Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dalam satu dekade belakangan menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2002 tingkat pertumbuhan ekonomi 4,3 meningkat menjadi 5,6 pada tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 6,2 pada tahun 2007. Sejak lima tahun belakangan, yaitu dari 2007 hingga 2011 pertumbuhan relatif stabil pada kisaran angka 6, hanya tahun 2009 yang turun ke angka 4,5, untuk kemudian naik lagi menajdai 6,1 pada tahun 2010. Puncak pertumbuhan adalah pada tahun 2011 dengan prestasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 yang kemudian menghantarkan negara Indonesia sebagai negara yang layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat internasional, Frings. Suatu prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi bersama, setelah penantian selama 14 tahun.
Selain pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil, tingkat inflasi juga cukup baik dan tidak mencapai angka dua digit (tidak ada yang melebihi angka 10). Indeks kepercayaan konsumen cukup tinggi. Mal, plaza, hotel dan restoran cenderung bertambah. Penjualan kendaraan bermotor meningkat. Pada 2009 dan 2010 penjualan sepeda motor di Indonesia adalah 5,8 juta unit dan 6,9 juta unit. Kesemuanya menunjukkan indikasi yang menggembirakan.
Walaupun banyak kritikan dan hujatan kepada pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa data makro perekonomian Indonesia selama dua periode pemerinthaan SBY menunjukkan prestasi yang baik, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga rasio utang terhadap Pendapatan Daerah Bruto (PDB) yang makin rendah. Jumlah penduduk berpendapatan menengah juga terus meningkat.
Bank Dunia menyebutkan, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat dari 25 persen pada 1999 menjadi 56,5 persen populasi penduduk pada 2010. Kini diperkirakan terdapat sekitar 131 juta penduduk yang masuk dalam kategori ini. Jumlah penduduk sangat mapan, berpenghasilan Rp 240 juta atau investasi Rp 150 juta per tahun sekitar 4 juta orang, lebih banyak dibandingkan penduduk Singapura.
Atas prestasi ekonomi tersebut, Indonesia termasuk yang digadang-gadang sebagai negara yang akan berpengaruh di dunia pada tahun 2030, dengan syarat stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat dijaga. Termasuk juga bonus demografi, dengan jumlah penduduk muda produktif yang tinggi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya semakin menjanjikan ekonomi Indonesia kian berkilau.
Hujatan
Mengapa prestasi makro ekonomi yang molek dan mendapatkan apresiasi dari luar negeri seperti lembaga pemeringkat internasional, tetapi di dalam negeri tak henti-hentinya dikritik dan dihujat, terutama pihak oposisi dan para pengamat?
Hujatan menggema karena prestasi ekonomi tersebut lebih bersifat eklusif dan tidak menyebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir penduduk. Ini yang dikatakan oleh para pengkritik bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualtias. Sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas adalah seperti berikut ini.
Pertama, masih terjalnya jurang tingkat pendapatan penduduk. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil penduduk, sementara mayoritas lainnya tidak mendapatkan limpahan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Keadaan ini didukung oleh angka Rasio Gini yang justru cenderung meningkat. Angka Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 bermakna jurang pendapatan makin melebar.
Pada tahun 2002 angka Rasio Gini sebesar 0,329, meningkat menjadi 0,363 pada tahun 2005, turun sedikit menjadi 0,35 pada tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga 2011 secara gradual meningkat hingga mencapai 0,41 pada akhir 2011 (BPS, 2012). Data ini memperkuat argumen bahwa cipratan kue pembangunan hanya dinikmat golongan menengah ke atas saja. Jika dikaitkan dengan data kemiskinan bermakna bahwa terjadi penurunan kemiskinan secara relatif, tetapi kemiskinan absolut justru naik.
Kedua, masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk. Walaupun semenjak satu dekade terakhir terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan, namun secara riil jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu di atas 30 juta jiwa. Lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia.
Artinya, secara relatif terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tetapi sebenarnya secara riil tidak banyak penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 18,40 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 38, 39 juta jiwa, menurun menjadi 16,0 persen pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk miskin 35,10 juta jiwa, menurun lagi menjadi 15,40 pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk miskin 34,96 juta jiwa. Pada tahun 2010 menurun lagi menajadi 13,33 persen dengan jumlah penduudk miskin 31,02 juta jiwa, dan pada 2011 turun lagi menjadi 12,49 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 30 juta jiwa.
Menariknya, walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, namun jumlah penduduk hampir miskin dalam dua tahun terakhir justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk hampir miskin sekitar 22,90 juta jiwa dan meningkat menjadi 27,12 juta jiwa pada tahun 2011.
Hampir dua pertiga dari penduduk miskin tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama dari sektor pertanian dan basis sumber daya alam. Sementara sisanya sebesar sepertiga berada di perkotaan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Ketiga, masih tingginya angka pengangguran. Walaupun secara umum tingkat pengangguran terus berkurang, namun sejatinya pengangguran terbuka yaitu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masih tinggi, yakni sekitar 30 juta jiwa. Keadaan ini berkorelasi dengan tidak terserapnya angkatan kerja karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih dominan digerakkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, kontruksi, listrik, gas dan jasa yang tidak mampu menyerap ramai tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian dan industri yang mampu menampung sekitar 55 persen dari total tenaga kerja justru makin melemah.
Keempat, tingginya tenaga kerja di sektor informal. Ternyata bahwa struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh jenis pekerjaan informal. Data BPS menujukkan bahwa sampai akhir 2011 jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 65,76 dari total tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja masih rendah.
Pekerjaan iniformal dicirikan dengan upah yang rendah, tiada jaminan sosial, modal kecil, minim manajemen dan penguasaan teknologi. Umumnya pekerjaan informal dilakoni penduduk dengan tingkat pendidikan dan skill yang rendah.
Solusi
Arah dan strategi ekonomi Indonesia, mau tidak mau harus dikembalikan ke jalan yang benar (on the righ track), jika tidak maka berbagai hujatan dan kritikan tersebut tidak akan berhenti. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi bersifat eklusif, yang tidak hanya dapat dinikmati segelintir kelompok tertentu. Untuk itu beberapa strategi yang ditawarkan adalah: pertama, perkuat sektor pertanian dan idustri yang akan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, insentif dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini harus jelas dan terukur. Kedua, perkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar dilakoni oleh penduduk kelas menengah ke bawah.
Ketiga, pemerintah harus dapat mengawal proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang melanda dan menyebar di seluruh dunia. Dalam konteks ini, sebenarnya yang terpenting adalah mengambil faedah yang sebesar-besarnya dari proses tersebut dan dalam masa yang sama memperkecil dampak negatifnya. Bagiamanapun kita yang menerapkan sistem ekonomi terbuka, tidak bisa lari dan menghindar dari proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang berlangsung. Peranan pemerintah sungguh sangat penting dan berarti. Malaysia, Cina, Singapura adalah di antara negara yang dapat mengelola dan mengambil manfaat dari proses globalisasi. Keempat, kurangi penguasaan asing di dalam kedaulatan ekonomi nasional. Sektor-sektor vital pemasukan uang negara seharusnya diatur dan dan dikendalikan pemerintah, namun kenyataannya di lapangan justeru kita yang sering diatur dan didekte oleh pemodal asing. Lihatlah bagaimana cengkeraman PT Freeport di Papua.
Kelima, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, sebab hanya dengan ditopang SDM berkualitas yang dapat dilihat dari peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dapat menjadi faktor utama dalam berkompetisi di kancah pentas ekonomi global. Sejatinya kita kaya Sumber Daya Alam (SDA) plus bonus demografi dengan banyaknya kelompok usia muda produktif, namun malangnya tidak ditopang oleh SDM yang berkualitas.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Selain pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil, tingkat inflasi juga cukup baik dan tidak mencapai angka dua digit (tidak ada yang melebihi angka 10). Indeks kepercayaan konsumen cukup tinggi. Mal, plaza, hotel dan restoran cenderung bertambah. Penjualan kendaraan bermotor meningkat. Pada 2009 dan 2010 penjualan sepeda motor di Indonesia adalah 5,8 juta unit dan 6,9 juta unit. Kesemuanya menunjukkan indikasi yang menggembirakan.
Walaupun banyak kritikan dan hujatan kepada pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa data makro perekonomian Indonesia selama dua periode pemerinthaan SBY menunjukkan prestasi yang baik, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga rasio utang terhadap Pendapatan Daerah Bruto (PDB) yang makin rendah. Jumlah penduduk berpendapatan menengah juga terus meningkat.
Bank Dunia menyebutkan, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat dari 25 persen pada 1999 menjadi 56,5 persen populasi penduduk pada 2010. Kini diperkirakan terdapat sekitar 131 juta penduduk yang masuk dalam kategori ini. Jumlah penduduk sangat mapan, berpenghasilan Rp 240 juta atau investasi Rp 150 juta per tahun sekitar 4 juta orang, lebih banyak dibandingkan penduduk Singapura.
Atas prestasi ekonomi tersebut, Indonesia termasuk yang digadang-gadang sebagai negara yang akan berpengaruh di dunia pada tahun 2030, dengan syarat stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat dijaga. Termasuk juga bonus demografi, dengan jumlah penduduk muda produktif yang tinggi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya semakin menjanjikan ekonomi Indonesia kian berkilau.
Hujatan
Mengapa prestasi makro ekonomi yang molek dan mendapatkan apresiasi dari luar negeri seperti lembaga pemeringkat internasional, tetapi di dalam negeri tak henti-hentinya dikritik dan dihujat, terutama pihak oposisi dan para pengamat?
Hujatan menggema karena prestasi ekonomi tersebut lebih bersifat eklusif dan tidak menyebar merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir penduduk. Ini yang dikatakan oleh para pengkritik bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualtias. Sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas adalah seperti berikut ini.
Pertama, masih terjalnya jurang tingkat pendapatan penduduk. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil penduduk, sementara mayoritas lainnya tidak mendapatkan limpahan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Keadaan ini didukung oleh angka Rasio Gini yang justru cenderung meningkat. Angka Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 bermakna jurang pendapatan makin melebar.
Pada tahun 2002 angka Rasio Gini sebesar 0,329, meningkat menjadi 0,363 pada tahun 2005, turun sedikit menjadi 0,35 pada tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga 2011 secara gradual meningkat hingga mencapai 0,41 pada akhir 2011 (BPS, 2012). Data ini memperkuat argumen bahwa cipratan kue pembangunan hanya dinikmat golongan menengah ke atas saja. Jika dikaitkan dengan data kemiskinan bermakna bahwa terjadi penurunan kemiskinan secara relatif, tetapi kemiskinan absolut justru naik.
Kedua, masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk. Walaupun semenjak satu dekade terakhir terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan, namun secara riil jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu di atas 30 juta jiwa. Lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia.
Artinya, secara relatif terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tetapi sebenarnya secara riil tidak banyak penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 18,40 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 38, 39 juta jiwa, menurun menjadi 16,0 persen pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk miskin 35,10 juta jiwa, menurun lagi menjadi 15,40 pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk miskin 34,96 juta jiwa. Pada tahun 2010 menurun lagi menajadi 13,33 persen dengan jumlah penduudk miskin 31,02 juta jiwa, dan pada 2011 turun lagi menjadi 12,49 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 30 juta jiwa.
Menariknya, walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, namun jumlah penduduk hampir miskin dalam dua tahun terakhir justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk hampir miskin sekitar 22,90 juta jiwa dan meningkat menjadi 27,12 juta jiwa pada tahun 2011.
Hampir dua pertiga dari penduduk miskin tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama dari sektor pertanian dan basis sumber daya alam. Sementara sisanya sebesar sepertiga berada di perkotaan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Ketiga, masih tingginya angka pengangguran. Walaupun secara umum tingkat pengangguran terus berkurang, namun sejatinya pengangguran terbuka yaitu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masih tinggi, yakni sekitar 30 juta jiwa. Keadaan ini berkorelasi dengan tidak terserapnya angkatan kerja karena masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih dominan digerakkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, kontruksi, listrik, gas dan jasa yang tidak mampu menyerap ramai tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian dan industri yang mampu menampung sekitar 55 persen dari total tenaga kerja justru makin melemah.
Keempat, tingginya tenaga kerja di sektor informal. Ternyata bahwa struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh jenis pekerjaan informal. Data BPS menujukkan bahwa sampai akhir 2011 jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 65,76 dari total tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja masih rendah.
Pekerjaan iniformal dicirikan dengan upah yang rendah, tiada jaminan sosial, modal kecil, minim manajemen dan penguasaan teknologi. Umumnya pekerjaan informal dilakoni penduduk dengan tingkat pendidikan dan skill yang rendah.
Solusi
Arah dan strategi ekonomi Indonesia, mau tidak mau harus dikembalikan ke jalan yang benar (on the righ track), jika tidak maka berbagai hujatan dan kritikan tersebut tidak akan berhenti. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi bersifat eklusif, yang tidak hanya dapat dinikmati segelintir kelompok tertentu. Untuk itu beberapa strategi yang ditawarkan adalah: pertama, perkuat sektor pertanian dan idustri yang akan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, insentif dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini harus jelas dan terukur. Kedua, perkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar dilakoni oleh penduduk kelas menengah ke bawah.
Ketiga, pemerintah harus dapat mengawal proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang melanda dan menyebar di seluruh dunia. Dalam konteks ini, sebenarnya yang terpenting adalah mengambil faedah yang sebesar-besarnya dari proses tersebut dan dalam masa yang sama memperkecil dampak negatifnya. Bagiamanapun kita yang menerapkan sistem ekonomi terbuka, tidak bisa lari dan menghindar dari proses globalisasi dan liberalisasi yang sedang berlangsung. Peranan pemerintah sungguh sangat penting dan berarti. Malaysia, Cina, Singapura adalah di antara negara yang dapat mengelola dan mengambil manfaat dari proses globalisasi. Keempat, kurangi penguasaan asing di dalam kedaulatan ekonomi nasional. Sektor-sektor vital pemasukan uang negara seharusnya diatur dan dan dikendalikan pemerintah, namun kenyataannya di lapangan justeru kita yang sering diatur dan didekte oleh pemodal asing. Lihatlah bagaimana cengkeraman PT Freeport di Papua.
Kelima, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, sebab hanya dengan ditopang SDM berkualitas yang dapat dilihat dari peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dapat menjadi faktor utama dalam berkompetisi di kancah pentas ekonomi global. Sejatinya kita kaya Sumber Daya Alam (SDA) plus bonus demografi dengan banyaknya kelompok usia muda produktif, namun malangnya tidak ditopang oleh SDM yang berkualitas.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

