Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemangkasan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Satu lagi terobosan hukum dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang dipimpin Mahfud MD itu memangkas birokrasi pemeriksaan kepala daerah yang menjadi saksi dan tersangka kasus pidana, termasuk kasus korupsi.

Dalam putusan yang dijatuhkan pada Rabu (26/9) tersebut, jaksa maupun polisi selaku penyidik tidak perlu mengajukan izin pemeriksaan kepala daerah kepada presiden dan Mendagri.

Putusan tersebut terkait dengan sidang pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

MK menyatakan, sebagian materi pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak punya kekuatan hukum mengikat (Jawa Pos, 27/9).

Dalam amar putusan, MK menegaskan bahwa pemeriksaan kepala daerah selaku saksi maupun tersangka tidak membutuhkan izin presiden.

Proses hukum tidak menghalangi kepala daerah melakukan tugas-tugas pemerintahan. Penahanan saja, yang masih membutuhkan izin tertulis dari presiden.

MK juga memangkas batas waktu persetujuan tertulis dari presiden terkait dengan penahanan seorang kepala daerah. Jika pada pasal 36 ayat 2 UU Pemda diatur batas waktu 60 hari, MK mengurangi menjadi 30 hari.

Dengan demikian, sejak izin penahanan diajukan, presiden dalam tempo 30 hari harus mengeluarkan izin boleh tidaknya seorang kepala daerah ditahan.

Tentu saja, putusan MK itu selaras dengan penegakan hukum yang berasas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. MK benar-benar mengoptimalkan asas cepat di balik putusannya tersebut.

Semua itu dibuat demi kepastian hukum dalam penanganan perkara. Terutama, tidak terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh sebuah proses hukum.

Asas cepat memang menjadi barang mahal dalam penegakan hukum. Aparat acapkali menggantungkan nasib seseorang dalam sebuah proses hukum. Kepala daerah yang menjadi saksi dan tersangka hanya bisa bersikap pasrah menunggu pemeriksaan.

Aparat sering mengulurulur jadwal pemeriksaan dengan berdalih belum turun izin pemeriksaan dari presiden.

Padahal, kepala daerah yang terseret kasus itu ingin kepastian hukum. Hal ini bisa memecah konsentrasi kepala daerah yang harus memimpin roda pemerintahan di daerah.

Itu termasuk jika ada mafia hukum yang memainkan izin pemeriksaan kepala daerah.

Dari pengalaman selama ini, izin pemeriksaan acapkali sengaja diulur-ulur pihak tertentu dengan harapan kepala daerah tidak diperiksa dan ujung-ujungnya kasus dipetieskan dengan alasan entah tidak cukup bukti atau alasan kedaluwarsa.

Modusnya, memanfaatkan rantai birokrasi dari daerah ke pusat hingga ke meja presiden. Aparat kadang mengabaikan ketentuan batas waktu persetujuan izin pemeriksaan sesuai dengan pasal 36 ayat 2 UU Pemda.

Terurainya satu simpul penghambat penegakan hukum tidak berarti tidak ada lagi kebobrokan penegakan hukum. Kini tinggal independensi dan fairness aparat dalam menangani sebuah perkara.

Jika aparat masih saja doyan sogokan, pemangkasan birokrasi penegakan hukum tidak akan berarti.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer