Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pemberitaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menghangat.
Dalam pernyataannya, Mendikbud mengatakan tengah mencari format terbaik apakah urusan guru ditangani kabupaten/kota seperti sekarang, atau ditarik ke pusat atau ke provinsi.
Kemendikbud bersama Kemendagri tengah menganalisis mengenai pengalihan kewenangan urusan guru di Indonesia. Mendikbud menuturkan, pemerintah masih dalam proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam revisi ini dikaji kemungkinan urusan guru dialihkan ke pusat atau ke provinsi, tentu dengan mempertimbangkan variabel efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.
Menurut wacana yang berkembang, pengalihan kewenangan urusan guru ke provinsi semakin menguat. Hal ini mengingat pengalaman sebelumnya guru sudah pernah diurus pusat dan sekarang urusan guru di tingkat kabupaten/kota.
Dari dua pengalaman ini, tentu telah memberi dampak yang positif maupun negatif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah ingin menemukan formula terbaik dalam mengurus guru, dan alternatif provinsi bakal menangani urusan guru pun mengemuka. Apalagi provinsi belum diberi kewenangan khusus dalam mengurus guru sejauh ini.
Kemunculan wacana seperti ini bukanlah tanpa alasan. Masih menurut Mendikbud, masalah keterlambatan dalam penyaluran tunjangan guru akhir-akhir ini dikhawatirkan bisa menjadi permasalahan serius.
Padahal dari pusat uang sudah dikirim ke daerah sejak awal tiap triwulan.
Begitu juga dengan masalah penyaluran dana BOS, seperti kasus pada tahun 2011 yang terlambat disalurkan. Ternyata tidak hanya sampai pada masalah itu saja.
Sebelumnya, sudah berkembang polemik bahwa kewenangan urusan guru yang diberikan kepada kabupaten/kota dapat memicu keterlibatan guru secara langsung dalam perpolitikan daerah.
Misalnya, ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada guru dalam prosesi Pemilukada untuk kepentingan golongan tertentu. Kronisnya lagi, ada pula organisasi di kesatuan guru yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan tertentu pula.
Keanehan lain yang dirasakan saat ini ialah mati surinya peran PGRI di tingkat kabupaten/kota. PGRI yang diharapkan mampu menyuarakan dan respon sensitif terhadap nasib serta permasalahan yang melanda guru di daerah, seakan menutup mata dan diam seribu bahasa.
Padahal di daerah itu ada guru yang belum menerima gaji bulanan beberapa hari pada awal bulannya, ada juga tuduhan pemalsuan dokumen nilai angka kredit kenaikan pangkat, tidak tanggap terhadap klaim rendahnya kualitas guru di daerah, dan permasalahan lainnya yang melanda guru akhir-akhir ini.
Semestinya, PGRI mampu meluruskan masalah ini dengan memberikan penjelasan dan motivasi kepada guru agar semua komponen memperoleh informasi yang jelas, benar dan tidak menyesatkan.
Sementara itu, guru tertanya-tanya juga ke mana perginya PGRI ketika guru-guru kegalauan menghadapi permasalahan yang melanda dan jika ada maunya baru nama guru dibawa-bawa.
Kondisi tersebut bisa dipicu sebagai sebab kewenangan urusan guru yang diberikan kepada kabupaten/kota membuat PGRI terbelenggu kekuasaan.
PGRI yang seharusnya menjadi wadah curhatnya guru, wahana penyaluran daya kreasi dan pendidikan berdemokrasi bagi guru pada kenyataannya di daerah belum menunjukkan peran yang signifikan.
Fenomena ini dikhawatirkan akan mematikan kreativitas dan kehidupan berdemokrasi di kalangan guru.
Mengapa guru harus ditarik ke provinsi? Kelebihannya, jika guru ditarik ke pemerintah provinsi (pemprov) dapat dijelaskan menurut analisa berikut.
Pertama, secara geografis pemprov lebih mengetahui keadaan sebenarnya wilayah yang membutuhkan guru dan sulit untuk diintervensi dalam rangka penyebaran tenaga guru secara berkeadilan di kabupaten/kota.
Kedua, jenjang karir guru akan mudah ditata berdasarkan kompetensi dan profesionalismenya. Faktor kedekatan, kekeluargaaan dan faktor lainnya bisa diminimalisir dalam penentuan karir guru yang lebih tinggi. Ini akan memacu guru untuk lebih berprestasi dan meningkatkan kualitas diri.
Ketiga, tarik ulur kepentingan politik terhadap guru yang sempit di daerah akan terhindarkan karena ruang lingkup kekuasaan yang tidak sempit lagi.
Keempat, pemprov akan lebih mudah mengendalikan pelaksanaan program wajib belajar (wajar) dua belas tahun.
Kewenangan yang langsung diberikan kepada pemprov dalam mengurusi guru akan mempermudah pelaksanaan wajar tersebut secara administratif dan pengawasan.
Lalu, mengapa bukan kembali lagi ke pusat? Pengalaman telah menunjukkan bahwa sentralisasi guru kurang berpihak menurut azas keadilan.
Guru yang berada di daerah penyumbang kekayaan alam untuk negara, ternyata kurang mendapat perhatian dalam urusan kesejahteraan. Daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengatur pembangunan di bidang pendidikan.
Padahal secara yuridis telah diamanatkan bahwa implementasi kurikulum di satuan pendidikan harus memperhatikan aspek kultur, budaya, dan karakteristik daerah.
Kemudian, apakah kalau guru ditarik ke provinsi, hak-hak guru yang telah diperoleh selama ini tidak terabaikan?
Seandainya memang lebih mendatangkan banyak manfaat bagi keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia di daerah, apa salahnya wacana ini kita dukung? Asalkan kita juga mau beriktikad baik untuk jadi lebih baik.***
Syahriyal, Pelaku Pendidikan dan Anggota PGRI.
Dalam pernyataannya, Mendikbud mengatakan tengah mencari format terbaik apakah urusan guru ditangani kabupaten/kota seperti sekarang, atau ditarik ke pusat atau ke provinsi.
Kemendikbud bersama Kemendagri tengah menganalisis mengenai pengalihan kewenangan urusan guru di Indonesia. Mendikbud menuturkan, pemerintah masih dalam proses revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam revisi ini dikaji kemungkinan urusan guru dialihkan ke pusat atau ke provinsi, tentu dengan mempertimbangkan variabel efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.
Menurut wacana yang berkembang, pengalihan kewenangan urusan guru ke provinsi semakin menguat. Hal ini mengingat pengalaman sebelumnya guru sudah pernah diurus pusat dan sekarang urusan guru di tingkat kabupaten/kota.
Dari dua pengalaman ini, tentu telah memberi dampak yang positif maupun negatif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah ingin menemukan formula terbaik dalam mengurus guru, dan alternatif provinsi bakal menangani urusan guru pun mengemuka. Apalagi provinsi belum diberi kewenangan khusus dalam mengurus guru sejauh ini.
Kemunculan wacana seperti ini bukanlah tanpa alasan. Masih menurut Mendikbud, masalah keterlambatan dalam penyaluran tunjangan guru akhir-akhir ini dikhawatirkan bisa menjadi permasalahan serius.
Padahal dari pusat uang sudah dikirim ke daerah sejak awal tiap triwulan.
Begitu juga dengan masalah penyaluran dana BOS, seperti kasus pada tahun 2011 yang terlambat disalurkan. Ternyata tidak hanya sampai pada masalah itu saja.
Sebelumnya, sudah berkembang polemik bahwa kewenangan urusan guru yang diberikan kepada kabupaten/kota dapat memicu keterlibatan guru secara langsung dalam perpolitikan daerah.
Misalnya, ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada guru dalam prosesi Pemilukada untuk kepentingan golongan tertentu. Kronisnya lagi, ada pula organisasi di kesatuan guru yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan tertentu pula.
Keanehan lain yang dirasakan saat ini ialah mati surinya peran PGRI di tingkat kabupaten/kota. PGRI yang diharapkan mampu menyuarakan dan respon sensitif terhadap nasib serta permasalahan yang melanda guru di daerah, seakan menutup mata dan diam seribu bahasa.
Padahal di daerah itu ada guru yang belum menerima gaji bulanan beberapa hari pada awal bulannya, ada juga tuduhan pemalsuan dokumen nilai angka kredit kenaikan pangkat, tidak tanggap terhadap klaim rendahnya kualitas guru di daerah, dan permasalahan lainnya yang melanda guru akhir-akhir ini.
Semestinya, PGRI mampu meluruskan masalah ini dengan memberikan penjelasan dan motivasi kepada guru agar semua komponen memperoleh informasi yang jelas, benar dan tidak menyesatkan.
Sementara itu, guru tertanya-tanya juga ke mana perginya PGRI ketika guru-guru kegalauan menghadapi permasalahan yang melanda dan jika ada maunya baru nama guru dibawa-bawa.
Kondisi tersebut bisa dipicu sebagai sebab kewenangan urusan guru yang diberikan kepada kabupaten/kota membuat PGRI terbelenggu kekuasaan.
PGRI yang seharusnya menjadi wadah curhatnya guru, wahana penyaluran daya kreasi dan pendidikan berdemokrasi bagi guru pada kenyataannya di daerah belum menunjukkan peran yang signifikan.
Fenomena ini dikhawatirkan akan mematikan kreativitas dan kehidupan berdemokrasi di kalangan guru.
Mengapa guru harus ditarik ke provinsi? Kelebihannya, jika guru ditarik ke pemerintah provinsi (pemprov) dapat dijelaskan menurut analisa berikut.
Pertama, secara geografis pemprov lebih mengetahui keadaan sebenarnya wilayah yang membutuhkan guru dan sulit untuk diintervensi dalam rangka penyebaran tenaga guru secara berkeadilan di kabupaten/kota.
Kedua, jenjang karir guru akan mudah ditata berdasarkan kompetensi dan profesionalismenya. Faktor kedekatan, kekeluargaaan dan faktor lainnya bisa diminimalisir dalam penentuan karir guru yang lebih tinggi. Ini akan memacu guru untuk lebih berprestasi dan meningkatkan kualitas diri.
Ketiga, tarik ulur kepentingan politik terhadap guru yang sempit di daerah akan terhindarkan karena ruang lingkup kekuasaan yang tidak sempit lagi.
Keempat, pemprov akan lebih mudah mengendalikan pelaksanaan program wajib belajar (wajar) dua belas tahun.
Kewenangan yang langsung diberikan kepada pemprov dalam mengurusi guru akan mempermudah pelaksanaan wajar tersebut secara administratif dan pengawasan.
Lalu, mengapa bukan kembali lagi ke pusat? Pengalaman telah menunjukkan bahwa sentralisasi guru kurang berpihak menurut azas keadilan.
Guru yang berada di daerah penyumbang kekayaan alam untuk negara, ternyata kurang mendapat perhatian dalam urusan kesejahteraan. Daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengatur pembangunan di bidang pendidikan.
Padahal secara yuridis telah diamanatkan bahwa implementasi kurikulum di satuan pendidikan harus memperhatikan aspek kultur, budaya, dan karakteristik daerah.
Kemudian, apakah kalau guru ditarik ke provinsi, hak-hak guru yang telah diperoleh selama ini tidak terabaikan?
Seandainya memang lebih mendatangkan banyak manfaat bagi keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia di daerah, apa salahnya wacana ini kita dukung? Asalkan kita juga mau beriktikad baik untuk jadi lebih baik.***
Syahriyal, Pelaku Pendidikan dan Anggota PGRI.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

