Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
benar-benar dikepung. Setelah digerogoti penarikan penyidik oleh Mabes
Polri yang kian berkepanjangan, kini kalangan politikus Senayan
membombardir dengan upaya mengerdilkan berbagai kewenangan penindakan
melalui pengajuan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Revisi UU KPK bukan peristiwa baru. Jauh-jauh hari sebelumnya ada manuver serupa untuk melemahkan KPK. Namun, rencana revisi UU KPK itu belakangan menyentuh titik balik. Kalangan DPR yang awalnya berambisi merevisi UU KPK kini justru memilih bertiarap.
Badan Legislasi (Baleg), otoritas DPR yang membahas usul pembahasan RUU, mendadak enggan menyentuh draf revisi UU KPK. Padahal, saat inisiatif usul revisi UU tersebut diajukan Komisi Hukum DPR, Baleg tidak pernah sedikit pun menolak.
Suara penolakan revisi UU KPK datang dari fraksi yang merupakan kepanjangan parpol di DPR. Sikap Baleg tentu saja dikendalikan fraksi.
Parpol tak mau kehilangan muka pada Pemilu 2014 tatkala suara publik menolak mentah-mentah sikap DPR yang hendak merevisi UU KPK. Tak pelak, anggota DPR pengusul revisi UU KPK pun tak berkutik.
Mereka mau tidak mau harus berbalik sikap dari yang semula ingin merevisi kini harus menolak revisi UU KPK. Itu sungguh ironis bagi konsistensi sikap anggota DPR yang terhormat.
Bila ditarik ke belakang, keinginan merevisi UU KPK tidak berdiri sendiri, tapi sangat terkait dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.
Mulai kasus suap cek perjalanan terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom (Panda Nababan dkk), kasus suap wisma atlet SEA Games (M Nazaruddin dkk), kasus proyek dana penyesuaian infrastruktur daerah alias DPID (Wa Ode Nurhayati dkk), hingga kasus proyek pengadaan mushaf Alquran (Zulkarnaen Djabar dkk).
Kalangan DPR pun terhenyak atas kasus-kasus yang disidik KPK tersebut. Maklum, modus korupsinya umumnya berjamaah, sehingga melibatkan banyak anggota DPR.
Kalaupun tidak menjadi tersangka, sang wakil rakyat terhormat itu pernah diperiksa sebagai saksi, baik di KPK maupun pengadilan tipikor. KPK pun selama ini tidak pernah memilih jalan kompromi.
Jika revisi UU KPK dilatari motif ”dendam”, tentu saja kita mempertanyakan sikap DPR. Publik akan makin muak terhadap sikap sempit para wakil rakyat tersebut.
Mereka tidak bisa lagi disebut wakil rakyat, tapi wakil parpol atau pimpinan parpol yang sedang terlilit kasus di KPK. Gilirannya, publik akan beramai-ramai menghukum mereka pada pemilu mendatang.
Apa bentuk hukumannya? Tentu saja para anggota DPR pengusul revisi UU KPK tak perlu dipilih lagi. Publik kini tak perlu lagi diajari cara menghukum anggota DPR.
Kasus kekalahan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam Pilgub DKI Jakarta adalah contoh aktual betapa masyarakat sudah dewasa ”menghukum” pemimpinnya. Sikap publik bahkan jauh lebih dewasa daripada para anggota DPR yang bernafsu mengerdilkan KPK.
Kini penentu itu ada di tangan kita. Kita harus belajar untuk tidak lupa terhadap sikap anggota DPR yang anti-KPK tersebut. Kuncinya hanya satu: Jangan pilih mereka pada Pemilu 2014!***
Revisi UU KPK bukan peristiwa baru. Jauh-jauh hari sebelumnya ada manuver serupa untuk melemahkan KPK. Namun, rencana revisi UU KPK itu belakangan menyentuh titik balik. Kalangan DPR yang awalnya berambisi merevisi UU KPK kini justru memilih bertiarap.
Badan Legislasi (Baleg), otoritas DPR yang membahas usul pembahasan RUU, mendadak enggan menyentuh draf revisi UU KPK. Padahal, saat inisiatif usul revisi UU tersebut diajukan Komisi Hukum DPR, Baleg tidak pernah sedikit pun menolak.
Suara penolakan revisi UU KPK datang dari fraksi yang merupakan kepanjangan parpol di DPR. Sikap Baleg tentu saja dikendalikan fraksi.
Parpol tak mau kehilangan muka pada Pemilu 2014 tatkala suara publik menolak mentah-mentah sikap DPR yang hendak merevisi UU KPK. Tak pelak, anggota DPR pengusul revisi UU KPK pun tak berkutik.
Mereka mau tidak mau harus berbalik sikap dari yang semula ingin merevisi kini harus menolak revisi UU KPK. Itu sungguh ironis bagi konsistensi sikap anggota DPR yang terhormat.
Bila ditarik ke belakang, keinginan merevisi UU KPK tidak berdiri sendiri, tapi sangat terkait dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.
Mulai kasus suap cek perjalanan terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom (Panda Nababan dkk), kasus suap wisma atlet SEA Games (M Nazaruddin dkk), kasus proyek dana penyesuaian infrastruktur daerah alias DPID (Wa Ode Nurhayati dkk), hingga kasus proyek pengadaan mushaf Alquran (Zulkarnaen Djabar dkk).
Kalangan DPR pun terhenyak atas kasus-kasus yang disidik KPK tersebut. Maklum, modus korupsinya umumnya berjamaah, sehingga melibatkan banyak anggota DPR.
Kalaupun tidak menjadi tersangka, sang wakil rakyat terhormat itu pernah diperiksa sebagai saksi, baik di KPK maupun pengadilan tipikor. KPK pun selama ini tidak pernah memilih jalan kompromi.
Jika revisi UU KPK dilatari motif ”dendam”, tentu saja kita mempertanyakan sikap DPR. Publik akan makin muak terhadap sikap sempit para wakil rakyat tersebut.
Mereka tidak bisa lagi disebut wakil rakyat, tapi wakil parpol atau pimpinan parpol yang sedang terlilit kasus di KPK. Gilirannya, publik akan beramai-ramai menghukum mereka pada pemilu mendatang.
Apa bentuk hukumannya? Tentu saja para anggota DPR pengusul revisi UU KPK tak perlu dipilih lagi. Publik kini tak perlu lagi diajari cara menghukum anggota DPR.
Kasus kekalahan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam Pilgub DKI Jakarta adalah contoh aktual betapa masyarakat sudah dewasa ”menghukum” pemimpinnya. Sikap publik bahkan jauh lebih dewasa daripada para anggota DPR yang bernafsu mengerdilkan KPK.
Kini penentu itu ada di tangan kita. Kita harus belajar untuk tidak lupa terhadap sikap anggota DPR yang anti-KPK tersebut. Kuncinya hanya satu: Jangan pilih mereka pada Pemilu 2014!***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

