Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memimpikan Pertumbuhan Berkualitas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam  dalam satu dekade belakangan menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2002  tingkat pertumbuhan ekonomi 4,3 meningkat menjadi 5,6 pada tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 6,2 pada  tahun 2007. Sejak  lima tahun belakangan, yaitu dari 2007 hingga 2011 pertumbuhan relatif  stabil pada kisaran angka  6, hanya tahun 2009 yang turun ke angka 4,5, untuk kemudian naik lagi menajdai 6,1  pada tahun 2010. Puncak pertumbuhan adalah pada tahun 2011 dengan  prestasi pertumbuhan ekonomi  sebesar 6,5 yang kemudian menghantarkan  negara Indonesia   sebagai negara yang layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat internasional, Frings. Suatu prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi  bersama,  setelah penantian selama 14 tahun.

 Selain pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil,  tingkat inflasi juga cukup baik dan tidak mencapai angka dua digit (tidak  ada yang melebihi angka 10). Indeks kepercayaan konsumen cukup tinggi.  Mal, plaza, hotel dan restoran   cenderung bertambah. Penjualan kendaraan bermotor meningkat.  Pada 2009 dan 2010 penjualan sepeda motor di Indonesia adalah 5,8 juta unit dan 6,9 juta unit.  Kesemuanya  menunjukkan indikasi yang menggembirakan.  

Walaupun banyak kritikan dan hujatan kepada pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa data  makro perekonomian Indonesia  selama dua periode pemerinthaan SBY  menunjukkan prestasi yang baik, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi,  inflasi dan juga rasio utang terhadap Pendapatan Daerah Bruto (PDB)  yang makin rendah. Jumlah penduduk  berpendapatan  menengah juga  terus meningkat.

Bank Dunia menyebutkan, jumlah kelas menengah Indonesia  meningkat dari 25 persen  pada  1999  menjadi 56,5 persen populasi penduduk pada 2010. Kini diperkirakan terdapat sekitar 131 juta penduduk yang masuk dalam kategori ini.  Jumlah penduduk sangat mapan, berpenghasilan  Rp 240 juta atau investasi Rp 150 juta per tahun sekitar 4 juta orang, lebih  banyak dibandingkan penduduk Singapura.

Atas prestasi ekonomi tersebut, Indonesia  termasuk yang digadang-gadang  sebagai negara yang akan  berpengaruh di dunia pada tahun 2030, dengan syarat  stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat dijaga. Termasuk juga bonus demografi, dengan jumlah  penduduk muda  produktif yang tinggi   dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya  semakin menjanjikan ekonomi Indonesia kian berkilau.

Hujatan
Mengapa prestasi makro ekonomi yang molek dan mendapatkan apresiasi dari luar negeri seperti lembaga pemeringkat internasional, tetapi di dalam negeri tak henti-hentinya dikritik dan dihujat, terutama pihak oposisi dan para pengamat?

Hujatan menggema  karena  prestasi  ekonomi tersebut lebih bersifat eklusif dan tidak menyebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir  penduduk. Ini yang dikatakan oleh para pengkritik  bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualtias. Sebagai bukti bahwa pertumbuhan  ekonomi tidak berkualitas adalah seperti berikut  ini.

Pertama,  masih  terjalnya  jurang  tingkat pendapatan penduduk. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil penduduk, sementara  mayoritas lainnya  tidak mendapatkan  limpahan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Keadaan ini didukung oleh angka Rasio Gini yang justru cenderung meningkat. Angka Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 bermakna jurang pendapatan makin melebar.

Pada tahun 2002 angka Rasio Gini  sebesar 0,329, meningkat menjadi 0,363 pada tahun 2005, turun sedikit menjadi 0,35 pada tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga 2011  secara gradual meningkat hingga mencapai 0,41 pada akhir 2011 (BPS, 2012). Data ini memperkuat argumen bahwa cipratan kue pembangunan hanya dinikmat golongan menengah ke atas saja. Jika dikaitkan dengan data  kemiskinan bermakna bahwa terjadi penurunan kemiskinan secara relatif, tetapi kemiskinan absolut  justru naik.

Kedua,  masih  tingginya tingkat kemiskinan penduduk.  Walaupun semenjak satu dekade terakhir terjadi tren penurunan  tingkat kemiskinan, namun secara riil jumlah   penduduk miskin masih tinggi, yaitu di atas  30 juta jiwa. Lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia.

Artinya, secara relatif  terjadi penurunan tingkat  kemiskinan, tetapi sebenarnya  secara riil  tidak banyak penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS,  pada tahun 2002 tingkat kemiskinan  sebesar 18,40 persen  dengan jumlah penduduk miskin  sebanyak  38, 39 juta jiwa, menurun  menjadi 16,0 persen pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk miskin 35,10 juta jiwa, menurun lagi menjadi 15,40 pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk miskin 34,96 juta jiwa. Pada tahun 2010 menurun lagi menajadi 13,33 persen dengan jumlah penduudk miskin  31,02  juta jiwa, dan pada 2011 turun lagi menjadi 12,49 persen  dengan jumlah penduduk miskin sekitar 30 juta jiwa.

Menariknya, walaupun terjadi penurunan  tingkat kemiskinan, namun jumlah penduduk hampir miskin dalam dua tahun terakhir justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk  hampir miskin sekitar 22,90 juta jiwa  dan meningkat menjadi  27,12 juta jiwa pada tahun 2011.

Hampir dua pertiga dari penduduk miskin tersebut  berada di pedesaan  dengan mata pencaharian utama dari sektor pertanian dan basis sumber daya alam. Sementara sisanya  sebesar sepertiga  berada di perkotaan,  yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.   

Ketiga,  masih  tingginya angka pengangguran.  Walaupun secara umum tingkat pengangguran  terus berkurang,  namun sejatinya pengangguran terbuka yaitu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masih tinggi, yakni sekitar 30 juta jiwa. Keadaan ini berkorelasi dengan tidak terserapnya  angkatan kerja  karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi  lebih dominan digerakkan oleh  sektor  pengangkutan dan komunikasi,  perdagangan, hotel dan restoran,  keuangan, kontruksi, listrik, gas dan jasa yang tidak mampu menyerap ramai tenaga kerja.  Sedangkan  pertumbuhan sektor pertanian dan industri  yang mampu menampung sekitar  55 persen dari total  tenaga kerja  justru makin melemah.

Keempat,  tingginya tenaga kerja di sektor informal. Ternyata bahwa struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh  jenis pekerjaan informal. Data BPS menujukkan bahwa sampai akhir 2011 jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar  65,76 dari total tenaga kerja.  Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja masih rendah.

Pekerjaan iniformal dicirikan dengan upah yang rendah, tiada jaminan sosial, modal kecil, minim manajemen dan penguasaan teknologi. Umumnya pekerjaan informal  dilakoni  penduduk  dengan tingkat pendidikan dan skill yang rendah.

Solusi
Arah dan strategi ekonomi Indonesia, mau tidak mau harus  dikembalikan ke jalan yang benar (on the righ track), jika tidak maka berbagai hujatan dan kritikan tersebut tidak akan berhenti. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi bersifat eklusif, yang tidak hanya dapat dinikmati segelintir kelompok tertentu.  Untuk itu beberapa  strategi yang ditawarkan adalah: pertama,  perkuat sektor pertanian dan idustri yang akan  dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, insentif dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini harus jelas dan terukur. Kedua, perkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) yang sebagian besar dilakoni oleh  penduduk kelas menengah ke bawah.

Ketiga, pemerintah harus dapat mengawal proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang melanda dan menyebar di seluruh dunia. Dalam konteks ini, sebenarnya yang terpenting adalah mengambil faedah yang sebesar-besarnya dari proses tersebut dan dalam masa yang sama memperkecil dampak negatifnya. Bagiamanapun kita yang menerapkan sistem ekonomi terbuka,  tidak bisa lari dan menghindar dari proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang berlangsung. Peranan pemerintah sungguh sangat penting dan berarti. Malaysia, Cina, Singapura adalah di antara negara yang dapat mengelola dan mengambil manfaat dari proses  globalisasi.  Keempat, kurangi penguasaan asing di dalam  kedaulatan ekonomi nasional. Sektor-sektor vital pemasukan uang negara seharusnya diatur dan dan dikendalikan pemerintah, namun kenyataannya di lapangan justeru kita yang sering diatur dan didekte oleh pemodal asing. Lihatlah bagaimana cengkeraman PT Freeport di Papua.

Kelima, meningkatkan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, sebab hanya dengan ditopang SDM berkualitas yang dapat dilihat dari peningkatan penguasaan   ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dapat menjadi  faktor utama   dalam berkompetisi di kancah  pentas  ekonomi global. Sejatinya kita kaya Sumber Daya Alam (SDA)  plus bonus demografi dengan banyaknya kelompok usia muda produktif, namun malangnya  tidak ditopang oleh SDM yang  berkualitas.***

Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer