Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Munas dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek Cirebon 15-17 September 2012 lalu berisi pesan yang mendalam, satu sisi ada yang rusuh, sisi lain ada mendukung dan berkobar semangat.
Pesan mendalam itu tertuang dalam rekomendasi. Rekomendasi Munas NU yang resmi diserahkan oleh Said Aqil Siroj kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari beberapa isu dalam rekomendasi tersebut, isu yang paling menguat adalah NU akan meninjau ulang kembali tentang kewajiban pajak bagi umat Islam.
Mengenai persoalan pajak, Munas NU menilai bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Alquran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat.
Kemudian tanggapan yang berkembang mengenai isu ini adalah bahwa NU memboikot pembayaran pajak.
Pemboikotan pajak dari NU adalah kesimpulan yang terlalu dini dan boleh jadi kesimpulan yang salah. Ada beberapa hal yang mesti dicermati sebelum menyimpulkan bahwa NU memboikot pembayaran pajak.
Pertama, di berbagai media ketua PBNU Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa Islam hanya mewajibkan zakat bagi umat. Adapun kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung dalam konteks mematuhi penguasa atau pemerintah.
Penguasa di dalam membelanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak harus mengacu pada tujuan kemanusiaan terutama kaum fakir miskin. Pendapat demikian tentu merupakan pelurusan dari hukum pembayaran pajak, bukan memboikot .
Kedua, persoalan ini merupakan rekomendasi yang mesti dijalankan oleh pemerintah, bukan merupakan fatwa. PBNU secara resmi merekomendasikan dua poin mengenai pajak.
Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Jika kedua hal ini dapat terjamin maka tentu NU tetap komitmen pada kewajiban pajak.
Ketiga, ketika pajak tidak wajib, apakah hukumnya jika ada umat yang mebayar pajak dan sebaliknya? Kemudian yang tidak membayar pajak ganti pembayarannya apa? Siapa yang kemudian mengelolanya?
Pertanyaaan itu tentu sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh NU, jika benar NU memboikot pajak. Kenyataannya tidak demikian.
NU mengemukakan pendapat tentu untuk kemaslahatan ummat, jika NU melarang tentang sistem yang selama ini berjalan kemudian tidak dibarengi dengan memberi jalan keluar, hal ini tentu malah merugikan ummat, bayangkan jika orang tidak membayar pajak dan tidak juga membayar zakat (kewajiban mutlak umat islam yang mampu).
Keempat, pada dasarnya peninjauan ulang tentang kewajiban membayar pajak ini muncul akibat banyaknya kebocoran dana pajak berupa korupsi, yang menyebabkan pajak jauh dari apa yang diharapkan.
Bukti sudah memperlihatkan bagaimana dana umat itu dicuri karena kongkalingkong pemerintah, ini melukai hati umat yang masih banyak dalam ruang kemiskinan.
Tampaknya NU/ulama sudah gregetan dengan merajalelanya korupsi di Indonesia, alasan inilah yang lebih kuat melatarbelakangi kenapa NU meninjau ulang kembali kewajiban membayar pajak. Bahkan dalam rekomendasi lain NU meminta hukuman mati bagi para koruptor karena hukuman penjara tak memberi efek jera.
Wacana hukuman mati bagi koruptor ini memperjelas ke mana arah dan tujuan mengapa pajak mesti dikaji ulang, jelas ini menggambarkan betapa ulama mengecam prilaku korupsi yang merajalela di negeri ini.
Semangat anti karupsi ini sebenarnya yang lebih menonjol dalam persoalan pajak tadi ketimbang pemboikotan yang dikhawatirkan banyak orang.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Hampir setiap masyarakat yang hidup di negara ini telah membayar pajak, baik itu diambil melalui hasil usahanya, dari perbelanjaan, parkir, urusan-urusan yang mengikat, fasilitas dan lain sebagainya, diantara itu semua mengandung pungutan pajak yang kemudian harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Miris hati jika dana rakyat itu kemudian diselewengkan, berita itu telah jelas dilihat oleh rakyat. Sebagai Ormas terbesar tampaknya NU tampil mewakili masyarakat Indonesia untuk mempertegas kembali amanah pemerintah dalam mengelola pajak agar tidak dikorup.
NU sebagai ormas terbesar tentu dapat membaca harapan rakyat sehingga memberikan warning dengan harapan memiliki posisi tawar tinggi.
Dengan muak sambil menggertakkan tulang gigi “greget” NU telah memberikan sikap yang jelas terhadap koruptor yaitu hukuman mati.
Menanti Kelanjutan
NU memang tidak memberikan batas waktu tentang peninjauan ulang terhadap kewajiban pajak, namun semangat memerangi korupsi yang diperlihatkan NU mesti menular.
Komitmen anti korupsi kerap tak meyakinkan masyarakat, karena begitu banyak yang menyatakan akan melawan korupsi tapi tak menjadi kenyataan.
Apakah karena hal ini telah mendarah daging, atau mungkin telah membudaya, atau sistem telah begitu kacau sehingga tak luput dari korupsi.
Potensi besar muncul dari ormas bernuansa agama, agama yang menuntut untuk mengerjakan yang baik dan menjauhkan yang mungkar. NU akhirnya memperlihatkan sikap “hukuman mati pada koruptor”.
Ada potensi besar dari sikap ini karena muncul dari ormas islam terbesar di Indonesia: Pertama, sebagai ormas terbesar memiliki posisi tawar tinggi terhadap pemerintah untuk me- warning pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Hal ini mesti juga didorong oleh elemen lain agar sikap ini tidak hanya hangat-hangat tahi ayam.
Kedua, sebagai organisasi besar yang memiliki kader besar dan militan mampu memupuk sikap anti korupsi secara mengakar yang selama ini sulit dilakukan oleh penegak hukum lainnya seperti KPK.
Ketiga sebagai ormas besar yang telah banyak memberi warna dalam kultur kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat memberikan dorongan besar secara massif dalam penegakan anti korupsi.
Adakah NU ke depan benar-benar akan mampu/mau mengelola potensi itu? Atau mungkin pihak lain yang mampu mengelolanya kita tunggu saja!***
Zainal Abadi, Pengurus Institute of Social Empowerment and Development.
Pesan mendalam itu tertuang dalam rekomendasi. Rekomendasi Munas NU yang resmi diserahkan oleh Said Aqil Siroj kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari beberapa isu dalam rekomendasi tersebut, isu yang paling menguat adalah NU akan meninjau ulang kembali tentang kewajiban pajak bagi umat Islam.
Mengenai persoalan pajak, Munas NU menilai bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Alquran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat.
Kemudian tanggapan yang berkembang mengenai isu ini adalah bahwa NU memboikot pembayaran pajak.
Pemboikotan pajak dari NU adalah kesimpulan yang terlalu dini dan boleh jadi kesimpulan yang salah. Ada beberapa hal yang mesti dicermati sebelum menyimpulkan bahwa NU memboikot pembayaran pajak.
Pertama, di berbagai media ketua PBNU Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa Islam hanya mewajibkan zakat bagi umat. Adapun kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung dalam konteks mematuhi penguasa atau pemerintah.
Penguasa di dalam membelanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak harus mengacu pada tujuan kemanusiaan terutama kaum fakir miskin. Pendapat demikian tentu merupakan pelurusan dari hukum pembayaran pajak, bukan memboikot .
Kedua, persoalan ini merupakan rekomendasi yang mesti dijalankan oleh pemerintah, bukan merupakan fatwa. PBNU secara resmi merekomendasikan dua poin mengenai pajak.
Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Jika kedua hal ini dapat terjamin maka tentu NU tetap komitmen pada kewajiban pajak.
Ketiga, ketika pajak tidak wajib, apakah hukumnya jika ada umat yang mebayar pajak dan sebaliknya? Kemudian yang tidak membayar pajak ganti pembayarannya apa? Siapa yang kemudian mengelolanya?
Pertanyaaan itu tentu sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh NU, jika benar NU memboikot pajak. Kenyataannya tidak demikian.
NU mengemukakan pendapat tentu untuk kemaslahatan ummat, jika NU melarang tentang sistem yang selama ini berjalan kemudian tidak dibarengi dengan memberi jalan keluar, hal ini tentu malah merugikan ummat, bayangkan jika orang tidak membayar pajak dan tidak juga membayar zakat (kewajiban mutlak umat islam yang mampu).
Keempat, pada dasarnya peninjauan ulang tentang kewajiban membayar pajak ini muncul akibat banyaknya kebocoran dana pajak berupa korupsi, yang menyebabkan pajak jauh dari apa yang diharapkan.
Bukti sudah memperlihatkan bagaimana dana umat itu dicuri karena kongkalingkong pemerintah, ini melukai hati umat yang masih banyak dalam ruang kemiskinan.
Tampaknya NU/ulama sudah gregetan dengan merajalelanya korupsi di Indonesia, alasan inilah yang lebih kuat melatarbelakangi kenapa NU meninjau ulang kembali kewajiban membayar pajak. Bahkan dalam rekomendasi lain NU meminta hukuman mati bagi para koruptor karena hukuman penjara tak memberi efek jera.
Wacana hukuman mati bagi koruptor ini memperjelas ke mana arah dan tujuan mengapa pajak mesti dikaji ulang, jelas ini menggambarkan betapa ulama mengecam prilaku korupsi yang merajalela di negeri ini.
Semangat anti karupsi ini sebenarnya yang lebih menonjol dalam persoalan pajak tadi ketimbang pemboikotan yang dikhawatirkan banyak orang.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Hampir setiap masyarakat yang hidup di negara ini telah membayar pajak, baik itu diambil melalui hasil usahanya, dari perbelanjaan, parkir, urusan-urusan yang mengikat, fasilitas dan lain sebagainya, diantara itu semua mengandung pungutan pajak yang kemudian harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Miris hati jika dana rakyat itu kemudian diselewengkan, berita itu telah jelas dilihat oleh rakyat. Sebagai Ormas terbesar tampaknya NU tampil mewakili masyarakat Indonesia untuk mempertegas kembali amanah pemerintah dalam mengelola pajak agar tidak dikorup.
NU sebagai ormas terbesar tentu dapat membaca harapan rakyat sehingga memberikan warning dengan harapan memiliki posisi tawar tinggi.
Dengan muak sambil menggertakkan tulang gigi “greget” NU telah memberikan sikap yang jelas terhadap koruptor yaitu hukuman mati.
Menanti Kelanjutan
NU memang tidak memberikan batas waktu tentang peninjauan ulang terhadap kewajiban pajak, namun semangat memerangi korupsi yang diperlihatkan NU mesti menular.
Komitmen anti korupsi kerap tak meyakinkan masyarakat, karena begitu banyak yang menyatakan akan melawan korupsi tapi tak menjadi kenyataan.
Apakah karena hal ini telah mendarah daging, atau mungkin telah membudaya, atau sistem telah begitu kacau sehingga tak luput dari korupsi.
Potensi besar muncul dari ormas bernuansa agama, agama yang menuntut untuk mengerjakan yang baik dan menjauhkan yang mungkar. NU akhirnya memperlihatkan sikap “hukuman mati pada koruptor”.
Ada potensi besar dari sikap ini karena muncul dari ormas islam terbesar di Indonesia: Pertama, sebagai ormas terbesar memiliki posisi tawar tinggi terhadap pemerintah untuk me- warning pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Hal ini mesti juga didorong oleh elemen lain agar sikap ini tidak hanya hangat-hangat tahi ayam.
Kedua, sebagai organisasi besar yang memiliki kader besar dan militan mampu memupuk sikap anti korupsi secara mengakar yang selama ini sulit dilakukan oleh penegak hukum lainnya seperti KPK.
Ketiga sebagai ormas besar yang telah banyak memberi warna dalam kultur kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat memberikan dorongan besar secara massif dalam penegakan anti korupsi.
Adakah NU ke depan benar-benar akan mampu/mau mengelola potensi itu? Atau mungkin pihak lain yang mampu mengelolanya kita tunggu saja!***
Zainal Abadi, Pengurus Institute of Social Empowerment and Development.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

