Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Biaya Siluman Perjalanan Dinas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Ada ironi sangat menyedihkan yang belakangan ini santer diberitakan media massa, yaitu biaya remang-remang perjalanan dinas untuk para pengurus negeri ini.

Alih-alih dana triliuan yang seharusnya digunakan untuk memajukan bangsa dan negara melalui kinerja dan produktivitas para pejabat, malah yang terjadi adalah kerugian, pemborosan, dan ketidakefektifan  uang negara itu sendiri.

 Keyakinan ini menguat ketika membaca hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap biaya perjalanan dinas kementerian/lembaga yang pada 2011 mencapai Rp18 triliun yang menyebutkan bahwa telah terjadi pemborosan hingga 40% atau Rp7,2 triliun.

Begitu juga dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu sebelumnya mengakui hal yang sama. Agus menuturkan kebocoran itu kebanyakan terjadi akibat biaya tiket dan pengurusan visa yang diselewengkan.

Celakanya, biaya siluman perjalanan dinas tersebut (misalnya kelebihan pembayaran, perjalanan dinas fiktif, hingga perjalanan dinas tanpa bukti yang valid) telah menyusup ke lembaga-lembaga negara.

Kementerian Sosial dengan kerugian negara Rp405 miliar, Kementerian Kesehatan berjumlah Rp27 miliar dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berjumlah Rp700 juta adalah sebagian contoh penggarongan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang terus saja dilakukan tanpa mengenal kata selesai.

Biaya siluman yang dirancang pemerintah untuk para pejabat memang tidak ada matinya. Berbagai akal bulus sepertinya sengaja dikembangkan demi merampok uang rakyat.

Yang lebih mengerikan, ini dilakukan secara misterius dan diam-diam.

Harus diakui bahwa wewenang yang dimiliki pejabat negara yang seharusnya digunakan demi kepentingan rakyat banyak ternyata kini telah berubah menjadi lahan basah untuk melakukan korupsi.

Mungkin inilah korupsi yang dianggap legal oleh sejumlah kalangan. Legal karena korupsi justru bersarang di lembaga-lembaga negara. Maka tak heran, mereka bisa secara aman dan nyaman  melakukan politik transaksional untuk  “menggarap”  uang rakyat.

Padahal, rakyat Indonesia dengan jumlah 230-an juta yang menghuni 17.000 pulau ini tahu bahwa pejabat negara adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur negara.

Keberadaan pejabat negara diharapkam mampu menjadi penyambung lidah dan aspirasi rakyat serta diharapkan menjadi garda depan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat melalui wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, termasuk mengelola dana rakyat secara tepat dan benar.

Namun kenyataannya, perilakunya jauh dari harapan publik. Mereka malah menghianati hati nurani rakyat dengan melakukan korupsi dengan berbagai bentuknya.

Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, termasuk partai politiknya, seakan dianggap hal yang wajar.

Mereka tampaknya sangat suka menyandang predikat “tikus-tikus kantor”. Tentu saja, ini merupakan perilaku yang tidak mencerminkan pejabat negara yang baik.

Selain itu, kalau kita mengkaji secara lebih mendalam, kekuatan pejabat negara, misalnya menteri atau DPR bukanlah kehebatan personal-personalnya, melainkan mereka sudah menjadi wayang-wayang yang harus patuh dan tunduk pada sang dalang yang notabene adalah pemimpin parpol.

Maka, sangat tidak salah kalau rakyat tidak percaya lagi kepada pejabat di negeri ini. Juga tidak keliru kalau rakyat memberikan status kepada pejabat korup sebagai “zombie-zombie menakutkan” yang siap menggerogoti uang rakyat tanpa belas kasihan.

Politik Hasrat  
Inilah juga akibat dari politik hasrat yang dimainkan pejabat negara, yaitu politik yang di dalamnnya berlangsung perjuangan “ego atau hasrat” dalam mendefinisikan dirinya dalam discourse, yaitu relasinya dengan dunia realitas di luar dirinya sebagai liyan (the others) dan libido sebagai penggeraknya.

Pejabat negara (menteri, gubernur, bupati, DPR, dan seterusnya) yang memuja politik hasrat (egopolitik) akan menciptakan sebuah prinsip pengaturan dirinya sendiri yang semata-mata dilandasi pada tingkat psikis oleh hasrat memiliki (desire to have) dan meninggalkan prinsip ekopolitik (pengaturan diri sendiri yang  melibatkan rakyat secara mutual).

Penciptaan biaya-biaya siluman perjalanan dinas secara sengaja adalah salah satu wujud dari cara kerja politik hasrat yang “dikembangbiakkan” oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi.

Hasrat untuk melakukan korupsi semakin direproduksi karena melalui inilah perilaku menggarong uang rakyat bisa dilakukan secara resmi.  

Melihat realitas penyelewengan kekuasaan seperti ini, rakyat tentu mengharapkan para pejabat nakal tersebut mau berbenah dan menciptakan suasana yang kondusif agar situasi bangsa ini menjadi baik serta menghentikan tindakan menyakiti hati nurani rakyat.

Harapannya, masyarakat bisa hidup tenang dan bekerja nyaman sehingga tujuan mulia berbangsa dan bernegara  bisa tercapai optimal.

Sudah waktunya berbagai bentuk akal-akalan, siasat busuk, dan perilaku koruptif ini dihentikan. Rakyat sudah terlalu lama dan lelah menunggu gebrakan memukau yang membela kepentingan rakyat dari para pengurus negeri ini.

Tidak ada langkah tepat yang harus dilakukan KPK berkenaan biaya siluman perjalanan dinas ini, kecuali mengusut tuntas dan segera menangkap serta memenjarakan mereka-mereka yang terbukti menyelewengkan biaya-biaya gelap yang notabene adalah uang rakyat tersebut .***


Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Islam UII Jogjakarta.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer