Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Robohnya Benteng Keadilan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI  17 Agustus 2012,  dua hari menjelang perayaan Hari Raya  Idul Fitri 1433 H, kita dikejutkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap  dua hakim ad hoc Tipikor di pelataran parkir Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor Semarang.

Diduga dua hakim ini menerima suap terkait dengan perkara yang sedang mereka tangani.

Sontak kejadian ini membuat kita semua terperanjat, betapa tidak, para hakim ad  hoc Tipikor  yang mestinya menjadi ujung tombak dan benteng terakhir dalam perang melawan korupsi, ternyata juga menjadi bagian dari kubangan  korupsi.

Fakta penangkapan dua hakim tipikor ini, tentunya membenarkan pernyataan  dari seorang Karni Ilyas dalam salah satu iklannya di televisi yang menyatakan, “Kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah terlibat korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi?”.

Apa yang dikatakan Karni  tersebut tentunya sesuatu yang tidak terbantahkan lagi, bahwa tiga cabang kekuasaan negara di negeri ini  tidak lagi  steril dari praktik korupsi.

Dua hakim Tipikor boleh saja berargumentasi bahwa praktik korupsi bukan saja terjadi di institusi pengadilan, tetapi juga pada institusi lain.

Argumentasi tersebut mungkin saja benar, tetapi yang perlu diingat, bahwa benteng terakhir dalam penegakan hukum berada di wilayah kekuasaan yudikatif yang dinakhodai oleh para hakim.

Karena muara akhir dari bekerjanya  sistem hukum berada di tangan para hakim.

Kita tidak dapat membayangkan, betapa rusaknya penegakan hukum di negeri ini kalau penjatuhan vonis sudah dijadikan barang dagangan.

Memang benar,  keadilan tidak selalu identik dengan kaharusan seorang terdakwa harus divonis bersalah, karena vonis bebaspun juga merupakan bagian dari keadilan.

Namun, publik juga patut bersakwasangka terhadap vonis bebas yang dilakukan oleh sejumlah hakim pada  Pengadilan Tipikor di negeri ini, karena pintu masuk perkara di Pengadilan Tipikor  melalaui KPK yang  diberikan kewenangan yang extra ordinary dan tidak mengenal SP3,  rasanya akan sulit bagi terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum.

Oleh karena itu kecurigaan publik adanya permainan dalam penjatuhan vonis oleh oknum hakim Tipikor yang doyan  menjatuhkan vonis bebas, sesuatu yang dapat dimaklumi.

Penangkapan dua oknum hakim Tipikor ini tentunya membuat kita menghela nafas dalam-dalam  melihat praktik penegakan hukum di negeri ini,  karena seolah-olah penegakan hukum kita sedang mengalami fase-fase kritis dan menuju ke arah kematian.

Kehadiran  hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat malah justru menjadi jantung persoalan di negeri ini.

Aparat penegak hukum yang  seharusnya steril dari persoalan hukum justru malah tersangkut persoalan hukum.  Aneh bin ajaib memang, namun apa boleh buat begitulah praktik penegakan hukum yang kita saksikan dari hari ke hari.

Slogan tegakkan hukum hanya terdengar nyaring dan lantang  di seminar-seminar, forum diskusi, dialog,  tetapi miskin dalam implementasinya.

Angka dalam Vonis
Profesi seorang hakim merupakan profesi yang amat sangat  mulia, karena mereka merupakan kumpulan manusia yang ditakdirkan untuk menjadi  wakil Tuhan di dunia, dan oleh karena itu pulalah mereka dalam sidang di pengadilan dipanggil dengan “Yang Mulia”.

Namun, di sisi lain profesi seorang hakim merupakan tugas yang teramat berat, karena melalui ketokan palu merekalah nyawa seorang terdakwa bisa melayang melalui vonis hukuman mati, dan melalui ketokan palu mereka pulalah seorang terdakwa terpisah dengan sanak familinya karena harus mendekam di balik jeruji besi.

Oleh karena itu menurut mantan Hakim Agung, Asikin, seorang hakim merupakan kumpulan manusia yang harus siap untuk kesepian agar mereka betul-betul objektif dalam membuat keputusan, karena tanggung jawab seorang hakim tidak saja berdimensi horizontal tetapi juga vertikal di hadapan ilahi, oleh karena itu pulalah setiap putusan hakim dimulai dengan ira-ira  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.    

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim di negara-negara dengan sistem Eropa Kontinental termasuk Indonesia di dalamnya, para hakim  cendrung menjadi terompetnya  undang-undang, yang dalam bahasanya  Montesquieu disebut dengan Bouche de la loi.

Keharusan  hakim menjadi hamba undang-undang sejatinya sangat dipengaruhi oleh maszhab positivisme hukum yang berkeyakinan bahwa keadilan dan kepastian hukum akan tercapai manakala segala sesuatunya harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Oleh karena itu, penjatuhan vonis keluar dari koridor undang-undang menjadi tabu dalam praktik penjatuhan putusan  di Indonesia.

Dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, doktrin Bouche de la loi juga berlaku bagi para hakim di Pengadilan Tipikor dengan produk akhir putusan yang diakhiri dengan kalimat “...secara sah dan meyakinkan melanggar UU tindak pidana korupsi...” “...dipidana penjara...tahun...”.

Kalau kita kaitkan dengan pendekatan filsafat ilmu, munculnya angka-angka dalam pasal-pasal undang-undang merupakan pengaruh dari perkembangan ilmu pasti seperti ilmu matematika.

Dalam ilmu matematika hasil akhir dari suatu bilangan harus didasarkan pada suatu rumus yang pasti.

Misalnya mengapa suatu perkalian hasilnya 1, 2, atau  3 dan seterusnya, maka untuk mengetahui kebenarannya dapat dilakukan uji melalui rumus-rumus yang telah baku.        

Namun, ilmu hukum yang juga mengadopsi konsep dalam ilmu pasti, hal tersebut sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu pulalah dalam penjatuhan vonis oleh majelis  hakim,  kita tidak dapat mengetahui dan memverifikasi mengapa seorang hakim menjatuhkan vonis 1, 2, 3 tahun dan seterusnya terhadap seorang terdakwa.

Karena yang dijadikan dasar hanyalah ukuran-ukuran yang bersifat universal seperti misalnya “hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Dengan keadaan seperti itulah terbuka peluang bagi seorang hakim untuk menggeser tujuan hukum dari keadilan untuk kepentingan ekonomi, seperti yang terjadi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Karena  putusan seorang hakim sangat dipengaruhi oleh fakrtor  subjektivitas yang ada dalam dirinya, serta kita tidak dapat melakukan verifikasi secara pasti terhadap putusan hakim seperti layaknya dalam ilmu pasti,  dan  kitapun  tidak mempunyai rumus  untuk menentukannnya, seperti layaknya dalam ilmu pasti.

Oleh karena itulah dalam filsafatnya Hegel, hukum itu merupakan refleksi dari roh manusia. Manakala suatu perkara ditangani oleh hakim yang rohnya jahat, maka akan menjadi jahatlah putusannya.

Dan  dua oknum Pengadilan Tipikor yang ditangkap tersebut, merupakan dua hakim yang memiliki roh jahat.***    

Maxsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer