Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gali Kuburan Sendiri

R
Penulis: Rindra Yasin❯
DPR dan partai politik kini menggali kuburnya sendiri. Usul Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK guna memangkas sebagian kewenangan komisi adalah pintu masuknya.

Komisi III DPR telah secara resmi mengusulkan kepada Badan Legislatif DPR untuk merevisi UU KPK. Tiga elemen terpenting komisi, yakni independensi, kewenangan penyadapan dalam penyelidikan, dan kewenangan penuntutan, diusulkan untuk dihilangkan. Independensi KPK hendak dirusak dengan kehadiran Dewan Pengawas yang rawan mengintervensi penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan penyadapan dipertahankan, namun prosesnya dipersulit. KPK ke depan harus meminta izin pengadilan negeri untuk bisa menyadap percakapan maupun transaksi elektronik. Itu betul-betul sebuah lelucon karena bisa dibayangkan, bagaimana  kalau KPK hendak menyadap telepon seluler kepala pengadilan negeri atau ketua Mahkamah Agung?

Kewenangan penuntutan KPK juga hendak dihapus. Dengan demikian, kewenangan tersebut akan jatuh lagi ke Kejaksaan Agung. Itu juga guyonan yang keterlaluan. Bagaimana bila penyidik KPK tengah menyidik suatu kasus di Kejaksaan Agung, mereka harus surat-menyurat dengan jaksa tentang perkembangan kasus tersebut, menentukan nilai material barang bukti yang diajukan, dan lain-lain.

Sekali lagi, ini adalah pintu kuburan. Bukan hanya bagi KPK, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, tetapi juga bagi DPR dan partai politik di DPR sendiri. Betapa tidak. Rakyat sudah apatis dengan polisi dan kejaksaan dalam banyak hal, termasuk pemberantasan korupsi.

Terobosan pendirian lembaga penegak hukum independen yang bekerja efektif-efisien seperti KPK membawa jalan terang. KPK adalah pembeda antara masih ada harapan dan tidak ada harapan sama sekali.

Bila DPR benar-benar merealisasikan revisi UU KPK, bisa dipastikan rakyat akan bergerak. Pilkada DKI Jakarta membuktikan bahwa rakyat jauh lebih melek politik. Rakyat sudah cerdas menilai kepentingan jangka pendek partai politik. Bila revisi UU KPK diloloskan DPR, ketidakpercayaan pada DPR dan partai politik yang kini menghuninya akan mencapai titik puncak. Ingat, pemilu tinggal dua tahun lagi dan partai alternatif makin banyak!

Sekali lagi, bila DPR meloloskan revisi UU KPK, rakyat akan bergerak. Melawan Jokowi saja partai politik mati kutu, bagaimana bila melawan rakyat?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer