Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Obok-obok KPK

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Harus diakui kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi tulang punggung dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Hal itu terbukti dengan terbongkarnya berbagai borok korupsi yang sebelumnya hampir tidak tersentuh lembaga penegakan hukum apa pun.

Tentu di satu sisi, banyak pihak yang  mengapresiasi kinerja KPK, namun di sisi lain beberapa pihak justru menganggap KPK menjadi ganjalan sekaligus momok menakutkan yang harus dilenyapkan dari ranah hukum negara ini.

Oleh karena itulah, berbagai trik dan usaha dilakukan untuk melemahkan, memandulkan bahkan “membunuh” KPK.

Jika mencermati perjalanan KPK, maka tercatat beberapa percobaan yang dilakukan untuk mengobok-obok KPK.

Percobaan tersebut lebih banyak berasal dari para politisi Senayan, namun tak jarang juga yang  berasal dari sesama penegak hukum sendiri seperti kepolisian.

Dari kepolisian misalnya, masih lekat dalam ingatan bagaimana kinerja KPK sangat terganggu dengan kriminalisasi dua pimpinan KPK (Bibit-Chandra) yang dikenal publik lewat episode “Cicak vs Buaya”. Begitu juga dengan dugaan kuat adanya “peradilan sesat” terhadap Antasari Azhar, mantan Ketua KPK itu.

Percobaan pelemahan teranyar adalah adu kekuatan dan kewenangan antara Kepolisian dan KPK dalam kasus Simulator SIM yang melibatkan pejabat-pejabat elit di kalangan Polri.

Dan yang tak bisa dianggap remeh juga adalah ketika Kepolisian ingin menarik mundur beberapa penyidiknya dari KPK.

Gesekan-gesekan tersebut semakin diperparah ketika DPR melalui wewenang politiknya selalu berusaha membongkar pasang desain kelembagaan KPK.

Tercatat, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan UU yang paling sering diajukan perubahan oleh DPR. Sayangnya, perubahan tersebut lebih sering menjurus terhadap pelemahan dan pengamputasian dua kewenangan “sakti” KPK yakni penuntutan dan penyadapan (perekaman).

Padahal, semua orang tahu kalau tanpa kedua kewenangan tersebut, KPK tidaklah ada apa-apanya.

Perlu diketahui, dengan kewenangan penyadapanlah KPK mampu mencium dan membongkar lalu menangkap tangan praktik-praktik korupsi yang ditangani selama ini.

Ketika lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap kurang bertaji, justru KPK hadir di saat yang tepat.

Akan sangat ironis jika setiap akan menyadap KPK harus melaporkan terhadap Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Di mana letak efektivitas dan efisiensi kinerja seperti itu? Bukankah praktik-praktik ini akan membuka peluang main mata antara pengadilan setempat dengan terduga koruptor?

Hal-hal seperti inilah yang kurang dipahami para pembuat UU di Senayan tersebut. Atau jangan-jangan mereka sesungguhnya paham, namun harus melakukan demi menjaga kepentingan pribadi dan kelompoknya dari buruan KPK? Hal yang sama juga terjadi dengan wewenang penuntutan.

Dalam hukum acara pidana, penuntutan merupakan proses penting dalam penegakan hukum pidana. Pemberian efek jera berupa vonis terhadap pelaku korupsi akan maksimal jika proses penuntutan juga dilakukan dengan baik.

Dengan penuntutan yang dilakukan KPK saja kita bisa melihat betapa banyak vonis koruptor yang tidak sesuai dengan harapan publik.

Ulah DPR ternyata tidak hanya sebatas itu. Usulan pembentukan Dewan Pengawasan KPK kembali membuat mata kita terbelalak. Kalau mau jujur, harus dicermati bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK sesungguhnya hanya upaya untuk membatasi ruang gerak KPK.

Memang benar kalau power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely seperti yang diungkapkan Lord Acton.

Namun DPR juga harus paham, bahwa KPK bukanlah lembaga superpower yang tanpa pengawasan. Gerak-gerik KPK selalu tak bisa lepas dari pengawasan mata rakyat.

Memperkuat KPK
Kalau DPR sadar, maka yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat KPK. Perlu dicatat, bahwa superioritas KPK saat ini sesungguhnya tidak diikuti dengan cetak biru yang tepat, baik dari segi fungsi maupun institusi.

Beberapa aspek justru menjadi titik lemah bagi KPK, yakni, pertama, dalam UU dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga  independen, namun pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan justru dilakukan polisi dan jaksa yang (sesungguhnya) tidak bisa disebut sepenuhnya independen karena berada di bawah kontrol institusi lain (Kepolisian dan Kejaksaan).

Akan sangat sulit bagi penyidik dan penuntut tersebut bisa independen ketika kasus yang diproses melibatkan rekan-rekan satu korps atau atasan di institusinya semula.

Hal ini juga akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

Apalagi sebagian besar penyidik KPK adalah perwira pertama dan perwira menengah yang setiap lima tahun sekali harus ditarik kembali ke institusinya semula.

Kedua, KPK masih terlalu kecil untuk melaksanakan tugas yang sangat besar dan berat seperti saat ini. KPK hanya memiliki 70 penyidik yang dibantu sekitar 500 personil administrasi.

Jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan pengaduan korupsi yang diterima KPK, yakni sekitar 46.000 kasus setiap tahunnya. Sangat wajar jika KPK harus “tebang pilih” dalam menangani setiap perkara.

Ketiga, proses seleksi komisioner KPK harus diubah. Muara seleksi komisioner KPK selama ini selalu berakhir dalam proses politik di DPR.

Secara demokrasi, hal ini tidaklah salah karena DPR adalah representasi rakyat. Namun, tanpa bermaksud mengerdilkan kapabilitas anggota DPR saat ini, harus diakui kalau proses fit and propertest di DPR masih cenderung bias dengan kepentingan politik, bukan kepentingan publik.***

Januari Sihotang, Peneliti  senior Center of Law and Democracy Studies (CLDS).

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer