Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengapa Harus Petani Swadaya?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Rindu untuk senantiasa bertemu petani. Perasaan demikian yang sering kali dirasakan. Gundah rasa itu yang membuat saya selalu meluangkan banyak waktu untuk berbincang dan berdiskusi dengan kelompok-kelompok tani, khususnya komoditas perkebunan. Saya datang berkunjung.

Untuk sementara, cara demikian dirasa jitu guna mengetahui kondisi serta  menyerap aspirasi petani perkebunan secara langsung.

Mafhum saja, dalam pemahaman saya, para petani merupakan ujung tombak kesuksesan program pembangunan sektor perkebunan.

Itu yang membuat saya senantiasa meluangkan waktu agar dapat bertemu, untuk berbincang dan berdiskusi  dengan petani-petani swadaya.

Sungguh, sama sekali taklah ada maksud “menganaktirikan” keberadaan petani perkebunan plasma. Dalam hemat saya, guna mewujudkan visi Dinas Perkebunan Riau, yakni “Kebun untuk Kesejahteraan Rakyat”, maka yang perlu mendapat “perhatian lebih” adalah para petani swadaya.

Para petani swadaya kebanyaannya berkebun masih dengan pola tradisional; tanaman ditanam, dan tunggu hasilnya di masa panen. Walau sama-sama petani, kondisi perkebunan petani swadaya cukup berbeda dengan petani perkebunan plasma yang mendapat pembinaan dari perusahaan inti.

Pola berkebun petani plasma jauh lebih baik karena berala perusahaan perkebunan; bergaya pertanian modern dengan mengedepankan teknologi pertanian.

 Walhasil, berbincang dengan petani swadaya, membuat saya jadi banyak tahu kendala-kendala perkebunan yang mereka hadapi. Oleh kami di Dinas Perkebunan, harapan petani yang teruntai dalam wujud aspirasi dijadikan fundamen dalam menyusun program-program pembangunan sektor perkebunan.

Dalam masa kekinian, ketika areal perkebunan sangat terbatas, persoalan mendasar yang dihadapi petani swadaya adalah rendah dan minimnya hasil produksi.

Sangat jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh perusahaan besar negara dan perusahaan besar swasta. Lalu solusinya?

Memaksimalkan pola intensifikasi lahan dirasa paling tepat untuk memaksimalkan hasil produksi perkebunan petani. Lahan boleh-boleh saja terbatas, tapi hasil produksi kebun mesti maksimal dan berkualitas.

Rendahnya kualitas dan minimnya produksi perkebunan, sepertinya menjadi momok bagi petani swadaya. Mengapa? Karena mereka memang sangat menggantungkan perekonomian keluarga dari hasil produksi kebun.

Dari berbagai pertemuan dan pembincangan dengan petani, tersimpulkan bahwa  ada empat hal penting dan “terabaikan” kebanyakan petani swadaya.

Empat hal yang dimaksud adalah; bibit, pupuk, pemeliharaan, dan infrastruktur. Keempat faktor tersebut saling berkelitkelindan, saling berhubungan dan saling menentukan, dikarenakan merupakan satu rangkaian kesatuan dalam pengelolaan perkebunan, mulai perencanaan hingga pengelolaan perkebunan; mulai pra penanamam hingga masa produksi serta menghadapi pasca-produksi.

Kurangnya pengetahuan dan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pertaniaan, terutama manajemen perkebunan, membuat petani swadaya menjalani usaha perkebunan dengan pemahaman sendiri.

Ketidaktahuan menyebabkan banyak petani menggunakan sembarangan bibit ketika memulai usaha perkebunan. Padahal, 40 persen keberhasilan perkebunan —baik hasil produksi maupun kualitas produksi— ditentukan kualitas bibit yang digunakan.

Bila bibitnya berkualitas, insya Allah, hasil produksi tanaman akan lebih baik. Itu pula yang membuat pemerintah memprogramkan penggantian bibit palsu milik petani untuk diganti menjadi bibit berkualitas dan bersertifikasi.

Persoalan lain yang mengganggu produksi perkebunan petani swadaya adalah pemupukan. Petani swadaya ternyata banyak yang abai dan jarang memupuk kebunnya.

Padahal, pupuk merupakan suplemen dan nutrisi bagi tanaman guna memacu pertumbuhan dan peningkatan produksi. Alasan para petani memang klise; harga pupuk tak terjangkau dan tak seimbang dengan hasil kebun.

Terhadap problematika  ini, kini persoalannya terjawab sudah. Solusinya dengan pemanfaatan pupuk bersubsidi. Menariknya, di berbagai tempat yang saya kunjungi untuk mensosialisasikan program pupuk bersubsidi, sebagian petani malah mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya pupuk bersubsidi.

Sejak pertengahan tahun 2012 ini, khusus untuk petani komoditas  perkebunan Provinsi Riau, sudah tidak ada lagi pembatasan jatah kuota pupuk bersubdsi.

Sebelumnya, seperti dimafhum, prosentase kuota pupuk bersubsidi digeneralisir menjadi 70 persen untuk sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura.

Sisanya, 30 persen, itu yang dikuotakan untuk sektor perkebunan. Kebijakan itu tentu tidak  tepat diberlakukan di Provinsi Riau dikarenakan potensi terbesar pertanian di daerah ini adalah komoditas perkebunan.

 Realitas itu yang menciptakan “keberanian” untuk membalik keadaan. Dukungan dari petani dan dari dinas perkebunan kabupaten/kota se-Riau, membuat saya tak pernah merasa risih ataupun minder  untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dalam pembagian kuota pupuk bersubsidi.  

Pertemuan-pertemuan formal dan non-formal dengan pejabat dari lembaga terkait —mulai anggota DPRD Riau, anggota DPD RI, anggota DPR RI dan pejabat-pejabat teras di Kementerian Pertanian— saya manfaatkan dengan baik, setidaknya untuk mendapatkan dukungan.

Mungkin, boleh jadi, ketika itu kawan-kawan dari Dinas Perkebunan lainnya di luar Provinsi Riau, sudah menggangap hal yang lazim atas “kelancangan” saya dalam berbagai kesempatan pertemuan perkebunan tingkat nasional untuk menyuarakan perubahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani komoditas perkebunan di Riau.

Mereka pasti tahu, bahwa sebagai kepala Dinas Perkebunan Riau, saya takkan menyerah dan takkan bosan meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang kebijakan pembagian kuota pupuk bersubsidi. Petani komoditas perkebunan di Riau mesti diberikan pengecualian.

Hasilnya, alhamdulillah, segala puji Allah, hasil “kelatahan” itu membuahkan hasil. Melebihi target minimal fifty-fifty. Kini, besaran kuota pupuk bersubsidi untuk petani komoditas perkebunan Negeri Lancang Kuning tidak ada lagi pembatasan.

Tapi pemerintah pusat member syarat; bahwa pupuk bersubsidi diberikan sesuai permintaan dengan catatan  petani Riau tidak membuka areal perkebunan dengan cara membakar lahan.

Perluasan kuota itu disebabkan, di beberapa  provinsi, petaninya banyak yang tak memanfaatkan pupuk bersubsidi. Harapan kami dari Dinas Perkebunan, tentu saja agar petani swadaya di Riau memanfaatkan secara maksimal program yang dibiayai  APBN tersebut.

Penyebab rendahnya produksi perkebunan petani swadaya lainnya karena disebabkan lemahnya dalam pemeliharaan kebun. Harus diakui SDM petani swadaya kita dalam pemeliharaan perkebunan  memang masih tertinggal  jika dibandingkan dengan perusahaan besar negara dan perusahaan besar swasta.

Makanya, untuk meningkatkan pengetahuan petani, Dinas Perkebunan Riau menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga bidang perkebunan dari dalam dan luar negeri, guna berbagi pengetahuan berikut sharing informasi beserta teknologi pertanian dengan para petani swadaya di daerah ini.

Secara bertahap, penelitian perkebunan petani dan bimbingan teknis pengelolaan perkebunan tersebut sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut di beberapa kabupaten di Riau.

Berbicara tentang peningkatan hasil produksi perkebunan, tentu juga tak terlepas dari pemenuhan berbagai infrastruktur perkebunan. Sebut saja di antaranya jalan produksi.

Dengan kata lain, banyak petani kita dulunya membuka perkebunan tanpa memperhitungkan akses ke areal kebunnya. Padahal,  kelengkapan sarana dan prasarana perkebunan sangat membantu dan memudahkan petani dalam upaya pemenuhan  berbagai akses perkebunan.

Pola “gotong-royong” dalam penyusunan dan perealisasian program, itu yang dilakukan bersama dinas perkebunan kabupaten/kota  atau pun instansi yang membidangi masalah perkebunan di kabupaten/kota.

Kami menyinergikan program perkebunan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Sinkronisasi program memang teramat perlu  guna menyedot anggaran pembangunan melalui APBN dalam upaya pemenuhan infrastruktur perkebunan rakyat.

Sesungguhnyalah, mewujudkan kebun untuk kesejahteraan rakyat, memerlukan sinergitas dan soliditas semua komponen. Sangat diperlukan keutuhan kerja sama antara petani dengan pemerintah.

Ikatakannya setali mata uang; pemerintah merealisasikan aspirasi petani, sementara petani mengaplikasikan program pemerintah. Lalu, kenapa harus petani swadaya? Karena mereka sangat berhak untuk menikmati kesejahteraan dari hasil usaha perkebunannya.***

Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer