Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kesadaran perusahaan dalam melaksanakan program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kian tumbuh dan berkembang.
Program CSR ini sangat strategis, karena CSR bukan hanya sekadar kegiatan yang sifatnya charity atau program balas kasihan belaka perusahaan.
Program CSR ini akan diarahkan untuk tumbuh dan berkembang yang sifatnya membangun kebersamaan untuk saling menguntungkan.
Artinya ada pola pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemiskinan di sekitar lingkungan perusahaan berada.
CSR merupakan program perusahaan yang sangat diandalkan dan terus-menerus dijaga kelanjutannya untuk untuk terus berkembang di dalam dunia bisnis.
Praktik CSR ini digunakan perusahaan dalam rangka mengambil peran dan ikut serta menghadapi perkonomian menuju pasar bebas.
Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya APEC, AFTA, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama-sama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat di sekitarya.
Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil (1992), menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic growt) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development).
Dalam prespektif perusahaan, keterlanjutan yang dimaksud adalah merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dari masing-masing stakeholders.
Ada lima elemen sehingga konsep pembangunan yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam menjalankan praktek CSR mencapai sasaran, yakni ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi ke dalam kebijakan (corporate, masyarakat, dan pemerintah, dan mempunyai nilai keuntungan.
Agar pelaksanaan CSR yang di da lamnya terkandung konsep responsibility, penekanan yang signifikan harus diberikan kepada kepentingan-kepentingan stakeholders perusahaan.
Artinya, di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, sedangkan stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar dan pemerintah sebagai regulator.
CSR dapat juga kita sebut sebagai gagasan baru atau strategi baru dalam perusahaan yang berorientasi kepada bisnis yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single botom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja.
Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines.
Di sini bottom lines lainnya selain finansial, adalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).
Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.
Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.
Perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi bagus, mempunyai standar hubungan dan citra yang positif dengan para stakeholders dan selalu mendapat kehormatan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan akan mendapat kemudahan, bantuan-bantuan yang signifikan dan mendapat kenikmatan dalam enam hal, yakni hubungan yang positif dengan pemerintah setempat; hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat; risiko krisis dan ancaman yang relatif kecil; rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal; dan yang terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan.
Ada empat sisi model dari struktur CSR yang menjadi pegangan perusahaan dalam tanggung jawab ekonomis, yaitu berbisnis dan mendapatkan profit. Selain itu, ada tanggung jawab legal, artinya keharusan membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal, dan lain-lain.
Di luar itu ada tanggung jawab ethical atau etis, misalnya perusahaan berlaku fair, tidak membeda-bedakan ras, gender, tidak korupsi, dan hal hal lainnya.
Sementara yang keempat adalah tanggung jawab discretionary, tanggung jawab yang seharusnya tidak harus dilakukan, tapi perusahaan melakukan juga atas kemauan sendiri.
Dalam melakukan praktik CSR, prilaku pengusaha dan sistem perusahaan dalam mengembangkan CSR cukup beragam.
Dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan program CSR sampai kelompok yang menjadikan CSR sebagai nilai inti (core value) dalam menjalankan usahanya (program CSR).
Saya membagi ke dalam empat kelompok perusahaan terkait dalam menjalankan praktik CSR. Yakni kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru dan kelompok hijau.
Dari ke empat kelompok tersebut, kelompok keempat yaitu kelompok hijau yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan program CSR.
Kelompok hijau merupakan kelompok yang sepenuh hati melaksanakan praktik CSR. Mereka telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial (ekuitas).
Karenanya, mereka meyakini, tanpa melaksanakan CSR, mereka tidak memiliki modal yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha mereka.
Mereka sangat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan kesejahteraan karyawannya serta melaksanakan prinsip transparasi dan akuntabilitas. Kelompok ini juga memasukkan CSR sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam model bisnis atas dasar kepercayaan bahwa suatu usaha harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.
Kelompok ini tidak saja mendapat citra positif, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat yang selalu siap membela keberlanjutan usaha kelompok ini, tak mengherankan kelompok hijau diyakini akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan.
Peran Masyarakat dan Pemerintah
Keberadaan dan peran perusahaan tidaklah terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum, serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif akanlah sangat menentukan dalam berkelanjutan hidup perusahaan.
Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi pasar melalui pajak. Pemerintah juga diharapkan untuk berinisiatif membentuk forum stakeholders sebagai wadah kemitraan yang disertai kegiatan dan indikator kinerja yang nyata.
Seperti juga perusahaan yang dituntut untuk melakukan CSR maka pemerintah harus pula memenuhi political accountability terhadap warga negara pemberi mandat.
Saat ini terdapat pro dan kontra jika pemerintah daerah kurang berfungsi dan mendorong perusahaan terutama dalam industri ekstraktif menjadi quasi goverment.
Di satu pihak, hal ini akan menurunkan kewibawaan dan peran pemerintah, namun di lain pihak hal ini merupakan upaya pembelajaran dalam pencapaian good governance.
Hal itu adalah satu ujian penting dari kinerja pemerintah adalah menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah sehingga mendukung segitiga kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat
Demikian juga masyarakat, mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Masyarakat diharapkan menjadi aktif dan mengoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik, serta dinamisator keberdayaan publik.
Dalam hal ini masyarakat harus dapat pula mengatasi aggotanya yang berprilaku negatif dengan pembuatan aturan perilaku.***
Riswan Suhairi, Praktisi PR dan Wakil Sekjen Serikat Pekerja Perkebunan di sebuah Perusahaan Perkebunan BUMN.
Program CSR ini sangat strategis, karena CSR bukan hanya sekadar kegiatan yang sifatnya charity atau program balas kasihan belaka perusahaan.
Program CSR ini akan diarahkan untuk tumbuh dan berkembang yang sifatnya membangun kebersamaan untuk saling menguntungkan.
Artinya ada pola pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemiskinan di sekitar lingkungan perusahaan berada.
CSR merupakan program perusahaan yang sangat diandalkan dan terus-menerus dijaga kelanjutannya untuk untuk terus berkembang di dalam dunia bisnis.
Praktik CSR ini digunakan perusahaan dalam rangka mengambil peran dan ikut serta menghadapi perkonomian menuju pasar bebas.
Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya APEC, AFTA, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama-sama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat di sekitarya.
Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil (1992), menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic growt) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development).
Dalam prespektif perusahaan, keterlanjutan yang dimaksud adalah merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dari masing-masing stakeholders.
Ada lima elemen sehingga konsep pembangunan yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam menjalankan praktek CSR mencapai sasaran, yakni ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi ke dalam kebijakan (corporate, masyarakat, dan pemerintah, dan mempunyai nilai keuntungan.
Agar pelaksanaan CSR yang di da lamnya terkandung konsep responsibility, penekanan yang signifikan harus diberikan kepada kepentingan-kepentingan stakeholders perusahaan.
Artinya, di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, sedangkan stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar dan pemerintah sebagai regulator.
CSR dapat juga kita sebut sebagai gagasan baru atau strategi baru dalam perusahaan yang berorientasi kepada bisnis yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single botom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja.
Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines.
Di sini bottom lines lainnya selain finansial, adalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).
Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.
Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.
Perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi bagus, mempunyai standar hubungan dan citra yang positif dengan para stakeholders dan selalu mendapat kehormatan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan akan mendapat kemudahan, bantuan-bantuan yang signifikan dan mendapat kenikmatan dalam enam hal, yakni hubungan yang positif dengan pemerintah setempat; hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat; risiko krisis dan ancaman yang relatif kecil; rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal; dan yang terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan.
Ada empat sisi model dari struktur CSR yang menjadi pegangan perusahaan dalam tanggung jawab ekonomis, yaitu berbisnis dan mendapatkan profit. Selain itu, ada tanggung jawab legal, artinya keharusan membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal, dan lain-lain.
Di luar itu ada tanggung jawab ethical atau etis, misalnya perusahaan berlaku fair, tidak membeda-bedakan ras, gender, tidak korupsi, dan hal hal lainnya.
Sementara yang keempat adalah tanggung jawab discretionary, tanggung jawab yang seharusnya tidak harus dilakukan, tapi perusahaan melakukan juga atas kemauan sendiri.
Dalam melakukan praktik CSR, prilaku pengusaha dan sistem perusahaan dalam mengembangkan CSR cukup beragam.
Dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan program CSR sampai kelompok yang menjadikan CSR sebagai nilai inti (core value) dalam menjalankan usahanya (program CSR).
Saya membagi ke dalam empat kelompok perusahaan terkait dalam menjalankan praktik CSR. Yakni kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru dan kelompok hijau.
Dari ke empat kelompok tersebut, kelompok keempat yaitu kelompok hijau yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan program CSR.
Kelompok hijau merupakan kelompok yang sepenuh hati melaksanakan praktik CSR. Mereka telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial (ekuitas).
Karenanya, mereka meyakini, tanpa melaksanakan CSR, mereka tidak memiliki modal yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha mereka.
Mereka sangat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan kesejahteraan karyawannya serta melaksanakan prinsip transparasi dan akuntabilitas. Kelompok ini juga memasukkan CSR sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam model bisnis atas dasar kepercayaan bahwa suatu usaha harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.
Kelompok ini tidak saja mendapat citra positif, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat yang selalu siap membela keberlanjutan usaha kelompok ini, tak mengherankan kelompok hijau diyakini akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan.
Peran Masyarakat dan Pemerintah
Keberadaan dan peran perusahaan tidaklah terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum, serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif akanlah sangat menentukan dalam berkelanjutan hidup perusahaan.
Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi pasar melalui pajak. Pemerintah juga diharapkan untuk berinisiatif membentuk forum stakeholders sebagai wadah kemitraan yang disertai kegiatan dan indikator kinerja yang nyata.
Seperti juga perusahaan yang dituntut untuk melakukan CSR maka pemerintah harus pula memenuhi political accountability terhadap warga negara pemberi mandat.
Saat ini terdapat pro dan kontra jika pemerintah daerah kurang berfungsi dan mendorong perusahaan terutama dalam industri ekstraktif menjadi quasi goverment.
Di satu pihak, hal ini akan menurunkan kewibawaan dan peran pemerintah, namun di lain pihak hal ini merupakan upaya pembelajaran dalam pencapaian good governance.
Hal itu adalah satu ujian penting dari kinerja pemerintah adalah menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah sehingga mendukung segitiga kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat
Demikian juga masyarakat, mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Masyarakat diharapkan menjadi aktif dan mengoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik, serta dinamisator keberdayaan publik.
Dalam hal ini masyarakat harus dapat pula mengatasi aggotanya yang berprilaku negatif dengan pembuatan aturan perilaku.***
Riswan Suhairi, Praktisi PR dan Wakil Sekjen Serikat Pekerja Perkebunan di sebuah Perusahaan Perkebunan BUMN.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

