Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paradoks (Sebuah) Nama

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pernyataan Shakespeare (melalui Juliet dalam lakon Romeo and Juliet): Apalah arti sebuah nama, sepertinya perlu dipertimbangkan kembali kebenarannya.

Bagi banyak orang (muslim utamanya), nama adalah doa. Nama Amir, Suharto, dan Naratungga, misalnya, termaktub harapan (doa) agar (kelak) penyandangnya menjadi pemimpin, kaya, dan terpilih.

Ketiga nama itu, bahkan, juga dapat merujuk pada identitas/jati diri: Amir (Islam),  Suharto (Jawa), dan Naratungga (Indonesia).

Dalam banyak rujukan, nama didefinisikan sebagai cap, tanda, sebutan, atau label yang diberikan kepada sesuatu (benda, manusia, tempat, produk, dan bahkan gagasan/konsep) agar dapat dan mudah dikenali.

Fungsi utama nama adalah sebagai pembeda sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal tertentu (produk barang, misalnya), nama lebih dikenal sebagai merek.

Sebagai sebuah cap, tanda, sebutan, atau label sesuatu, nama atau merek tentu saja dapat diubah atau diganti, kapan dan dengan apa saja, sesuai dengan keinginan sang pemberi.

Akan tetapi, penggantian nama atau merek itu biasanya didasarkan atas pemikiran bahwa nama atau merek lama (sudah) tidak bertuah, bahkan mungkin dianggap telah mendatangkan tulah.

Orang Jawa, misalnya, banyak yang telah mengganti nama anak-anaknya (dengan Slamet, Rahayu, Raharjo, Waras, Waluya, Basuki, dsb.) karena sering sakit.

Dengan nama baru itu, yang memang berarti “selamat”, mereka berharap anak-anaknya tidak lagi sakit-sakitan. Begitu pun yang dilakukan etnis lain, seperti Melayu, Batak, dan Minang.

Salah satu bentuk ajang perjuangan nama atau merek yang masih dapat diingat belakangan ini adalah Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2012.

Gelar sigi dan kehormatan yang diselenggarakan oleh SWA (majalah), MARS (lembaga survei), dan Metro TV itu telah menetapkan puluhan (34) merek sebagai jawara di bidang/kategorinya masing-masing.

Sayang, dari 34 merek jawara itu hanya ada beberapa merek saja yang benar-benar dapat membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena hampir seluruh jawara itu bermerek (bahasa) asing, tidak bermerek (bahasa) Indonesia.

Bagaimana tidak? Ketika mendengar (maaf terpaksa menyebut merek) Toyota disebut, misalnya, asosiasi orang kebanyakan langsung ke negara Jepang, tidak ke Indonesia.

Mobil dan barang-barang lain bermerek asing itu (meskipun sudah diproduksi atau bahkan mungkin sebagian sahamnya sudah dimiliki oleh bangsa sendiri) tetap akan mempersepsi masyarakat sebagai produk asing juga.

Bukankah sebagian besar bangsa Idonesia sedang gandrung pada segala hal yang berbau asing? Nah, di sinilah tulisan ini seolah-olah menemukan antitesisnya.

Memang benar bahwa pemujaan berlebihan terhadap segala sesuatu yang berbau asing sedang menghegemoni sebagian besar bangsa Indonesia.

Namun, sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia sesungguhnya harus mau (karena mampu) keluar dari hegemoni itu.

Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus tetap dapat berdiri tegak di tengah arus globalisasi: sebagai bangsa yang berdaulat, menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Bagaimana caranya? Bangsa Indonesia pun sesungguhnya sudah mempunyai model penanganannya: berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

Strategi (senapas dengan ajaran Mahatma Gandhi: swadesi) ini pernah digunakan oleh Soekarno pada masa pemerintahannya dulu. Sebagai pengingat, berikut ini dikutip sepenggal pidato, pada 17 Agustus 1965, Presiden RI pertama itu.

“Berdikari dalam ekonomi. Apa yang lebih kokoh daripada ini Saudara-Saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempo hari, kita harsu bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita-kita dan menggunakan semaksimal-maksimalnya.

Pepatah lama ‘ayam mati dalam lumbung’ harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang pangan.”

Pada hakikatnya, pernyataan Soekarno itu merupakan upaya mengembalikan kedaulatan (ekonomi) rakyat yang di masa itu juga dikuasai oleh para kapitalis dan kaum feodal. Upaya itu ternyata berbuah manis.

Di mata dunia, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara besar (dalam luas wilayah dan jumlah penduduknya saja), tetapi juga sebagai negara yang disegani.

Belajar dari Sejarah
Apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya hanyalah pengulangan kejadian di masa lalu dalam bentuk lain. Jika dulu ada modernisasi, sekarang ada globalisasi.

Keduanya tak pelak merupakan gerakan negara-negara maju (Eropa dan Amerika) yang sama-sama dilakukan secara masif untuk mengampanyekan paham imperialisme dan kolonialisme yang dianutnya.

Rasanya masih segar di ingatan bahwa pada dekade 60-an dulu, bangsa Indonesia pernah dan telah terhegemoni oleh proyek besar yang bernama modernisasi.

Proyek besar yang konon mengedepankan pardigama pembangunan sebagai perspektif yang tunggal arah (unilinear) itu, dalam prakteknya, ternyata berkembang dalam bentuk westernisasi.

Sebagai negara berkembang yang sedang bermimpi menjadi negara modern ketika itu, disadari atau tidak disadari, Indonesia telah mengikuti dan menerapkan sepenuhnya model pembangunan dari Barat itu.

Sialnya, ketika upaya “meniru” dan “menjadi” Barat itu belum selesai dilakukan Indonesia, proyek modernisasi itu telah menggurita menjadi globalisasi.

Dampak positif modernisasi di Indonesia tentu tidak dapat dinafikan. Faktanya, pembangunan (terutama fisik) di Indonesia terjadi di hampir seluruh sektor dan wilayah.

Namun, di balik kesuksesan pembangunan itu, terdapat pula dampak negatif yang justru sangat mengkhawatirkan: kehilangan kedaulatan dan jati diri.

Tidak hanya itu, sejak badai krisis moneter menerjang dan bergulirnya isu globalisasi belasan tahun lalu, Indonesia bahkan benar-benar luluh lantak, kehilangan orientasi.

Tanpa disadari, tiba-tiba bangsa Indonesia banyak yang mengidap penyakit fobia (rasa takut yang berlebihan) untuk sekadar mengakui, apalagi membanggakan, barang miliknya sendiri.

 Contoh menarik dalam hal ini adalah fobia pada nama. Di Jawa, misalnya, banyak orang yang justru senang dan bangga jika tidak dipanggil/disapa sesuai dengan namanya.

Orang yang bernama Rebo minta dipanggil Robby; Sumilah minta dipanggil Milla; Paidi minta dipanggil Eddy; dsb. Begitu pula dalam penggunaan kata sapaan hubungan kekerabatan.

Kata sapaan, seperti  mbok, mak, bu, dan pak  (yang dulu digunakan sebagai panggilan untuk orang tua) kini sudah jarang kedengaran lagi. Kata panggilan itu kini diganti dengan mama/papa, mom/dedy.

Rasa tidak percaya diri juga diperlihatkan oleh pengelola bandara di Pekanbaru. Seperti yang pernah penulis sebutkan di harian ini (Riau Pos, 10 September 2012), pengelola bandara (Angkasa Pura) itu telah mengubah nama: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menjadi Sultan Syarif Kasim II Int’l Airport.

Entah alasan apa yang melatarbelakangi pengubahan nama itu. Yang pasti perubahan nama itu, di samping dapat mengurangi kemegahan bangunan bandara yang sepertinya memang dirancang bernuansa Melayu (ditandai dengan ornamen khas Melayu, sebagai jati diri Riau), juga dapat mengurangi rasa bangga masyarakat Riau.

Acungan jempol justru pantas diberikan kepada PT Chevron Pasifik Indonesia di Rumbai, Pekanbaru. Perusahaan minyak (asing) terbesar di Sumatera itu justru sangat peduli pada bahasa Indonesia.

Pada papan namanya, yang dulu tertulis Main Office, kini telah diubah menjadi Kantor Pusat.

Tidak hanya itu, penamaan blok/kompleks di perumahan perusahaan itu pun menggunakan bahasa Indonesia: seperti Kompleks Jati, Kompleks Randu, Kompleks Oliander, dan Kompleks Cemara. Padahal, di perumahan itu tidak sedikit orang asing yang tinggal.

Lalu, mengapa justru orang Indonesia sendiri yang enggan menggunakan kata/istilah bahasa Indonesia dan lebih senang menggunakan kata/istilah asing?

Jawabannya beragam dan sudah sering dibicarakan orang. Yang pasti, apa pun alasannya, sikap tidak setia pada bahasa Indonesia itu justru memperlihatkan “kegagapan diri” dalam menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini sehingga rela mengorbankan identitas diri.

Bukankah dalam setiap pergaulan (baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional) identitas diri itu menjadi penting agar tetap dapat dikenali?

Atas dasar semua itu, sekalipun sudah berlalu, harapan Gubernur Riau HM Rusli Zainal agar PON XVIII dijadikan momentum oleh Pekanbaru (dan Riau umumnya) untuk menunjukkan jati diri, bukan hanya sekadar pesta olahraga (Riau Pos, 3 September 2012),  tetap harus diapresiasi oleh semua pihak.

Dalam konteks ini, pihak-pihak yang bermediasi menggunakan ruang publik (termasuk pengelola bandara) harus berani dengan penuh kebanggaan menggunakan bahasa Melayu/Indonesia agar visi untuk menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu pun segera terwujud. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Yang enggan datang rupanya hanyalah kemauan. Betulkah?***

Agus Sri Danardana, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer