinggi.
Petani akhirnya menjual brondolannya dan itupun harus dicampur dengan brondolan jenis yang umum dibudidayakan seperti buah Nigrescens (yaitu buahnya berwarna violet sampai hitam waktu muda dan menjadi merah-kuning [orange] sesudah matang).
Harga brondolan selalu jauh di bawah harga TBS padahal di PKS tujuan seharusnya brondolan segar (freshness) dihargai lebih mahal.
Paradoks Nasib Petani Sawit Gurem/Mandiri
Dengan mekanisme jual/beli TBS seperti sekarang ini ruang gerak agen sungguh berkuasa dan leluasa menekan petani. Petani secara otomatis terkondisikan dalam paradoks “siapa butuh siapa” sebab pada kenyataannya, para agen bisa meraup keuntungan ± 40 persen dengan bermodalkan kendaraan angkut dan DO.
Harga kesepakatan tentu saja tidak ada dalam agenda mereka karena “harga lokal” ditentukan sepihak melalui kolaborasi para agen. Alasan klasik yang sering disampaikan bahwa: harga sudah ditentukan oleh PKS tujuan, biaya transport ke PKS tinggi (faktor jarak tempuh kendaraan), grading di PKS (pinalty system), biaya siluman, susut TBS, dll.
Sungguh alasan yang tidak masuk akal untuk melakukan justifikasi (menurunkan harga) mencapai Rp500/Kg. Sebagai referensi, di perusahan perkebunan kelapa sawit dengan jarak sekitar 21-40 atau kurang 41 kilometer ke PKS maka standar input biaya angkut (budget/kontrak ke pihak ketiga) adalah Rp40-60 atau Rp61-90/Kg. Bisa kita bayangkan besarnya keuntungan agen untuk alasan lainya.
Pada kondisi seperti sekarang (bulan Agustus 2012, kebetulan sedang mulai panen puncak), perlakuan grading oleh agen versi 1 dan 2 sangat berlebihan alias “super ketat” karena hanya BJR lebih dari 6,5 Kg saja yang diterima.
TBS inipun oleh agen hanya dihargai Rp720- 1.000/ Kg sementara harga kesepakatan TBS periode 8-14 Agustus 2012 untuk umur tanaman 6-10 tahun ditetapkan Rp1.411,53-1.603,26.
Bagi petani yang saat ini memiliki tanaman umur kurang 5 tahun tidak mendapatkan apa-apa (kecuali menunggu TBS membusuk atau menjadikannya umpan bubu) namun harus mengeluarkan ekstra biaya panen untuk menghindari risiko kerusakan pokok.
Kita tidak pernah tahu apakah para agen melakukan sortir ulang dan mengklasir TBS berdasarkan berat janjang untuk mendapatan harga jual tertinggi ke PKS sebab kesepakatan harga berdasarkan umur tanaman tentunya identik dengan Berat Janjang sesuai klasifikasi produksi TBS berdasarkan umur tanaman, karena secara kasat mata tidak akan ada yang tahu bahwa TBS tersebut hasil panen dari umur tanaman tertentu.
Jika demikian halnya, berapa rupiah lagi keuntungan yang diperoleh agen?***
Bangun Hutapea, Auditor dan Pekebun Kelapa Sawit.
Hasil ini diputuskan melalui rapat tim penetapan harga TBS kelapa sawit (Harga Kesepakatan = Harga Beli TBS oleh Pabrik Kelapa Sawit) diikuti oleh representasi dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi terkait, utusan kelembagaan petani dan perusahaan mitra (perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit penginput data).
Rapat menetapkan indeks K dan harga CPO (Crude Palm Oil), rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman (3-10 tahun) sebagai acuan kegiatan transaksi pembelian TBS kelapa sawit di Provinsi Riau.
Dengan standarisasi harga tersebut diharapkan mekanisme pasar (jual/beli) terhindar dari aksi monopoli atau monopsoni.
Implementasi Harga Kesepakatan Versus Agen
Implementasi harga kesepakatan tersebut jauh dari harapan petani gurem/petani sawit mandiri (sebut saja luas lahan di bawah 10 hektare) sebab aktualnya menjual TBS melalui agen perantara (tengkulak/touke) berdasarkan tonase atau berat janjang estimasi (bunch weight) bukan kategori umur tanaman.
Selain itu, tim penetapan harga belum menetapkan standar harga untuk brondolan (loose fruit) pada hal dalam kondisi panen normal, rasio brondolan dapat mencapai 3 persen.
Permasalahan harga TBS (mekanisme pasar) di tingkat petani cukup sering menjadi topik namun kelembagaan terkaitpun tidak bisa berbuat banyak dan solusi yang ditawarkan umumnya tidak menyentuh substansi permasalahan (keterbatasan petani).
Akhirnya timbul pertanyaan, mata rantai pemasaran komoditi ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Sebab pada kenyataannya, dalam mekanisme pasar ini petani kehilangan bargaining (posisi tawar) karena yang berlaku adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Transaksi (jual/beli) TBS dilakukan berdasarkan berat janjang taksiran (visual) oleh agen (standar Berat Janjang Rata-rata (BJR) < 6 Kg) dengan alasan karena kriteria grading di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ketat.
Akibatnya, petani harus rela melakukan ketek (membrondolkan) dengan rendemen ± 45 persen saja, itupun dengan risiko sebagian busuk agar bisa memberondol.
Produksi TBS (crop performance) dari beberapa varietas unggulan (Topaz, Marihat, Socfindo dll) berbeda-beda sekalipun pada umur yang sama.
Dengan kondisi perawatan yang baik (good conditions) direkomendasikan sudah mulai dipanen pada umur 24-26 bulan namun secara umum BJR pada usia ini masih tergolong < 5 Kg. Artinya, petani perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk mencapai kriteria layak jual.
Harga kesepakatan cenderung antagonis dibandingkan tren produksi dan selisih harga jual ke agen bisa mencapai Rp500/Kg. Jika dibandingkan trend produksi tahunan tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau maka harga kesepakatan cenderung antagonis (berfluktuasi menurun).
Pada kondisi peak crop (panen puncak) kecenderungan harga selalu turun. Walaupun harga kesepakatan normal (stabil) namun selisih harga jual rata-rata di tingkat petani selalu berfluktuasi ± Rp500/Kg.
Tren produksi tahunan ini selalu dimanfaatkan untuk melakukan spekulasi harga. Sulit dibayangkan bagaimana petani bisa bertahan dengan tingginya biaya operasional dan beban potongan harga TBS.
Sebagai illustrasi, biaya (cost to maturity-gambut [peat soil])tahun ke 4 (Tanaman Menghasilkan = TM 1) tidak jauh meleset dari angka Rp4.000.000/ha/tahun atau Rp400-500/Kg TBS (rekomendasi produksi 8-10 ton/ha/tahun).
Bila komponen tersebut ditambah dengan biaya panen (aktual) Rp150-200 per Kg maka total biaya mencapai Rp650-750 per Kg TBS.
Walaupun cost to maturity untuk areal mineral lebih murah dibandingkan areal gambut, namun dengan harga jual hanya Rp830-1.000 per Kg maka margin petani bisa dikalkulasikan tidak rasional lagi.
Harapan fluktuasi produksi TBS berbanding lurus dengan harga kesepakatan, masih bisa direspon melalui manipulasi kultur teknis (agro management input) namun cara ini sulit dilakukan berkelanjutan dan berisiko karena beberapa variabel yang sulit diekspektasikan (harga saprodi, kondisi force majeure dll).
Jual/beli TBS secara cash and carry (timbang dan bayar di tempat) dengan perlakuan grading sepihak. Para agen membeli di lokasi kebun (center point) selalu menggunakan timbangan gantung 100 Kg (manual).
Dengan cara ini, diduga memperoleh keuntungan akibat selisih timbangan (tidak ada yang tahu kalibrasinya). Biasanya grading TBS dilakukan oleh sopir kendaraan dengan kriteria seenaknya (visual/perasaan).
Dalam hal ini petani kehilangan margin akibat ulah agen (baca : versi 1).
Dijual ke ramp (tempat pengumpulan TBS milik agen) akan mendapat potongan 2 kali. Jika TBS dijual ke ramp (diambil oleh agen ke center point) atau diantar sendiri akan mendapat potongan tonase dua (2) kali yakni atas jasa timbangan dan grading (walapun faktanya tidak dilakukan grading).
Dalam hal ini petani kehilangan margin akibat ulah agen (baca : versi 2). Walapun demikian, masih lebih menguntungkan dibandingkan bila menjual ke agen versi 1.
Buah Virescens, yaitu buahnya berwarna hijau waktu muda dan sesudah matang berwarna merah-kuning (orange) tidak laku dengan alasan tidak ada minyak sehingga ditolak oleh PKS.
Padahal berdasarkan referensi dan pembuktian, bahwa jenis kelapa sawit ini adalah unggul merupakan perbanyakan klonal bahan tanaman superior (superior clonal planting materials produced from selective breeding) dengan salah satu karakteristik (dari features tanaman) adalah Oil Extraction Ratio (OER) tinggi.
Petani akhirnya menjual brondolannya dan itupun harus dicampur dengan brondolan jenis yang umum dibudidayakan seperti buah Nigrescens (yaitu buahnya berwarna violet sampai hitam waktu muda dan menjadi merah-kuning [orange] sesudah matang).
Harga brondolan selalu jauh di bawah harga TBS padahal di PKS tujuan seharusnya brondolan segar (freshness) dihargai lebih mahal.
Paradoks Nasib Petani Sawit Gurem/Mandiri
Dengan mekanisme jual/beli TBS seperti sekarang ini ruang gerak agen sungguh berkuasa dan leluasa menekan petani. Petani secara otomatis terkondisikan dalam paradoks “siapa butuh siapa” sebab pada kenyataannya, para agen bisa meraup keuntungan ± 40 persen dengan bermodalkan kendaraan angkut dan DO.
Harga kesepakatan tentu saja tidak ada dalam agenda mereka karena “harga lokal” ditentukan sepihak melalui kolaborasi para agen. Alasan klasik yang sering disampaikan bahwa: harga sudah ditentukan oleh PKS tujuan, biaya transport ke PKS tinggi (faktor jarak tempuh kendaraan), grading di PKS (pinalty system), biaya siluman, susut TBS, dll.
Sungguh alasan yang tidak masuk akal untuk melakukan justifikasi (menurunkan harga) mencapai Rp500/Kg. Sebagai referensi, di perusahan perkebunan kelapa sawit dengan jarak sekitar 21-40 atau kurang 41 kilometer ke PKS maka standar input biaya angkut (budget/kontrak ke pihak ketiga) adalah Rp40-60 atau Rp61-90/Kg. Bisa kita bayangkan besarnya keuntungan agen untuk alasan lainya.
Pada kondisi seperti sekarang (bulan Agustus 2012, kebetulan sedang mulai panen puncak), perlakuan grading oleh agen versi 1 dan 2 sangat berlebihan alias “super ketat” karena hanya BJR lebih dari 6,5 Kg saja yang diterima.
TBS inipun oleh agen hanya dihargai Rp720- 1.000/ Kg sementara harga kesepakatan TBS periode 8-14 Agustus 2012 untuk umur tanaman 6-10 tahun ditetapkan Rp1.411,53-1.603,26.
Bagi petani yang saat ini memiliki tanaman umur kurang 5 tahun tidak mendapatkan apa-apa (kecuali menunggu TBS membusuk atau menjadikannya umpan bubu) namun harus mengeluarkan ekstra biaya panen untuk menghindari risiko kerusakan pokok.
Kita tidak pernah tahu apakah para agen melakukan sortir ulang dan mengklasir TBS berdasarkan berat janjang untuk mendapatan harga jual tertinggi ke PKS sebab kesepakatan harga berdasarkan umur tanaman tentunya identik dengan Berat Janjang sesuai klasifikasi produksi TBS berdasarkan umur tanaman, karena secara kasat mata tidak akan ada yang tahu bahwa TBS tersebut hasil panen dari umur tanaman tertentu.
Jika demikian halnya, berapa rupiah lagi keuntungan yang diperoleh agen?***
Bangun Hutapea, Auditor dan Pekebun Kelapa Sawit.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

