Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Dilemahkan, Presiden Diam

R
Penulis: Rindra Yasin❯
UPAYA pelumpuhan KPK kembali terjadi. Terang-terangan. Kehebatan KPK meringkus tikus dan rayap negara bakal dipereteli kewenangan menyadap dan menuntutnya. Lebih menjengkelkan lagi, upaya pelumpuhan KPK ini terjadi di depan hidung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelaku pelemahan KPK ini juga termasuk pimpinan instansi di bawah komando presiden, seperti kepolisian. Atau, kalau lewat DPR, juga berasal dari legislator partai tempat SBY jadi ketua dewan pembina. Setidaknya, antusiasme mereka dalam membela KPK tidak didorong. Lebih menggemaskan lagi, SBY seperti lupa janji untuk memimpin  pemberantasan korupsi.

Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, juga mengklaim: KPK saya yang bikin. Fine, KPK memang lahir 2003 di zaman Mega presiden. Tetapi, mengapa beliau tak menginstruksikan para legislator PDIP agar makin memperkuatnya? Mengapa justru mengeluhkan orang-orang partainya banyak yang terjerat KPK? Bukankah KPK juga menangkapi orang-orang dari berbagai partai lain? Kalau orang PDIP korup tidak ditangkap KPK bukankah justru KPK akan jadi alat politik, bukan alat hukum?

Begitulah. Sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi juga karena absennya kenegarawanan. Para ”pemimpin” masih memikirkan kepentingan orang-orangnya. Mereka seakan lupa kebajikan agung bahwa: ketika kepentingan negara dimulai, pada saat itu kepentingan partai berakhir.

Baiklah, coba kita menagih satu retorika (janji lagi!) dari Presiden SBY ketika menanggapi rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU lalu (17/9). ”Rekomendasi Munas NU sama persis dengan pemikiran pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah satu hati dengan NU,” katanya.

Di lanjutan sambutannya, SBY juga mengatakan, ”Kepada semua lembaga negara, baik MPR, DPR, DPD, Kementerian, dan lainnya, termasuk lembaga penegak hukum, agar merespons hasil rekomendasi Munas dan Konbes NU ini.” Pernyataan ini sudah pas. Problemnya selalu pada bukti pelaksanaannya. Rakyat sudah memberikan kekuasaan kepada presiden untuk bertindak. Kenyataannya, setelah mengusut para jenderal polisi yang diduga korupsi simulator SIM, KPK –sebagai simbol terpenting pemberantasan korupsi– terus diperlemah.

Sebagai pengingat, di sini dikutipkan lengkap dari situs resmi NU, www.nu.or.id, rekomendasi yang presiden mengaku ”sehati” dengannya itu: ”Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.

Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer