Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hujan kritik dan badai kecaman ternyata bisa memulihkan ”kesadaran” di Gedung DPR, Senayan.
Pimpinan DPR dan Badan Anggaran (Banggar) kali ini menyodorkan aspirasi yang menggembirakan.
Mereka mengusulkan agar setidaknya 30 persen biaya perjalanan dinas dipotong. Kalau bisa sampai 40 persen. Usul ini tinggal menunggu persetujuan pemerintah (Menteri Keuangan).
Para pengkritik belum perlu mengubah posisi tangannya yang biasanya menuding menjadi bertepuk. Kita memang masih perlu mengawal agar aspirasi akal sehat ini bisa dilaksanakan dengan konsekuen.
Perlu pula didorong agar aspirasi akal sehat ini merambah pula ke bidang tugas lain. Misalnya, lebih disiplin bersidang dan lebih bisa memenuhi target legislasi (tugas utama legislator).
Selama ini studi banding, yang konon untuk bahan menyusun UU, dilakukan dengan antusias, kalau perlu selintutan, tetapi UU-nya tidak beres-beres.
Biaya perjalanan dinas pemerintah plus legislator ini memang sangat besar, diplot sekitar Rp21 triliun. Kalau perampingan biaya perjalanan dinas untuk 2013 sebesar 30-40 persen ini bisa direalisasi, akan ada penghematan besar.
Sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 9 triliun. Hampir sama dengan APBD Jatim. Tentu saja, uang sebesar itu akan sangat bermanfaat kalau digunakan untuk alokasi yang lebih produktif.
Tidak hanya legislator yang akan lebih selektif dalam melakukan perjalanan. Tetapi, juga para menteri, Dirjen, direktur, dan para pejabat pemerintah lain.
Kalau pemangkasan itu sampai 40 persen, ini klop dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada 40 persen biaya perjalanan dinas yang bermasalah. Alangkah penuhnya penjara kalau semua kasus ini jadi kasus korupsi!
Ada usul koreksi yang menarik dari Ketua DPR Marzuki Alie. Dia menyebut selama ini sebagian ongkos perjalanan dinas diberikan lunsum (terima gelondongan).
Tentu, konsekuensinya bisa tidak sesuai dengan ongkos riil. Untuk penganggaran yang rasional, tentu perlu penetapan plafon. Kalau ongkosnya di bawah batas tertinggi itu, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil.
Selain itu, perlu juga disorot fasilitas pesawat. Marzuki menyebut, salah satu kenaikan tinggi biaya perjalanan dinas adalah dinaikkannya fasilitas sebagian pejabat dari kursi bisnis ke kelas yang lebih atas, yakni kelas eksekutif.
Kalau dia minta dikembalikan ke kelas bisnis, ini patut diapresiasi.
Akan lebih mulia lagi kalau semua legislator dan pejabat lain naik kelas ekonomi agar berbaur bersama rakyat sehari-hari. Kadang, jarak antara pejabat dan rakyat terasa jauh karena mereka di darat pun juga dikawal polisi dan menyisihkan rakyat di jalan-jalan.
(Inilah salah satu sebab kenapa kemacetan tidak pernah terurai, karena pejabatnya, termasuk Menteri Perhubungan, tidak pernah merasakan bermacet-macet!)
Apakah pejabat, legislator khususnya, akan jadi katak di bawah tempurung dengan mengurangi frekuensi studi banding? Pasti tidak kalau saja mereka mau lebih intens dan intim menggandeng perguruan tinggi untuk studi akademik tentang legislasi.
Perguruan tinggi juga bisa mencarikan informasi dari negara asing lewat kontak mereka di negara asing atau juga via internet. Dijamin lebih akurat, komplet, dan tidak dijadikan bulan-bulanan rakyat. ***
Pimpinan DPR dan Badan Anggaran (Banggar) kali ini menyodorkan aspirasi yang menggembirakan.
Mereka mengusulkan agar setidaknya 30 persen biaya perjalanan dinas dipotong. Kalau bisa sampai 40 persen. Usul ini tinggal menunggu persetujuan pemerintah (Menteri Keuangan).
Para pengkritik belum perlu mengubah posisi tangannya yang biasanya menuding menjadi bertepuk. Kita memang masih perlu mengawal agar aspirasi akal sehat ini bisa dilaksanakan dengan konsekuen.
Perlu pula didorong agar aspirasi akal sehat ini merambah pula ke bidang tugas lain. Misalnya, lebih disiplin bersidang dan lebih bisa memenuhi target legislasi (tugas utama legislator).
Selama ini studi banding, yang konon untuk bahan menyusun UU, dilakukan dengan antusias, kalau perlu selintutan, tetapi UU-nya tidak beres-beres.
Biaya perjalanan dinas pemerintah plus legislator ini memang sangat besar, diplot sekitar Rp21 triliun. Kalau perampingan biaya perjalanan dinas untuk 2013 sebesar 30-40 persen ini bisa direalisasi, akan ada penghematan besar.
Sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 9 triliun. Hampir sama dengan APBD Jatim. Tentu saja, uang sebesar itu akan sangat bermanfaat kalau digunakan untuk alokasi yang lebih produktif.
Tidak hanya legislator yang akan lebih selektif dalam melakukan perjalanan. Tetapi, juga para menteri, Dirjen, direktur, dan para pejabat pemerintah lain.
Kalau pemangkasan itu sampai 40 persen, ini klop dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada 40 persen biaya perjalanan dinas yang bermasalah. Alangkah penuhnya penjara kalau semua kasus ini jadi kasus korupsi!
Ada usul koreksi yang menarik dari Ketua DPR Marzuki Alie. Dia menyebut selama ini sebagian ongkos perjalanan dinas diberikan lunsum (terima gelondongan).
Tentu, konsekuensinya bisa tidak sesuai dengan ongkos riil. Untuk penganggaran yang rasional, tentu perlu penetapan plafon. Kalau ongkosnya di bawah batas tertinggi itu, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil.
Selain itu, perlu juga disorot fasilitas pesawat. Marzuki menyebut, salah satu kenaikan tinggi biaya perjalanan dinas adalah dinaikkannya fasilitas sebagian pejabat dari kursi bisnis ke kelas yang lebih atas, yakni kelas eksekutif.
Kalau dia minta dikembalikan ke kelas bisnis, ini patut diapresiasi.
Akan lebih mulia lagi kalau semua legislator dan pejabat lain naik kelas ekonomi agar berbaur bersama rakyat sehari-hari. Kadang, jarak antara pejabat dan rakyat terasa jauh karena mereka di darat pun juga dikawal polisi dan menyisihkan rakyat di jalan-jalan.
(Inilah salah satu sebab kenapa kemacetan tidak pernah terurai, karena pejabatnya, termasuk Menteri Perhubungan, tidak pernah merasakan bermacet-macet!)
Apakah pejabat, legislator khususnya, akan jadi katak di bawah tempurung dengan mengurangi frekuensi studi banding? Pasti tidak kalau saja mereka mau lebih intens dan intim menggandeng perguruan tinggi untuk studi akademik tentang legislasi.
Perguruan tinggi juga bisa mencarikan informasi dari negara asing lewat kontak mereka di negara asing atau juga via internet. Dijamin lebih akurat, komplet, dan tidak dijadikan bulan-bulanan rakyat. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

